Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Dr HR Agung Laksono, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, 7 Mei 2013
1
I. LATAR BELAKANG 1. KONDISI SAAT INI
• Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional yang merusak masa depan bangsa , • Saat ini mencapai 2,2% atau sebesar 3,8 juta orang ( survei BNN dan PUSLITKES UI) • Penyalahgunaan Narkoba berpotensi percepat penularan HIV , Hepatitis C yang berakibat fatal • Rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran meningkatkan peredaran dan penyalah gunaan narkoba • Dampaknya mengancam berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan strata sos,ekon, usia maupun tingkat pendidikan. • Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba berasal dari berbagai lapisan umur, strata sosial ekonomi, maupun tingkat pendidikan 2
2. DAMPAK MULTI DIMENSI YANG DITIMBULKAN
DAMPAK KESEHATAN • MENINGKATNYA PENULARAN DAN PENYEBARAN BERBAGAI PENYAKIT/BLOOD BORNE DISEASES SEPERTI HIV/AIDS - HEPATITIS C BERAKIBAT KEMATIAN
DAMPAK EKONOMI •TAHUN 2011 KERUGIAN BIAYA EKONOMI AKIBAT NARKOBA SEBESAR RP. 48,2 TRILIUN TERDIRI DARI •RP. 44,4 T BIAYA PRIBADI + •RP. 3,8 T BIAYA SOSIAL •DIPERKIRAKAN TAHUN 2013 TOTAL KERUGIAN EKONOMI AKIBAT PENYALAH GUNAAN NARKOBA MENCAPAI RP. 57 T
DAMPAK SOSIAL •TERJADINYA BERBAGAI KEKERASAN, KECELAKAAN LALU LINTAS , • TAWURAN, PERKELAHIAN ANTAR GENG/ ANTAR KAMPUNG, PERKOSAAN
3
KEMISKINAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA . 35 31,11 30
28,2
25 20 15
TINGKAT KEMISKINAN RATARATA NASIONAL: 11,66%
10 5
3,69 4,18
5,06 5,53
5,85
6,51 6,68 7,11
8,17 8,18 8,19 8,22 8,42 8,47
17,3317,7 16,18 16,05 15,3415,4
21,78 20,88 19,46 18,63
13,2413,413,7113,78
10,0910,1110,67
0
16 PROVINSI MASIH DIATAS RATA-RATA KEMISKINAN NASIONAL DAN 17 PROVINSI BERADA DI BAWAH RATA-RATA KEMISKINAN NASIONAL 4
MEMBAIKNYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI RISIKO PENYALAH GUNAAN NARKOBA DI TIAP PROVINSI GRAFIK IPM PER PROVINSI TAHUN 2012 Rata-rata IPM Indonesia 2012 (72,77)
15 provinsi diatas rata-rata nasional dan
18 provinsi dibawah rata-rata nasional 5
ARAH KEBIJAKAN KEMENKO KESRA PADA PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA
ARAH & STRATEGI NASIONAL
RPJMN 2010 2014
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOORD BIDANG KESRA
UPAYA REFORMATIF & AKSELERATIF PENGURANGAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT
PELAKSANAANNYA DILAKUKAN MELALUI: a. KOORDINASI LINTAS SEKTOR , SINKRONISASI,PENGENDALIAN, DAN MONEV PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGAR LINGKUNGAN SOSIAL “BEBAS NARKOBA” c. SINERGI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN MEDIK 6
II. APA PERAN YANG DILAKUKAN KEMENKO KESRA ? 1. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran melalui : • • • • •
Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Hak Dasar Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Perlindungan Sosial (kluster I) Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Kluster II) Pemberian Kredit Usaha Rakyat.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor Pembangunan Manusia Indonesia sbg Investasi SDM di bidang:
PEMBANGUNAN KESRA
• o o
Koordinasi Lintas Sektor Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesejahteraan Rakyat antara lain Mencegah laju Epidemi HIV-/AIDS dan Hepatitis C Pengurangan Dampak Penyalahgunaan Narkoba
• •
• • • •
Keagamaan Perlindungan Perempuan dan Anak Pendidikan dan Iptek Kesehatan &Gizi Kependudukan & KB Pemuda&Olahraga
7
7
RUANG LINGKUP KOORDINASI KEMENKOKESRA 1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3.Kementerian Sosial
KEMENTERIAN
4. Kementerian Agama 5.Kementerian Lingkungan Hidup 6. Kementerian PP dan PA
7.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB 8.Kementerian Perumahan Rakyat.
INSTANSI YANG DIKOORDINASIKAN
9. Kementerian Pemuda dan Olahraga
KEMENKO KESRA 1. BkkbN 2. Badan POM 3. Perpustakaan Nasional
Lembaga Non Kementerian
4. Arsip Nasional 5.LAN 6. BPKP 7.BKN
8
III.PROGRAM PERCEPATAN YANG TELAH , SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN a. Koordinasi pembukaan lapangan kerja resmi (legal) bagi penanam ganja dan pengedar narkoba dengan mengganti pekerjaan lama menjadi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui PNPM Mandiri) .
b. Koordinasi Penguatan Pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat agar paham ancaman dan dampak narkoba bagi kehidupan sosial dan ekonomi serta pencegahannya c.
Penguatan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial kepada penyalah guna, korban penyalah gunaan dan pecandu narkoba melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas institusi penerima wajib lapor (IPWL)
d. Sinkronisasi pendataan wajib lapor dengan membangun kapasitas institusi penerima wajib lapor (IPWL) (puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang ditunjuk) e. Meningkatkan ketrampilan kader anti narkoba di kalangan mahasiswa yang lingkungannya rentan dan berisiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba f.
Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para pekerja di perusahaan atau instansi swasta l yang rentan dan berisiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar trampil (Skillful) g. Mendorong Pemerintah Daerah agar menjadi garda terdepan utk mencegah dan mengurangi dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 9
IV. KONDISI YANG DIHARAPKAN 1.
Di bidang Pencegahan: Terwujudnya siswa/pelajar pendidikan menengah , mahasiswa yang memiliki pola pikir, sikap dan ketrampilan untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
Di bidang Pemberdayaan Masyarakat:
2.
a. Terwujudnya lingkungan pendidikan dan kampus yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin b. Terwujudnya lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin c. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk beralih pekerjaan menanam ganja di daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja
Di bidang Rehabilitasi:
3. a. b. c. d.
Meningkatnya jumlah Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang lapor dengan aman dan nyaman. Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di setiap provinsi Menguatnya kapasitas kelembagaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di setiap provinsi Keberlanjutan (sustainability )pembinaan mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba 10
V. KESIMPULAN • Diperlukan Penguatan Advokasi Dan Sosialisasi bagi para Gubernur ,Bupati , Walikota dan jajarannya serta Anggota DPR dan DPRD. • Dibangun Komitmen Kuat bagi Pimpinan Daerah Dlm Bentuk Dukungan Anggaran Pembangunan Kesehatan (Pusat =5% APBN Dan Pemda =10% APBD ) • Penetapan dan Penguatan Regulasi di daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terutama dari Aspek Kesejahteraan Rakyat • Sosialisasi dan Pelaksanaan Inpres No 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan lintas sektoral Dan Stranas Pemberantasan Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Tahun 2011-2015.) 11
TERIMA KASIH
12
Tugas Kementerian Kesehatan • Mendukung Tersedianya Pelayanan Institusi PemerintahWajib Lapor (IPWL)dan Rehabilitasi Medis Di Setiap Provinsi Dan Kabupaten Kota • Kesiapan RS Jiwa & RSUD di Setiap Provinsi dan Kabupaten Kota Mampu Mengobati korban Penyalah Guna dan/atau Pecandu • Rumah Sakit Ketergantungan Obat melayani Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba • Membuat Regulasi Kebijakan Penanganan Penyalahguna dan/Atau Pecandu Narkoba
13
Tugas Kementerian Sosial • Mendukung Tersedianya Pelayanan IPWL dan Rehabilitasi Sosial Di Setiap Provinsi Dan Kabupaten Kota • Kesiapan Panti Rehabilitasi Di Setiap Provinsi Dan Kabupaten Kota Melayani Penyalah Guna Dan Atau / Pecandu Narkoba • Kesiapan Dalam Program Pascarehab Kususnya Menciptakan Unit – Unit Produktif Sebagai Lapangan Kerja. • Kementerian Sosial Telah Membuat Regulasi Kebijakan Dlm Bidang Penanganan Penyalah Gunadan Atau / Pecandu Narkoba • Beberapa Panti Sosial Telah Melayani Penanganan Penyalah Guna Dan/Atau Pecandu Narkoba 14
TUGAS KEMDIKBUD
• Memfasilitasi Pendidikan Untuk Konselor Adiksi. • Pendidikan Konselor Adiksi Disetarakan Dgn Pendidikan Diploma • Masuk Kedalam Ekstrakulikuler Wajib Di Lingkungan • Sosialisasi Mengenai Bahaya Narkoba Di Sebagian Lingkungan Sekolah.
15
KEMENTERIAN AGAMA • Menyiapkan Community Based Unit (CBU) Berbasis Tempat Ritual Kegamaan. • Mempersiapkan Pembinaan Petugas KUA di setiap Provinsi dan Kab/Kota dalam Pembinaan Pecandu yg Akan Menikah Dan Bercerai Untuk Dilakukan Rehabilitasi. • Fungsi Tokoh Agama Sebagai Pembinaan Digarda Terdepan Dalam Menerima Keluh Kesah Korban Narkoba & Keluarganya • TEMPAT IBADAH YG TELAH MELAKUKAN CBU : • 1. GBI KAMBOJA – DKI • 2. GEREJA ASISI – DKI • 3. PP ALMUNWAR – DIY • 4. PESANTREN ASY-SYAKIRIN – DKI • 5. SUNDA KELAPA – DKI • 6. VIHARA – SUNTER • 7. PURA – DAMA CAKKA. 16
Kementerian Perumahan Rakyat
• Berperan Serta Dalam Rangka Menyiapkan Fasilitas Umum Di Setiap Lokasi Pemukiman Yang Akan Dibangun Di Provinsi Dan Kabupaten Kota, terdiri : • 1. Unit Konseling Rehabilitasi • 2. Unit Produktif Bagi Recovering Addict Sebagai Program Pascarehab
17
Kemenpora • Membantu Pembinaan Korban Penyalahgunaan Dalam Upaya Rehabilitasi, misal : • 1. Diikutsertakan Dalam Kegiatan Olahraga & Wawasan Kebangsaan misal Bakti Sosial Didaerah Perbatasan. • 2. Mendukung Terlaksananya MoU operasionalisasi BNN Dengan Persatuan Olahraga Yang Peduli Terhadap Korban Penyalah Guna Dan Atau/ Pecandu Narkoba
18
Kementerian PP dan PA • Membantu Mempersiapkan Ketersediaan Konselor Perempuan Untuk Menangani Penyalh Guna Dan Atau/ Pecandu Narkoba. • Mendukung Fasilitasi Rehabilitasi Penyalah Guna Dan Atau/ Pecandu Perempuan
• Mendukung Terbentuknya Lembga Pembelaan Bagi Perempuan Penyalah Guna Dan Atau/ Pecandu Narkoba Yang Terkait Hukum.
19
PERAN BKKBN • Mempersiapkan Program Bimbingan Keluarga Pecandu. • Dukungan Program Dlm Rangka Fasilitasi Untuk Perempuan Pecandu Yang Melahirkan • Mengintegrasikan Petugas Lapangan Bkkbn sbg Petugas Penjangkau Korban Narkoba Di masyarakat
20
