l
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN JHPIEGO CORPORATION TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM-PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kemenko Kesra") dan JHPIEGO Corporation, sebuah organisasi nonprofit internasional dalam bidang kesehatan masyarakat yang berafiliasi dengan John Hopkins University di Baltimore, Amerika Serikat (untuk selanjutnya disebut sebagai "JHPIEGO"), keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; MENGAKUI BAHWA JHPIEGO adalah organisasi nirlaba di bidang kesehatan yang bergabung dengan Universitas John Hopkins di Baltimore, MD, Amerika Serikat; MEMPERHATIKAN BAHWA Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan JHPIEGO Corporation tentang Pengernbangan Program-Program Kesejahteraan Rakyat yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2008 sebagai kerangka hukum kerjasarna antara Para Pihak sudah tidak berlaku lagi; BERKEINGINAN UNTUK meningkatkan kerjasama antara Para Pihak dalam kerangka pemberian bantuan teknis bagi pengembangan dan pelaksanaan serangkaian kebijakan dan kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional di bidang kesejahteraan rakyat; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teknis internasional; TELAH MENCAPAl kesepakatan sebagai berikut:
Pasal I Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah rnernbentuk kerangka hukum bagi kerjasama antara Para Pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang kesehatan sebagai kelornpok paling rentan Indonesia, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
(
Pasal II Ruang Lingkup Kerjasama dan Wilayah Geografis 1. Para Pihak akan bekerjasama dalam bidang sosialisasi, penyebaran informasi,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, khususnya dibidang kesehatan. 2. Wilayah geografis dalam Memorandum Saling Pengertian ini wajib meliputi hanya 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. 3. Setiap perubahan lingkup kerja sama dan wilayah geografis wajib disepakati dan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. 4. Pelaksanaan kegiatan hendaknya melibatkan instansi teknis terkait di bawah koordinasi Kemenko Kesra.
Pasal III Kontribusi JHPIEGO
JHPIEGO berkewajiban: 1. Berkoordinasi dan mempersiapkan program-program bersama dengan Kemenko Kesra
dan Institusi terkait untuk pelaksanaan kegiatan. 2. Memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang kesehatan sebagai kelompok paling rentan di Indonesia, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan dengan cara sebagai sebagai berikut: a. Menyediakan tenaga staf dan ahli dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan dan teknologi; b. Menyediakan perlengkapan dan material lain yang diperlukan, baik yang disediakan di dalam negeri maupun didatangkan dari luar negeri untuk pelaksanaan program yang telah disepakati; c. Menyelenggarakan pelatihan bagi mitra kerja lokal tentang manajemen program pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya di bidang kesehatan perempuan dan anak; d. Melaksanakan observasi maupun studi banding, dalam kerangka program pertukaran ilmu pengetahuan dengan berkonsultasi kepada Kemenko Kesra.
Pasal IV Kontribusi Kemenko Kesra Kemenko Kesra, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, akan: I. Membantu pengurusan perizinan untuk masuk ke dalam negeri dan bepergian ke luar negeri bila perlu, serta izin untuk bekerja dan tinggal bagi tenaga staf dan ahli yang disetujui dan ditugaskan oleh JHPIEGO. 2. Membantu pengurusan fasilitas perpajakan dan dukungan izm kepabeanan dari pemerintah Indonesia. 3. lkut serta secara aktif dalarn kegiatan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi program-program yang telah disetujui oleh Para Pihak.
Pasal V Pembatasan dan Aktivitas Personil JHPIEGO 1. JHPIEGO menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalarn kerjasarna ini akan:
a. Menjalankan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mendukung gerakan separatis manapun; d. Tidak terlibat dalam semua kegiatan intelijen dan rahasia: e. Tidak mengadakan kegiatan di Indonesia selain yang telah disepakati oleh Para Pihak; f.
Menghormati adat, tradisi, budaya dan agama masyarakat setempat:
g. Tidak akan mengadakan kegiatan propaganda keagamaan apapun: h. Tidak mengumpulkan dana dari perseorangan maupun orgamsas1 lainnya di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatan; i.
Tidak terlibat dalarn kegiatan politik dan komersial;
J.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia setempat.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan pencabutan izin dari personnel tersebut dan penghentian program.
Pasal VI Mekanisme Kerjasama
1. Mekanisme kerjasama yang lebih rinci dijelaskan dalam Arahan Program (Program Direction) sebagai Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Penjabaran program dan akrifitas yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak dijelaskan dalam Rencana Kegiatan untuk masa waktu 3 (tiga) tahun. 3. Arahan Program dan Rencana Kegiatan akan disusun dan disepakati oleh Para Pihak dan disampaikan kepada instansi terkait.
Pasal VII Status Perlengkapan dan Peralatan
Setelah berakhirnya kerjasama, perlengkapan, barang dan kendaraan yang dibeli oleh JHPIEGO dan digunakan untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dialihkan kepemilikannya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Pasal VIII Koordioasi Pelaksana
Untuk mengkoordinasikan pelaksananan Memorandum Saling Pengertian ini: 1. Kemenko Kesra menunjuk kedeputian yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama.
2. JHPIEGO menunjuk JHPIEGO-Indonesia sebagai lembaga pelaksana.
Pasal IX Penyelesaian Perbedaan
Perbedaan interpretasi tentang pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian iru akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak melalui negosiasi dan konsultasi.
Pasal X Amandemen
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandeman setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak dan waj ib belaku pada waktu sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal XI Mulai, Berlaku, Amandemen dan Pengakhiran 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlak.u sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak. dan berlaku selama 3 (tiga) tahun. 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak. dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak. lain 6 ( enam) bulan sebelumnya. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini mempengaruhi berlakunya program dan ak.tifitas yang sedang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, pejabat yang mewak.ili Para Pihak, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DITANDA-TANGANI dalam 2 (dua) rangkap di Jakarta, pada tanggal 8 Desember 2009, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JHPIEGO CORPORATION
-'-J Prof. Dr. Ir. lndroy o Soesilo, M.Sc. Sekretaris Kementerian
Leslie Mancuso. Ph.D. RN. FAAN President-CEO
'•
JHPIEGO
ARAHAN PROGRAM
I.
Pelaksanaan memorandum saling pengertian dilakukan dengan cara: 1.
Memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkat administratif dalam peningkatan kesehatan yang terkait dengan kualitas hidup perempuan dan anak;
2.
Meningkatkan kemampuan Pemuka Masyarakat dan Petugas Kesehatan
3.
Bekerja sama dengan lembaga donor internasional, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat terkait dan mitra lainnya untuk menjamin agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan peningkatan kualitas hidup perernpuan clan anak di bidang kesehatan.
II.
Monitoring dan Evaluasi
1.
Pelaporan: JHPIEGO akan menyampaikan laporan tiap 6 (enam) bulanan dan tahunan kepada Kemenko Kesra dengan memberi tembusan kepada pihak-pihak terkait mengenai kemajuan pelaksanaan program.
2.
Pemantauan (Monitoring) Pernantauan dan supervisi akan dilakukan oleh JHPIEGO bersama dengan lembaga-lembaga terkait; kegiatan ini dapat disertakan dalam kegiatankegiatan lapangan. Setiap lembaga harus rnembuat laporan perjalanan untuk setiap perjalanan.
3.
Pertemuan program secara tahunan antara JHPIEGO, Kemen.ko Kesra dan pihak-pihak terkait lainnya, yang diwakili oleh lernbaga terkait, akan diadakan setiap tahun, dengan masukan dari hasil kegiatan pemantauan dan superv1s1.
4.
Evaluasi Para Pihak akan mengadakan evaluasi setiap tahun untuk memastikan pelaksanaan program dalam Memorandum Saling Pengertian ini berjalan sesuai kesepakatan. Evaluasi akan dilakukan dua kali yaitu evaluasi pertengahan dan evaluasi akhir.
III. Mekanisme Setelah penandatanganan MOU, mekanisme kerjasama antara Kemenko Kesra Koordinator dan JHPIEGO akan dijabarkan secara rinci namun tetap singkat, yang berisi: 1.
JHPIEGO dan Kemenko Kesra dengan mendapatkan masukan dari dan pihak-pihak terkait akan menyusun Rencana Kerja yang memuat program, aktifitas, jadwal, daerah kegiatan, mitra kerja, anggaran, serta hal-hal terkait lainnya.
2
Program-program akan dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, khususnya dengan Dinas Kesehatan masing-masing.
3.
JHPIEGO dapat melaksanakan program-program dalam kerjasama/ kemitraan dengan organisasi profesi antara lain POOi, IBI, IDAI, PERINASIA, Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dan atau organisasi berbasis masyarakat yang lainnya. JHPIEGO akan membantu dalam koordinasi dan jejaring antara mitra Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Pemerintah setempat.
2
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND .ffiPIEGO CORPORATION CONCERNING DEVELOPMENT OF PUBLIC WELFARE PROGRAMS
The Coordinating Ministry for People's Welfare of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Kemenko Kesra"), and JHPIEGO Corporation (hereinafter referred to as ''JHPIEGO"). The Ministry and JHPIEGO Corporation are hereinafter collectively referred to as "the Parties"; RECOGNIZING THAT JHPIEGO is an international non-profit organization in public
health, affiliated with the Johns Hopkins University in Baltimore, MD, USA; NOTING THAT Memorandum of Understanding between The Coordinating Ministry for
People's Welfare of the Republic of Indonesia and JHPIEGO Corporation concerning Development of National Social Welfare Programs signed in 8th July 2008 as a legal framework of the cooperation between the Parties has expired; DESIRING TO enhance the cooperation between the Patties in the framework of providing
technical assistance in developing and implementing a series of policies and activities to support the Indonesian national development program in the field of public welfare, established with; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia as well as
policies and procedures of the Government of Indonesia regarding international technical cooperation; HAVE REACHED the following understanding:
Article I Objective
The objective of this Memorandum of Understanding is to establish legal framework of the cooperation between the Parties in supporting efforts to improve public welfare, particularly to the improvement of quality of life in the field of health for women and children as the most vulnerable group in Indonesia, at national, provincial and regency/city levels.
Article II Scope of Cooperation and Geographical Areas
1.
The Parties will collaborate on socialization, dissemination of information, advocacy and training, performance improvement and quality of life improvement of woman and children, particularly in the field of health.
2.
The geographical areas of this Memorandum of Understanding shall cover only 3 (three) provinces, namely the provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, West Java and East Kalimantan.
3.
Any changes in the scope of cooperation and the working areas shall be consent and approved in writing by the parties.
4.
The relevant government agencies shall be involved m the implementation of activities coordinated by Kemenko Kesra.
Article III JHPIEGO's Contribution
JHPIEGO shall have the following obligations: 1.
Coordinate and prepare the programs jointly with Kemenko Kesra and related institutions for the implementation of activities;
2.
Provide technical assistance to improve public welfare, particularly to improve quality of life in the field of health for women and children as Indonesia's most vulnerable group, at national, provincial, and district/city levels;
3.
Provide such assistance in the following ways: a.
Provide staff and experts in the framework of transfer of skills, knowledge, and technology;
b.
Provide necessary equipment and other material, procured both locally or imported for the implementation of the agreed programs;
c.
Organize training for the local working partners regarding the Management of Public Welfare Development Programs, particularly in the field of health of women and children;
d.
In consultation with Kemenko Kesra, perform observations and conduct comparison studies, in the framework of exchange of knowledge programs.
Article IV KEMENKO KESRA' s Contribution
In accordance with applicable laws and regulations Kemenko Kesra shall: I.
Assist in arranging entry and exit permits into and from Indonesia, and in obtaining residence and work permits for approved staff and experts assigned by JHPIEGO;
2.
Assist in arranging tax facilities and support customs permits from the Indonesian Government;
3.
Actively participate in planning, monitoring, and evaluation of programs that have been approved by the Parties.
Article V Limitation of JHPIEGO's Activities and Personnel
1.
2.
JHPIEGO shall be required that all activities and personnel w1der this agreement: a.
Respect and comply with the laws, regulations, and policies of the Government of the Republic of Indonesia;
b.
Be in line with Indonesia National Interest;
c.
Respect the sovereignty and unity of the Unitarian State of the Republic of Indonesia; and refrain from supporting any separatist movement;
d.
Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities;
e.
Shall not engage in any activities in Indonesia outside of those that have been agreed by the Parties;
f.
Respect the customs, traditions, culture, and religion of local communities;
g.
Shall not engage in activities to promote any religion whatsoever;
h.
Shall not collect funds from other individuals or organizations in Indonesia to support the programs and activities;
i.
Shall not engage in any political and commercial activities, and;
J.
Shall optimize the utilization oflocal human resources.
Any violations of the above mentioned points may result in revoking all permits of personnel concerned and termination of the program.
Article VI Mechanism of Cooperation
1.
Detailed Mechanism of the Cooperation is described in Program Direction as an Annex which shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
2.
Detail description of the program and activities shall be defined Parties in the Plan of Operation for 3 (three) years period.
3.
The Program Direction and the Plan of Operation shall be set up and agreed upon by the Parties and submit to the relevant government agencies.
Article VII Status of Equipment and Materials
Upon the completion of cooperation, the ownership of equipment, materilas, and vehicles purchased by JHPIEGO and used for the implementation of this MoU shall be transferred by mutual consen of the parties.
Article VIII Coordination of Executing Body
For coordinating the implementation of this Memorandum of Understanding: 1.
Kemenko Kesra shall appoint a Deputy which is relevant to the scope of the cooperation.
2.
JHPIEGO shall appoint its offices and officers in Indonesia as the executing body.
Article IX Settlement of Differences
Any differences of interpretation regarding the implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by the Parties through negotiation and consultation.
Article X Amendment
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual \\Titten consent of the Parties and shall come into force on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding
Article XI Entry into Force, Duration and Termination 1.
This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain for a period of 3 (three) years.
2.
This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party upon 6 (six) months prior written notice submitted to the other Party.
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affected the validity of ongoing programs and activities under this Memorandum of Understanding, unless the Parties decide otherwise
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, official representation of the Parties, have signed this Memorandum of Understanding. SIGNED IN 2 (two) original copies at Jakarta, on gth December 2009, in Indonesia and English languages, both texts being equally authentic.
COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE'S WELFARE OF ~_: OF INDONESIA
--J ' -,
'~
JHPIEGO CORPORATION
---__;
Prof. Dr. Ir. lndroy] no Soesilo. Msc. Secretary of Ministry
Leslie Mancuso. Ph.D. RN. FAAN President-CEO
....
JHPIEGO PROGRAM DIRECTION
I.
The Memorandum of Understanding shall be implemented in the following
manner:
1.
Provide assistance to the Government of the Republic of Indonesia at all administrative levels in improving health related quality of life for women and children.
2.
Improve the capabilities of Community Leaders and Health Providers.
3.
Cooperate with international donor institutions, religious leaders, and nongovemment organizations (NGOs) as well as with other partners to ensure that the community obtains health related services to improve the quality of life for women and children.
II.
Monitoring and Evaluation:
1.
Reporting JHPIEGO shall submit reports every six (6) months and annually to Kemenko Kesra and send copies to relevant parties regarding the progress of the program implementation.
2.
Monitoring JHPIEGO shall carry out joint monitoring and supervision with the relevant agencies; these activities can be carried out in the the field activities. For each trip the institutions must submit a trip report.
3.
Annual program meetings shall be organized periodically between JHPIEGO, Kemenko Kesra, and relevant parties attended by representatives of the respective institutions, using input material as the the results obtained from the monitoring and supervision activities.
.. . 4.
Evaluation The
Parties shall perform annual evaluations
to
ensure
that
the
implementation of the programs under this Memorandum of Understanding is carried out as agreed. Such evaluations will be performed in the middle and the end of each years.
III. Mechanism: Following the signing of this Memorandum of Understanding, the mechanism of cooperation between the Kemenko Kesra Coordinator and JHPIEGO shall be developed in detail but concise and shall comprise the following: 1. JHPIEGO and Kemenko Kesra with input from related parties shall draft the Plan of Operation which consists of program, activities, schedule, geographical area, counterpart, budget and other related matters. 2. The programs shall be implemented in coordination and cooperation with the
Provincial and the District (Kabupaten) Goverrunents, particularly with the respective health offices. 3. JHPIEGO may implement the programs in cooperation! partnership with professional organizations, among others POGI, IBI, IDAI, PERINASIA, Local Non-Government Organizations (NGOs), and or other community based organizations. JHPIEGO shall assist in coordinating and networking of NGO partners and the local Government.
2
