w -~
REPUBLDl INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUT AN DAN PERl KANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
Republik
Indonesia
dan
Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Republik Fiji, yang
selanjutnya disebut dengan "Para Pihak"; MENIMBANG keinginan bersama untuk menciptakan kerja sama saling
menguntungkan dan peningkatan hubungan antara Para Pihak;
MENGAKUI semangat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan perhatian bersama Para Pihak atas konservasi pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumbersumber daya hayati laut;
MENIMBANG prinsip-prinsip Perjanjian Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
tentang
Tindakan-Tindakan
Negara
Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Menghapuskan Perikanan yang Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur;
MENYADARI
bahwa
kerja
sama
kelautan
dan
perikanan
akan
menguntungkan kedua belah pihak dan mengembangkan perekonomian Para Pihak;
BERTUJUAN untuk mempromosikan kerja sama antara Para Pihak di berbagai bidang kelautan dan perikanan dan pembangunan ekonomi Para Pihak;
BERDASARKAN
hukum dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku di kedua negara;
TELAH MENYETUJUI HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT:
PASALI TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membentuk sebuah kerangka acuan bagi peningkatan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan.
PASAL II
BIDANG KERJA SAMA
1. Para Pihak wajib mengembangkan, mendorong, mempromosikan kerjasama dan saling konsultasi pada bidang-bidang sebagai berikut: a) Perikanan tangkap berkelanjutan; b) Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan; c) Pengolahan dan pengembangan hasil perikanan; d) lnspeksi dan karantina ikan;
e) Mencegah, menghalangi dan menghapuskan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur; f) Penelitian, pengembangan dan peningkatan kapasitas; g) Penguatan masyarakat pesisir dan pengelolaan pesisir terpadu; dan h) Layanan armada dan teknis perikanan.
2. Para Pihak wajib berusaha untuk berkonsultasi terhadap hal-hal yang menjadi perhatian bersama sebelum pertemuan forum regional dan internasional kelautan dan perikanan.
PASAL Ill PENGATURAN PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam Pasal II Memorandum Saling
Pengertian
ini
wajib
dilaksanakan
melalui
Pengaturan
Pelaksanaan yang akan disusun oleh Para Pihak. 2. Kewajiban Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama yang diatur dalam Pasal II ditentukan sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan financial masing-masing. Segala pengaturan finansial yang timbul wajib disepakati bersama oleh Para Pihak secara kasus per kasus dan berdasarkan kepada ketersediaan dana.
PASAL IV PEMBENTUKAN SUB KOMISI BERSAMA
KERJA SAMA KELAUT AN DAN PERIKANAN 1. Para Pihak menyetujui untuk membentuk Sub Komisi Bersama Kerja Sarna Kelautan dan Perikanan pada tingkat yang setara guna mendukung pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Sub Komisi Bersama dapat bertemu sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik Fiji pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
3. Sub Komisi Bersama wajib melibatkan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga
terkait
dari
Para
Pihak
untuk
keberhasilan
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL V KERAHASIAAN
Para Pihak wajib memastikan data dan informasi teknis yang disediakan secara bersama, termasuk hasil penelitian bersama yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, tidak dapat dialihkan atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
PASAL VI HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak menyetujui bahwa Hak Atas Kekayaan lntelektual yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama dan: a. Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk menggunakan Hak Atas Kekayaan lntelektual untuk tujuan pemeliharaan, adaptasi dan penyempurnaan Hak Atas Kekayaan lntelektual terkait; b. Dalam hal Hak Atas Kekayaan lntelektual digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Para Pihak untuk tujuan komersial, Pihak yang lainnya harus mendapatkan royalti; 2. Bilamana salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak lainnya sebelum tindak pengungkapan dapat dilaksanakan . 3. Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain di luar Republik Indonesia dan Republik Fiji untuk kegiatan komersial yang dihasilkan dari Hak Atas Kekayaan lntelektual yang diatur oleh Memorandum Saling Pengertian, Pihak tersebut akan mernberikan preferensi
kerja
sama
terlebih
dahulu
kepada
Pihak
lainnya
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. Preferensi tersebut dapat ditanggalkan,
apabila
Pihak
lain
tersebut tidak
mampu
berpartisipasi dalam kegiatan yang saling menguntungkan.
PASAL VII
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGET AHUAN TRADISIONAL 1. Para Pihak wajib untuk mengakui pentingnya upaya perlindungan efektif terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disebut sebagai "SDGPT") serta hak-hak eksklusif masing-masing Pihak untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, tidak tepat, dan penyalahgunaan apapun atas SDGPT tersebut. 2. Setiap akses untuk dan penggunaan SDGPT oleh salah satu Pihak wajib memerlukan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Pihak berwenang terkait dari Para Pihak.
PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
PASAL IX AMANDEMEN Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian dan wajib berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
PASALX PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku di tanggal pada saat penandatanganan, wajib berlaku efektif selama tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang masa berlaku selama dua (2) tahun. Para Pihak hanya dapat memperpanjang Memorandum Saling Pengertian ini jika telah mencapai kesepakatan bersama yang dicapai melalui konsultasi dan konfirmasi tertulis. 2. Memorandum Saling Pengertian dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak mempengaruhi validitas dan jangka waktu setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka
Memorandum
Saling
Pengertian
sampai
dengan
diselesaikannya aktifitas tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi wewenang oleh
Pemerintah
masing-masing, telah
Memorandum Saling Pengertian ini.
menandatangani
NC¥1\ , ~ll pada hari ke ~~f\ be\QS bulan Xtn\ d\.\~ r·,bu ert\~ tel.~ , dalam rangkap dua, dalam Bahasa
DIBUAT di tahun
Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Jika terjadi perbedaan dalam penafsiran, maka naskah berbahasa lnggris
yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN
UNTUK KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN
REPUBLIK INDONESIA
KEHUTANAN REPUBLIK FIJI
Signed SYARIF CICIP SUTARDJO MENTERI
Signed '-:JOKETA~KANASIGA MENTERI
REPVBLJK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF FIJI ON
MARINE AND FISHERIES COOPERATION
The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry of the Republic of Fiji, hereinafter referred to as "the Parties";
CONSIDERING the existing common desire for friendly cooperation and enhanced relations between the Parties;
RECOGNISING the spirit of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the common concern of the Parties on the conservation, management and sustainable utilization of marine living resources;
CONSIDERING the principles of Food and Agriculture Organization of the United Nations Agreement on Port State Measures (PSM) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;
REALIZING that marine and fisheries cooperation could lead to common
benefits on marine and fisheries economic development of the Parties;
AIMING to promote cooperation of the Parties in various fields of marine
and fisheries and economic development of the Parties;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in both countries;
HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
ARTICLE I OB ..IECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to set up a framework for the enhancement of cooperation in the field of marine and fisheries.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
1. The Parties shall develop, encourage, promote cooperation and consult each other on the following areas:
a) Sustainable capture fisheries; b) Sustainable development of aquaculture; c) Processing and development of fisheries product; d) Fisheries inspection and quarantine; e) Preventing, deterring and eliminating IUU Fishing; f) Research, development and capacity building;
g) Coastal
community
empowerment
and
integrated
coastal
management; and h) Fleet and Technical services.
2. The Parties shall endeavour to consult on matters of mutual interest prior to regional and international marine and fisheries fora.
ARTIC LE Ill IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
1. The implementation of the cooperation set forth in Article II of this Memorandum
of
Understanding
shall
be
carried
out
through
implementing further arrangements to be concluded by the Parties. 2. The Parties shall realize that the cooperation set forth in Article II are specified within their own liabilities and financial capabilities and will require prior consultation between the parties. The Parties shall mutually agree upon any financial arrangements arising therein on a case-by-case basis subject to the availability of funds.
ARTICLE IV ESTABLISHMENT OF JOINT SUB-COMMITIEE ON MARINE AND FISHERIES COOPERATION 1. The Parties agreed to establish a joint sub-committee on marine and fisheries cooperation at equal level to enhance the implementation of this Memorandum of Understanding. 2. The joint sub-committee may meet alternately in the Republic of Indonesia and in the Republic of Fiji at least once a year at a date decided by the Parties.
3. The joint sub-committee shall include the relevant ministries or agencies
of
the
Parties
for
the
purpose
of
the
successful
implementation of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE V CONFIDENTIALITY
The Parties shall ensure that the technical data and information that is mutually provided, including the results of joint research carried out under this Memorandum of Understanding, are not transferred or supplied to any Third Party without the prior written consent of the Parties.
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties agreed that intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and: a) Each Party will be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property; b) In the event the intellectual property is used by either Party and/or institution on behalf of the Parties for commercial purposes, the other Party is entitled to obtain royalty. 2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any Third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.
3.
In the event either Party requires the cooperation of another Party outside the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji for any commercial undertaking as a result of intellectual property rights
covered by this Memorandum of Understanding, the Party will give preference of cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding. This preference will be waived, should the other Party be unable to participate mutually in a beneficiary manner.
ARTICLE VII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the importance of promoting the effective protection
of
Genetic
Resources
and
Traditional
Knowledge
(hereinafter referred to as "GRTK") as well as each Party's right to prevent any misexploitation, misappropriation and misuse of its GRTK. 2.
Any access to and use of GRTK by either party shall require prior written consent from relevant authorities of the Parties.
ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES
Any differences or disputes that may arise between the Parties relating to any matters under this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE IX AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at anytime by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall form an integral part of the Memorandum of Understanding and shall enter into force on such date as may be determined by the Parties.
ARTICLE X ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing, shall be valid for three (3) years and may be extended for another two (2) years. The Parties will only make the extension of this Memorandum of Understanding after mutual consent achieved by consultations and written confirmation . 2. The Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Party by giving six (6) months written notice to the other Party. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the
validity
and
duration
of
any
activities
made
under this
Memorandum of Understanding until the completion of such activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding. DONE at
NQC\i , fiji
on this
in the year of 1wo~
ewld
~~nth
day of J uf\e
fclur~ , in duplicate, in Indonesian
and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence in interpretations, the English text shall prevail. FOR THE MINISTRY OF MARINE
FOR THE MINISTRY OF
AFFAIRS AND FISHERIES OF THE
AGRICULTURE, FISHERIES AND
REPUBLIC OF INDONESIA
FORESTRY OF THE REPUBLIC OF FIJI
Signed SY ARIF CICIP SUTARDJO MINISTER
Signed JOKETANfCOKANASIGA MINISTER
