MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN INTERNATIONAL MEDICAL CORPS TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
2010
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN INTERNATIONAL MEDICAL CORPS TENT ANG KERJASAMA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Kementerian Sosial Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kementerian) dan International Medical Corps (selanjutnya disebut sebagai IMC). Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Pihak. Mempertimbangkan keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia; Mempertimbangkan bahwa IMC adalah organisasi kemanusiaan, nirlaba dan non politis; Memperhatikan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Sosial Republik Indonesia dan International Medical Corps Dalam Rangka Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2003 yang telah berakhir. Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teknik internasional; Telah mencapai suatu kesepahaman sebagai berikut: PASALI TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.
adalah
untuk
meningkatkan
PASAL II RUANG LINGKUP Ruang lingkup kerjasama dari Memorandum Saling Pengertian ini mencakup penyediaan bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku atau gender. PASALIII MEKANISME 1. Para Pihak akan bekerjasama untuk melaksanakan program-program pengembangan kesejahteraan sosial yang komprehensif dengan menekankan pada metodologi yang meningkatkan pembangunan yang terintegrasi, berbasiskanmasyarakat di daerah-daerah yang disepakati bersama. 1
I
2. Pelaksanaan ketjasama, para Pihak akan menerapkan metode swadaya, berkelanjutan dan partisipasi untuk mendorong kelompok sasaran menjadi mandiri. 3. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin agar masyarakat yang menerima manfaat program menerima manfaat bantuan sesuai yang direncanakan. PASALIV PELAKSANAAN 1. Program dan mekanisme kerjasama dijelaskan dalam Arahan Program yang disusun sebagai Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Arahan Program berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan IMC.
2. Penjelasan lebih rind mengenai masing-masing program atau proyek kesejahteraan sosial akan dimasukkan dalam dokumen Rencana Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum saling pengertian. 3. Rencana Kegiatan disusun dan disepakati oleh Para Pihak dan disampaikan ke Sekretariat Negara Republik Indonesia. 4. Setiap perubahan dalam rencana ketja harus didiskusikan untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. PASAL V KEWAJIBAN 1. Kementerian akan:
a. membantu dalam perencanaan program dan proyek, penghubung antara IMC dan pemerintah daerah setempat;
serta
menjadi
b. dengan lembaga pemerintah terkait lainnya melaksanakan supervIS1, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap program dan proyek yang dilaksanakan dalam Memorandum sating Pengertian ini; c. membantu dalam memperoleh perizinan yang diperlukan untuk masuk dan meninggalkan Indonesia, ketika diperlukan, serta izin tinggal dan kerja yang diperlukan oleh staf dan ahli asing yang disetujui berdasarkan mekanisme dari Memorandum saling Pengertian ini; d. membantu dalam mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak. Pembebasan Bea masuk dan pajak berlaku sesuai dengan peraturan perundangundangan Pemerintah Republik Indonesia.
2
2. IMCakan: a. menyediakan staf dan tenaga ahli dan pendamping lokal untuk alih ketrampilan, pengetahuan dan teknologi; Setiap penugasan dan penempatan tenaga ahii harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Kementerian. b. menyediakan bantuan finansial untuk pelatihan, peralatan yang diperlukan, kendaraan dan barang lain, baik yang dibeli di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri untuk pelaksanaan program dan proyek yang telah disepakati; c. menyediakan pelatihan bagi mitra lokal tentang manajemen program pengembangan masyarakat; d. berkonsultasi untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian untuk segala publikasi data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini e. menyerahkan laporan tahunan dan laporan keuangan ke Kementerian.
PASALVI PARTISIPASI LEMBAGA LAIN DANWILAYAH KERJA 1. Para Pihak sepakat untuk melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam wilayah di mana IMC melaksanakan program-programnya. Informasi lebih lanjut dijelaskan dalam Arahan Program. 2. Organisasi sosial lokal, yang wajib disepakati bersama oleh Para Pihak untuk melaksanakan program dan proyek harus direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan telah terdaftar secara resm.i sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. 3. Kementerian akan memberi arahan tentang prioritas Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk pelaksanaan program dan proyek.
PASAL VII EVALUASI Para Pihak setuju untuk melaksanakan Pertemuan Tahunan untuk : a. mengevaluasi kemajuan dan kendala berdasarkan Rencana Kegiatan; b. membahas Rencana Kegiatan Tahunan yang akan datang, mengusulkan perubahan yang diperlukan; c. mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program atau proyek; d. memberikan rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja dan untuk menentukan kelangsungan kerjasama.
3
PASAL VIII STA TUS PERLENGKAPAN DAN BARANG
Penggunaan perlengkapan, barang dan kendaraan yang disediakan oleh IMC. Setelah berakhirnya kerjasama, maka peralihan kepemilikan peralatan, barang dan kendaraan yang digunakan selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diputuskan atas kesepakatan bersama Para Pihak. PASALIX KODEETIK
1. IMC menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalam kerjasama ini akan: a. memperhatikan, menghargai dan patuh terhadap hukum dan peraturan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. menghargai integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; c. menghargai kebiasaan, tradisi, dan agama masyarakat setempat; d. tidak melakukan aktivitas politik dan komersial; e. tidak melakukan penyebaran agama dan/ atau pengalihan agama;
f. tidak terlibat dalam kegiatan intelejen/kegiatan terselubung; g. tidak menghimpun dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. tidak melakukan kegiatan selain dari yang disepakati bersama Para Pihak. 2. Setiap pelanggaran terhadap ayat 1 pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan ijin serta tindakan lain kepada orang tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku dan penghentian program. PASALX PERUBAHAN
Memorandum sating pengertian ini dapat di amandemen setiap saat secara tertulis dengan kesepakatan tertulis para pihak. Amandemen tersebut wajib berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh para pihak.
4
PASALXI PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan mengenai penafsiran atau penerapan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak. PASALXII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan secara tertulis mengenai keinginannya untuk menghentikan Memorandum Saling Pengertian ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penghentian. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi
validitas dan jangka waktu program atau proyek yang ada sebagaimana disepakati dalam Rencana Kerja sampai berakhirnya program atau proyek tersebut kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini; DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, Dibuat rangkap dua di Jakarta, tanggal 11 bulan Maret tahun 2010 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang kedua naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama.
5
LAMPI RAN ARAHANPROGRAM I. LATAR BELAKANG Indonesia memiliki banyak penduduk bail< yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan yang perlu ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Kementerian dan IMC bekerjasama untuk membantu masyarakat tersebut melalui Memorandum Saling Pengertian yang ditetapkan dalam Arahan Program. II. PROGRAM A. FOKUS PROGRAM Fokus utama dari kerjasama antara Kementerian dan IMC, adalah untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dengan menekankan pada metodologi yang meningkatkan pembangunan yang terintegrasi dan berbasiskan-masyarakat. B. RUANG LINGKUP PROGRAM Ruang lingkup program untuk kerjasama ini adalah pelayanan kesehatan primer, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, dukungan psiko-sosial, pengurangan dampak risiko bencana dan respons bencana, adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas organisasi sosial lokal, pekerja sosial, petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana), instansi pemerintah setempat, sistem kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit menular. III. MANAJEMEN PROGRAM
A. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kerja Tiga Tahun) 1. IMC menyiapkan Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) dalam rangka pelaksanaan program, yang memua t: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Hasil yang diharapkan e. Kegiatan f. Tenaga Kerja /Tenaga Ahli g. Lokasi dan Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran h. Pembiayaan 2. Rancangan Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) dibahas bersama dengan Kementerian. 3. Tugas dan Fungsi Kementerian adalah untuk: a. menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja masing-masing;
6
b. mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dan IMC dalam mempersiapkan Rencana Kegiatan Tahunan di wilayah kerja masing-masing; c. mendistribusikan Laporan Tahunan IMC kepada lembaga Pemerintah yang terkait; dan d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan IMC selama masa kerjasama 4. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) ditandatangani bersama oleh Kepala Biro Perencanaan sebagai mitra ketja dan Direktur Perwakilan IMC. 5. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja masing-masing. B. Rencana Kegiatan Tahunan 1. IMC menyiapkan rancangan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di wilayah kerja masing-masing, yang memuat: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Hasil yang diharapkan e. Kegiatan f. Tenaga Kerja / Tenaga Ahli g. Mitra Ketja Lokal h. Lokasi dan Penerima Mqnfaat/Kelompok Sasaran i. Pembiayaan j. Jadual Pelaksanaan Program 2.
Rancangan Rencana Kegiatan Tahunan dibahas dengan Kementerian selaku mitra kerja dan disetujui oleh para pihak secara tertulis.
3. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi IMC dan mitra kerja
dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah ketja. C. Pembiayaan Program Pembiayaan pelaksanaan program IMC berasal dari anggaran IMC yang diperkirakan sebesar US$ 1.500.000,- selama 3 (tiga) tahun. D. Lokasi Pelaksanaan 1. Tingkat Propinsi Lokasi pelaksanaan program IMC meliputi Propinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Barat.
7
2. Tingkat Kabupaten/Kota Lokasi pelaksanaan program di Ka bu paten/ Kota dalam masing-masing Propinsi sebagaimana disebut dalam butir D.l, terdiri dari terdiri dari : Provinsi OKI Jakarta yaitu Jakarta, Provinsi Banten yaitu Tangerang Jawa Barat yaitu : Bekasi, Bogor dan sekitarnya Jawa Tengah: Klaten Sumatera Barat yaitu : Pariaman dan Pesisir Selatan. 3. Perubahan terhadap lokasi kerjasama wajib dikonsultasikan untuk disetujui
bersama oleh Para Pihak. IV. PELAKSANAAN A. Tingkat Pusat 1. Kementerian selaku mitra kerja wajib berupaya dalam mengefektifkan pelaksanaan program kerjasama. 2. IMC harus berkonsultasi dengan Kementerian terkait dengan penugasan dan penempatan staf dan tenaga ahlinya. 3. Untuk penempatan dan perpanjangan penugasan bagi tenaga asing IMC yang telah disetujui, Kementerian wajib bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dalam memproses administrasi yang diperlukan. 4. Kementerian membina instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial B. Tingkat Propinsi 1. Instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial berupaya untuk mensukseskan pelaksanaan program kerjasama dengan IMC secara efektif. 2. Dalam rangka perpanjangan tenaga ahli asing IMC, instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial menyampaikan rekomendasi tertulis tentang tenaga ahli asing tersebut kepada Kementerian selaku mitra kerja. C. Mitra Kerja Setempat
1. Organisasi sosial setempat yang telah disetujui bersama-sama oleh Kementerian dan IMC untuk melaksanakan program dan proyek harus direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan sudah tedaftar secara resmi sesuai dengan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku. 2. IMC memberitahukan secara tertulis kepada instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial tentang peran serta mitra kerja lokal dalam kegiatan-kegiatan IMC.
8
3. MONITORING & EVALUASI
1. Kementerian dan IMC menyepakati program/ proyek dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan dievaluasi 2. Kementerian dan Instansi Pemerintah yang terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program IMC sekali dalam setahun pada proyek dan lokasi yang telah disepakati atas biaya IMC. 3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 menjadi masukan kepada IMC untuk perbaikan dan peningkatan ketjasama. 4. Kementerian dan Instansi Pemerintah terkait dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring sewaktu-waktu ketika dianggap perlu. V. PELAPORAN & PUBLIKASI A. PELAPORAN 1. IMC mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Kementerian selaku mitra ketja, untuk diteruskan kepada instansi Pemerintah terkait.
2. Laporan Tahunan memuat: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Keluaran/ Hasil yang Dicapai e. Lokasi dan Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran. f. Kegiatan yang telah dilaksanakan g. Tenaga Kerja/Tenaga Ahli h. Mitra Kerja Setempat i. Pembiayaan j. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 3. Bila diperlukan, IMC dapat menyampaikan laporan insidental sesuai kebutuhan kepada Kementerian selaku mitra kerja. B. PUBLIKASI
1. IMC bersama-sama dengan Kementerian selaku mitra kerja serta instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program ketjasama. 2. IMC wajib berkonsultasi dengan Kementerian untuk mendapatkan persetujuan tentang keinginan untuk menyingkap data-data rahasia terkait dengan maupun dihasilkan dari program dan aktifitas program.
9
3. Publikasi dan penyingkapan data sebagaimana tersebut pada point 1 dan 2 di atas wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian.
10
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND INTERNATIONAL MEDICAL CORPS CONCERNING COOPERATION IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2010
-
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BE1WEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND INTERNATIONAL MEDICAL CORPS CONCERNING COOPERATION IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Ministry) and International Medical Corps (hereinafter referred to as IMC). Both hereinafter referred to as the Parties; Considering their mutual intention to develop social welfare for the needy in Indonesia; Noting that IMC is humanitarian, non profit, and non political organization. Taking into account Memorandum of Understanding between the Ministry of Social Affairs of The Republic of Indonesia and International Medical Corps Concerning The Social Welfare Development in Indonesia sign in Jakarta on 22nd December 2003 which expired Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of Indonesia, concerning international technical cooperation; Have reached an understanding as follows: ARTICLE I OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding is to improve social welfare development in Indonesia. ARTICLE II SCOPE The scope of this Memorandum of Understanding includes the provision of social assistance, social rehabilitation and social empowerment to the needy in Indonesia regardless of their religion, race, ethnicity or gender. ARTICLE III MECHANISM 1. The Parties shall cooperate to carry out programs for the development of comprehensive social welfare with emphasis on methodologies of promoting an integrated, community-based development in such agreed areas.
1
2. In the implementation of the cooperation, the Parties shall apply self-supportive, sustainable and participatory methodologies to encourage the target groups to become self-reliance. 3. The Parties shall take appropriate steps to ensure that targeted beneficiaries on the community received the intended assistance.
ARTICLE IV IMPLEMENTATION 1. The programs and mechanisms of the cooperation are defined in Program Direction which is set out as an Annex and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. The Program Direction serves as an overall guideline for IMC efforts; 2. A detailed description of individual social welfare program or project shall be included in a Plan of Operation documents which shall be integral part of this Memorandum of Understanding. 3. The Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties and submitted to the State Secretariat of the Republic of Indonesia. 4. Any changes of plan of operation shall be discussed to be agreed by The Parties.
ARTICLEV OBLIGATIONS 1. The Ministry shall: a. assist in planning programs and projects and will act as mediator between IMC and the local government; b. with the other relevant government institutions conduct superv1S1on, monitoring and evaluation of programs and projects undertaken within this Memorandum of Understanding; c. assist in obtaining the required perm.its to enter and leave Indonesia, whenever necessary, as well as working and stay perm.its as needed by the approved expatriate staffs and experts working under the mechanism of this Memorandum of Understanding; d. assist in obtaining custom relief and tax exemption. Tax Exemption and custom relief shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Republic of Indonesia.
2
2. IMC shall : a. provide staffs and experts and local assistants to transfer skills, knowledge and technology. Any assignment and deployment of technical experts shall be consulted with and subject to approval of the Ministry; b. provide financial assistance for trainings, necessary equipments, vehicles and other materials, either purchased within the country or imported from abroad for the implementation of the agreed programs and projects; c. provide trainings to local counterparts and partners on the management of community development programs; d. consult with and subject approval of Ministry in all matters relating to the publication of all data and information resulted from the activities under the the framework of this Memorandum of Understanding e. submitting annual report and financial report to the Ministry.
ARTICLE VI PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS AND WORKING AREAS 1. The Parties agree to involve the Provincial and District/ City Governments in the areas where IMC implements programs. Further information is described in the Program Direction. 2. Local social organizations, which shall be agreed upon jointly by the Parties to implement the programs and projects, should be recommended by the respective Local Government and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Republic of Indonesia. 3. The Ministry shall give guidance on the priority of the provinces and districts/ city for the implementation of programs and projects.
ARTICLE VII EVALUATIONS The Parties agree to conduct an Annual Meeting for: a. evaluating achievements and concerns regarding the Plan of Operation; b. discussing the next Annual Plan of Operation, proposing amendments as needed; c. solving the existing obstacles in programs or projects implementation; d. provide the needed recommendations to improve performance and sustainability of the cooperation.
3
ARTICLE VIII STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS
The utilization of any equipments, materials and vehicles provided by IMC. After the completion of the cooperation, transfer of title any equipments, materials and vehicles used during the implementation of this Memorandum of Understanding shall be decided by the Parties.
ARTICLE IX CODE OF CONDUCT
1. IMC assures that all its activities and personnel under this cooperation shall: a. observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; c. respect the customs, traditions, and religions of the local communities; d. refrain from engaging in any political and commercial activities; e. refrain from conducting any religious propagation and / conversions; f.
or religious
refrain from involving in any intelligence / clandestine activities;
g. refrain from raising any funds inside Indonesia to support its programs and activities; h. refrain from conducting any activities other than those agreed upon by the Parties. 2. Any violations of the requirements in paragraph 1 of this article may result the revocation of all permits and other measures of personal concern in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia and termination of the program. ARTICLEX AMENDMENTS
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by written consent of The Parties. Such amendment shall constitute integral part of this Memorandum of Understanding and shall come into force on the date of as may be determined by The Parties.
4
ARTICLE XII SETILEMENT OF DIFFERENCES
Any differences concerning the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.
ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and remain 3 (three) years period and may be extended by mutual written consent of the parties. 2. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party in written notification of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the date of the termination. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any existing programs or projects as agreed upon in the Plan of Operation until the completion of such programs or projects unless the Parties decide otherwise In Witness Whereof, Understanding;
the
undersigned
have
signed
this
Memorandum
of
Done in duplicates at Jakarta, on the ttth Day of March in the year 2010 in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.
5
ANNEX PROGRAM DIRECTION I. BACKGROUND Indonesia has many populations either living in urban or rural areas whose social welfare condition needs to be improved. The Ministry and IMC collaborate to assist those populations through the Memorandum of Understanding which is set out in Program Direction. II. PROGRAM A. PROGRAM FOCUS The primary focus of the cooperation between the Ministry and IMC is is to improve the development of comprehensive social welfare with an emphasis on methodologies that promote integrated, community-based development. B. PROGRAM SCOPE The scope of the program for this cooperation are primary health care, mother and child health care, mental health and psychosocial support, disaster risk reduction and response, climate change adaptation. Local Capacity Building for Social Organization, Social Workers, TAGANA (MoSa Disaster Response Volunteers), government institutions Health System, Public Health: Health Promotion on prevention of communicable disease. III. PROGRAM MANAGEMENT A. Master Plan of Operation (Three-Year Plan);
1. IMC shall prepare a Master Plan of Operation (Three-Year Plan) for the program implementation, containing : a. Introduction b. Objectives c. Goals d. Expected Outcome e. Activities f.
Employees / Experts
g. Locations and Beneficiaries/ Target Groups; h. Financing. 2. The design of the Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall be discussed jointly with The Ministry. 3. The tasks and duties of the Ministry are to: a. distribute information on the cooperation to the Local Governments in each respective working area;
6
b. coordinate the Local Governments and IMC in preparing an Annual Operational Plan in each respective working areas; c. distribute IMC Annual Reports to the Government Institution concerned and; d. conduct monitoring and evaluation of IMC activities during the period of cooperation. 4. The Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall be signed jointly by the Head of Planning Bureau as the Counterpart and Country Director of IMC. 5. The Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall become a reference for the formulation of Annual Plan(s) of Operation, and shall be submitted to the Local Government in each respective working areas. B. Annual Plan of Operation 1. IMC shall prepare the design of the Annual Plan of Operation as a reference for implementation of program(s) in the respective working areas, containing: a. Introduction; b. Objectives; c. Goals; d. Expected Outcomes; e. Activities; f. Employees / Experts; g. Local Counterpart; h. Locations & Beneficiaries/ Target Groups; i. Financing; j. Schedule of Implementation Program. 2. The Annual Plan(s) of Operation shall be discussed with the Ministry as a counterpart and agreed by the parties in writing. 3. Annual Plan(s) of Operation shall become a reference for IMC and the counterpart in the implementation of activities in the respective working areas. C. Program Financing The financing for the implementation of IMC programs is derived from IMC and estimated at US$ l.500.000 over 3 (three) years. D. Locations of Program Implementation 1. The Province Level; The locations of program implementation of IMC shall cover the Provinces of DKI Jakarta, Banten, West Sumatera, West Java, Central Java.
7
2. The District Level The locations in terms of districts / cities for implementation of program within each Province mentioned in point D.1, shall consist of: Province DKI Jakarta: Jakarta, Banten: Tangerang, West Sumatera: Padang Pariaman and Pesisir Selatan, West Java: Bekasi, Bogor and surroundings, Central Java: Klaten 3. Any change of the location shall be consulted to be agreed by the Parties IV. IMPLEMENTATION A. Central Level 1. The Ministry as the counterpart shall be make an effort to make the implementation of the cooperation effective. 2. IMC shall consult with subject to be approved by the ministry concerning the assignment and deployment of its staffs and experts. 3. For the placement and extension of approved IMC foreign experts, the Ministry shall jointly with the authorized agency facilitate the processing of necessary administration. 4. The Ministry assists local government institution which works in the field of social welfare. B. Provincial Level 1. Local Government institution which work in the field of social welfare will make an effort to succeed the implementation of cooperation program with IMC effectively. 2. For the extension of IMC foreign expert, the local Government institution which work in the field of social welfare shall submit written recommendation of such foreign expert to the Ministry. C. Local Counterpart 1. Local social organizations which shall be agreed upon jointly by the Ministry and IMC to implement the programs and projects should be recommended by the respective Local Government and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Indonesia.
2. IMC shall inform in writing the local Government institution which work in the field of social welfare regarding the participation of local counterpart in IMC-I activities. V. MONITORING & EVALUATION 1. The Ministry and IMC shall agree upon programs/ projects and location to be monitored and evaluated. 8
2. The Ministry with the other Government Institutions concerned shall undertake monitoring and evaluation of the progress of IMC program implementation once a year in the agreed upon projects and locations at IMC expenses . 3. The result of monitoring and evaluation stated in point 2 will be input to the IMC for the improvement and development of the cooperation 4. The Ministry with the other Government Institutions concerned may undertake incidental monitoring and evaluation as deemed necessary. VI. REPORTING & PUBLICATION A. REPORTING
1. IMC shall prepare and submit an Annual Report to the Ministry as the counterpart, to be distributed to the concerned Government Institutions. 2. The Annual Report shall contain: a. Introduction; b. Objectives; c. Goals; d. Outputs / Expected Outcomes; e. Location and Beneficiaries / Target Group; f. Implemented Activities; g. Employees / Expert; h. Local Counterpart; i. Financing; j. Problems and Solutions. 3. IMC may, if necessary, submit an incidental report on a need basis to the Ministry as the counterpart. B. PUBLICATION
1. IMC together with the Ministry as the counterpart and the Local Government institutions which work in the field of social welfare may jointly publish the result of the cooperation program. 2. IMC shall consult with the Ministry about the intention to disclosure the confidentiality data and information relating to or resulted by the program activities. 3. The publication and disclosure of data and information stated at above points shall require approval by the ministry.
9
