REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA MENG EN Al KERJASAMA PENGEMBANCAN BERSAMA ALATANGKUT UDARA STRATEGIS INDONESIA
BAGIAN 1 PENDAHULUAN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak," Mengakui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Indonesia ("Perjanjian Lombok") dan Rencana Aksi Untuk ImpJementasi Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan yang ditandatangaru pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Australia; Mengakui bahwa Para Pihak berharap untuk meningkatkan kapabilitas alat angkut udara Indonesia dan kemampuannya untuk tanggap terhadap bencana kemanusiaan; dan Mengakui bahwa Pihak berharap untuk bekerjasama dalam proyek khusus untuk mengalihkan empat Pesawat Cl 30-H kepada Pemerintah Republik Indonesia
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
BAGIAN2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK
2.1 Pihak Australia, sejauh diizinkan oleh hukum dan peraturannya, serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Se1ikat, akan mengalihkan kepada Pihak Indonesia pesawat Angkatan Udara Royal Australia C130-H sampai dengan empat unit yang merupakan surplus dari kebutuhan Kekuatan Pertahanan Australia (ADF), (selanjutnya disebut dengan "Pesawat") untuk diperbaiki kembali dan se1anjutnya digunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. 2.2 Pesawat dimaksud secara hukum akan dialihkan dari Pihak Australia kepada Pihak Indonesia melalui Akta Pengalihan yang mengikat secara hukum berdasarkan hukum Australian Capital Territory, dan selanjutnya disebut sebagai "Pengalihan". Pengalihan atas empat Pesawat selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Bantuan Australia". 2.3 Pesawat akan diperbaiki di Australia berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Indonesia, dengan menggunakan pihak ketiga dari penyedia jasa setempat. 2.4 Para Pihak akan menentukan secara bersama-sama kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan setelah Bantuan Australia selesai dilakukan. 2.5 Memorandum Saling Pengertian ini menjabarkan dimaksud.
pengaturan terkait proyek
BAGIAN 3 PENGATURAN UNTUK AUSTRALIA
3.1 Pihak Australia menjamin bahwa Pihaknya akan mendapatkan dari otoritas berwenang Pemerintah Amerika Serikat, seluruh persetujuan hukum yang diperlukan bagi Pengalihan Pesawat kepada Pihak Indonesia. 3.2 Pihak Australia akan berusaha sebaik-baiknya membantu Pihak Indonesia untuk memperoleh seluruh izin dan persetujuan pihak ketiga yang dibutuhkan merujuk pada ayat 4.2 dan 4.3 dari Memorandum ini. 3.3 Akta Pengalihan akan memberlakukan Pengalihan Pesawat dan akan dilaksanakan sebelum Pesawat dialihkan kepada Pihak Indonesia. T anggal dan ketentuan dari pengalihan kepemilikan atas setiap Pesawat akan dinyatakan dalam Akta Pengalihan. 3.4 Pihak Australia akan menjamin bahwa, apabila diberikan kewenangan dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, panduan dan dokumen teknis yang diperlukan bagi penggunaan, perawatan dan perbaikan Pesawat akan diberikan kepada Pihak Indonesia. 3.5 Pihak Australia akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantu Pihak Indonesia menggunakanjasa pihak ketiga yang tepat untuk memugar Pesawat.
2
3.6 Pihak Australia akan berusaba sebaik-baiknya untuk membantu Pihak Indonesia mendapatkan publikasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk menggunakan, merawat dan memperbaiki Pesawat dari penyedia jasa yang paling tepat. 3.7 Pibak Australia tidak akan menagih Pibak Indonesia atas biaya atau beban pembayaran terkait penyimpanan Pesawat untuk jangka waktu tiga tahun dari tanggal ditandatanganinya Akta Pengalihan.
BAGIAN 4 PENGATURAN UNTUK INDONESIA 4.1 Pihak Indonesia akan menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup untuk memugar, menggunakan, memperbaiki dan merawat yang tepat Pesawat yang d1alihkan oleh Pihak Australia. Pihak Indonesia akan memberikan kepada pihak yang berwenang dari 4.2 Pemerintah Amerika Serikat berupa "Surat Jaminan Pemerintah Asing Pendukung Penjualan atau Pengalihan" atas setiap Pesawat. 4.3 Pihak Indonesia akan mendapatkan dari pihak berwenang Pemerintah Ame1ika berbagai Serikat Persetujuan lain yang dibutuhkan untuk memugar Pesawat dan memindahkan setiap Pesawat dari Australia. 4.4 Dengan berlakunya Akta Pengalihan, Pihak Indonesia akan mengambil alih kepemilikan dan tangung jawab keuangan Pesawat di Australia. 4.5 Pihak Indonesia akan menjamin bal1wa Pesawat akan dipugar oieh pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah Pihak. 4.6 Pihak Indonesia akan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pemugaran tiap pesawat hingga pada tingkat perbaikan sesuai dengan standar kelaikan terbang internasional. Pihak Indonesia akan menjamin bahwa telah melakukan kontrak perbaikan 4.7 dengan pihak ketiga penyedia jasa yang layak untuk melakukan pemeliharaan dan pemugaran pesawat dalam waktu 90 hari s~jak penandatanganan Akta Pengalihan. 4.8 P.ihak Indonesia akan menyelesaikan pemugaran pesawat yang dialihkan sesuai dengan ayat 2.1 dari Memorandum inj, atau sebaliknya memindahkan pesawat dari seluruh fasil itas Pertahanan Australia dalam jangka waktu tiga tahun sejak penandatanganan kontrak dengan pada ayat 4. 7 dari Memorandum ini. 4.9 Pihak Indonesia akan menginforrnasikan kepada pihak Australia hal-hal menyangkut kerangka waktu dan jadwal kerja yang disepakati dengan pihak ketiga yang menjadi penyedia jasa yang melakukan pemugaran Pesawat. Setiap penundaan dari kerangka waktu tersebut akan dikomunikasikan dengan pihak Australia secara tepat waktu.
3
4.10 Apabila pihak Indonesia menghadapi permasalahan menyangkut sumber daya yang dapat menyebabkan penundaan pemindahan Pesawat dari fasilitas Pertahanan Australia, Para Pihak akan saling berkonsultasi secara tepat waktu dan bersama-sama menentukan tindakan selanjutnya yang paling tepat. 4.11 Pihak Indonesia akan menyediakan semua publikasi dan dokumen yang diperlukan untuk menggunakan, merawat dan memperbaiki pesawat dari sumber yang paling tepat.
BAGIANS PENGATURAN BERSAMA 5.1 Para Pihak secara bersama-sama akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pesawat (Pemeriksaan) setelah pihak Australia memperoleh persetujuan dari Pemerintah Amerika Serikat. Dengan Pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dibuat kesepakatan tentang kondisi Pesawat dan penentuan kondisi dasar perbaikan dan biaya perbaikan.
Para Pihak akan saling berkonsultasi mengenai proses yang paling tepat guna 5.2 penerbitan sertifikat status terbang untuk tiap pesawat ketika telah diperbaiki. 5.3 Setiap perubahan atau penundaan dari jadwal pemugaran dan sertifikat status terbang yang telah ditentukan bersama akan dikomunikasikan oleh para Pihak secara tepat waktu.
Para Pihak akan mengembangkan rencana kerjasama terkait pemberitaan publik 5.4 mengenai proyek dan pengiriman Pesawat yang teJah diperbaiki dan layak terbang dari Australia ke Indonesia
BAGIAN6 KEUANGAN
6.1
Sejak Pemberlakuan Akta Pengalihan, Pihak Indonesia akan: (a) mengambil alih tanggung jawab keuangan dan hukum secara penuh untuk tiap pesawat; (b) menjadi penanggungjawab tunggal atas keseluruhan biaya perawatan dan pemugaran tiap Pesawat; dan (c) bertanggungjawab atas biaya lain apapun yang terkait dengan pesawat.
6.2 Pihak Australia tidak akan menyisihkan ataupun mengalokasikan sumber keuangan maupun bersifat non-keuangan tertentu untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Memorandum ini.
4
BAGIAN7 KEAMANAN INFORMASI
7.1 Seluruh informasi yang dimiliki oleh salah satu Pihak dan diberikan kepada Pihak lainnya selarna kegiatan berlangsung berdasarkan Memorandwn ini akan di lindungi sesuai dengan hukurn nasional, peraturan dan kebijakan dari para Pihak. 7.2 Selurub informasi yang diberikan oleh satu Pihak ke Pihak yang lain hanya akan digunakan untuk tujuan pelaksanaan Memorandum ini dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa adanya otorisasi tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang menjadi sumber infonnasi. 7.3 Tidak akan terdapat pengalihan kepemilikan informasi diantara para Pihak yang diatur dalam Memorandum ini. Para Pihak akan rnenyelidiki seluruh kasus yang diketahui atau diduga telah 7.4 terjadi penyalahgunaan atau kebocoran infomasi dan akan segera menginforma.:;ikan kepada Pihak lainnya mengenai rincian kejadian dimaksud, dan hasil akhir penyelidikan serta tindakan yang diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Para pihak akan saling berkonsultasi dan sefaham sebelum membuka setiap 7.5 informasi yang berhubungan dengan Memorandum atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum ini dan sepakat untuk saling memberikan masukan terlebih dahulu terkait rencana pemberitaan publik mengenai informasi yang berkaitan dengan Memorandum ini.
BAGIAN8 KETENTUAN UMUM
8.1 Para Pihak akan mengizinkan, sejauh disepakati bersama, kehadiran personel teknis yang terkait dari tiap organisasi pertahanan para Pihak untuk melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan Memorandum ini. 8.2 Tanpa mengesampingkan ayat 8. I Memorandum ini, pihak Australia, melalui konsultasi dengan pihak Indonesia, akan mengatur akses masuk dan kegiatan di dalam fasilitas yang dimiliki dan dikuasai oleh organisasi pertahanan Australia atau yang digunakan untuk menyimpan barang-barang pertahanan Australia. Para pihak akan meninjau Memorandum ini setiap tahun atau pada jangka waktu 8.3 yang ditetapkan bersama. 8.4 Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ditunjuk sebagai Pejabat Indonesia yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan Memorandum ini. Direktur Jenderal Asia Tenggara, Divisi Kebijakan Internasional dari Departemen Pertahanan Australia ditunjuk sebagai Pejabat Australia yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan Mernorandwn ini.
5
BAGIAN9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 9.1 Setiap perselisihan antara Para Pihak yang berkaitan dengan penafsiran atau pelaksanaan Memorandum ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara para Pihak pada tingkat yang disepakati bersarna oleh para Pihak, dan penyelesaian dari perselisihan dimaksud tidak akan merujuk pada suatu peradilan nasional, peradilan internasional, atau pihak ketiga lainnya.
BAGIAN 10 TANGGUNG JAWAB DAN KLAIM 10.1 Kecuali ditentukan lain dalarn Memorandum ini, masing-masing Pihak mengesampingkan setiap klaim yang mungkin diajukan terhadap Pihak lainnya atas cedera (termasuk cedera yang mengakibatkan kematian) yang diderita oleh personel, pegawai atau agen dan kerusakan atau kehilangan harta benda yang dimiliki olehnya, personel, pegawai atau agen yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Pihak lain atau personel, pejabat atau agen sebagai pelaksanaan tugas resmi yang terkait dengan Memorandum ini. I0.2 Pihak dimana di dalarn wilayahnya timbul klaim dari pihak ketiga akan bertanggungjawab terhadap penanganan dan penyelesaian klaim yang tirnbul tersebut dan terkait dengan Memorandum ini. Para Pihak akan saling membantu dalam mendapatkan bukti terkait klaim dimaksud. Biaya penyelesaian klaim yang timbul tersebut akan ditentukan diantara para Pihak sebagai berikut: 10.2. l apabila Para Pihak bersama-sama sepakat bahwa salah satu Pihak, personel, pegawai atau agennya bertanggung jawab terhadap klaim tersebut, maka biaya klaim akan ditanggung sendiri oleh Pihak tersebut; 10.2.2 apabila Para Pihak bersama-sama sepakat bahwa kedua belah Pihak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan, kehilangan, cedera atau kematian, Para Pihak akan bersarna-sama menyepakati mengenai pengaturan pembagian biaya penanganan dan penyelesaian klaim; dan l 0.2.3 apabila tidak dimungkinkan untuk menentukan tanggung jawab terkait dengan klaim tersebut, maka biaya klaim ditanggung bersama oleh Para Pihak. I 0.3 Apabila para Pihak bersarna-sarna sepakat terkait segala gugatan yang diatur dalam Bagian ini, bahwa kerusakan, kehilangan, cedera atau kematian yang diakibatkan oleh perbuatan gegabah, kelalaian, kesalahan yang disengaja, maupun kealpaan oleh hanya salah satu Pihak, personel, pegawai atau agennya, maka Pihak tersebut yang akan bertanggungjawab terhadap penanganan dan penyelesaian klaim. 10.4 Pengaturan mengenai tanggung jawab dan klaim terhadap Pesawat akan diatur dalam Akta Pengalihan yang berlaku.
6
I 0.5 Akta Pengalihan menyangkut Bantuan Australia akan mengatur, sejauh yang dapat dilaksanakan, bahwa seluruh tanggungjawab akan beralih kepada pihak Indonesia pada saat kepemilikan beralih ke Pihak Indonesia. 10.6 Pihak Australia tidak akan bertanggung jawab terhadap segala klaim yang timbul dari segala aspek Memorandum ini setelah beralihnya kepemilikan Pesawat terakhir kepada pihak Indonesia.
BAGIANll PEMBERLAKUAN, PERUBAHAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKIIlRAN 11.1 Memorandum ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh para Pihak. Memorandum dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan bersama para Pihak. Memorandum dapat dihentikan oleh satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 180 hari sebelumnya. 11.2 Memorandum ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan tertulis Para Pihak. 11.3 Memorandum ini akan berakhir 30 harrsetelah Pesawat terakhir lepas landas dari Australia, kecuali apabila ditentukan lain oleh Para Pihak secara tertulis. 11.4 Sekalipun menyangkut selesainya atau berakhimya Memorandum ini, komitmen dan manfaat yang timbul di antara Para Pihak terkait Bagian 6 (Keuangan), Bagian (Keamanan Informasi), Bagian 9 (Penyelesaian Perselisihan) dan Bagian 10 (Tanggung Jawab dan Klaim) akan tetap berlaku, sepanjang ketentuan komitmen dan manfaat dimaksud timbul sebeium selesainya atau berakhimya Memorandum ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah diberikan kuasa oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum ini. Dibuat di Darwin, Australia pada tanggal 2 Juli 2012 dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
UN'tuK DEPARTEMEN
UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK
PF.RTA\HANAN AUSTRAL~A
INDONESIA
Signed
Signed
MARSDYA TNIERISHERRYANTO Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
JENDERAL DAVIP HURLEY Chief oftJ;(e Def~ce Force Austrafian Defence Force
7
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT OF DEFENCE OF AUSTRALIA CONCERNING COOPERATlON FOR THE JOINT DEVELOPMENT OF INDONESIAN STRATEGIC AIRLIFT
SECTION I INTRODUCTION
The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defence of Australia (ADOD), hereinafter referred to as "the Participants," Recognising the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation signed on 13 November 2006 in Mataram, Indonesia ("Lombok Treaty'') and the Plan of Action for the Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on Framework for Security Cooperation signed on 12 November 2008 in Canberra, Australia; Recognising that the Participants wish to enhance Indonesian airlift capability and its ability to respond to humanitarian disasters; and Recognising that the Participants wish to cooperate on a special project to transfer up to four C 130-H Aircraft to the Government of the Republic ofindonesja
Have reached the following understandings:
SECTION2 PURPOSE AND SCOPE OF THE PROJECT
2.1 The Australian Participant will, to the extent permitted under its laws and regulations, and authorisatiohs granted by the Government of the United States of America. transfer to the Indonesian Participant up to four Royal Australian Air Force (RAAF) Cl30-H Aircraft which are surplus to Australian Defence Force (ADF) requirements, (hereinafter referred to as "the Aircraft") for restoration and return to service by the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia. 2.2 Legal title in the Aircraft will be transferred from the Austra]i.an Participant to the Indonesian Participant by a Deed of Transfer, which will be legally binding under the laws of the Australian Capital Territory, and will be known as a "Transfer". The Transfer of up to four Aircraft will be known collectively as "the Australian Contribution". 2.3 The Aircraft will be restored in Australia under a contract negotiated by Indonesia, using a locally engaged third party service provider. 2.4 The Participants will mutually detennine what follow-up activities will occur once the Australian Contribution is completed. 2.5 This Memorandum of Understanding (MOU) sets out the arrangements for the project.
SECTION 3 ARRANGEMENTS FOR AUSTRALIA
3.1 TI1e Australian Participant will ensure that it obtains from the appropriate authorities of the Government of the United States of America all necessary regulatory approvals to enable the Transfer of the Aircraft to the Indonesian Participant. 3 .2 The Australian Participant will use its best efforts to assist the Indonesian Participant obtain all necessary third party clearances and approvals referred to in sections 4.2 and 4.3 ofthis MOU. 3.3 A Deed of Transfer will effoct the Transfer of the Aircraft and will be executed before the Aircraft are transferred to the Indonesian Pa1ticipant. The date and circumstances of transfer of ownership of each Aircraft will be stated in the Deed of Transfer. 3.4 The Australian Participant will ensure that, where authorised and in accordance with applicable laws and regulations, relevant manuals and technical documentation necessary to operate, maintain and service the Aircraft will be provided to the ~ndonesian Participant. 3.5 The Australian Participant will use its best efforts to assist the Indonesian Participant engage the services of a suitable third party to restore the Aircraft. 2
3.6 The Australian Participant will use its best efforts to assist the Indonesian Participant source all relevant publications and documentation necessary to operate, maintain and service the Aircraft from the most suitable provider. 3.7 The Australian Participant will not charge the Indonesian Participant any fees or charges in.relation to the storage of the Aircraft for the period of three years from the date of signature of the Deed of Transfer.
SECTION 4 ARRANGEMENTS FOR INDONESIA 4.1 The Indonesian Participant will ensure that it has sufficient resources to restore, return to service and suitably maintain the Aircraft transferred by the Australian Participant. 4.2 The Indonesian Participant will provide to the appropriate authorities of the Government of the United States of America a "Foreign Government Assurance Letter Supporting Sale or Gifting", covering each Aircraft.
4.3 The Indonesian Participant will obtain from the appropriate authorities of the Government of the United States of America any other necessary approvals to restore the Aircraft and to export each Aircraft from Australia. 4.4 The Indonesian Participant will assume ownership of and financial responsibility for the Aircraft in Australia with the enacting of the Deed of T ransfer. 4.5 The Indonesian Participant will ensure that the Aircraft are restored by a third party service provider who is mutually acceptable to both Participants. 4.6 The Indonesian Participant will provide aU resources necessary to complete too restoration of each Aircraft to a service delivery level that meets appropriate interri!artrmrtal airworthiness standards. 4.7 The Indonesian Participant will ensure that it has executed a service contract with a suitable third party service provider for the preservation and restoration of the Aircraft within 90 days of executing the Deed of Transfer. 4.8 The Indonesian Participant will complete the restoration of the Aircraft t ransferred pursuant to paragraph 2. l, or otherwise remove the Aircraft from a]] Australian Defence facilities within 3 years of executing the contract referred to in paragraph 4. 7 above. 4.9 The Indonesian Participant will inform the Australian Participant of the timeframe and work schedule agreed with the third party service provider carrying out the restoration. Any delay in the advised time-frame will be communicated to the Australian Participant in a timely manner.
.., .)
4.1 O
Should the Indonesian Participant encounter significant resource problems that will delay the removal of the Aircraft from any Australian Defence facility the Participants will consult in a timely manner and mutually determine the most appropriate course of action.
4.11 The Indonesian Participant will source all relevant publications and documentation necessary to operate, maintain and service the Aircraft from the most suitable provider.
SECTION 5 MUTUAL ARRANGEMENTS
5.1 The Participants will conduct a joint inspection of each Aircraft (the "Inspection") after the necessary the United States Government approval has been obtained by the Australian Participant. The Inspection will establish the mutually accepted condition of the Aircraft and will constitute a baseline for condition and cost of restoration. 5.2
The Participants will consult on the most appropriate process for issuing a fleet status certification for each Aircraft once restored. 5.3 Any alteration or delay in the mutually determined restoration and fleet status certification schedule will be communicated to the other Participant in a timely manner.
5.4
The Participants will develop a cooperative plan for public announcements concerning the project and the transport of restored and airworthy Aircraft from Australia to Indonesia.
SECTION6 FINANCIAL
6.1
Upon execution of the Deed of Transfer, the Indonesian Participant wiJl: (a) assume full financial and legal responsibility for each Aircraft; (b) be solely responsible for the full cost of preserving and restoring each Aircraft; and (c) be responsible for all other costs whatsoever associated with the Aircraft.
6.2
The Australian Participant will not appropriate or otherwise allocate specific
financial or non-financial resources to support activities done pursuant to this MOU.
4
SECTION 7 INFORMATION SECURITY
7.1 All information generated by either Participant and disclosed to the other in the course of activities under this MOU will be safeguarded in accordance with the Participants national laws, regulations and policies.
7.2 All information provided by one Participant to the other Participant will be used only for the purpose of implementing this MOU and will not be released to any third party without the prior written authorisation of the providing Participant. 7.3 No transfer of ownership of information will take place between the Participants under this MOU. 7.4 The Participants will investigate all cases in which it is kno\Nn or suspected that misuse or loss of information has occurred and will promptly inform the other Participant of the details of any such occurrence, and of the final results of the investigation and of the corrective action taken to preclude recurrences. 7.5 The Participants will consuJt and concur before disclosing any information relating to this MOU or activities conducted under this MOU and undertake to advise each other in advance of the proposed release to the public of information relating to this
MOU.
SECTION 8 GENERAL PROVISIONS
8.1 The Participants will permit, where mutually determined, the presence of relevant technical personnel from each Participant's defence organisation to observe activities done pursuant to this MOU. 8.2 Notwithstanding paragraph 8.1 of this MOU, the Australian Participant will, in consultation with the Indonesian Participant, regulate the access to, and activities within, facilities owned or controlled by the Australian Defence Organisation, or otherwise used to store Australian Defence items. 8.3 The Participants will review this MOU annually, or at other intervals by mutual consent. 8.4 The Director General South East Asia, International Policy Division, of the ADOD is designated as the Australian official responsible for implementation and oversight of this MOU. The Chief of Defence Facilities Agency of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia is designated as the Indonesian official responsible for implementation and oversight of this MOU.
5
SECTION 9 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
9.1 Any differences regarding the interpretation or implementation of this MOU, between the Participants, will be settled through consultation between the Participants at an appropriate level as mutually determined by the Participants, and will not be referred to a national court, an international tribunal, or other third party for resolution or settlement.
SECTION 10 LIABILITY AND CLAIMS
10.1 Except as otherwise provided in this MOU, each Participant waives any claim it may have against the other Participant for injury (including injury resulting in death) suffered by its personnel, servants or agents and damage to or loss of property owned by it, its personnel, servants or agents caused by the acts or omissions of the other Participant or its personnel, servants or agents in the performance of official duties in connection with this MOU. 10.2 The Participant in whose territory a third party claim arises will be responsible for handling and settling such claims arising in connection with this MOU. The Participants will assist each other in the procurement of evidence concerning such claims. The cost of satisfying such a claim will be distributed between the Participants as follows: l 0.2.1 where the Participants mutually determine that one Participant, its personnel, servants or agents are liable in respect of the claim, the cost of the claim will be borne solely by that Participant; 10.2.2 where the Participants mutually determine that they are both responsible for the damage, loss, injury or death, the Participants will mutually determine how the cost of handling and settling the claim will be apportioned; and 10.2.3 where it is not possible to attribute liability in respect of the claim between the Participants, the cost of the claim will be borne equally by both Participants. 10.3 Where the Participants mutually determine in respect of any claim under this section, that damage, loss, injury or death was caused by reckless acts, reckless omission, wilful misconduct or negligence of only one of the Participants, its personnel, servants or agents, that Participant will be solely responsible for handling and settling the claim. 10.4 Arrangements concerning liability and claims for the Aircraft will be provided for in the applicable Deed of Transfer.
6
10.5 The Deed of Transfer for the Australian Contribution will provide, to the greatest extent possible, that all liability for the Aircraft will pass to the Indonesian Participant when ownership passes to the Indonesian Participant. 10.6 The Australian Participant will not be liable for claims arising from any aspect of this MOU after ownership of the last Aircraft passes to the Indonesian Participant.
SECTION 11 ENTRY INTO EFFECT, AMENDMENTS, DURATION, AND TERMINATION
11.1 This MOU will come into effect on the date of signature by the Participants. It may be terminated at any time with the mutual consent of both Participants. It may be terminated by either Participant giving the other Participant 180 days notice in writing. 11.2 The MOU may be amended at any time with the written concurrence of both Participants. 11.3 This MOU will expire 30 days after the last restored Aircraft departs Australia, unless otherwise mutually determined by the Participants in writing. 11.4 Regardless of expiry or termination of this MOU, the commitments and benefits arising between the Participants concerning section 6 (Financial), section 7 (Information Security), section 9 (Settlement of Differences) and section 10 (Liability and Claims) will remain in effect, providing such commitments and benefits arose prior to expiry or termination. IN WI1NESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Govenunents, have signed the present Memorandum of Understanding. Signed in Darwin, Australia on 2 July 2012 in two originals, in Indonesian and English, all texts are equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed AIR MARSHAL ERIS HERRYANTO Secretary General the Ministry of Defense
FOR 'l'Hl!l DEPARTMENT OF DEF~NOE OF AUSTRALIA
Signed GENERAL D&IDJIURLEY Chief of tl1e D~nce Force Austr~a~fence Force
