Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Unit : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TAHUN 2016 SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi s/d Desember 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
(f)
Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian
Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) Baru atau Kebijakan Strategis Nasional Baru)
Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi
100%
118%
118%
Realisasi :47 buah Target : 40 RPPU/Keputusan Strategis
Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perubahan atau Kebijakan Strategis Nasional yang bersifat merivisi kebijakan sebelumnya
Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi
Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)
Realisasi : 18 buah
100%
138%
138%
Target : 13 RPPU/Keputusan Strategis Revisi
Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian
4
4
Sangat Baik Realisasi : 72 buah Target : 79 peraturan/keputusan kementerian teknis
DEPUTI I
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan SS (a)
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
80%
100%
125%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
Presentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
80%
100%
125%
Keterangan (f)
Rekomendasi terhadap penyusunan revisi PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak 1 Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) - (Paket Kebijakan VII : Mendorong Industri Padat Karya). Rekomendasi terhadap penyusunan RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan 2 Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu (Paket Kebijakan VII: Mendorong Industri Padat Karya). 3 Tersusunnya Basis Data Perekonomian (PANDURATA) yang Terbaharui secara Periodik 4 Tersusunnya Model Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Leading Economic Indicator 5 Rekomendasi Kebijakan terkait Pemberdayaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan Penerbitan Surat 6 Edaran kepada Pemda Kabupaten/Kota, sebagai dasar pengurangan BPHTB Peraturan Presiden No.82 tentangStrategi Nasional Keuangan Inklusif. Dokumen Strategi Nasional 7 Keuangan Inklusif dipaparkan dihadapan Queen Maxima dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 s/d 1 September 2016 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 8 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tersusunnya Arahan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) atas Program Tahunan 9 Privatisasi (PTP) Tahun 2016 melalui Keputusan Komite Privatisasi dalam rapat sirkuler Nomor: Rakor. 29.01.2016 tanggal 29 Januari 2016 Tersusunnya Arahan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) atas Privatisasi diluar PTP 10 Tahun 2016 melalui surat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor: S-178/M.EKON/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 1 Pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas Tax Allowance 2 Rekomendasi tentang fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID tahun 2016 dan Penyampaian rekomendasi hasil Rakornas oleh Menko Perekonomian kepada Menteri/Pimpinan lembaga
4
Penyusunan Rekomendasi Penguatan Dasar Hukum Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional
5
Nota Dinas Deputi I kepada Sekretaris Menko Perekonomian Nomor: 105/D.I.M.EKON/6/2016 terkait Konsep Kata Pengantar dalam Buku Kumpulan Peraturan Terkait Ease of Doing Business (EoDB
6 7
Terwujudnya perluasan akses Tercapainya target penyaluran kredit pembiayaan bagi Usaha Mikro berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat/KUR dan Kecil (UMK) (dalam rupiah)
Rp 100 Triliun
Rp 95 triliun
95%
Surat Deputi I Kepada Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF Terkait Tanggapan dan Persetujuan Kegiatan ICCTF Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral kepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan
8
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus Penyaluran KUR kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat; Kementerian Keuangan; Kementerian Koperasi dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana KUR
9
Pemberian Persetujuan PKLN PT PLN
10
Masukan terhadap Permintaan Paraf Menko Perekonomian pada Rancangan Reraturan Pemerintah (RPP) Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN/Institusi dibawah Kementerian Keuangan
1 2
Tahun 2016 Pemerintah telah memutuskan penyaluran KUR sebesar Rp. 100 Triliun Kinerja target penyaluran KUR adalah 95%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Fiskal SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
80%
80%
100%
Terwujudnya rekomendasi Persentasi rekomendasi kebijakan kebijakan yang terkait dengan yang terkait dengan bidang fiskal bidang fiskal (4 rekomendasi) yang ditindaklanjuti
Keterangan (f)
1 Rekomendasi terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Rekomendasi terhadap penyusunan revisi PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang 2 Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) - (Paket Kebijakan VII: Mendorong Industri Padat Karya) Rekomendasi terhadap penyusunan RPMK Perubahan PMK 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 3 Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan Rekomendasi terhadap penyusunan RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria 4 Tertentu (Paket Kebijakan VII: Mendorong Industri Padat Karya) Rekomendasi terhadap penyusunan RPP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi 5 Kolektif Tertentu Rekomendasi terhadap penyusunan RPP tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah (Revisi 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008) Rekomendasi terhadap penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil 7 Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 8 Rekomendasi terhadap usulan pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) kepada PT Sateri Viscose International
Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal (4 rekomendasi)
Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal yang ditindaklanjuti
80%
80%
100%
Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi (2 laporan)
Persentase hasil dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi
80%
80%
100%
Rekomendasi terhadap penyusunan RPP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 9 Peredaran Bruto Tertentu (RPP PPh UMKM) 10 Rekomendasi terhadap usulan Penyusunan RPP tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman Rekomendasi terhadap Inventarisasi dan Evaluasi Perizinan/Standar/Syarat Kementerian/Lembaga di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator 11 Bidang Perekonomian 12 Rekomendasi terhadap penyusunan RPP PNBP kementerian/lembaga: a. RPP PNBP Kementerian Perhubungan b. RPP PNBP Kementerian Pertanian c. RPP PNBP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral d. RPP PNBP Kementerian Luar Negeri e. RPP PNBP Lembaga Aparatur Negara f. RPP PNBP TVRI g. RPP PNBP Kementerian Pemuda dan Olahraga h. RPP PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika i. RPP PNBP RRI j. RPP PNBP BPPT k. RPP PNBP Kementerian Agama l. RPP PNBP Badan Pusat Statistik m. RPP PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan n. RPP PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan o. RPP PNBP Kementerian Hukum dan HAM p. RPP PNBP LIPI q. RPP PNBP Kementerian Kesehatan r. RPP PNBP Kementerian Perdagangan s. RPP PNBP Kementerian Pariwisata Pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas Tax Allowance: Rekomendasi terhadap usulan pemberian fasilitas Tax Allowance PT Samsung Electronics Indonesia, PT Rayon Utama Makmur, PT Ungaran Sari Garments, PT Sukses Mantap Sejahtera, dan PT Permata Hijau Palm Oleo. 1 Evaluasi regulasi fasilitas Tax Allowance Rekomendasi terhadap penyusunan revisi PP No.9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No.18 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) 2 Rekomendasi tentang fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Rekomendasi mengenai penyusunan instrumen Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam rangka penentuan besaran dan jangka waktu pemberian 3 fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus 4 Rekomendasi mengenai perkembangan pencapaian target pajak 5 Rekomendasi mengenai perkembangan pencapaian realisasi belanja dan pembiayaan Laporan Kinerja Bidang Administrasi dan Tata Kelola Semester I dan II Tahun 2016, meliputi kegiatan-kegiatan : a. Penyusunan Kontrak dan SK PTT dan TA 2016 serta Perubahannya b. Rakor Deputi I (Persiapan Rakerja Menko) c. Rapat Penilaian Prestasi Kerja PNS d. Rakerja Menko Perekonomian e. Rapat Evaluasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan f. Rakor Deputi I (tindaklanjut Rakerja Menko) g. Rapat Indikator Evaluasi dan Penilaian SAKIP h. Rapat Evaluasi Triwulan II 2016 i. Rapat Trilateral Meeting Tahap II j. Rakerja Triwulan II Deputi I 2016, Rencana Kerja Deputi I 2017 k. Rapat Penyusunan TOR dan RAB 2017 l. Rapat Kerja Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi m. Rapat Evaluasi Kinerja Capaian IKU Semester I 2016 n. Penyusunan LAKIP 2016 o. Penyusunan Renstra 2015-2019 p. Penyusunan Renja 2017 q. Penyusunan TOR dan RAB 2017 r. Penyusunan Draft Kompilasi Revisi POK 1-5 s. Penyusunan dan Kompilasi RUP 2017 t. Kompilasi & Pengajuan Penilaian Laporan Kinerja Pegawai bulanan (Target dan Realisasi) u. Laporan Persediaan Barang (ATK) Bulanan v. Laporan Konsilidasi Kegiatan per Triwulan w. Penataan Persuratan (TU) Kedeputian x. Penataan Sistem Informasi Kedeputian (Website Laman Deputi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
SS (a)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan neraca pembayaran (5 rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan neraca pembayaran yang ditindaklanjuti
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
80%
80%
100%
Target 2016
Keterangan (f)
Pelaksanaan kajian transportasi barang dalam rangka mempersempit defisit transaksi 1 berjalan 2 Penyusunan analisis kinerja transaksi barang 3 Penyusunan basis data perekonomian (PANDURATA) yang terbaharui secara periodik. 4 Penyusunan panel ekonomi (DASHBOARD) harian 5 Penyusunan model proyeksi pertumbuhan ekonomi dan Leading Economic Indicator 6 Penyusunan booklet statistik perekonomian triwulanan. 7
Penerapan Website Pokjanas TPID dan Video Conference CISC0 WEBEX untuk mendukung Komunikasi yang efektif dan efisien dengan TPID dan antar TPID
Koordinasi Penguatan kerjasama dengan pelaku pasar keuangan dalam rangka pemantauan pasar keuangan. 9 Penyusunan basis data TPID yang mendukung penguatan sinergi antar TPID Penyelenggaraan Sarasehan/Dialog Interaktif Perekonomian Nasional (bagian dari 10 Rakornas TPID tahun 2016) dan Penyusunan konsep Bahan Menko Perekonomian terkait 8
11
Penyusunan Rekomendasi SOP Operasi Pasar dan Pasar Murah serta Pasar Lelang Komoditas bersama tim TPI dan Pokjanas TPID.
12 Pengoperasian Sekretariat Pokjanas TPID di Kantor Kemenko Perekonomian 13 Penyusunan SOP Sekretariat Pokjanas TPID (dalam proses) Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi), 5 rekomendasi
Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi) yang ditindaklanjuti
80%
80%
100%
1 Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Pokjanas TPID. 2
Penyusunan analisis dan pemantauan suku bunga acuan, perbankan dan obligasi
3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sinergi Pokjanas TPID dengan KKPU dan POLRI 4 Penilaian TPID Terbaik dan Berprestasi Tahun 2015 (bagian dari Rakornas tahun 2016) 5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID tahun 2016, termasuk Penyusunan rekomendasi hasil dan konsep Bahan Menko Perekonomian terkait
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID antara Pusat dan Daerah (Rakorpusda) tahun 6 2016 , termasuk Penyusunan rekomendasi hasil dan berserta Penyusunan konsep paparan Terwujudnya rekomendasi pengendalian kebijakan yang terkait dengan kebijakan remitansi, pembiayaan dan asuransi TKI (5 rekomendasi)
Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kebijakan remitansi, pembiayaan dan asuransi TKI yang ditindaklanjuti
80%
80%
100%
-
Peningkatan peran dalam Employment Working Group G20.
-
Pelaksanaan kajian neraca jasa dalam rangka peningkatan cadangan devisa
Catatan : (kegiatan-kegiatan langsung untuk mendukung output ini sudah tidak dilaksanakan mengingat sejak tahun 2014 koordinasinya sudah dilakukan oleh keasdepan lain yaitu - Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk pembiayaan TKI dan Asdep keternagakerjaan untuk yang terkait remitansi) Walaupun demikian terdapat kegiatan-kegiatan kami yang terdapat irisan diantaranya - adalah pemantauan naraca jasa yang merupakan bagian dari kegiatan koordinasi bidang Neraca Pembayaran Beberapa penghematan/pemotongan anggaran digunakan dari pos ini dalam rangka - optimalisasi penggunaan anggaran output ini dan pencapaian output lainnya pada keasdepan MNP
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah & Sektor Riil
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait yang terkait dengan bidang ekonomi dengann bidang ekonomi daerah dan sektor riil yang daerah dan sektor riil (3 ditindaklanjuti rekomendasi)
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
80%
100%
125%
Nota Dinas Deputi kepada Menko Perekonomian terkait permohonan Rakor pengembangan UMKM melalui Sertifikat hak atas tanah (SHAT) Penerbitan revisi Perpres no. 39 tahun 2014 tentang daftar Bidang Usaha yang tertuutp dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang penanaman Modal/Daftar Negeri Investasi (DNI) sektor Keuangan
Keterangan
Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan Penerbitan Surat Edaran kepada Pemda Kabupaten/Kota, sebagai dasar pengurangan BPHTB Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah (3 rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah yang ditindaklanjuti
80%
100%
125%
Nota Dinas Deputi I kepada Sekretaris Menko Perekonomian terkait Konsep Kata Pengantar dalam Buku Kumpulan Peraturan Terkait Ease of Doing Business (EoDB) Surat Deputi I kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata terkait permohonan bahan masukan untuk butir wicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Sidang Pleno ISEI ke XVIII di Gorontalo Surat Deputi I kepada Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF terkait Tanggapan dan Persetujuan Kegiatan ICCTF
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
SS (a)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK (5 rekomendasi)
Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK (5 rekomendasi)
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK yang ditindaklanjuti
80%
80%
100%
Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang PMLK yang ditindaklanjuti
Keterangan (f)
1). 2).
80%
80%
100%
Koordinasi penyusunan KMK No. 287/KMK.02/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan KUR Nomor S-67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Acuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral, sebagai tindak lanjut sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, jasa konstruksi, penempatan TKI, penyusunan petunjuk Sistem Informasi Kredit Program, penyusunan database UMKM.
3).
Koordinasi penyusunan petunjuk teknis KUR sektor kelautan dan perikanan dan ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan KUR Nomor S-67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Acuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral.
4).
Koordinasi penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif direncanakan untuk dipaparkan dihadapan Queen Maxima dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016.
5).
Koordinasi pengendalian penyaluran KUR Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan LPEI.
6).
Rekomendasi Penyusunan Komite Nasional Keuangan Syariah:
7).
Rekomendasi Penyusunan Indikator dan Rancangan Definisi Operasional dari indicator Tujuaan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
8).
Keputusan Deputi tantang Klinik KUR
1).
Rapat Teknis dalam rangka penetapan plafon penyaluran KUR tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-70/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pengaturan Plafon KUR Tahun 2016.
2).
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral kepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan.
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
Keterangan (f)
3).
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus Penyaluran KUR kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat; Kementerian Keuangan; Kementerian Koperasi dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana KUR.
4).
Workshop Sistem Informasi Kredit Program dalam rangka Mendukung Program KUR di 6 Provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Deputi I Nomor ND-55/D.I.M.EKON.4/02/2016 tentang Laporan Woorkshop SIKP
5).
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan tentang permohonan username dan password bagi 29 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kepada Dirjen Perbendaharaan
6). Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyaluran KUR di 7 Provinsi dengan penyaluran tertinggi dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Deputi 1 Nomor ND-370/D.I.M.EKON.4/10/2016 dan ND387/D.I.M.EKON.4/02/2016 tentang laporan monitoring dan evaluasi KUR
Terwujudnya rekomendasi Persentase hasil rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha kebijakan KUR mikro mikro dan kecil (5 rekomendasi)
Rp 100 Triliun
Rp 95,8 Triliun
7).
Lokakarya Dana Investasi Real Estate (DIRE) di 2 Provinsi
1).
Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 11 Februari 2016 dalam rangka membahas skema KUR Menengah (dengan plafon diatas Rp 500 juta - Rp 2 miliar)
2).
Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 29 Maret 2016 dalam rangka membahas skema KUR untuk sektor pertanian dan koperasi sebagai penyalur KUR
3).
Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 24 Juni 2016 dalam rangka membahas usulan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 jo. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
4).
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-111/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pelaksanaan KUR Triwulan I Tahun 2016 kepada Presiden RI.
95,80%
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
5).
Rapat Koordinasi Teknis tentang penambahan penyalur KUR (perusahaan pembiayaan dan koperasi). Saat ini tengah disusun revisi Pedoman Pelaksanaan KUR yang mengatur mekanisme penambahan penyalur dan penjamin KUR.
6).
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-68/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Relaksasi Aturan SIKP kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
7).
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Kajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
8).
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-48/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Rekomendasi Kinerja dan Kesehatan PT. PNM (Persero) kepada Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK.
9).
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengenai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Program KUR tahun 2011 - Semester I 2015.
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite 10). Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Kajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-48/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang 11). Rekomendasi Kinerja dan Kesehatan PT. PNM (Persero) kepada Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK
Surat tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Program KUR tahun 2011 - Semester I 2015. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 12). Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM tersebut ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-84/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 13). tentang monitoring pelaksanaan program KUR kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-79/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 14). tentang Penyaluran dan Pelaporan kepada BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BTPN, OCBC NISP, Maybank, Bank ArthaGraha, Bank BPD Bali, BPD DIY, BPD Sulselbar, BPD Jateng, BPD Sumut, BPD Riau Kepri, BPD Sumbar
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite 15). Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-83/D.I.M.EKON/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Konfirmasi Alokasi Plafon KUR Tahun 2016 kepada PT. BRI Agroniaga.
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite 16). Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-90/D.I.M.EKON/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Permohonan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada BNI
Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-107/D.I.M.EKON/09/2016 tanggal 13 September 17). 2016 tentang Penyaluran dan Pelaporan kepada Bank Sinarmas, Bank Permata, BCA, BRI Agroniaga, BPD Papua, BPD NTB, BPD Kalbar, BPD JabarBanten, BPD NTT, BPD Kalsel, BPD Jambii, Adira Dinamika Multi Finance, Mega Central Finance.
18). Rekomendasi Penyusunan Pedoman KUR TKI dan KUR TKI Purna 19). Rekomendasi Penetapan Koperasi Sebagai Penyalur KUR 20).
Rekomendasi penyusunan perubahan Permenko No.8 tahun 2015 juncto No.13 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
21). Rekomendasi penyusunan Forum Pengawasan KUR 22). Rekomendasi penyusunan pedoman KUR e-Commerce 23). Rekomendasi penyusunan pedoman KUR sektor pariwisata, perdagangan dan petanian 24). Rekomendasi Penyusunan KUR 2017
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
SS (a)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN (5 rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN yang ditindaklanjuti
Target 2016
Realisasi 2016
(c)
80%
80%
Kinerja
Keterangan
(e)=d/c
(f)
100%
Surat Menko Perekonomian tentang Arahan atas Program Tahunan 1. Privatisasi BUMN 2016 Rapat Tim Pelaksana Komite Privatisasi tentang Program Tahunan Privatisasi BUMN 2016 (13 Januari 2016) Rapat penyusunan bahan Rakor Komite Privatisasi (25 Januari 3. 2016) Rakor Komite Privatisasi (tingkat Menteri) PTP BUMN 2016, 28 4. Januari 2016. 2.
5. Rapat FGD Tim Teknis Komite Privatisasi, 23-24 Maret 2016 Rapat Tim Revisi PP 44 dan 45 Tahun 2005 (di Kementerian BUMN dan Kemenko Perekonomian) 7. Rapat Tim Revisi Permen BUMN Tentang PKBL Rapat Tim Pelaksana Komite Privatisasi tentang Privatisasi diluar 8. PTP (30 Juni 2016) 6.
9.
Rakor Komite Privatisasi tentang Privatisasi diluar PTP 2016 (12 Juli 2016)
10.
Rapat terkait Holding BUMN (di Kementerian BUMN dan di Kemenko Perekonomian)
11. Rakor penyerahan PT Aldevco kepada Negara 12. Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN (5 rekomendasi)
Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti
80%
80%
100%
Rakor tindak lanjut penyerahan aset Otorita Asahan kepada PT Inalum
Penyampaian Masukan Terkait hasil kajian awal pembentukan dana 1. amanah PKBL, Surat Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kepada Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN. 2.
Penyampaian tanggapan atas pertanyaan Ijin PKLN PT. PLN, mengenai pengecualian PT PLN sesuai Perpres No 4 tahun 2016
Rapat Tim Teknis Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) pembahasan permohonan persetujuan PKLN Revisi Keppres No.39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri dan Keppres No.59/1972 tentang 4. Penerimaan Kredit Luar Negeri (di Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian). 5. FGD Progres Revisi Keppres 39/1991 dan 59/1972 3.
6. Rapat Sharing Informasi Audit Korporasi oleh BPKP Rapat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN (di 7. Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 8.
Rapat/FGD Kebijakan Holding BUMN;
Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan PMN pada BUMN 9. (PT. Pertani, PT. Bulog, PT, SHS, PT. Inalum); 10. Monev pelaksanaan PKLN (BP Berau, PT. Inpola) 11. Partisipasi Sosialisasi Holding BUMN Pertambangan
DEPUTI II
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian SS (a)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
Indikator Kinerja (b)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan (23 Rekomendasi)
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
117%
117%
Target 2016
Keterangan (f)
1
Roadmap Beras (1 rekomendasi) Permentan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 71 Tahun 2015 tentang 2 Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (1 rekomendasi 3
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan sebagai tindak lanjut dari penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (1 rekomendasi)
4 Roadmap Jagung (1 rekomendasi) Permendag 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di 5 Konsumen (1 rekomendasi) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan 6 Pangan (1 rekomendasi) Verifikasi Lahan Pangan dan Pertanian yang menghasilan 2 (dua) rekomendasi (buku) yakni Aplikasi Geospasial 7 Untuk Meningkatkan Akurasi Data Persawahan di Indonesia dan Hasil Verifikasi Lahan Sawah di 3 Kabupaten Jawa Barat 8
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi)
Rancangan Perpres tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2017-2021 (1 rekomendasi) Permentan No. 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari 10 Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi) 9
11 Permentan No. 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan ayam Ras (1 rekomendasi) 12 Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Susu (1 rekomendasi) 13 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang replanting kelapa sawit (1 rekomendasi) 14 Rancangan Roadmap Gula (1 rekomendasi) Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Karet Alam Di Dalam Negeri (1 15 rekomendasi) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rancangan Instruksi Presiden tentang Penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (1 rekomendasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Penundaan Alih Fungsi Lahan Sawah (1 rekomendasi) Rancangan Kerangka Roadmap Pengembangan Produk Rekayasa Genetika (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 yang merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Penyusunan KUR Sektor Pertanian (1 rekomendasi) Kebijakan Model Bisnis Penggemukan Sapi Potong Dengan Pemanfaatan KUR (1 rekomendasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dan Tenaga Bakti Rimbawan Kehutanan menjadi Aparatur Sipil Negara (1 rekomendasi) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan Hortikultura Indonesia (1 rekomendasi) Kebijakan Pengembangan Sagu Untuk Pangan Nasional (1 rekomendasi) Rancangan Roadmap Revolusi Orange (1 rekomendasi) Rancangan kebijakan peningkatan ekspor komoditas buah Indonesia (1 rekomendasi)
SS (a)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
Indikator Kinerja (b)
Persentase kebijakan bidang Pangan dan Pertanian yang terimplementasi (8 rekomendasi)
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
125%
125%
Target 2016
Keterangan (f)
1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional (1 rekomendasi) 2
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (1 rekomendasi)
3 Kebijakan moratorium publikasi data produksi tanaman pangan oleh BPS sampai dengan tahun 2018 (1 rekomendasi) Permentan No. 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik 4 Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan 5 Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (1 rekomendasi) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang 6 Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 133 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (1 rekomendasi) Rancangan revisi Permentan No 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (1 8 rekomendasi) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang 9 Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (1 rekomendasi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pangan SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Terwujudnya penyiapan koordinasi Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan dan sinkronisasi kebijakan pangan (1 sinkronisasi kebijakan pangan yang diselesaikan dokumen ) (8 rekomendasi)
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
100%
100%
Target 2016
Keterangan (f)
1 Roadmap Beras (1 rekomendasi) Permentan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permentan 2 Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (1 rekomendasi) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan sebagai tindak lanjut dari 3 penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (1 rekomendasi) 4 Roadmap Jagung (1 rekomendasi) Permendag 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani 5 dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (1 rekomendasi) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum 6 BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (1 rekomendasi) Verifikasi Lahan Pangan dan Pertanian yang menghasilan 2 (dua) rekomendasi (buku) yakni Aplikasi Geospasial Untuk Meningkatkan Akurasi Data Persawahan di 7 Indonesia dan Hasil Verifikasi Lahan Sawah di 3 Kabupaten Jawa Barat
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pangan (1 dokumen )
Persentase kebijakan bidang pangan yang terimplementasikan (3 rekomendasi)
100%
100%
100%
1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (1 rekomendasi) 3
Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian (1 dokumen)
Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
12
12
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebijakan moratorium publikasi data produksi tanaman pangan oleh BPS sampai dengan tahun 2018 (1 rekomendasi) Penyusunan LAKIN 2016 Penyusunan laporan anggaran dan kegiatan 2016 triwulanan Penyusunan realisasi QW 2016 Penyusunan realisasi IKU 2016 Penyusunan Renstra 2015-2019 Penyusunan RKAKL 2017 Penyusunan QW 2016 Penyusunan IKU 2016 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Pelayanan administrasi keuangan Pelayanan kepegawaian D2 Pelayanan absensi pegawai D2 Pelayanan rapat (konsumsi dan akomodasi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Terwujudnya penyiapan koordinasi dan Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi sinkronisasi kebijakan peternakan dan kebijakan peternakan dan perikanan yang diselesaikan (3 perikanan (1 dokumen) rekomendasi)
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
167%
167%
Target 2016
Keterangan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal 1 Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi) 2
3
Rancangan Perpres tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2017-2021 (1 rekomendasi) Permentan No. 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi)
4 Permentan No. 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan ayam Ras (1 rekomendasi) 5 Terwujudnya pengendalian Persentase kebijakan bidang peternakan dan perikanan pelaksanaan kebijakan peternakan dan yang terimplementasikan (1 rekomendasi) perikanan (1 dokumen)
100%
200%
200%
Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Susu (1 rekomendasi)
Permentan No. 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri 1 Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan 2 Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (1 rekomendasi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura
SS (a)
Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura (1 dokumen)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan perkebunan dan hortikultura (1 dokumen)
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diselesaikan (4 rekomendasi)
100%
100%
100% 1
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang replanting kelapa sawit (1 rekomendasi)
2
Rancangan Roadmap Gula (1 rekomendasi)
3
Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Karet Alam Di Dalam Negeri (1 rekomendasi)
4
Rancangan Instruksi Presiden tentang Penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (1 rekomendasi)
1
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (1 rekomendasi)
2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (1 rekomendasi)
Persentase kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura yang terimplementasikan (2 rekomendasi)
100%
100%
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian (1 dokumen)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian (1 dokumen)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian yang diselesaikan (3 rekomendasi)
Persentase kebijakan bidang prasarana, sarana pangan dan pertanian yang terimplementasikan (1 rekomendasi)
Keterangan (f)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 tentang 1 Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (1 rekomendasi) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan 2 Lahan Sawah Berkelanjutan dan Penundaan Alih Fungsi Lahan Sawah (1 rekomendasi) Rancangan Kerangka Roadmap Pengembangan Produk 3 Rekayasa Genetika (1 rekomendasi) Rancangan revisi Permentan No 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (1 rekomendasi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Agribisnis
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Terwujudnya penyiapan koordinasi Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan dan sinkronisasi kebijakan sinkronisasi kebijakan agribisnis yang diselesaikan ( 5 agribisnis (1 dokumen) rekomendasi)
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
140%
140%
Target 2016
Keterangan (f)
1
2 3 4 5
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan agribisnis (1 dokumen)
Persentase kebijakan bidang agribisnis yang terimplementasikan (1 rekomendasi)
100%
117%
117%
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 yang merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Penyusunan KUR Sektor Pertanian (1 rekomendasi) Kebijakan Model Bisnis Penggemukan Sapi Potong Dengan Pemanfaatan KUR (1 rekomendasi) Kebijakan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dan Tenaga Bakti Rimbawan Kehutanan menjadi Aparatur Sipil Negara (1 rekomendasi) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan Hortikultura Indonesia (1 rekomendasi) Kebijakan Pengembangan Sagu Untuk Pangan Nasional (1 rekomendasi)
6 Rancangan Roadmap Revolusi Orange (1 rekomendasi) Rancangan kebijakan peningkatan ekspor komoditas buah Indonesia (1 7 rekomendasi) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang 1 Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (1 rekomendasi) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengawasan 2 Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (1 rekomendasi)
DEPUTI III
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup SS (a)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup
Indikator Kinerja (b)
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
100,00%
100%
Target 2016
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasikan
100%
100,00%
100%
Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI
90%
90%
100%
Keterangan (f)
Regulasi yang telah dan sedang dikoordinasikan antara lain : -Perpres No. 40 th 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi -RPerpres Tata Kelola Gas (masih dalam proses) -Persiapan Pembangunan kilang Bontang dan kilang Tuban -Perpres 4/2016 Percepatan Pembangunan Infrstruktur Ketenagalistrikan -RPP Panas Bumi (dalam proses) -Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW -Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara -Renegosiasi KK dan PKP2B, -Kebijakan hilirisasi batubara -RPerpres Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan -RInpres Moratorium Ijin Perkebunan Kelapa Sawit -RPerpres Kelembagaan Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan -Perpres 18/2016 Percepatan Pembangunan Listrik Sampah Kota -RPerpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional. -RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang dilaksanakan : -Peninjauan Harga BBM secara berkala, -Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3 kg - Revisi PP 79 tahun 2010 -Penyelesaian permasalahan PLTU Mulut Tambang -Kebijakan tarif dan subsidi listrik 900 Va -Penyelesaian Permasalahan Lahan PLTA Asahan III -Penyelesaian divestasi saham perusahaan pertambangan -Kebijakan tata cara pemberian Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara (Permen ESDM No 32 Tahun 2015 - Revisi Permendag 35/2015 ttg ketentuan ekspor produk industri kehutanan -Revisi PerMenDag 89/2015 tentang Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan danPerMenDag 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan - Belum adanya standar BBM yang mengacu pada EURO IV Penyusunan rancangan road map transparansi beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan tambang.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Produktivitas Energi
SS (a)
Indikator Kinerja (b)
Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Produktivitas energi (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Produktivitas energi yang terimplementasikan
Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang Produktivitas energi (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Produktivitas energi
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
100%
100%
Target 2016
Keterangan (f)
Koordinasi kebijakan bidang Produktivitas Energi yang telah dilakukan:Perpres Harga Gas Bumi (telah ditetapkan Perpres 40/2016) - Rerpres harga gas bumi (telah di tetapkan Perpres 40/2016) - RPerpres Tata Kelola (masih dalam proses pembahasan) - Proses pembangunan kilang Bontang dan Kilang Tuban - Penetapan harag BBM - Koordinasi penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu
100%
100%
100%
Pengendalian kebijakan bidang Produktivitas Energi yang dilakukan : - Prninjauan harga BBM secara berkala - Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3 kg Penyelesaian Tumpang Tindih lahan Kilang Tuban dengan peruntukan lainnya - Penyelesaian masalah kegiatan Tim Penghematan Energi dan Air - Revisi PP 79 tahun 2010 - Implementasi penugasan Pertamina untuk kilang Bontang Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan III dan Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan III. -
Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (3 Laporan)
Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
100%
100%
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Energi
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Infrastruktur energi (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur energi yang terimplementasikan
100%
100%
100%
Koordinasi kebijakan bidang Infrastruktur Energi yang telah dilakukan :
Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang infrastruktur energi (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur Energi
100%
(a)
(b)
- Merumuskan RPP Pans Bumi - Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW 100%
100%
Pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur Energi yang dilakukan : - Penyelesaian permasalahan PLTU mulut Tambang - Pembahasan penyelesaian kebijakan tarif dan subsidi listrik 900 Va - penyelesaian masalah penundaan pembayaran dan diskon tarif industri permasalahan lahan dan perijinan - Penyelesaian
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Industri Ekstraktif
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan (f)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang industri Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekstraktif (3 Rekomendasi) industry ekstraktif yang terimplementasikan
100%
100%
100%
Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang industri ekstraktif
100%
Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) (1 Laporan)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI
90%
Koordinasi kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah dibahas diantaranya adalah Kebijakan renegosiasi KK dan PKP2B, Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral, Kebijakan revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kebijakan hilirisasi batubara (pemanfaatan batubara untuk PLTU Mulut Tambang), dan Kebijakan tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri (Permen ESDM No 5 Tahun 2016). 100%
100% Pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah dilakukan diantaranya adalah Penyelesaian divestasi saham perusahaan pertambangan, Kebijakan tata cara pemberian Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara (Permen ESDM No 32 Tahun 2015), dan kebijakan pengurangan merkuri pada pertambangan emas skala kecil.
90%
100% EITI mengharapkan agar pemerintah daerah dan Perusahaan tambang (minerba dan migas) lebih terbuka di dalam melaporkan pajak dan PNBP di sektor energi dan sumber daya mineral. Isu yang telah dibahas yaitu penyusunan rancangan road map transparansi beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan tambang.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
SS (a)
Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Tata Kelola Kehutanan (3 Rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang tata kelola kehutanan yang terimplementasikan
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
100%
100%
Target 2016
Keterangan (f)
Isu Tata Kelola Kehutanan yang telah dibahas dalam rapat koordinasi : - Penyusunan SOP dan Raperpres Kelembagaan Operasinal Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan - Penyusunan Raperpres Penggunaan Lahan di kawasan Hutan - Menyusun Raperpres Moratorium ijin perkebunan kelapa sawit
Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang Tata Kelola Kehutanan (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan
100%
100%
100%
Pengendalian kebijakan Tata Kelola Kehutanan yang telah dilaksanakan : - Revisi Permendag Nomor 89 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor - Revisi Permendag 35 tahun 2011 tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotan
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
SS (a)
Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup (3 Rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup yang terimplementasikan
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
100%
100%
100%
Keterangan (f)
Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan dilakukan : - Perpres Pembangunan listrik sampah kota (Perpres 18/2016) - Merumuskan PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup
100%
100%
100%
- Merumuskan Perpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikendalikan : - Belum adanya standar BBM yang mengacu pada EURO IV - Belum ada ketentuan impor limbah non bahan berbahaya bagi industri (Permendag31/M-DAG/PER/5/2016)
DEPUTI IV
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi & UKM
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Target 2016 Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(f)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
85%
85%
100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
85%
85%
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang diselesaikan
85%
85%
100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif
85%
85%
100%
12 bulan
12 bulan
100%
Terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan tata kelola administrasi pada Deputi Jumlah layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM yang optimal (2 Laporan)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang diselesaikan
85%
85%
100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan
85%
85%
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(f)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang diselesaikan
85%
85%
100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan
85%
85%
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
SS
(a)
Indikator Kinerja
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(f)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselesaikan
85%
85%
100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
85%
85%
100%
85%
85%
100%
85%
85%
100%
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis teknologi (B) (1 Rekomendasi)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi (B) (1 Rekomendasi)
(b)
Target 2016
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi (B) yang diselesaikan
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi (B)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Ketenagakerjaan
SS (a)
Indikator Kinerja (b)
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan (f)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (2 Rekomendasi)
Persentase koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan yang diselesaikan
85%
85%
100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan
85%
85%
100%
DEPUTI V
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri SS (a)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri
Indikator Kinerja ( b)
Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
( e) =d/c
85%
100%
118%
Keterangan (f)
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perluasan investasi 1 melalui fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luarnegeri (Diaspora); Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor 2 melalui otomasi perijinan/ rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Indonesia Single Risk Management Rekomedasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam pembahasan rancangan PP 3 tentang tindangan pengamanan, tindangan anti dumping dan tindakan imbalan (RPP TPTATI) Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan 4 logistik nasional melalui pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB). Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri memalui penerapan sertifikasi online untuk meminimalisir 5 kesalahan dalam penerbitan sertifikasi halal makanan, minuman, obat, kosmetik, kimiawi, biologi, rekayasa genetika dan barang gunaan.
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan perniagaan dan industri
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
Persentase kebijakan bidang perniagaan dan industri yang terimplementasi
85%
100%
118%
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perubahan PP nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang fasilitasi 1 pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang Bidang Usaha tertentu dan/atau didaerah daerah tertentu Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan integrasi 2 INSW ke dalam sistem ASW melalui pembentukan Tim Nasional dalam rangka penanganan ASEAN Solution for Investment, service and trade (asssit)
Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
85%
100%
118%
Rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 3 penerapan Inland FTA sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015 tentang Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di dalam Negeri. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi 4 kopetensi sumber daya manusia (SDM) di b idang logistik. Rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 5 penerapan Inland FTA sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015 tentang Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di dalam Negeri. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tantang Daftar Bidang usaha yang 1 terbuka dan bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan di bidang penananaman modal. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dengan diterbitkannyan Inpres No. 6 Tahun 2 2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Pengembangan Iklim Investasi SS
Indikator Kinerja
Target 2016
(a)
(b)
(c)
100%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan investasi (4 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan investasi yang ditindaklanjuti
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(d)
( e) =d/c
(f)
100%
100%
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perluasan investasi melalui fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luarnegeri 1 (Diaspora);
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perubahan PP 2 nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang fasilitasi pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang Bidang Usaha tertentu dan/atau didaerah daerah tertentu Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA) melalui pembentukan 3 Tim PEPIDA dalam rangka penyelesaian permasalahan ekspor daerah seperti pengembangan potensi produk daerah di kawasan timur Indonesia.
Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan investasi (4 Rekomendasi)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi (1 Rekomendasi) Terwujudnya layanan dukungan administrasi dan tata kelola dapa Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (12 Bulan)
Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan investasi yang ditindak lanjuti
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti Jumlah (bulan) layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12 bulan
12 bulan
100%
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyederhanaan perijinan melalui pelaksanaan pencabutan ijin ganguan di daerah dalam 4 rangka penyederhanaan perijinan melalui penerapan ijin investasi 3 jam di Kawasan Industri. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satgas 5 Percepatan dan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ekonomi melalui Usulan paket kebijakan ekonomi tahp IX sd XIV. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan pembentukan kelembagaan PTSP di daerah sebanyak 526 1 PTSP Prov/Kab/kota/KPBPB/KEK Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 2 kemudahan investasi didaerah dengan memperbaiki peringkat EoDB di Jakarta dan Surabaya. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 3 perijinan dan pengembangan Kawasan Industri di Medan, Makassar dan Surakarta. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Ijin 4 gangguan (HO) yang disatukan dengan ijin lingkungan. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tantang Daftar Bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan di bidang Terlaksananya layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selama 12 bulan
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(c)
(d)
( e) =d/c
(f)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW(2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor 1 melalui otomasi perijinan/ rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Single Sing On (SSO). Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor 2 melalui otomasi perijinan/ rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Indonesia Single Risk Management Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan integrasi INSW ke dalam sistem ASW melalui pembentukan Tim Nasional dalam rangka penanganan 1 ASEAN Solution for Investment, service and trade (asssit)
(a)
(b)
Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan Single Sign On dan Indonesia Single Risk Manajemen (ISRM). Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas eskpor barang dan jasa prioritas melalui stadardisasi pengaturan tata niaga 1 ekspor dan impor melalui pembenukan agregator/konsolidator BUMN. 2
Terwujudnya rekomendasi kebijakan Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor peningkatan ekspor dan fasilitasi dan fasilitasi perdagangan internasional yang ditindaklanjuti perdagangan internasional (4 Rekomendasi)
Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian pengendalian kebijakan peningkatan ekspor kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan dan fasilitasi perdagangan internasional (4 internasional yang ditindaklanjuti Rekomendasi)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rekomedasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam pembahasan rancangan PP 2 tentang tindangan pengamanan, tindangan anti dumping dan tindakan imbalan (RPP TPTATI) Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi perdagangan 3 internasional melalui trade financing. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pembahasan hasil 4 pemuktahiran katagori komitmen WTO-FTA dan inisiatif pembentukan National Committee on Trade fasilitation (NCTF) Rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 1 penerapan Inland FTA sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015 tentang Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di dalam Negeri. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan 2 ekspor produk non migas melalui peningkatan peran ekspor di sektor UKM/IKM Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan implementasi 3 WTO trade Facilitation Agreement (WTO-TFA) yang telah dilaksanakan. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Tindakan Anti Dumping dan tindangan pengamanan perdagangan melalui perpanjangan pengenaan 4 bea masuk anti dumping (BMAD) atas importasi CRC/S, HRC dan BOPP.
Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Rekomendasi peningkatan daya saing ekspor daerah di wilayah Timur Indonesia 1 dengan pembentukan Konsolidator ekspor produk UKM dalam rangka direct call rute Bitung - Davao (Pilipina) Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor produk olahan berbasis ikan 2 di Bitung, Sulawesi Utara. Rekomendasi kebijakan penanggulangan masalah penyelundupan dan rencana 3 pembentukan satgas penanggulangan penyelundupan.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asistern Deputi Pengembangan Logistik Nasional SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
( e) =d/c
(f)
100%
100%
100%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional (4 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklanjuti
Rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 32 Tahun 2014 dengan Undang Undang Nomor 23 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mengenai kebijakan penyederhanaan perijinan penyelenggaraan jasa pos. 2
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan logistik nasional melalui pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB).
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatyan 3 daya saing industri penerbangan nasional melalui insentif be amasuk 0% untuk 21 pos tarif suku cadang dan komponen pesawat terbang. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kenijakan pengembangan 4 agregator/konsolidator produk ekspor untuk mendukung pengembangan pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional Terwujudnya rekomendasi pelaksaanan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklanjuti
Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningakatam daya saing logistik nasional (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing logistik nasional yang ditindaklanjuti
100%
100%
100% 1
100%
100%
100%
Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi kopetensi sumber daya manusia (SDM) di b idang logistik.
Rekomendasi hasil monitoring dan evaluais pelaksanaan kebijakan 2 Sistem Pendidikan Akademi Komunitas Logistik di Kabi=upaten batubara dan Bitung. Rekomendasi hasil monitoringd an evaluasi pelaksnaan kebijakan 3 integrasi Sistem INAPORTNET ke dalam sistem INSW. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing penyedia jasa logistik nasional yang mendorong pengembangan usaha ekonomi rakyat.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha SS (a)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha (4 Rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentase rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha yang ditindaklanjuti
Reealisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
( e) =d/c
100%
100%
100%
Target 2016
Keterangan (f)
1
2
3 4 Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha (4 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan pengembangan pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan kelembagaan melalui program penjaminan dan pendampingan calon pengelola resi gudang dan sistem pasar lelang dalam rangka mengoptimalkan nilai jual komkoditas. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri memalui penerapan sertifikasi online untuk meminimalisir kesalahan dalam penerbitan sertifikasi halal makanan, minuman, obat, kosmetik, kimiawi, biologi, rekayasa genetika dan barang gunaan. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kemudahan akses pembayaan melalui e-commerce. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbenlanjaan dan toko swalayan.
Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakann penyederhanaan skema sertifikasi wajib SNI terkait dengan produk 1 pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak membebani pelaku usaha mikro dan kecil. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 2 penerapan zonasi dan jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada setiap daerah. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 3 pengadaan produk UKM pada setiap toko swalayan dalam jumlah tertentu. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 4 penerapan lembaga pengawasan persaingan usaha dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pasar dalam negeri (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan peningaktan daya saing pasasr dalam negeri yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing di pasar dalam negeri melalui penyempurnaan regulasi yang memuat penerapan sertifikasi halal terhadap produk-produk tertentu, pengawasan oleh Badan Penyelenggara jaminan produk halal serta sanksi sanksi tergadap pelaku usaha.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Industri Realisasi 2016
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
(a)
(b)
(c)
(d)
( e) =d/c
100%
100%
100%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan industri (2 rekomendasi)
Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan industri (2 Rekomendasi)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing industri (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan industri yang ditindak lanjuti
Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan industri yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi kebijakan peningakatan daya saing industri yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
100%
Kinerja
100%
100%
Keterangan (f)
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan pendukung pengembangan industri melalui Kawasan Industri yang tertuang dalam PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yaitu Permenperin No. 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin 1 Perluasan Kawasan Industri, dan Permenperin No. 40/M-ND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat 2 Kesehatan dengan diterbitkannyan Inpres No. 6 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk peningkatan daya saing industri nasional, seperti Permenperin No. 38/M-IND/PER/6/2016 tentang Industri Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland FTA), Permenperin 1 No. 22/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Permenperin No. 34/M-IND/PER/3/2014 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor Rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran 2 serta phase out pupuk bersubsidi , dengan diterbitkannya Perm,entan nomor 69 Thaun 2016 tentang alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017. Kebijakan peningkatan daya saing industri farmasi dan lakes melalui penerbitan Inpres No. 6 tahun 2016 1 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan Peningkatan daya saing industri baja dengan diterbitkannya Permenperin No. 11/M/IND/PER/2/2016 2 tentang pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) Pipa baja saluran air dengan atau tampa lapisan seng secara wajib Peningkatan daya saing industri petrokimia dengan diterbitkannya Perpres No. 40 tahun 2016 tentang 3 penetapan harga gas bumi Industri padat karya dengan diterbitkannya PP nomor 41 tahun 2016 tentang perlakuan pajak penghasilan 4 pasal PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu
DEPUTI VI
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
SS (a)
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
4
4
100%
Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan
80%
91,67%
115%
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa
2
3
150%
Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
7
7
100%
Penetapan proyek prioritas ditindaklanjuti dengan penyelesaian OBC (outline Business Case ) pada 7 PP sebagai rekomendasi pelaksanaan
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam Persentase (%) rekomendasi kebijakan infrastruktur rangka percepatan pembangunan sumber daya air yang ditindaklanjuti infrastruktur sumber daya air (4 Rekomendasi)
Target 2016
Realisasi 2016
(c)
85%
100%
Kinerja
Keterangan
(e)=d/c
(f)
118%
Koordinasi Pemetaan Kinerja Layanan Irigasi dari Primer hingga Tersier sebagai tindaklanjut Surat Menko Perekonomian No. S-44/M.EKON/ 02/2016 kepada Menteri PUPR. Saat ini sudah dilakukan penyiapan audit teknis kinerja layanan irigasi dari primer hingga tersier di 4 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat oleh Kementerian PUPR Koordinasi Percepatan Pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula melalui Surat Deputi VI Kemeko Perekonomian kepada K/L terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah lahan. Koordinasi Percepatan Penyusunan Raperpres Perubahan Perpres 29 Tahun 2009, yang saat ini telah sampai pada tahap Pembahasan di Panitia Antar Kementerian dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi di Kemenkum HAM
Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibukota Negara Indonesia Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air (4 Rekomendasi)
Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibukota Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan infrastruktur sumber daya air yang ditindaklanjuti
80%
90%
113%
80%
90%
113%
90%
100%
111%
Koordinasi Percepatan Penetapan Skema Pembiayaan Jakarta Severage System, yang saat ini dalam tahap koordinasi penetapan skema pembiayaan untuk seluruh zona diluar 1 dan 6 Koordinasi Percepatan Penyusunan MoU Tripartide Indonesia - Korea Belanda, yang saat ini dalam tahap finalisasi MoU. Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan, melalui Surat Menko No. S-38/M.EKON/ 02/2016, kepada K/L terkait untuk mereview kembali perijinan pembangunan berdasarkan RTRW. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 1 juta ha irigasi dan Rehabilitasi 3 juta ha irigasi, melalui Surat Deputi VI Kemenko Perekonomian kepada Ditjen Bina Bangda Kemendagri tentang Rekomendasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier, yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Bina Bangda kepada Gubernur se-Indonesia yang telah ditindaklanjuti melalui sinkronisasi Pembangunan Irigasi oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
(a)
(b)
(c)
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(e)=d/c
(f)
Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengembangan SPAM Umbulan dan SPAM Jatiluhur sebagai salah satu amanat Perpres No.3/2016, yang saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak antara PJPK dengan Badan Usaha, PII dan SMI. Sedangkan untuk SPAM Jatiluhur, saat ini sedang dalam pembahasan mengenai penetapan pola kerjasama antara KPBU atau Business to Business Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG IndonesiaSingapura untuk pengembangan BBK (BatamBintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti (2 Rekomendasi)
Persentase (%) rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti
80%
66%
83%
Koordinasi Peningkatan Kerjasama Indonesia - Singapura dalam pengembangan Batam-Bintan-Karimun, yang saat ini telah sampai pada tahap tersusunnya Terms of Reference dan finalisasi Joint Action Roadmap Working Group (WG) on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and other Special Economic Zones in Indonesia Periode 2015-2019.
Koordinasi Peningkatan Daya Saing dan Revitalisasi Kelembagaan BP Batam, yang saat ini telah ditetapkan kepengurusan baru berdasarkan Kepmenko Perekonomian no 43 Tahun 2016 Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan dan tata kelola pada Deputi Bidang Wilayah Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (12 Bulan)
12 bulan
12 bulan
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
SS (a)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas (8 Rekomendasi)
Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan telematika dan utilitas (5 Rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentase rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
80%
50%
63%
80%
40%
50%
Keterangan (f)
Target rekomendasi: 8 Realisasi: 4 ,yaitu (1) Koordinasi Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tentang Penyelanggaraan Telekomunikasi dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; (2) Koordinasi dan Pemantapan Konsepsi RPP Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (3) Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Integrasi Hulu Hilir Percepatan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase Di Kawasan Sepanjang Bantaran Sungai Ciliwung; (4) Koordinasi Target rekomendasi: 5 Realisasi: 2 ,yaitu (1) Pemantauan Pelaksanaan Infrastruktur bersama/sharing ; (2) Percepatan Implementasi kebijakan Sanitary Landfill .
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda
SS (a)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan sistem transportasi multimoda (4 Rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentase rekomendasi kebijakan sistem transportasi multimoda yang ditindaklanjuti
Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan sistem transportasi multimoda (2 kebijakan sistem transportasi multimoda yang ditindaklanjuti Rekomendasi)
Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan sistem transportasi multimoda (2 Laporan)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK (2 Rekomendasi)
Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan sistem transportasi multimoda
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK
Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan percepatan pengembangan sistem kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi transportasi JABODETABEK (1 JABODETABEK yang ditindaklanjuti Rekomendasi)
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
80%
125%
156%
80%
80%
80%
80%
150%
100%
150%
100%
Target rekomendasi : 4 Realisasi : 5 (Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang PSN, Perpres no 47 tahun 2016 tentang penetapan pelabuhan patimban dalam PSN, Surat Menko Penyelesaian Lahan Otoritas Asahan, PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Rekomendasi Percepatan Percepatan Pembangunan Bandara Kertajati)
188%
Target rekomendasi : 2 Realisasi : 3 (Perpres No. 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres No. 116 Tahun 2015 tentang LRT Sumatera Selatan, Rekomendasi Pengenaan Pajak PBHTB untuk Bandara Internasional Yogyakarta, Finaslisasi MoU Cikarang Bekasi)
125%
Target : 2 laporan Realisasi : 2 (Sosialisasi Pola Kelembagaan dan Pembiayaan LRT Sumatera Selatan, Sosialisasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung Menjadi Pelabuhan Transhipment Internasional)
188%
Target rekomendasi : 2 Realisasi : 3 (Rekomendasi TOD & Transportasi Perkotaan di Jabodetabek, Perpres No. 79 Tahun 2016 tentang Perubahan No. 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Prov. DKI Jakarta, Perpres 65 tahun 2016 tentang perubahan perpres 98 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan LRT Jabodebek)
125%
Target rekomendasi : 1 Realisasi : 1 (Rekomendasi PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
94%
Target Rekomendasi : 12 Realisasi : 9 (Revisi RTR BBK, RPerpres RTR Perbatasan KaltimKaltara-Sulteng-Gorontalo-Sulut, Revisi RTRWN, PK Jabodetabekpunjur, Revisi PP 15/2010, Revisi PP Kawasan Industri, RPP Perencanaan Ruang Laut, RPP RTRLN, Ranperda RTRWP Kepri)
Keterangan
Tersusunnya rekomendasi kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi (12 Rekomendasi)
Persentase (%) rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi yang ditindaklanjuti
Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi (8 Rekomendasi)
Persentase (%) rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi yang ditindaklanjuti
80%
88%
109%
Target Rekomendasi : 8 Laporan Realisasi : 7 (Pengembangan Kawasan BBK, SUTET New Aur DuriPeranap-Perawang, SUTET Bandung Selatan, SUTET UngaranMandrancan, PLTGU Bangka Peaker, PLTGU Lombok Peaker, Pelabuhan Patimban)
Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi (1 Laporan)
Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi
80%
100%
125%
Target : 1 Laporan, Realisasi : 1 (Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) penyelenggaraan sosialisasi yang dihadiri oleh 200 peserta, 170 peserta (85%) dapat memahami sosialisasi ini secara baik.
80%
75%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
SS (a)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur (4 Rekomendasi)
Indikator Kinerja (b)
Persentase rekomendasi kebijakan perumahan, pertanahan, dan pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(c)
(d)
(e)=d/c
80%
100%
125%
Keterangan (f)
Target : 4 rekomendasi Realisasi : 5 rekomendasi 1. UU No 4 Tahun 2016 (Tapera) 2. PP No 64 Tahun 2016 (Pembangunan Perumahan MBR) 3. Perpres No 102 Tahun 2016 (Pendanaan Pengadaan Tanah
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti
80%
94%
118%
4. Permendagri No 96 Tahun 2016(AP Daerah) 5. Rekomendasi skema Project Delivery Partnership Target : 4 rekomendasi Realisasi : 5 rekomendasi 1. RPP Rumah Negara 2. PermenATR No 13 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing 3. RPP HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah 4. RPP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 5. PMK No 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara AP pada proyek KPBU
Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur (2 Laporan)
Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur
Tersusunnya rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan infrastruktur prioritas (7 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti
80%
150%
188%
Target : 2 sosialisasi Realiasi : 3 sosialisasi 1. Sosialisasi Pelaksanaan KPBU dalam Proyek Rusunawa
80%
186%
232%
2. Sosialiasasi Pertanahan 3. Sosialiasi pelaksanaan KPBU di daerah Target: 7 rekomendasi Realisasi: 13 rekomendasi 1. Konsep Penyerapan Tax Amnesti untuk Infrastruktur 2. Rekomendasi perubahan kebijakan terkait pembebasan biaya masuk untuk import bahan mentah. 3. Rekomendasi perubahan harga batu bara untuk perubahan PLTU Mulut Tambang 4. Rekomendasi untuk perubahan peraturan pemerintah no 79 Tahun 2010 untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas. 5. Rekomendasi terkait skema pendanaan untuk kilang minyak Bontang dan Tuban 6. Penyusunan PMK 129/2016 terkait penyiapan dan pelaksanaan transaksi penyiapan proyek kilang minyak Bontang.
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
Keterangan (f)
7. Penyusunan Perpres and PMK untuk pembentuk BLU LMAN dalam pengadaan tanah. 8. Rekomendasi usulan perubahan tupoksi BPJT 9. Usulan penyempuranaan SPM Jalan Tol untuk mengakomodasi mekanisme AP 10. Rekomendasi perubahan Perpres 79/2015 tentang Jasa Konstruksi 11. Perubahan Perpres LRT Jabodebek dan Sumsel (Perpres no 98/2015, 99/2015 dan 116/2015) 12. Rekomendasi Perubahan PP Penyelenggaraan Perkeretaapian (PP 56/2009) 13. Revisi Perpres no 75/2014 Tersusunnya rekomendasi hasil Pre FS/Revisi Pre Fs proyek infrastruktur prioritas (7 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi hasil Pre FS / Revisi Pre FS proyek infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti
80%
100%
125%
Tersusunnya rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas (1 Laporan)
Persentase rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti
80%
400%
500%
Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas (1 Laporan)
Persentase pemahaman pserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas
80%
100%
125%
Target: 7 rekomendasi Realisasi: 7 rekomendasi 1. Harga keekonomian Kilang Minyak Bontang. 2. Evaluasi skema pendanaan untuk proyek Jakarta Sewerage System non-Zona 1 dan Zona 6 3. Review Pra-FS PLTA Karangkates, Kesamben, Ledoyo 4. Evaluasi Skema Pendanaan SPAM Semarang Barat 5. Skema Pendanaan Jalan Tol Serang Panimbang 6. Skema pembiayaan Hutama Karya untuk Trans Sumatera (8 ruas+3 ruas) 7. OBC Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Target: 1 laporan Realisasi: 4 laporan 1. Laporan Semester 1 KPPIP 2016 2. Laporan PSN kepada Presiden July 2016 3. Laporan Semester 2 KPPIP 2016 4. Laporan PSN kepada Presiden Desember 2016 Target: 1 laporan Realisasi: 1 laporan 1. Laporan Pengembangan Kapasitas
DEPUTI VII
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerjasama Ekonomi Internasional
Terwujudnya Pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Internasional
Keterangan (f)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Internasional yang terselesaikan
85%
82,60%
97%
Terselesaikan 23 kesepakatan dari 28 kesepakatan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan selfblooking
Persentase (%) Rekomendasi penguatan daya saing Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA
80%
88,89%
111%
Rekomendasi penyelesaian target untuk penguatan daya saing nasional telah dapat diselesaikan sebanyak 88,89%
Presentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi International yang ditindaklanjuti
85%
82,60%
97%
Dari 28 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 24 kesepakatan telah ditindaklanjuti
Presentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi International yang ditindaklanjuti
85%
88,10%
104%
Dari 12 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 7 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Internasional
85%
86,80%
102%
Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi internasional sudah mencapai 86,60%, diatas dari target.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang terselesaikan
85%
100%
118%
Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, dapat terselesaikan 5 kesepakatan. Realisasi 100%
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti
85%
80%
94%
Dari 5 kesepakatan yang terselesaikan, 4 kesepakatan telah ditindaklanjuti
Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia yang ditindaklanjuti
85%
100%
118%
8 Rekomendasi pada saat Monev, telah ditindaklanjuti semuanya
85%
90%
106%
90 % peserta sudah cukup memahami hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia yang disosialisasikan
12 Bulan
12 Bulan
100%
Dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola dilaksanakan selama 12 bulan, dengan beberapa laporan
Tercapainya Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia (5 Kesepakatan) Tersusunnya rekomendasi pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Asia (8 Rekomendasi)
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Persentase (%) pemahaman peserta atas materi Kerjasama Ekonomi Asia (2 sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia Laporan) Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional (12 Bulan)
Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Kerjasma Ekonomi Internasional
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
85%
60%
71%
Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 3 kesepakatan, sehingga realisasi 60%. Hal ini karena adanya pemotongan anggaran
85%
80%
94%
Dari 5 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 4 kesepakatan sudah ditindaklanjuti
85%
58%
68%
Dari 12 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 7 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
85%
85%
100%
Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah sudah mencapai 85% dan sesuai dengan yang ditargetkan
Tercapainya Kesepakatan KSE Persentase (%) kesepakatan kerjasama Eropa, Afrika dan Timur Tengah Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (5 Kesepakatan) yang terselesaikan Tersusunnya pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (12 Rekomendasi)
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Persentase (%) pemahaman peserta atas hasil-hasil Kerjasama Ekonomi materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Eropa, Afrika dan Timur Tengah Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (2 Laporan)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
85%
75%
88%
Direncanakan 4 kesepakatan dapat terselesaikan, dan terselesaikan 3 kesepakatan, sehingga realisasi 75%
85%
75%
88%
Dari 4 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 3 kesepakatan yang terselesaikan sudah ditindaklanjuti
85%
50%
59%
Dari 8 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 4 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
85%
85%
100%
Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik sudah mencapai 85% dan sesuai dengan yang ditargetkan
Tercapainya Kesepakatan KSE Amerika dan Pasifik ( 4 Kesepakatan)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang terselesaikan
Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik (8 Rekomendasi)
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik (1 Laporan)
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang terselesaikan
85%
78%
92%
Dari 9 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 7 kesepakatan, sehingga realisasi 92%
Persentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA
80%
88,89%
111%
Rekomendasi penyelesaian target untuk penguatan daya saing nasional telah dapat diselesaikan sebanyak 88,89%
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti
85%
78%
92%
Dari 9 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 7 kesepakatan yang sudah ditindaklanjuti
Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti
85%
100%
118%
Dari 6 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti semua
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional
85%
88%
104%
Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional sudah mencapai 88%
Tercapainya kesepakatan KSE Regional dan Subregional (9 Kesepakatan)
Tersusunnya pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional (6 Rekomendasi)
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional (4 Laporan)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
SS
(a)
Tercapainya Kesepakatan KSE Multilateral dan Pembiayaan (5 Kesepakatan)
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
85%
100%
118%
85%
100%
117,65%
85%
75%
88%
Dari 8 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 6 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
85%
86%
101%
Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan sudah mencapai 86%
Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan
Tersusunnya Rekomendasi Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi pengendalian Kebijakan di Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti Bidang Kerjasama Ekonomi Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Multilateral dan Pembiayaan (8 Evaluasi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Rekomendasi) Pembiayaan yang ditindaklanjuti Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Persentase (%) pemahaman peserta atas materi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan (2 Multilateral dan Pembiayaan Laporan)
Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 5 kesepakatan, sehingga realisasi 100% Dari 5 kesepakatan yang terselesaikan, sudah ditindaklanjuti
SETMENKO
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Sekretariat Kemenko Perekonomian
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
90%
90,77%
101%
3
2,89
96%
Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan
80%
85,72%
107%
Kualifikasi Laporan Keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian”
100%
100%
100%
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
75%
71,87%
96%
100%
100%
100%
Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan
Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai seluruh pegawai
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Biro Perencanaan
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
Terwujudnya layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan birokrasi di lingkungan Kemenko reformasi birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
4 dok
4 dok
100%
Keterangan (f)
-
Dokumen Program dan Anggaran Dokuemn Implementasi RB Dokuemn Implementasi SAKIP Dokumen Pengembangan layanan DSI
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Biro Hukum, Persidangan dan Humas
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
2 laporan
2 laporan
100%
1 laporan
1 laporan
100%
Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko Bidang Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri
1 laporan
1 laporan
100%
Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
3 laporan
3 laporan
100%
Tercapainya penyampaian informasi publik kepada stakeholder terkait dengan Kemenko Bidang Perekonomian
Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian
Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat pimpinan di lingkungan Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang Kemenko Bidang Perekonomian Perekonomian Terselenggaranya dukungan kegiatan Menko Bidang Perekonomian dan fasilitasi penyiapan naskah menteri yang efektif dan efisien Tersusunnya peraturan perundangundangan, peraturan menteri, dan surat keputusan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Biro Umum
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Terselenggaranya layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia
Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan penempatan sumber daya manusia
12 bulan
12 bulan
100%
Terselenggarannya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan
Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan pelaksanaan/verifikasi dokumen anggaran
3 paket dokumen
3 paket dokumen
100%
Terselenggaranya layanan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara
Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik Negara
12 bulan
12 bulan
100%
Terselenggaranya layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
Jumlah bulan pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan
12 bulan
12 bulan
100%
Pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu
Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu
12 bulan
12 bulan
100%
Pelayanan operasional perkantoran
Pelayanan operasional perkantoran dan pemeliharaan
12 bulan
12 bulan
100%
Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa
Jumlah bulan pelayanan pengadaan barang/jasa
12 bulan
12 bulan
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Inspektorat
SS
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2016
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=d/c
(f)
Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan
4 laporan
4 laporan
100%
Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)
3 laporan
3 laporan
100%
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian intern yang efektif
www.ekon.go.id || Gd. AA.Maramis II Lt.6 || Jalan Lapangan Banteng Timur No.2 Jakarta
