REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN ANT ARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA BAGI PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA KEAMANAN DAN RENCANA AKSINYA TENTANG KERJASAMA PERTAHANAN
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Peserta"; Sesuai dengan maksud dan tujuan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Keamanan. yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di Mataram. Indonesia ("Lombol< Treaty1') dan Rencana Aksi Bagi Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan , yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2008 di Canberra , Australia ; Mengakui hubungan persahabatan yang telah berlangsung antara Indonesia dan Austra lia dan rakyatnya ; Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat saling percaya dan kerjasama di bidang pertahanan dan militer; Menyadari bahwa pelaksanaan "Lombok Treaty "dan peningkatan kerjasama pertahanan akan menguntungkan kedua peserta, didasarkan pada komitmen terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan dan integritas teritorial kedua Peserta; dan
2 Konsisten dengan kom1tmen mereka berdasarkan hukum lnternasional dan hul
BAGIAN 1 DEFINISI
Sebagaimana digunakan dalam Pengatu ran inl istrl ah .
1.
"Otoritas" atau "Otoritas-Otoritas" berarti otontas atau otoritas-otoritas yang drtunjul< berdasarkan hukurn Peserta atau oleh Pemerintah Peserta untuk tujuan melaksanakan wewenang dan ta nggung jawab dalam kaitannya dengan hal-h al yang digunakan;
2
"Personel Sipil" berarti setiap orang s1pil atau orang yang dlpekerjakan dalam satuan atau dikontrak oleh plh ak yang berwenang dari Negara orang yang tidak memiliki Pengirim, dan bukan merupakan kewarganegaraan, maupun bukan warga Negara atau penduduk dari Negara Penerima;
3.
"lnformasi Rahas1a" berarti informa si rasml yang membutuhkan perlindungan untuk kepentingan keamanan n3sional dan ya ng ditunjuk oleh penerapan kl as ifikasi keamanan nasional menunjukkan tingkat minimum perlindu ngan yang diperlukan oleh Peserla asal sehingga untuk menjaga informasi ini dari pengungkapan. lnformasi ir~1 dapat berupa lisan. visual. dokumen atau berbentuk material. elektronik, termasuk pera latan atau teknologi;
4
"Biaya " berarti biaya yang diperlukan berikut kontnbusi moneter dari Peserta;
5.
"Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD)" berarti mekanlsme yang berfungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dari Pengaturan lni;
6.
"Kekayaan lntelektual" memiliki arti sebagaimana yang dttetapkan dalam Pasal 2 Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan lntelektual Dunta (WIPO), di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, dan dapat meliputi hal-hal lain yang ditentukan secara bersama sarna oleh Para Peserta:
7
"Military lo Military Talks1' berarti program dia!c:g bilateral berkala mengenai hubungan kerjasama pertahanan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Australia:
- -
- ----------~----------------3
8.
''Biaya Non-Financial " berarti setiap biaya yang menggunakan l
9.
"Properti" berarti barang atau tanah yang dim1lik1 secara sah oleh Peserta;
10.
"Negara Penerima" berarti Peserta dimana diwilayahnya Personel Militer yang Berkunjung berada,
11 .
"Negara Pengirlm" berart1 Peserta yang mana Personel Militer yang BerkunJung berasal,
12.
"Satuan'' berarti cabang dari angkatan bersenjata Peserta, seperti angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara;
13.
"Otoritas Satuan" berarti Otoritas diberdayakan oleh hukum Negara Pengirim untuk melaksanakan perintah atau yurisdiksi atas anggota Personel Militer yang Berkunjung:
14_
"Service Law'' berarti setiap undang-undang , statuta, perintah, peraturan atau instruksi dari Negara Penginm mengatur semua atau salah satu anggota Personel Militer yang Berkunjung. Dimana hukum (Service Law) Negara Pengirim diberlakukan termasuk untuk Personel S1pil;
15.
"Service to Service Talks" berarti program dialog bilateral reguler tentang hubungan kerjasama pertahanan antara masing-masing Tentara Nasional Indonesia (AD, AL dan AU) dan Angkatan Bersenjata Australia ;
16.
''Visiting Military Personnel" (Personel Militer yang Berkunjung) berarti setiap anggota atau anggota Personel militer atau sip1I dari Negara Pengirim ketika hadir di Negara Penerima, dalam rangka pelatihan gabungan, latihan atau kegiatan lainnya yang saling disetujui oleh Peserta.
BAGIAN 2
PRINSIP UMUM Tujuan Pengaturan ini adalah untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama di bidang pertahanan dan militer atas dasar saling menghormati kemerdekaan masing-masing, kedaulatan dan integritas teritorial, tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing, kesetaraan, saling manfaat dan menjunjung tinggi perdamaian seperti ya ng tercantum dalam Piagam PBB dan norma-norma yang diakui secara universal hukum internasional lainnya.
I
r 4
BAGIAN 3 LINGKUP KERJASAMA
SepanJang sesuai dengan hukum. peraturan dan kebijakan nasional dari negara masing-masing dan terhadap perjanjian lainnya atau pengaturan yang mana salah satu Peserta menjadi Pihak. Peserta akan memfasilitasi hubungan pertahanan mereka dengan melakukan kegiatan kerjasama antara mereka sesuai dengan Pengaturan ini dan karena mereka saling dapat menentukan secara tertulis, meliputi bidang pertahanan sebaga1 benkut:
1.
Pertahanan kebijakan;
2.
Keterh batan antar instansi terkait dari Peserta yang melakukan kegiatan kerjasama sesuai dengan Pengaturan tni;
3
Kontra-terorisme;
4.
Keamanan maritim;
5.
Bantuan Kemanusiaan dan Pernul1han Bencana:
6.
Oukungan logistik militer dan pelayanan medis,
7.
Pemeliharaan Perdamaian,
8.
lntelijen;
9.
lndustri Pertahanan, material, ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Pendidikan dan pelat1han di bidang pertahanan atau mi liter: 11 . Tata kelola dan manajernen Pertahanan: 12.
Bldang lainnya yang menJadi kepenhngan bersama.
BAGIAN 4 DIALOG STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA
1
Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSO) akan bertindak sebagai forum untuk memonitor. mengelola dan menin1au pelaksanaan Pengaturan ini.
2. IADSD akan terdiri dari wakil-wak1I dari Peserta masing-masing dan akan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Deputi Sekretaris untuk Strategi Departemen Pertahanan Australia atau ketua bersama lainnya yang dispakati oleh Peserta. Jumlah Peserta perwakilan dari masing-masing ditentukan oleh peserta sebelum setiap pertemuan yang dijadwalkan. IADSD akan memiliki pertemuan formal setiap tahunnya. Tanggal, tempat dan agenda IADSD al
,,
---------------------- ---------
I
I
5
3. Tugas dan IADSD meliput1 a. Untuk mengeksplorasr dan meng1dentifikasi potensi kerjasama ; b Untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadr kepentingan bersama: c. Untuk merekomendasikan spesifik;
dan
memula1
kegiatan
kerjasama
yang
d. Untuk saling menentukan pendanaan dan alokasi tanggung jawab untuk pelaksanaan kegratan kerjasama yang spesifik: e. Untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan kerjasama tertentu, jika diperlukan;
f. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan kerjasama yang spesifik, g. Untuk menyelesaikan perbedaan yang muncul dari pelaksanaan kegiatan kerjasama yang spesifik; h. Untuk meninjau efektivitas kegiatan kerjasama , dan i.
Untuk menyampaikan laporan bersama dari hasil pertemuan kepada Menten Pertahanan masing-maslng.
4. Peserta akan bekerja sama untuk mempertahankan dan melanjutkan kegiatan Military to Military Talks dan Service to Service Talks sebagai bagian dan IADSD. 5.
IADSD dapat membentuk kelompok kerja untuk secara efektif menangani kegiatan kerjasama tertentu bagi kepentingan bersama. Jumlah personel untuk berada dalam kelompok kerja sedemikian sehingga semua terwakil l.
BAGlAN 5 BENTUK KERJASAMA
1
Peserta dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama Pengaturan hal ini melalui·
berdasarkan
a. Salah satu Peserta dapat meminta Peserta lain untuk memberikan pelatihan atau bantuan di bidang pertahanan kerjasama diuraikan dalam Bagian 3 b. Pertukaran informasr untuk melakukan kegiatan kerjasama antara pihak yang berwenang dari Peserta di bi<1. ing pertahanan dan militer sesuai dengan Pengaturan ini.
6 c.
Pertukaran personel dalam rangka pendidika n,pelatihan dan saling kunjung ,dan penelitian bersama .berdasarkan prinsip tirnbal balik, kesepakatan bersama dan sa ling menguntungkan.
d. Pertukaran data ilmiah dan teknologi , para ahli. teknisi, pelatih, serta bentuk-bentuk lain dari kerjasama teknis berdasarkan prinsip timbal balik, kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. e. Promosi kerjasama antara lembaga teknologi dan industri pertahanan Australia dan Indonesia untuk saling menguntungkan dan kepentingan peserta , termasuk pertukaran atau transfer teknologi, bantuan teknis, pelatihan, penyediaan peralatan pertahanan dan produksi bersama. f.
Kerjasama di bidang latihan. pelatihan dan dukungan logistik di antara peserta.
g. Kerjasama di bidang lain demi kepentingan bersama sebagai mana diatur oleh Peserta atau oleh IADSD. 2. Setiap Peserta dapat melaksanakan komitmennya berdasarkan Pengaturan ini sesuai dengan aturan hukum dan peraturan nasional masing-masing.
BAGIAN 6 PENDANAAN 1.
Pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah Pengaturan ini akan tunduk pada ketersediaan dana untuk tujuan tersebut.
2.
Setiap Peserta akan memberikan kontribusi untuk mendanai Biaya Keuangan dan Biaya Non-Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama yang spesifik. Jumlah kontribusi masing-masing Peserta akan saling ditentukan oleh Peserta melalui IADSD tersebut. Setiap Peserta akan berbagi secara adil guna mengamb1I manfaat dari kegiatan kerjasama tertentu yang dilakukan di bawah Pengaturan ini
3.
Setiap Peserta akan menanggung sepenuhnya biaya yang terkait dengan persyaratan nasional tertentu yang diperluka n untuk memenuhi kebutuhan sendiri, serta membayar biaya yang berkaitan dengan representasi nasional di pertemuan IADSD atau pertemuan lain dari pejabat mereka untuk tujuan Pengaturan ini.
4.
Peserta akan segera memberitahukan Peserta lain apakah dana yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawabnya di bawah Pengaturan ini. Dalam hal ini, para peserta akan segera berkonsultasi dengan pertimbangan untuk kelanjutan dari kerjasama yang dilaksanakan sesuai kesepakatan ditentukan.
7
BAGIAN 7 YURISDIKSI
1.
Apabila berada di wilayah Negara Penerima untuk tujuan pelaksanaan Pengaturan ini. Personel Militer yang Berkun1ung akan tunduk pada "Service Law" dari Negara Pengirim.
2.
"Service Law" Negara Penerima tidak akan berlaku untuk Personel Militer yang Berkun1ung.
3.
Personel Militer yang Berkunjung akan menghormati hukum dan peraturan dari Negara Penerima.
4.
Negara Penerima akan memiliki yurisdiksi pidana atas setiap pelanggaran yang dtlakukan oleh Personel Militer yang Berkunjung di wilayahnya .
5.
Apabila terdapat Personel Militer yang Berkunjung dituntut atau diadili di Negara Penertma , ia akan memastikan bahwa hak-haknya, khususnya hak atas bantuan hukum untuk pembelaan dan acara pidana yang adil, dapat dipenuhi. Negara Penerima juga menyetujui bahwa ia akan memperoleh perlakuan yang sama seperti yang d iberikan kepada warga negara atau penduduknya dalam proses pidana.
BAGIAN 8 KLAIM
1.
Kecuali sebaga imana ditetapkan dalam pa ragrap 8.2 di bawah lni , masingmasing Peserta akan melepaskan hak untuk menuntut kompensasi terhadap Peserta lain atas setiap, kerusakan, kerugian. cedera , atau kematian yang disebabkan oleh properti atau personel Peserta lainnya dalam melaksanakan setiap kegiatan kerjasama sesuai dengan ini Pengaturan lni.
2.
Sehubungan dengan klaim pihak ketiga (selain klaim kontrak) untuk setiap kerusakan atau kehilangan properti, atau cedera atau kematian, atau kerugian lainnya yang timbul dari setiap tindakan atau kelalaian oleh safah satu atau kedua Peserta. kewajiban akan diatur sebagai berikut: a.
Apabila tanggung jawab atas kerusakan . kerugian , cedera atau kematian dapat secara khusus dika1tkan dengan salah satu Peserta, penyelesaran klaim tersebut akan menjadi tanggung jawab Peserta terse but;
8
b.
Apabila Peserta yang bersama-sama bertanggung jawab atas.. kerusakan . kerugran . cedera atau kematian . penyelesaian klaim tersebut akan dibagi antara peserta atas dasar kewajiban yang propors1onal atas kerusakan tersebut. kerugian , cedera atau kematian, dan apab1la kewajiban proporsional tersebut tidak dapat ditentukan, maka tanggung jawab Peserta akan dibagi proporsional diantara mereka.
c.
Dalam hal Para Peserta secara bersama sama menentukan sehubungan dengan klaim bahwa kerusakan , kerugian , cedera atau kema tian disebabkan oleh kecerobohan. kela laian. kesalahan yang disengaja atau kelalaian personel dari salah satu Peserta dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ses uai dengan Pengaturan ini. penyelesaian klaim tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh Peserta yang bertanggung jawab untuk personel tersebut.
3.
Dalam hal salah satu Peserta menerima pemberitahuan klaim, Peserta yang menerima akan menginformasikan Peserta lainnya sesegera mungkin. Peserta akan saling membantu dalam memperoleh bukti yang berkaitan dengan klaim tersebut.
4.
Klaim yang timbul berdasarkan kontrak apapun diberikan sesua i dengan Pengaturan ini akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Penyelesa ian klaim yang timbul dari kontrak diberika n oleh Peserta akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak dalam kontrak. Peserta tidak akan mengganti kerugian kontraktor terhadap kewajiban klaim oleh orang lain.
BAGIAN 9 PENGATURAN-PENGATURAN TERPISAH
1.
Peserta dapat secara bersama sama menentuk an pengaturan terpisah secara tertulis untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang spesifik sesuai dengan Pengaturan ini.
2.
Pengaturan tertentu akan diperlukan untuk menentukan ketentuan-ketentuan bagi pelaksanaan kegiatan spesifik termasuk yang berkaitan dengan: a. Pengaturan administrasi bagi Personel Militer yang Berkunjung, dan b. Pengaturan keuangan.
3.
Peserta dapat secara bersama sama menentukan bahwa setiap hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan ini akan diatur dalam pengaturan terpisah .
9
BAGIAN tO PE RLIN DUNGAN INFORMASI RA HASIA
1.
Semua lnformasi Rahasla disediakan atau dihasilkan berdasarkan Pengaturan ini akan digunakan, disimpan, ditangani. ditransmisikan dan dijaga sesua l dengan hukum keamanan nas1onal masing-masing Peserta, peraturan , praktik dan prosedur. persyaratan khusus Pengaturan ini, dan lnstrumen keamanan bilateral yang disepakati diantara Peserta.
2.
Dalam hal tidak adanya aturan yang mengatur mengenai keamanan bilateral untuk perlindungan lnformasi Rahasia antara Peserta, permintaan pembebasan lnformasi Rahasia kepada Peserta penerima akan disetujui sesuai dengan prosedur pemberian nasiona l Peserta asal sesuai kasus per kasus . Setiap pemberian lnformasi Rahasia akan tunduk pada kondisi Pemberian Peserta asal.
3.
lnformasi Rahasia akan ditransmisikan hanya mela lui saluran antara pemerintah -ke-pemerintah. lnformasi Rahasia tersebut akan disesuaikan dengan tingkat klasifikasi. menunjukkan negara asal dan kondisi untuk Pemberian.
4,
Semua lnforrnasi Rahasia yang diberikan oleh Peserta asal kepada Peserta penerima sesuai dengan Pengaturan ini tidak akan ditransfer, diungkapkan atau dllepaskan. baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau perrnanen. kepada pihak ketiga , apakah orang atau badan , tanpa pe rsetujuan tertulis Peserta asal , dan tunduk pada, aturan hukum dan peraturan nasional Peserta Penerima.
B.A GIAN 11 PENY ELESAIAN PERBEDAAN
Perbedaan yang muncul sehubungan dengan penafsiran atau penerapan Pengaturan ini akan diselesai kan secara damai rnelalui konsultasi langsung antara wakil Peserta pada pertemuan IADSD, negosiasi antara Peserta , atau seperti tertuang dalam Pasa l 8 dari "Lombok Treat'/' .
10
BAGIAN 12 MANFAAT DAN KOMITMEN SETELAH PENGAKHlRAN ATAU KADALUWARSA
Setelah pengakhiran atau daluwarsanya Pengaturan ini, semua ketentuan yang memberikan manfaat atau memaksakan komitmen pada peserta mengenai yurisdiksi, klaim, lnformasi Rahasia. pendanaan dan penyelesaian perbedaan ak.an tetap berlaku seolah-olah Pengaturan ini belum berakhir, sepanjang manfaat atau komitmen yang muncul dari keg iatan kerjasama tersebut dilakukan sebelum pengakhiran atau daluwarsanya Pengaturan ini.
BAGIAN 13 PERUBAHAN
1.
Pengaturan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis antara Peserta.
2.
Perubahan tidak akan mernpengaruhi manfaat atau kornitmen Peserta yang timbul dari atau didasarkan pada Pengaturan atau pengaturan yang berlaku dibawah Pengaturan ini sebelum atau sampai tanggal perubahan tersebut mulai berlaku, kecuali ditentukan lain secara tertulis.
BAGIAN 14 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, KEABSAHAN, DAN PENGAKHIRAN
1.
Pengaturan ini akan mulai berlaku pada ta nggal ditandatangani oleh perwakilan resmi dari ked ua peserta.
2.
Pengaturan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu lima (5) tahun dengan persetujuan tertulis dari Peserta.
3.
Pengaturan ini dapat diakhiri oleh salah satu Peserta baik dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya setidaknya sembilan puluh lainnya (90) hari sebelum niatnya untuk mengakhiri Pengaturan atau setiap saat dengan persetujuan tertulis secara bersama sama antara para Peserta.
11
Penghentian Pengaturan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku dari setiap kegiatan kerjasama tertentu yang secara bersama sama ditentukan dalam kerangka Pengaturan ini sebelum berakhirnya Pengaturan ini. Ditandatangani di Jakarta dalam rangkap dua pada tanggal ~ September 2012 dalam bahasa Indonesia dan lnggris. kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggrls yang akan berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK DEPARTEMENPERTAHANAN AUSTRALIA
Signed
Signed
PURNOMO YUSGIANTORO MENTERIPERTAHANAN
STEPHEN SMITH MENTERIPERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
ARRANGEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT OF DEFENCE OF AUSTRALIA FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION AND ITS PLAN OF ACTION ON DEFENCE COOPERATION
The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defence of Australia herein referred to as the "Participants"; In pursuance of the purposes and objectives of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation, signed on 13 November 2006 in Mataram , Indonesia ("Lombok Treaty") and the Plan of Action for the Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia Framework for Security Cooperation, signed on 12 November 2008 in Canberra, Australia; Ac kn owledging the existing friendly relations between Indonesia and Australia and their peoples; Desiring to enhance and strengthen mutual trust and cooperation in defence and military fields; Recognizing that the implementation of the Lombok Treaty and enhancement of defence cooperation will be beneficial to both Particfpants, based on the commitment to the sovereignty, unity, independence and territorial integrity of both Participants; and
2 Consistent with their commitments under international law and the respective laws and regu lations of the two countries; Have reached the following understandings:
SECTION 1 DEFINITIONS
As used in this Arrangement the expression: 1.
"Authority" or "Authorities" means the authority or authorities designated under the law of a Participant or by the Government of a Participant for the purpose of exercising the powers and responsibilities in re lation to which the expression is used :
2.
"Civilian Personnel" means any civilian person or persons employed in the service of or contracted by the Authorities of the Sending State, and who are not stateless persons, nor nationals of, nor ordinarily resident in, the Receiving State:
3.
"Classified Information" means official information that requ ires protection in the interest of national security and is so designated by the application of a national security classification indicating the minimum level of protection required by the originating Participant so as to safeguard this information from disclosure. This information may be in oral, visua l, electronic, documenta ry or material form , including equipment or technology;
4.
"Financial Costs" means costs met with monetary contributions from the Participants;
5.
"Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD)" means the mechanism that functions as set out in Section 4 of th is Arrangement;
6.
1
7.
"Military to Military Talks" means a reg ular program of bilateral dialogue on the defence cooperation relationship between the Tenta ra Nasion al Indonesia and Austra lian Defence Force ;
8.
"Non-Financial Costs" means any costs contributions from the Participants;
'lntellectual Property" will have the meaning defined in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO) , done at Stockholm on 14 July 1967, and may include other subject matter as mutually determined by the Participants:
met using
non-monetary
3 9.
"Property" means goods or land owned by or in exclusive possession of a Participant;
10.
"Receiving State" means the Participant in whose territory the Visiting Military Personnel are located:
11 .
"Sending State" means the Participant to wh ich the Visiting Military Personnel belong;
12.
"Service" means a branch of the armed forces of either Participant, such as the army, navy or air force ;
13.
"Service Authorities" means the Authorities empowered by the law of the Sending State to exercise command or jurisd iction over members of the Visiting Military Personnel;
14.
"Service Law" means any act, statute, order, regulation or instruction of the Sending State governing all or any of the members of the Visiting Military Personnel. Where the laws of the Sending State so provide, Service Law will also apply to Civilian Personnel;
15.
"Service to Service Talks" means a regu lar program of bilateral dialogue on the defence cooperation relationship between the respective Services of the Tentara Nasional Indonesia and Australian Defence Force ;
16.
"Visiting Military Personnel" means any member or members of the military or Civilian Personnel of the Sending State when present in the Receiving State, in connection with combined training , exercises or other activities mutually approved by the Participants.
SECTION 2 GENERAL PRINCIPLE
The purpose of this Arrangement is to strengthen and develop friendly relations and cooperation in the field of defence and military relations on the basis of mutual respect for each other's independence, sovereignty and territorial integrity, non-interference in each other's internal affairs , equality, mutual benefit and peaceful co-existence as enshrined in the Charter of the United Nations and other universally recognised norms of international law.
4
SECTION 3 SCOPE OF- COOPERATION
Subject to their respective countries' laws, regulations and national policies and subject to other agreements or arrangements to which either is party, the Participants will faci litate their defence relations by undertaking cooperative activities between them pursuant to this Arrangement and as they may mutually determine in writing, including the following defence fields: 1
Defence policy;
2.
Engagement between relevant agencies of the Participants who undertake cooperative activities pursuant to this Arrangement:
3.
Counter-terrorism;
4.
Maritime security;
5.
Humanitarian assistance and disaster relief;
6.
Military logistics support and medical services;
7.
Peacekeeping;
8.
Intelligence;
9.
Defence industry, materiel, science and technology;
10.
Education and training in defence or military fields;
11 .
Defence governance and management;
12.
Other fields of common interest.
SECTION 4 INDONESIA-AUSTRALIA DEFENCE STRATEGIC DIALOGUE (IADSD)
1.
The Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD) will act as the forum to monitor, manage and review the implementation of this Arrangement.
2.
IADSD will be composed of representatives from each Participant and be co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Deputy Secretary for Strategy of the Department of Defence of Australia or other co-chairpersons as mutually determined by the Participants. The number of represen tatives from each Participant will be mutually determined by the Participants prior to each scheduled meeting. IADSD will have a formal meeting annually. The date, venue and agenda of IADSD will be mutually arranged by the cochairpersons.
5 3.
The tasks of the IADSO include a.
To explore and identify potential areas of cooperation;
b.
To identify items of common interest:
c.
To recommend and initiate specific cooperative activities,
d.
To mutually determine the funding and allocation of responsibilities for the conduct of specific cooperative activities;
e.
To organise and implement specific cooperative activities, if required ;
f.
To coordinate, monitor and control specific cooperative activities;
g.
To resolve differences arising out of the implementation of specific cooperative activities:
h.
To review the effectiveness of the cooperative activities: and
i.
To submit a joint report of the meeting to their respective Defence Ministers.
4.
The Participants will work together to maintain and continue the existing Military to Military Talks and Service to Service Talks as part of the IADSD .
5.
The IADSD may establish working groups to effectively address specific cooperative activities of mutual interest. The numbers of personnel to be in working groups will be, as far as possible. equally rep resented.
SECTION 5 FORMS OF COOPERATION
1.
The Participants may facilitate conduct of cooperative activities pursuant to this Arrangeme nt through: a.
Either Participant requesting the other Participant to provide training or assistance in the defence fields of cooperation outlined in Section 3.
b
Exchange of information to undertake cooperative activities between the Authorities of the Participants in defence and military fields pursuant to this Arrangement.
6
2.
c.
Exchange of personnel for education, training and mutual visits and joint research based on the principle of reciprocity, mutual .consent and mutual benefit.
d.
Exchange of scientific and technological data, experts, technicians, trainers. as well as other forms of technical cooperation based on the principle of reciprocity , mutual consent and mutual benefit.
e.
Promotion of cooperation between the defence technology and industry fnstitutions of Australia and Indonesia for the mutual benefit and interest of the Participants. including the exchange or transfer of technology, technical assistance, training, provision of defence equipment and joint production .
f.
Cooperation in the fields of exercises, train ing and logistics support between the Participants.
g.
Cooperation in other fields of mutual interest as mutually arranged by the Participants or by the IADSD.
Each Participant will implement its commitments under this Arrangement subject to its nation a I laws. rules and regulations.
SECTION 6 FUNDING
1.
The co nduct of cooperative activities under th is Arrangement will be subject to the availability of funds for such purposes.
2.
Each Participant will contribute to funding the Financial Costs and NonFinancial Costs associated with specific cooperative activities. The amount of each Participant's contribution will be mutually determined by the Participants through the IADSD. Each Participant will share equitably in the benefit of specific cooperative activities conducted under this Arrangement.
3.
Each Participant will bear entirely Its costs associated with any unique national requirements that it identifies to satisfy its own needs, as well as pay costs associated w ith national representation at meetings of the IADSD or any other meetings of their officials to further the purposes of this Arrangement.
-
- --
-----------------------. 7
4.
A Participant will promptly notify the other Participant if available funds are not adequate to fulfill its responsibilities under this _Arrangert]ent !n ~~_ch instances, the Participants will immediately consult with a view toward continuation of affected cooperation on a mutually determined basis.
SECTION 7 JURISDICTION
1.
W hen in the territory of the Receiving State for the purpose of the implementation of this Arrangement, Visiting Military Personnel will be subject to the Service Law of the Sending State.
2.
Service Law of the Receiving State will not be applicabla to Visiting Military Personnel.
3.
Visiting Military Personnel will respect the laws and regulations of the Receiving State.
4.
The Receiving State will have crimina l jurisd iction over any offence committed by Visiting Military Personnel in its territory.
5.
If any Visiting Military Personnel are prosecuted or tried in the Receiving State, it will ensure that his or her rights, in particular the rig ht to legal aid fo r defence and to fair criminal procedure, are respected . The Receiving State also undertakes that he or she wil l enjoy the same treatment as Is accorded to its nationals or residents in criminal proceedings.
SECTION 8 CLAIMS
1.
Except provided for in paragraph 8.2 below each Participant will waive its right to claim for compensation against the other Participant for any damages, loss, injury or death caused to its property or personnel by the other Participant in the performance of any cooperative activities pursuant to this Arrangement.
2.
With respect to thi rd party claims (other than contractual claims) for any damage to or loss of Property, or injury or death, or any other loss that arises out of any act or omission by either or both of the Participants, liability will be apportioned as follows :
8 a.
Where responsibility for the damage. loss, injury or death can be specifically attributed to one Participant, the seWement of sueh claim will be the sole responsibility of that Participant:
b.
Where the Participants are jointly liable for the damage, loss, injury or death the settlement of such claim will be apportioned between the Participants on the basis of propotionate liability for such damage, loss, injury or death . and where such proportionate liability can not be specifically determined , the liability of the Participants will be equally proportioned between them.
c.
Where the Participants mutually determine in respect of any claim that the damage, loss, injury or death was caused by the reckless acts, reckless omissions, willful misconduct or negligence of a Participant's personnel in the performance of a cooperative activity pursuant to this Arrangement, the settlement of such claims will be entirely borne by the Participant responsible for that personnel.
3.
In the event that one Participant receives notice of any claim. the receiving Participant will inform the other Participant as soon as practica ble. The Participants will assist each other in obtaning any evidence relating to such claims
4.
Claims arising under any contract awarded pursuant to this Arrangement will be resolved in accordance with the provisions of the contract. The settlement of claims arising from a contract awarded by a Participant will be the sole responsibility of the parties to the contract. The Participants will not indemnify contractors against liability claims by any other persons.
SECTION 9 SEPARATE ARRANGEMENTS 1.
The Participants may mutually determine separate arrangements in writing for the conduct of specific cooperative activities pursuant to this Arrangement.
2.
Such particular arrangements will set out the provisions for the conduct of the specific activities includ ing those relating to: a. b.
The administration of Visiting Military Personnel; and Finances.
9
3.
The Participants mutually determine that any intellectual property arising under the implementation of this arrangement will be regulated under separate arrangements.
SECTION 10 PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1.
All Classified Information provided or generated under this Arrangement will be used, stored, handled , transmitted and safeguarded in accordance with each Participant1s national security laws, regulations, practices and procedures , the specific requ irements of this Arrangement, and any subsequent bilateral security instruments which are concluded between the Participants.
2.
In the absence of a bilateral security instrument fo r the protection of Classified Information between the Participants, requests for the release of Classified Information to the receiving Participant will be approved in accordance with the originating Participant's national release procedures on a case by case basis. Any release of Classified Information will be subject to the release con ditions of the originating Participant.
3.
Classified Informati on will be transmitted only through government-togovernment channels. Such Classified Information will bear the level of classification, denote the country of origin and the conditions for release.
4.
All Classified Information provided by the originating Participant to the receiving Participant pursuant to this Arrangement will not be transferred , disclosed or released , either directly or indirectly, on a temporary or permanent basis, to third parties , whether persons or entities, without the prior written consent the originating Participant
SECTION 11 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Differences arising in relation to the interpretation or application of this Arrangement will be settled amicably by direct consultation between representatives of the Participants at a meeting of the IADSO, negotiation between the Participants, or as articulated in Ar1:icle 8 of the Lombok Treaty.
-----------------------'10
SECTION 12 BENEFITS AND COMMITMENTS UPON TERMINATION OR EXPIRATION
Upon term ination or expiration of this Arrangement, all prov1s1ons conferring benefits or imposing comm itme nts on the Participants concerning jurisdiction, claims, Classified Information, funding and settlement of differences wi ll remain in effect as if th is Arrangement had not been terminated, provided that such benefits or comm itments arose out of cooperative activities undertaken prior to the terminatio n or expiration of this Arrangement.
SECTION 13 AMENDMENTS
1.
This Arrangement may be amended at any time by mutual written consent between the Participants.
2.
Amendments wil l not affect the benefits or commitments of the Participants arising from or based on this Arrangement or any arrangement entered into under this Arrangement before or up to the date such amendment comes into effect. unless otherwise specified in writing.
SECTION 14 ENTRY INTO EFFECT, DURATION, VALID ITY AND TERMINATION
1.
This Arrangement will come into effect on the date of signature by authorised representatives of both Participants.
2.
This Arrangement will remain in effect for a period of five (5) years and may be renewed for further periods of five (5) years by mutual written consent of the Participants.
3.
This Arrangement may be terminated by either Participant giving written notice to the other at least ninety (90) days prior to its intention to terminate this Arrangement or at any time by mutual written consent.
Ir
11
The termination of this Arrangement will not affect the validity and duration of any specific cooperative activities mutually determined within the framework of this Arrangement prior to its termination. Signed at Jakarta, in duplicate on S-- September 2012 in the lndonesiian and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.
FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed Purnorno Yusgiantoro Minister of Defence
FOR THE DEPARTMENT OF DEFENCE OF AUSTRALIA
Signed Stephen Smith Minister for Defence
