KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR MENKO KESRA PADA Seminar dalam rangka Munas REI XIV Tahun 2013 Sub tema KRISIS ATAU DARURAT PERUMAHAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Disampaikan DR.Tb.Rachmat Sentika Sp.A.,MARS Staf Ahli Menkokesra bidang MDGs Jakarta Senin ,25 November 2013
KONEKTIVITAS TEMA KEDARURATAN PERUMAHAN DENGAN BIDANG KESRA-
BAGAIMANA KOORDINASI PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI HAK ATAS PAPAN DAN ATAS TANAH
TEMA PEMBANGUNAN RKP 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN & PERLUASAN KESRA
TEMA PEMBANGUNAN RKP 2013
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SDM (MDGs) PERCEPATANPENG URANGAN KEMISKINAN : SINERGI KLASTER 1 S/D 4
PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGURANGAN PENGANGGURAN PENGEMBANGAN INVESTASI SDM & KEMASYARAKATAN PENANANGANAN ANTISIPASI & TANGGAP CEPAT TERHADAP BENCANA DAN GANGGUAN KESRA
3 SASARAN KOORDINASI KEMENKO KESRA 2
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM RUMAH MURAH (KLUSTER IV)
PENCAPAIAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN STATUS INDIKATOR TARGET AWAL (OUTCOME) 2014 2010 (2009) Tingkat Kemiskinan (persen)
14,15
8-10
13,33
CAPAIAN 2011
12,49
2012
11,66 %
STATUS
2013
11,36%
*)
2
Ket.: *) Capaian sampai dengan ,SAMPAI APRIL 2013 , 11,36%
Dalam lima tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan mengalami pelambatan. Untuk mencapai target RPJMN di tahun 2014 sebesar 8-10% diperlukan kerja keras. 4
PROFIL KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2013 35
31.9
32.0
30 25
23.0 21.2
20
Rata-rata % kemiskinan :11,36 13.9 14.214.2 14.6
15
10 5
3.7 4.2
7.4 6.3 6.6 6.8 5.3 5.8
8.5 8.5 8.6 8.7 9.0 9.2
10.3 10.7
15.815.8 16.1
16.9 17.5
18.8
19.6 19.7
11.3
Jakarta Bali Kalsel Babel Banten Kalteng Kaltim Keppri Riau Sulut Kalbar Jambi Sumbar Malut Sulsel Jabar Sumut Sulbar Jatim Sumsel Sultra Jateng Sulteng Yogya Lampung Bengkulu Gorontalo Aceh NTB NTT Maluku P.Barat Papua
0
Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Provinsi Sangat Tinggi 17 Provinsi berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional a.l: DKI Jakarta (3,7), Kaltim (6,8), Jambi 8,7), Jabar (10,7) , Sumut (11,3), & Riau (8,3). 16 Provinsi berada diatas rata-rata kemiskinan nasional a.l: Sulbar (13,9), Jateng (14,2), Yogya (16,1), NTT (21,2), Lampung (16,9) & Papua (32,0) 5
ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO Klaster-1 RTHM
1.BEASISWA MISKIN 2.JAMKESMAS 3.RASKIN 4.PKH 5.BLT (bila diperlukan
RTM
Klaster-2
Klaster-3
PROGRAMPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR)
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
saat krisis) RTSM
6.Dll.
Klaster-4 RTHM
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
RTM *)
RTSM *)
2. 3. 4. 5. 6.
PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)
Pengurangan Angka Kemiskinan
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
6
ALOKASI 4 KLASTER PENDANAAN (Triliun Rupiah)
KLASTER Th.2012
Th.2013
Th.2014
KLASTER I Bantuan dan Jaminan Sosial (PKH, Raskin, Jamkesmas, Jampersal)
31,62
34,12
35,91
KLASTER II PNPM Mandiri (Reguler + Sektoral)
15,39
18,63
18,41
KLASTER III Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kredit Usaha Rakyat)
2,15
2,27
2,26
KLASTER IV 6 Program Murah
5,07
4,12
3,99 7
SINERGITAS KLASTER I - IV 1. Data PPLS 2011 dipakai sebagai basis data implementasi Klaster I s/d IV. 2. Kelompok masyarakat dan fasilitator yang dibentuk oleh PNPM Mandiri dapat berperan untuk layanan publik di komunitas lainnya. Contoh: untuk sinkronisasi antara PKH Klaster I dengan PNPM Generasi di Klaster II. 3. Komponen Dana Bergulir dari PNPM dapat memfasilitasi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha dan selanjutnya bermitra dengan lembaga perbankan melalui program KUR di Klaster III. 4. Program Murah di Klaster IV dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dasarnya dan bisa memanfaatkan modal yg disediakan di Klaster II dan Klaster III. 5. Melalui Kesepakatan Bersama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Kementerian pelaksana PNPM Mandiri, terjadi channeling KUR dengan PNPM Mandiri dan tercipta alur sinergi antara Klaster II dengan Klaster III. 8
PROGRAM RUMAH MURAH Dalam kurun 3 Tahun kedepan, direncanakan akan dibangun sekitar 450.000 – 500.000 rumah murah per tahun untuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Disamping itu, disiapkan pula Program Rumah Murah untuk Prajurit TNI dan PNS, dengan syarat lahan telah tersedia. Kemenpera mengembangkan Prototipe Rumah Murah, Tipe T-36 dengan Harga Rp.25 Juta, diluar harga lahan. 9
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2010-2014 TARGET
No.
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.
Rumah Susun Sederhana Sewa (twin block) :
Fasilitas & Stimulasi 2. Pemb. Perumahan Swadaya (unit)
2012
2013
Alokasi Revisi DIPA Usulan Renja 2014 Usulan APBN-P Tambahan (Pagu Indikatif 172
240
175
110
100
250.000
500.000
250.000 500.000
3.
Prasarana, Sarana Umum, dan Utilitas (Unit)
152.675
256.746
60.000
226.000
4.
Rumah Khusus/Perbatasan (unit)
1.050
25.819
1.088
51.600 10
FOTO CONTOH: RUMAH MURAH KEMENPERA Contoh Rumah Murah Type-36, harga Rp.25 Juta, dibangun di Kompleks Kemenpera, Kebayoran Baru,
11
Permasalahan Perumahan
Pemenuhan hak atas papan dan hak atas tanah sebagai hak dasar masih merupakan sebuah pekerjaan besar pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusional untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya Permasalahan yang mendasar yang kita hadapi : KRISIS DAN DARURAT PERUMAHAN : 1. Peningkatan angka ‘backlog’ dari tahun ke tahun; 2. Semakin meluasnya kawasan kumuh,; 3. Belum optimalnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang menangani urusan perumahan; 4. Keterbatasan pembiayaan perumahan yang berbasis APBN/APBD; 5. Ketimpangan struktur penguasaan tanah 12
Backlog Perumahan
Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2010: a. Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sebanyak 13,6 juta rumah tangga; b. Pertumbuhan keluarga baru yang rata-rata 800 ribu per tahun membutuhkan tambahan rumah baru dengan tingkat kemampuan penyediaan rumah rata-rata 300.000 rumah per tahun; c. Diproyeksikan pada tahun 2013 mencapai angka ‘backlog’ sebesar 15 juta unit rumah yang diperlukan (22 persen atau 61 juta rumah tangga dari populasi 240 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan hunian). Dan diproyeksikan pada tahun 2025 apabila tanpa ada upaya akselerasi, angka ‘backlog’ akan mencapai 30 juta unit dengan kebutuhan perumahan baru rata-rata 1,2 juta per tahun. 13
Meluasnya kawasan kumuh
Meluasnya kawasan kumuh yang dapat ditunjukkan dengan data dari UNDP: a. Peningkatan angka luasannya dari tahun ke tahun yang cukup signifikan yaitu rata-rata 1,37 persen per tahunnya. b. Pada tahun 2009, luasannya mencapai 57.800 Ha yang meningkat dari 54.000 Ha pada tahun 2004. Dan pada jangka waktu tersebut, pemerintah hanya mampu menangani luasan kawasan kumuh sebesar 655 Ha saja.
Perhitungan proyeksi dengan asumsi kinerja penanganan seperti saat ini, maka luasan kawasan kumuh akan mencapai 71.860 Ha pada tahun 2025 14
Tata kelola pemerintahan yang belum optimal 1.
2.
Tata kelola pemerintahan yang belum optimal dalam hal berkoordinasi, serta pembiayaan perumahan yang hanya mengandalkan pada APBN/APBD; Masih belum efektifnya berbagai produk kebijakan dan program seperti penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sejahtera, dan beragam skema subsidi, baik yang diwujudkan dalam bentuk rumah tapak ataupun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 15
Ketimpangan struktur penguasaan tanah 1.
2.
Data BPN (2010) menggambarkan bahwa 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset nasional dimana 87 persen diantaranya adalah tanah dan 7,2 juta Ha dalam kondisi terlantar. Belum terwujudnya distribusi hak atas tanah secara berkeadilan sesuai dengan filosofi dan semangat UU tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). 16
TATA KELOLA Saat ini sedang dikaji beberapa terobosan/pendekatan inovatif dalam upaya percepatan pemenuhan kesejahteraan atas papan 1. Pemenuhan hak atas papan dan hak atas tanah melalui skema tabungan perumahan dan bank tanah. 2. Penyiapan mekanisme pembiayaan berbasis pada pemupukan dana murah jangka panjang dalam bentuk tabungan perumahan merupakan bentuk jaminan sosial bidang perumahan. 3. Penyiapan mekanisme pencadangan tanah dalam bentuk bank tanah sebagai upaya redistribusi hak penguasaan tanah secara berkeadilan 17
PEMBIAYAAN
Sampai saat ini ketergantungan pembiayaan perumahan terhadap APBN/APBD masih sangat tinggi. Meskipun berbagai upaya dalam bentuk skema subsidi maupun pemanfaatan dana kemitraan CSR masih belum menunjukkan efektivitas kinerja pembiayaannya. Penyiapan Draft Akademik dan RUU tentang Tabungan Perumahan
18
PERTANAHAN 1.
2.
3. 4.
Ketimpangan distribusi penguasaan hak atas tanah serta komodifikasi tanah (tanah lebih berfungsi sebagai komoditas). Kecenderungan memposisikan tanah sebagai barang dagangan yang dipandang dari nilai ekonomisnya saja jelas tidak sesuai dengan hakekat dan falsafah UUPA yang lebih mengedepankan tanah sebagai fungsi sosial. Perlu orientasi dan pengaturan kebijakan yang ditujukan untuk mendistribusikan kembali tanah secara berkeadilan dan kebijakan dekomodifikasi tanah sebagai fungsi sosial Penyediaan tanah dapat ditempuh melalui program konsolidasi tanah perkotaan program pencadangan tanah dalam bentuk bank tanah (pengadaan tanah, pengaturan tata guna tanah, pembentukan lembaga bank tanah atau intervensi kebijakan perpajakan.) 19
Prinsip Penguasaan Hak Tanah
Beberapa prinsip yang harus dilakukan agar distribusi penguasaan hak atas tanah dapat melalui: ◦ ◦ ◦ ◦
Prinsip transparansi tata kelola, Prinsip keterbukaan informasi, Prinsip tata kelola yang baik termasuk Prinsip koordinasi para pemangku kewajiban pemenuhan hak bermukim dan hak atas tanah secara berkeadilan. 20
TINDAK LANJUT Penyiapan Grand Design dan Road Map Kebijakan Akselerasi Penyediaan Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (tata kelola, pembiayaan dan pertanahan ) 2. Perlu pembentukan ‘desk khusus’ dalam bentuk semacam Tim Nasional Percepatan Penyediaan Perumahan untuk Rakyat dan Pembangunan Perkotaan (TNPPRPP). 3. Mensosialisasikan target Indonesia Bebas Kumuh 2020 perlu agenda “Gerakan Nasional Indonesia Bebas Kumuh 2020” 1.
21
TERIMA KASIH
22
