~·j .. ~~
REPUBLIK IIIDONBSIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN PERSEMAKMURAN AUSTRALIA TENTANG KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Persemakmuran Australia unt uk selanjutnya disebut sebagai " Para Pihak";
MENGAKUI pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam pembangunan nasional masing-masing negara, dan nilai kerja sama internasional dan dialog kebijakan dalam bidang pendidikan dan pelatihan unt uk mewujudkan tujuan nasional; dan
BERKEINGINAN untuk memperkuat dan memperluas kerja sama dan kolaborasi dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan di masing-masing negara;
MERUJUK Perjanjian Kebudayaan antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal empat belas Juni, 1968;
SESUAI dengan hukum dan peraturan peru ndang-undangan yang berlaku di masingmasing negara;
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Pasall TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengupayakan, mendorong, dan memfasilitasi, secara tepat, pengembangan kontak dan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan antara instansi pemerintah yang berkepentingan, dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga pendidikan dl masing-masing negara.
Pasa l2 LINGKUP KERJA SAMA
Kerja sama dibawah Memorandum Saling Pengertian ini dapat terdiri dari: a.
Pertukaran dan pengembangan profesionalitas pegawai, akademisi, cendekiawan, tenaga ahli, auditor pendidikan, pendidik dan tenaga administrasi serta pelajar;
b.
Kerja sama dan pertukaran informasi pendidikan formal dan non-formal dan pengembangan kebijakan di bidang pelatihan, sistem dan standar, dan sistem audit di setiap negara;
c.
Kerja sama dan pertukaran informasi mengenai reformasi pendidikan dan pengakuan kualifikasi pendidikan dan profesional satu sama lain dan mobilitas siswa/staf;
d.
Pertukaran informasi mengenai kesempatan belajar di masing-masing negara untuk warga negara pihak lainnya;
e.
Kolaborasi antara institusi pendidikan, pelatihan dan penelitian dari kedua negara dalam bidang yang dikerjakan bersama, program penelitian dan publikasi, termasuk pertukaran bahan penelitian dan literatur pendidikan;
f.
lnteraksi melalui pertemuan, konfrensi, dan simposia yang menjadi kepentingan bersama;
g.
Bentuk kerja sama pendidikan dan pelatihan lainnya yang akan ditentukan bersama.
Bidang kerja sama yang diidentifikasi sebagai bidang prioritas bersama, yang meliputi: •
mobilitas pelajar dan akademik;
•
sektor pendidikan tinggi dan penelitian;
•
sektor pendidikan dasar dan menengah;
•
sektor pendidikan anak usia dini, non-formal dan swasta;
•
sektor pendidikan kejuruan dan teknik;
•
pengkajian, pendaftaran, akreditasi dan sistem pengakuan pada semua tingkatan pendidikan;
•
audit kinerj a pada seluruh tingkat pendidikan;
•
pelatihan guru dan pengembangan profesionalitas tenaga akademik dan administrasi pada industri pendidikan dan pelatihan;
•
Pelatihan Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris; dan
•
Pengakuan kecakapan/kualifikasi.
Pasal3
PELAKSANAAN
1.
Para Pihak akan menyepakati pengaturan terperinci untuk pelaksanaan dan pengembangan program tertentu melalui saluran diplomatik, pertemuan, pertukaran surat-menyurat maupun melalui instrumen lainnya. Setiap Pihak akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan di pihaknya termasuk yang terkait dengan rencana dan program tersebut.
2.
Kegiatan bersama serta kegiatan dari staf yang ditugaskan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan tunduk pada hukum dan peraturan perundangan di Australia dan Indonesia.
Pasal4
PENDANAAN
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan akan didanai berdasarkan kesepakatan bersama. Semua kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tergantung pada ketersediaan dana.
Pasal 5 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Memorandum ini tidak berdampak pada hak kekayaan intelektual Para Pihak. Apabila muncul dugaan bahwa persoalan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual mungkin timbul dalam kegiatan kerja sama yang diusulkan, Para Pihak, sesuai dengan hukum nasional mereka dan kesepakatan internasional yang mereka terlibat didalamnya, akan secara bersama menentukan terlebih dahulu skema perlindungan dan pengalokasian yang efektif dari hak kekayaan intelektual dimaksud.
Pasal6 KELOMPOK KERJA BERSAMA
1.
Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Kelompok Kerja Bersama akan diketuai bersama oleh perwakilan Departemen Pendidikan
Persemakmuran
Australia
dan
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan Republik Indonesia dengan partisipasi lembaga-lembaga terkait lainnya.
Pasal7 KONSULTASI
Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
Pasal8
AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atau diamandemen dengan kesepakatan tertulis antara Para Pihak. Amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal9
MULAI BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan butir 2 di bawah.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lainnya tentang keinginannya untuk mengakhiri, dimana dalam hal ini Memorandum Saling
Pengertian
akan
berakhir
sembilan
puluh
hari
setelah
tanggal
pemberitahuan pengakhiran.
3.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku dari setiap program dan kegiatan yang sedang berlangsung di bawah Memorandum sampai selesainya program atau kegiataan tersebut.
SEBAGAI
BUKTI,
yang
bertandatangan
Memorandum Saling Pengertian ini.
di
bawah
ini,
telah
menandatangani
DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Vientia ne pada tangga l 12 September 20 14 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, sem ua naskah memiliki kekuatan hukum ya ng sama. Apabila terdapat perbedaa n penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN
UNTUK DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PERSEMAKMURAN AUSTRALIA
REPUBLIK INDONESIA
Signed
Signed
PROF. DR. MOHAMMAD NUH
THE HON Ct\RISTOP"fR PYNE MP
MENTER! PENDIDIKAN DAN
MENTER! PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN
'· REPUBLIK lliDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT OF EDUCATION OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA ON COOPERATION IN EDUCATION AND TRAINING
The Ministry of Educat ion and Culture of t he Republ ic of Indonesia and the Department of Educat ion of the Commonwea lth of Austra lia hereinafter referred to as 11
t he Participants";
RECOGNISING t he importance of education and training in the national development
of each country, and the val ue of international cooperation and policy dialogue in education and t raining for realising national objectives; and
DESIRING to st rengthen and broaden cooperation and collaborat ion in t he provision of
education and t rai ning in their respective count ries;
REFERRING
to
the
Cultural
Agreement
between
the
Government
of
th e
Com monwealth of Australia and t he Govern ment of t he Repub lic of Indonesia, signed at Jakarta on the fourteenth day of June, 1968;
PURSUANT t o t he prevailing laws and regu lations in t he respective countries;
Have reached the following understandings.
Paragraph 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding are to endeavour, encourage and facilitate, as appropriate, the development of contacts and cooperation in the field of education and training between interested government agencies, educational organisations and institutions of the respective countries.
Paragraph 2 SCOPE OF COOPERATION
Cooperation under this Memorandum of Understanding may consist of: a.
Exchanges and professional development of officials, academics, scholars, experts, educational auditors, teaching and administrative staff and students;
b.
Cooperation and exchange of information on formal and non-formal education and training policy development, systems and standards, and auditing systems in each country;
c.
Cooperation and exchange of information on education reform and facilitation of recognition of each other's educational and professional qualifications and student/staff mobility;
d.
Exchange of information on study opportunities in each country for nationals of the other country;
e.
Collaboration between education, training and research institutions of the two countries in joint delivery, research programs and publications, including exchange of research materials and educational literature;
f.
Interactions through meetings, conferences, and symposia of mutual interest;
g.
Other forms of educational and training cooperation as may be mutually determined.
Fields of cooperation which are identified mutually as priority areas include the following: •
student and academic mobility;
•
higher education and research sectors;
•
primary and secondary education sector;
•
early child hood, non-formal and private education sectors;
•
vocational and technical education sector;
•
assessment, registration, accreditation and recognition systems at all educational levels;
•
auditing of performance at all education levels;
•
teacher
training
and
professional
development
of
academic
and
administrative personnel in the education and training industry; •
English and Bahasa Indonesia language training; and
•
recognition of qualifications.
Paragraph 3
IMPLEMENTATION
1.
The Participants will reach detailed arrangements for the implementation and development of specific programs through diplomatic channels, meetings, exchanges of letter or other instruments. Each Participant will be responsible for coordinating the implementation of its side of such plans and programs.
2.
Cooperative activities as well as the activities of staff assigned under this Memorandum of Understanding will be subject to the respective laws and regulations of Australia and Indonesia.
Paragraph 4 FUNDING
The costs of cooperative activities will be funded as mutually determined. All cooperative activities under this Memorandum of Understanding will t;>e subject to the availability of funds.
Paragraph 5 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
This Memorandum does not affect intellectual property rights of the Participants. Where it is foreseeable that issues relating to intellectual property rights might arise in the proposed cooperative activities, the Participants, in accordance with their national laws and any international agreements they have entered into, will jointly determine in advance the effective protection and allocation of those intellectual property rights.
Paragraph 6 JOINT WORKING GROUP
1. The Participants will establish a Joint Working Group to implement this Memorandum of Understanding.
2. The Joint Working Group will be jointly chaired by the Department of Education of the Commonwealth of Australia and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia with participation by other relevant organisations and institutions, as appropriate.
Paragraph 7 CONSULTATIONS
Differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultation or negotiation between the Participants.
Paragraph 8 AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be modified or amended by mutual consent in writing. Such amendment will come into effect on such date as determined by the Participants and will form an integral part of this Memorandum of Understanding.
Paragraph 9 COMMENCEMENT AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of its signing and will remain in effect for a period of 5 (five) years, unless terminated earlier in accordance with subparagraph 2 below.
2.
This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Participant, giving written notice to the other of its intention to terminate it, in which case it will terminate ninety days after the date of the notice of termination .
3.
The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the validity and duration of any ongoing programs and activities made under this Memorandum until the completion of such programs or activities.
IN WITNESS WHEREOF, the
Understanding.
Undersigned have signed this Memorandum of
SIGNED in duplicate at Vientiane on this 121h day of September 2014 in the English and Indonesian languages, all text being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text will prevail.
FOR THE MINISTRY OF
FOR THE DEPARTMENT OF
EDUCATION AND CULTURE OF THE
EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
Signed
Signed
PROF. DR. MOHAMMAD NUH
THE HON CHRISTOPJ\R PYNE MP
MINISTER FOR EDUCATION AND
MINISTER FOR EDUCATION
CULTURE
