Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015

www.ekon.go.id

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015

Kata Pengantar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

-2-

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta,

Februari 2016

a.n. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

ttd.

Darmin Nasution

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Pernyataan Tanggung Jawab Pernyataan telah direviu Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian A.2. Rencana Strategis A.3. Ringkasan Hasil Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional D.1. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak D.2. Beban Pegawai D.3. Beban Persediaan D.4. Beban Barang dan Jasa D.5. Beban Pemeliharaan D.6. Beban Perjalanan Dinas D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus (Defisit) LO E.3. Koreksi Nilai Persediaan E.4. Koreksi Aset Tetap E.5. Koreksi Atas Beban E.6. Koreksi Atas Pendapatan E.7. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1 Perubahan Manajemen di Tahun 2015 F.2 Rekening Pemerintah F.3 Pengungkapan Lain-Lain

ii

i ii iii iv 1 4 5 6 7 8 8 8 8 12 16 17 17 23 23 24 30 30 31 34 34 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42

Laporan-Laporan Pendukung • Cetakan Aplikasi SAIBA • Cetakan Aplikasi SIMAK BMN • Laporan-Laporan Pendukung Lampiran Pendukung • Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran • Ikhtisar Laporan Keuangan Unit/Badan Lainnya • Daftar Rekening • Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK-RI

iii


Statement of Responsibility

Ringkasan

-0-


MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ringkasan

-0-

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami untuk

telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

tahun anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta ,

Februari 2016

Inspektur,

Ttd.

Mirza Sofjanhadi Mashudi NIP 197001181996031001

iv


Executive Summary

Ringkasan

-0-


RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari

sampai dengan

31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 768.322.169,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 232.513.452.677,00 atau sebesar 70,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp 329.204.232.000,00. Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014 Tahun 2015 No

Tahun 2014

URAIAN ANGGARAN

1.

Pendapatan Negara dan Hibah

2.

Belanja Negara

REALISASI

-

768.322.169

329.204.232.000

232.513.452.677

%

ANGGARAN -

70,63%

REALISASI

%

985.678.525 293.100.133.000

204.576.326.895

69,80%

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset (neto) per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 29.085.693.234,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 2.623.352.952,00, Aset Tetap sebesar Rp 25.239.449.282,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp 1.222.891.000,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 884.258.285,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp 28.201.434.949,00.

Ringkasan

-1-


Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2015 dengan Neraca per 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 JUMLAH (Rp)

Uraian 1

Kenaikan (Penurunan)

31 Des 2015

31 Des 2014

(Rp)

(%)

2

3

4

5

40,80%

ASET ASET LANCAR

2.623.352.952

1.863.117.152

760.235.800

25.239.449.282

28.741.046.392

(3.501.597.110)

-12,18%

-

31.586.981

(31.586.981)

-100,00%

ASET LAINNYA

1.222.891.000

858.000.000

364.891.000

42,53%

JUMLAH ASET

29.085.693.234

31.493.750.525

(2.408.057.291)

-7,65%

884.258.285

288.963.894

595.294.391

206,01%

EKUITAS

28.201.434.949

31.204.786.631

(3.003.351.682)

-9,62%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

29.085.693.234

31.493.750.525

(2.408.057.291)

-7,65%

ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK EKUITAS DANA

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 12.467.275,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp

235.405.225.735,00

sehingga

terdapat

Defisit

dari

Kegiatan

Operasional

senilai

Rp (235.392.758.460,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp 263.259.298,00 sedangkan Pos-Pos

Luar

Biasa

bersaldo

nihil

sehingga

entitas

mengalami

Defisit-LO

sebesar

Rp (235.129.499.162,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp 31.204.786.631 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (235.129.499.162,00) kemudian ditambah penyesuaian nilai tahun berjalan atas nilai aset sebesar Rp 623.536.346,00, dan dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp 242.519.374,00) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 231.745.130.508,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp 28.201.434.949,00.

Ringkasan

-2-


5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal 31 Desember 2015, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Ringkasan

-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN

Tahun 2015

1

PENDAPATAN

2

ANGGARAN

REALISASI

%

REALISASI

3

4

5

4

B.1

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1.1

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

Tahun 2014

CATATAN

-

768.322.169

-

985.678.525

-

768.322.169

-

985.678.525

B.2

1. Belanja Pegawai

B.2.1

81.455.969.000

57.242.882.181

70,27

44.838.468.677

2. Belanja Barang

B.2.2

242.278.651.000

172.572.131.071

71,23

158.090.854.618

3. Belanja Modal

B.2.3

5.469.612.000

2.698.439.425

49,34

1.647.003.600

329.204.232.000

232.513.452.677

70,63

204.576.326.895

JUMLAH BELANJA

Ringkasan

-4-


II. NERACA NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 NAMA PERKIRAAN

Catatan

1

2

JUMLAH


31 Des 2015

31 Des 2014

(Rp)

(%)

3

4

5

6

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

506.146.176

-

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2

307.667.588

721.582.832

(413.915.244)

(57,36)

Piutang Bukan Pajak

C.1.3

441.961.357

154.234.324

287.727.033

186,55

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4

Piutang Bukan Pajak (Netto) Persediaan

C.1.5

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

(2.209.806)

(771.172)

506.146.176

(1.438.634)

-

186,55

439.751.551

153.463.152

286.288.399

186,55

1.369.787.637

988.071.168

381.716.469

38,63

2.623.352.952

1.863.117.152

760.235.800

40,80

2,79

C.2

Peralatan dan Mesin

C.2.1

54.253.506.073

52.783.167.148

1.470.338.925

Gedung dan Bangunan

C.2.2

19.733.715.055

19.733.715.055

-

-

Aset Tetap Lainnya

C.2.3

63.071.925

63.071.925

-

-

Akumulasi Penyusutan

C.2.4

JUMLAH ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG

(48.810.843.771)

(43.838.907.736)

(4.971.936.035)

11,34

25.239.449.282

28.741.046.392

(3.501.597.110)

12,18

-

31.745.710

(31.745.710)

100,00

C.3

Piutang Jangka Panjang lainnya

C.3.1

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.3.2

-

Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto) JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG ASET LAINNYA

(158.729)

(158.729)

100,00

-

31.586.981

31.586.981

100,00

-

31.586.981

31.586.981

100,00

C.4

Aset Tak Berw ujud

C.4.1

1.222.891.000

858.000.000

364.891.000

42,53

Aset Lain-lain

C.4.2

863.209.500

-

863.209.500

-

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4.3

(863.209.500)

-

(863.209.500)

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

-

1.222.891.000

858.000.000

364.891.000

42,53

29.085.693.234

31.493.750.525

2.408.057.291

7,65

288.963.894

89.148.215

30,85

506.146.176

-

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5

Utang kepada Pihak Ketiga

C.5.1

378.112.109

Uang Muka dari KPPN

C.5.2

506.146.176

Pendapatan yang Ditangguhkan*)

496.943.982

(496.943.982)

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

884.258.285

785.907.876

595.294.391

206,01

JUMLAH KEWAJIBAN

884.258.285

785.907.876

595.294.391

206,01

EKUITAS

C.6

Ekuitas Dana Lancar*) Ekuitas Dana Investasi*)

C.6.1

1.077.209.276

(1.077.209.276)

29.630.633.373

(29.630.633.373)

Ekuitas

28.201.434.949

28.201.434.949

JUMLAH EKUITAS

28.201.434.949

30.707.842.649

3.003.351.682

9,62

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

29.085.693.234

31.493.750.525

2.408.057.291

7,65

*) Catatan: Tiga buah Akun neraca pada tahun 2014 yaitu Pendapatan yang ditangguhkan, Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas Dana Investasi, tidak digunakan lagi di tahun 2015. Ketiga akun tersebut direklasifikasi ke dalam akun Ekuitas di Tahun 2015.

Ringkasan

-5-


III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 URAIAN

CATATAN

1

2

JUMLAH

KENAIKAN (PENURUNAN)

2015

2014

JUMLAH

%

3

4

5

6

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN

D.1

Pendapatan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

12.467.275

-

12.467.275

-

12.467.275 12.467.275

-

BEBAN Beban Pegaw ai

D.2

57.207.477.088

-

57.207.477.088

-

Beban Persediaan

D.3

5.612.394.083

-

5.612.394.083

Beban Barang dan Jasa

D.4

87.173.939.221

-

87.173.939.221

-

Beban Pemeliharaan

D.5

4.711.382.497

-

4.711.382.497

Beban Perjalanan Dinas

D.6

74.863.607.406

-

74.863.607.406

-

Beban Peny usutan dan Amortisasi

D.7

5.835.145.535

-

5.835.145.535

-

Beban Peny isihan Piutang Tak Tertagih

D.8

1.279.905

-

1.279.905

Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

-

-

235.405.225.735

-

235.405.225.735

(235.392.758.460)

-

(235.392.758.460)

-

263.259.298

-

-

-

KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.9

263.259.298

POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa

SURPLUS/DEFISIT LO

Ringkasan

(235.129.499.162)

-

-

(235.129.499.162)

-6-


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 Desember 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 JUMLAH URAIAN

CATATAN

1

2

KENAIKAN (PENURUNAN)

2015

2014

JUMLAH

%

3

4

5

6

EKUITAS AWAL

E.1

31.204.786.631

-

31.204.786.631

-

SURPLUS/DEFISIT LO

E.2

(235.129.499.162)

-

(235.129.499.162)

-

623.536.346

-

623.536.346

-

623.536.346

-

623.536.346

-

-

-

-

-

(242.519.374)

-

(242.519.374)

-

Koreksi Nilai Persediaan

-

-

-

-

Selisih Rev aluasi Aset Tetap

-

-

-

-

Koreksi Nilai Aset Tetap non Rev aluasi

-

-

-

-

(242.519.374)

-

(242.519.374)

-

231.745.130.508

-

231.745.130.508

-

(3.003.351.682)

-

28.201.434.949

-

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Peny esuaian Nilai Aset

E.3

Peny esuaian Nilai Kew ajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Lain-Lain

E.4

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

Ringkasan

(3.003.351.682) E.5

28.201.434.949

-

-7-


Catatan atas Laporan Keuangan

Ringkasan

-8-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk periode yang berakhir s.d. 31Desember 2015

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum dan Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.1. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Pada tahun 2014 terjadi pergantian presiden dan kepemerintahan baru yang menyebabkan adanya perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, menyesuaikan juga rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;

b.

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;

c.

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

d.

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

e.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum

-8-


Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2015. Peraturan Menteri Koordiantor ini mengatur bahwa struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian Koordinator; b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian; d. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; g. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; i.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;

j.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;

k. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; l.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan

m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional. Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


-9-


A.2. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis

Sesuai tugas

dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai

Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Startegis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dengan berdasarkan RPJMN Nasional. Visi, Misi, Sembilan Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut dalam RPJMN 2015 -2019. Kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun kedepan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan nasional di bidang ekonomi dapat dicapai dengan optimal. Adapun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

VISI

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi Presiden yakni “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility yang disingkat dengan “PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitumerupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusatpusat pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.


-10-


MISI Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah sebagai berikut:

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan/memastikan Misi Presiden antara lain “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja

lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk

meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasandari berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik danterlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal.

PETA STRATEGI KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PERIODE 2015-2019


-11-


Tujuan Strategis Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah: 1.

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.

Terwujudnya kinerja organisasi yang baik

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektordi bidang ekonomi mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan dibidang perekonomian yang berwawasan lingkungan danpeningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran makro ekonomi, target sasaran kedaulatan pangan, target sasaran kedaulatan energi, target sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan air. Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 20152019).Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan indikator dan sasaran strategis. Sasaran strategis : Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mewujudkan tujuantujuan tersebut di atas dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tujuan Strategis 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

2.

Terwujudnya kinerja organisasi yang baik

Sasaran Strategis

Indikator

1.

Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Persentase kebijakan baru bidang perekonomian yang terimplementasi

2.

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Persentase revisi kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi

3.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian

A.3. Ringkasan Hasil Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Proses peralihan terjadi pada pertengahan Tahun 2015 yang mengakibatkan penyesuaian pada rencana kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun berjalan. Tidak hanya itu, adanya proses pemenuhaan atau penataan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya pada beberapa jabatan pimpinan tinggi, dapat dikatakan mewarnai kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2015.

Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan maka Indikator Kinerja Utama pengukur keberhasilan atau tercapainya sasaran strategis Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian adalah : Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum

-12-


Target Indikator kinerja dapat tercapai melalui berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan bidang perekonomian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong atau ditindaklanjuti menjadi rancangan peraturan perundang-undangan baru (IKU 1) atau perubahan (IKU 2). Tahun 2015 keberhasilan rekomendasi atas kegiatan koordinasi/sinkronisasi yang terimplementasi (IKU 1) dihitung dari target 54 Rancangan Peraturan per-UU-an Baru, telah terealisasi 57. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Baru yang dihasilkan dikelompokkan kedalam 4 tema sebagai bagian menterjemahkan Nawa Cita butir 6 dan 7. Keempat tema tersebut adalah guna memenuhi harapan stakeholder dan telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kemenko Bidang Perekonomian. Rincian capaian IKU 1 berdasarkan rumpun tema tampak pada Grafik dibawah ini. Terwujudnya merupakan

pengendalian implementasi

kebijakan fungsi

perekonomian

pengendalian

atas

pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi yang berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. Target 9 RPP (Perubahan) dapat terealisasi 19. Tingginya realisasi disebabkan adanya amanat klusterisasi kebijakan perekonomian berupa Paket Kebijakan Ekonomi I sampai dengan VIII. Sasaran Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Peningkatan Daya Beli Masyarakat; Peningkatan daya saing industri dan perluasan basis produksi nasional; dan Peningkatan Ekspor. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilihat dari IKU tingkat kinerja manajemen Kementerian. Maksud dari Tingkat manajeman kinerja Kementerian adalah upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi).


-13-


Nilai realisasi kinerja manajemen Kementerian adalah 80 yang termasuk dalam klasifikasi tingkat 3 (Baik). Sementara target yang telah ditetapkan adalah (sangat baik). Tidak tercapainya target 4 tersebut dipengaruhi oleh adanya 28 peraturan yang masih dalam tahap pembahasan dan akan diteruskan pada tahun 2016.

Menyadari tantangan, persaingan, dan harapan masyarakat yang tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan seluruh Kementerian/Lembaga dalam koordinasi, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Bisnis, sehingga tercipta aturan dan arahan yang tepat sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabi, merata dan terjaga kelangsungannya.


-14-


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, meninjau pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara .(30 Nov 2015)

Menko Perekonomian, Darmin Nasution menjadi narasumber pada acara Indonesia Economic Outlook. (02 Desember 2015)

Menko Perekonomian meresmikan Pabrik PT Unilever Oleochemical Indonesia yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei (30 Nov 2015) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasutionmengisi kuliah umum pada Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) ke-43. (20 November 2015)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan. (30 Nov 2015)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri Indonesia Australia Business Week (Pekan Bisnis Indonesia Australia. (19 Nov 2015)

Kegiatan-Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015


-15-


A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang

Penyusunan Laporan Keuangan

berakhir pada tanggal31Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan

yang

dikelola

oleh

entitas

pelaporan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian.Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2015, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai Tahun Anggaran 2015 untuk Implementasi

Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis

Akrual Tahun 2015

pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1.

Sesuai dengan interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.


-16-


2.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.

3.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami bahwa penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis Laporan Keuangan lintas tahun.

A.5. Dasar Pengukuran Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahdan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansipendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRAdisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatandisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.


-17-


(3) Belanja Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikanmenurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (5) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. a.

Aset Lancar

Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.


-18-


Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. AsetTetap

b.

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.


-19-


TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. d.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. (6) Kewajiban Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.


-20-


Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. (8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentangPenentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih padaKementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

(9) Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutanaset tetap tidak dilakukan terhadap: •

Tanah

•

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

•

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.


-21-


Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap KelompokAsetTetap PeralatandanMesin GedungdanBangunan Jalan,Irigasi, danJaringan Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

MasaManfaat 2 s.d.20 tahun 10 s.d.50 tahun 5 s.d.40 tahun 4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Implementasi Akuntansi

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan

Pemerintah

amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut

Berbasis Akrual Pertama kali

memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akunakun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

1


-22-


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar

Negara dan Hibah

Rp 768.322.169,00. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada anggaran

Rp

768.322.169,00

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Estim asi Pendapatan

Uraian

Realisasi

%

1

Pendapatan dari Pemanf aatan BMN

-

116.640

2

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

-

6.160.000

-

3

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu

-

762.045.529

-

-

768.322.169

-

Jum lah

-

Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 217.356.356,00 atau turun sebesar 22,05% dibandingkan realisasi PNBP pada periode yang sama tahun 2014. Penurunan terbesar realisasi PNBP secara nominal dikarenakan menurunnya nilai Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu selama periode 2015, yang menurun sebesar Rp 155.008.276,00 atau 16,90% dibandingkan tahun 2014. Perbandingan realisasi PNBP disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 6 Perbandingan Rincian Realisasi PNBP TA 2015 dan TA 2014 No

Uraian

TA 2015

TA 2014

Kenaikan (Penurunan) (Rp)

1

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

2

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

3

Pendapatan Denda

4

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu Jum lah

Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran

-

29.000.000

116.640

116.640

6.160.000

39.508.080

%

(29.000.000) -

0,00%

(33.348.080) -84,41%

762.045.529

917.053.805

(155.008.276) -16,90%

768.322.169

985.678.525

(217.356.356) -22,05%

-23-


B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2015

Rp 232.513.452.677,00

adalah sebesar Rp 232.513.452.677,00 atau mencapai 70,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp 329.204.232,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari Transaksi Kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 807.357.145,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Tahun 2015 Kode Program

Uraian Program

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

01.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

130.499.429.000

97.288.547.343 74,55%

06.

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

198.704.803.000

135.224.905.334 68,05%

329.204.232.000

232.513.452.677 70,63%

Jumlah

Berdasarkan sumber dananya, realisasi belanja dengan Sumber dana Rupiah Murni adalah sebesar

Rp

224.546.284.013,00

atau

sebesar

69,99%

dari

pagu

sebesar

Rp 320.818.929.000,00. Adapun realisasi belanja dengan sumber dana hibah luar negeri adalah sebesar Rp 7.967.168.664,00 atau sebesar 95,01% dari pagu sebesar Rp 8.385.303.000,00. Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 Kode Jenis Belanja 1

5

% Realisasi Terhadap Anggaran 5

51

Belanja Pegawai

81.455.969.000

57.242.882.181

24.213.086.819

70,27%

52

Belanja Barang

242.278.651.000

172.572.131.071

69.706.519.929

71,23%

53

Belanja Modal

5.469.612.000

2.698.439.425

2.771.172.575

49,34%

329.204.232.000

232.513.452.677

96.690.779.323

70,63%

Uraian Jenis Belanja 2

JUMLAH BELANJA


Anggaran 3

Realisasi Belanja 4

Sisa Pagu

-24-


Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini. Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 242.278.651.000

250.000.000.000

172.572.131.071

200.000.000.000

Anggaran

150.000.000.000

100.000.000.000

Realisasi

81.455.969.000 57.242.882.181

50.000.000.000

5.469.612.000 2.698.439.425

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 55.874.251.564,00 atau 27,31% dari realisasi belanja periode yang sama tahun 2014. Peningkatan nominal terbesar terjadi pada realisasi belanja barang, yaitu naik sebesar Rp 14.481.276.453,00 atau 9,16% dari realisasi belanja barang tahun anggaran 2014. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan TA 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014 Kode Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp) Uraian Jenis Belanja

TA 2015

TA 2014

Naik / (Turun) Rp

%

51

Belanja Pegawai

57.242.882.181

44.838.468.677

12.404.413.504

27,66%

52

Belanja Barang

172.572.131.071

158.090.854.618

14.481.276.453

9,16%

53

Belanja Modal

2.698.439.425

1.647.003.600

1.051.435.825

63,84%

232.513.452.677

204.576.326.895

27.937.125.782

13,66%

JUMLAH


-25-


B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Rp 57.242.882.181,00

Realisasi belanja pegawai s.d. 31 Desember 2015 mengalami kenaikan dibandingkan di tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar Rp 57.242.882.181,00 dan Rp 44.838.468.677,00. Kenaikan terbesar terjadi atas realisasi Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan sebesar Rp 9.108.908.174,00 atau naik sebesar 31,58% dibanding periode yang sama TA 2014. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai dan adanya perubahan besaran Tunjangan Kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang berlaku terhitung sejak bulan Juli 2014. Pengembalian Belanja Pegawai tahun 2015 dan 2014 masingmasing adalah sebesar Rp 39.559.917,00 dan Rp 23.770.467,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Uraian

TA 2015

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

11.080.696.260

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

202.681

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

778.554.048

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

209.817.302

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

511129

Belanja Uang Makan PNS

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

512411

TA 2014 9.293.571.260

Naik / (Turun)

%

1.787.125.000

19,23%

182.655

20.026

10,96%

663.669.830

114.884.218

17,31%

181.738.379

28.078.923

15,45%

3.843.005.000

3.638.795.000

204.210.000

5,61%

488.146.391

420.888.868

67.257.523

15,98% 12,74%

595.277.220

527.987.380

67.289.840

1.977.856.000

989.081.750

988.774.250

99,97%

358.385.000

304.730.000

53.655.000

17,61%

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

37.950.502.196

28.841.594.022

Realisasi Belanja Pegawai Bruto

57.282.442.098

Pengembalian Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Netto

44.862.239.144

9.108.908.174

31,58%

12.420.202.954

27,69%

39.559.917

23.770.467

15.789.450

66,42%

57.242.882.181

44.838.468.677

12.404.413.504

27,66%

Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi pada Belanja Pegawai di tahun 2015 sebesar Rp 24.213.086.819,00 antara lain disebabkan oleh terdapatnya anggaran belanja pegawai yang mendapatkan catatan di halaman IV DIPA Tahun 2015 (blokir) sampai dengan akhir tahun 2015 sehingga tidak dapat dilakukan pencairan dananya, sebesar Rp 6,06 Milyar; tidak terealisasinya belanja pada akun Belanja Uang Lembur sebesar Rp 634.284.000,00, dan rendahnya realisasi pada beberapa akun yang disebabkan belum terpenuhinya pengisian formasi pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun akun-akun belanja pegawai yang berkontribusi besar terhadap sisa pagu belanja pegawai adalah sebagai berikut.


-26-


Tabel 11 Akun Belanja Pegawai dengan Sisa Pagu Terbesar Akun Belanja Pegawai

Pagu

Realisasi 37.950.502.196 11.080.696.260

Sisa Pagu 7.809.128.804 6.011.759.740

1.977.856.000 3.843.005.000 -

Sisa Pagu Belanja Pegawai pada 5 Akun Belanja Pegawai

1.756.954.000 1.439.415.000 634.284.000 17.017.257.544

Sisa Pagu Belanja Pegawai Kontribusi Sisa Pagu Akun Terhadap Total Sisa Pagu Belanja Pegawai

24.173.526.902 73,02%

512411

Allotment Belanja Pegaw ai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

45.759.631.000

511111

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

17.092.456.000

511129

Allotment Belanja Uang Makan PNS

3.734.810.000

511123

Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

5.282.420.000

512211

Allotment Belanja Uang Lembur

634.284.000

B.2.1.b. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Rp 172.572.131.071,00

Realisasi Belanja Barang pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 9,16% atau sebesar Rp 14.481.276.453,00 dibandingkan periode yang sama di tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar Rp 172.572.131.071,00 di tahun 2015 dan Rp 158.090.854.618,00 di tahun 2014. Capaian realisasi belanja barang di tahun 2015 sebesar Rp 172.572.131.071,00 tersebut mencapai 71,23% dari total pagu belanja barang di tahun 2015, sebesar Rp 242.278.651.000,00. Sisa pagu belanja barang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 69.706.519.929,00.

Tabel 12 Akun Belanja Barang dengan Sisa Pagu Terbesar 5 Akun Belanja Barang dengan Sisa Pagu Terbesar

Realisasi

Sisa Pagu

522131

Allotment Belanja Jasa Konsultan

53.793.707.000

Pagu

37.024.344.128

16.769.362.872

521211

Allotment Belanja Bahan

26.811.456.000

11.176.253.461

15.635.202.539

522191

Allotment Belanja Jasa Lainny a

15.132.681.000

8.425.470.494

6.707.210.506

522151

Allotment Belanja Jasa Profesi

10.184.760.000

4.107.770.000

6.076.990.000

521213

Allotment Belanja Honor Output Kegiatan

16.760.566.000

11.099.935.000

5.660.631.000

Sisa Pagu Belanja Pegawai pada 5 Akun Belanja Barang

45.188.765.917

Sisa Pagu Belanja Barang

68.951.464.701

Kontribusi Sisa Pagu Akun Terhadap Total Sisa Pagu Belanja Barang

65,54%

Sisa pagu yang besar pada belanja barang disebabkan antara lain adanya optimalisasi anggaran pada kelompok akun perjalanan dinas, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pergeseran/revisi anggaran perjalanan dinas untuk direvisi ke beberapa akun belanja barang lainnya, diantaranya dengan menambahkan besaran pagu pada belanja jasa konsultan dan belanja honor output kegiatan, yang pada akhirnya tidak dapat diserap secara maksimal pada akun-akun tersebut. Adapun pengembalian belanja barang di tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 755.055.228,00 dan Rp 1.601.996.026,00. Penurunan nilai pengembalian belanja dari tahun 2014, sebesar 52,87% disebabkan oleh menurunnya jumlah setoran atas sisa belanja yang dilakukan di tahun 2015. Kontribusi terbesar Pengembalian Belanja Barang pada tahun 2015 berasal dari Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (akun 524111) sebesar Rp 270.559.980,00.


-27-


Jika dibandingkan dengan capaian realisasi belanja barang di tahun 2014, kontribusi peningkatan belanja barang di tahun 2015, terbesar terjadi atas akun Belanja Jasa Konsultan (Akun 522131), Belanja Belanja Honor Output Kegiatan (Akun 521213), dan akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Akun 524119). Adapun penurunan realisasi pada akun-akun belanja barang yang signifikan terjadi pada kelompok akun belanja perjalanan dinas, mencakup Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri (akun 54219), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Akun 524114), dan Belanja Perjalanan Biasa (524111) sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah

Penghematan

Belanja

Perjalanan

Dinas

dan

Meeting/Konsinyering

Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2015, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur. Rincian perbandingan capaian realisasi Belanja Barang tahun 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2015 dan 2014 Kode Akun 521111 521114 521115 521119 521211 521213 521219 521811 522111 522112 522113 522119 522131 522141 522151 522191 523111 523121 524111 524113 524114 524119 524211 524219

Uraian Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri Realisasi Belanja Barang Bruto Pengembalian Belanja Barang Realisasi Belanja Barang (Neto)

*)Catatan:

TA 2015

TA 2014

Naik / (Turun)

%

2.679.619.175 2.538.000 971.780.000 1.960.977.781 11.176.253.461 11.099.935.000 1.062.154.092 5.666.531.474 358.928.756 517.346.382 21.045.732 1.203.452.925 37.024.344.128 7.168.826.751 4.107.770.000 8.425.470.494 1.153.893.394 3.261.531.835 20.812.490.339 298.565.000 9.457.547.097 23.252.278.778 1.619.321.370 20.024.584.335 173.327.186.299 755.055.228

1.891.332.066 11.771.169 902.980.000 3.934.430.200 12.166.914.870 7.066.010.000 1.029.288.625 318.837.656 580.932.233 19.850.132 999.015.124 8.069.128.321 4.294.316.217 3.881.610.000 12.123.677.437 974.227.982 2.986.887.072 37.618.588.659 105.170.000 17.393.569.125 19.776.625.414 1.024.139.010 22.523.549.332 159.692.850.644 1.601.996.026

788.287.109 (9.233.169) 68.800.000 (1.973.452.419) (990.661.409) 4.033.925.000 32.865.467 5.666.531.474 40.091.100 (63.585.851) 1.195.600 204.437.801 28.955.215.807 2.874.510.534 226.160.000 (3.698.206.943) 179.665.412 274.644.763 (16.806.098.320) 193.395.000 (7.936.022.028) 3.475.653.364 595.182.360 (2.498.964.997) 13.634.335.655 (846.940.798)

41,68% -78,44% 7,62% -50,16% -8,14% 57,09% 3,19% 0,00% 12,57% -10,95% 6,02% 20,46% 358,84% 66,94% 5,83% -30,50% 18,44% 9,20% -44,67% 183,89% -45,63% 17,57% 58,12% -11,09% 8,54% -52,87%

172.572.131.071

158.090.854.618

14.481.276.453

9,16%

Akun 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) tidak digunakan pada tahun 2014


-28-


B.2.1.c. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Rp 2.698.439.425,00

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.698.439.425,00, atau naik sebesar 63,84% dari realisasi belanja modal di tahun 2014 sebesar Rp 1.674.171.550,00. Kenaikan realisasi belanja modal terjadi seiring dengan peningkatan pagu anggaran belanja modal pada TA 2015, meskipun tidak secara proporsional. Pagu belanja modal di tahun 2015 meningkat lebih dari dua kali lipat (meningkat 219,51%) dibanding pagu belanja modal di tahun 2014, yaitu sebesar Rp 5.469.612.000,00 di tahun 2015 dan Rp 1.711.900.000,00 di tahun 2014. Namun demikian, pada tahun 2015, realisasi belanja modal hanya meningkat sebesar 64,61% dibandingkan dengan capaian realisasi belanja modal di tahun 2014. Hal tersebut disebabkan karena tidak terealisasinya sejumlah rencana pengadaan belanja modal pada tahun 2015 sesuai dengan rencana umum pengadaan yang telah disusun sebelumnya, yang dikarenakan hal-hal teknis dan keterbatasan waktu untuk melaksanakan lelang di akhir tahun 2015. Terkait dengan pengembalian belanja, pada tahun 2015 terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal yang telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Negara, sebesar Rp 12.742.000,00, yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian atas nilai aset hasil pengadaan dimaksud. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014

Uraian 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 536111 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Bruto Pengembalian Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Netto


TA 2015

TA 2014

2.333.548.425

1.306.813.600

1.026.734.825

78,57%

377.633.000

340.190.000

37.443.000

11,01%

2.711.181.425

1.647.003.600

1.064.177.825

64,61%

12.742.000 2.698.439.425

Naik / (Turun)

1.647.003.600

%

1.051.435.825

0% 63,84%

-29-


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset lancar Rp 2.623.352.952,00

C.1. Aset Lancar Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 2.623.352.952,00 dan Rp 1.863.117.152,00, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 15 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

No.

Aset Lancar

TA 2014

1

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp

506.146.176

2


Rp

307.667.588 Rp

721.582.832

3

Piutang Bukan Pajak (netto)

Rp

439.751.551 Rp

153.463.152

4

Persediaan

Rp

1.369.787.637 Rp

988.071.168

Rp

2.623.352.952 Rp

1.863.117.152

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 506.146.176,00

TA 2015

-

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 506.146.176,00, adapun per 31 Desember 2014 bersaldo nihil. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan

Uang

Persediaan

(UP/TUP)

Tahun

Anggaran

2015

yang

belum

dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Adapun sisa uang UP/TUP dimaksud telah seluruhnya disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 19 Januari 2016. Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 307.667.588,00.

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 bersaldo sebesar Rp 307.667.588,00, adapun saldo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 721.582.832,00, yang merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Piutang Bukan Pajak Rp 441.961.357,00

C.1.3

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 441.961.357,00 dan Rp 154.234.324,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 terdiri dari piutang atas pemotongan penghasilan kepada Pejabat/Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 119.812.741,00; serta Piutang kepada Pihak Ketiga atas kelebihan pembayaran di Tahun 2015 sebesar Rp 322.148.618,00.

Catatan atas Laporan Keuangan - Neraca

- 30 -


C.1.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (Rp 2.209.806,00)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.209.806,00, adapun saldo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 771.172,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang jangka pendek per 31 Desember 2015 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

Persediaan Rp 1.369.787.637,00

C.1.5

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 1.369.787.637,00 dan Rp 988.071.168,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 16 Rincian Persediaan No.

Uraian

1

Barang Konsumsi

2

Bahan Untuk Pemeliharaan

3

Persediaan Lainnya Jumlah

31-Des-15

Rp

31-Des-14

1.244.023.377

858.829.510

79.761.210

82.300.608

46.003.050

46.941.050

1.369.787.637 Rp

988.071.168

Saldo persediaan per 31 Desember 2015 diperoleh berdasarkan hasil stock opname persediaan per tanggal dimaksud. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Aset Tetap Rp 25.239.449.282,00

C.2

Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 25.239.449.282,00 dan Rp 28.741.046.392,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 17 Rincian Aset Tetap No.

Uraian

31-Des-14

Peralatan dan Mesin

54.253.506.073

52.783.167.148

2

Gedung dan Bangunan

19.733.715.055

19.733.715.055

3

Aset Tetap Lainnya

63.071.925

63.071.925

Total Nilai Perolehan

74.050.293.053

72.579.954.128


48.810.843.771

43.838.907.736

25.239.449.282

28.741.046.392

Jumlah


31-Des-15

1

- 31 -


Peralatan dan Mesin Rp 54.253.506.073,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp 54.253.506.073,00 dan Rp 52.783.167.148,00. Penambahan nilai peralatan dan mesin terdiri atas realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.227.308.425,00 dan pengembangan nilai aset sebesar Rp 106.240.000,00. Adapun mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan aktif dengan total senilai Rp 863.209.500,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 46.048.123.659,00, sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 8.205.382.414,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 18 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin Jumlah Unit 7.127

Uraian Transaksi Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi Masuk - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset

Saldo 52.783.167.148

189 -

2.227.308.425 106.240.000

Total Mutasi Masuk Mutasi Kurang - Penghentian Aset dari Penggunaan Aktif Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

2.333.548.425 17

863.209.500 863.209.500 54.253.506.073

7.299

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015

46.048.123.659 7.299

8.205.382.414

Transaksi penambahan saldo peralatan dan mesin melalui pembelian terdiri dari: Tabel 19 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin per Sub Kelompok Barang Kode Kelompok BMN

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Kuantitas

Nilai

A. Transaksi Pembelian 3.05

Alat Kantor dan Rumah Tangga

65

Rp

490.026.825

3.06

Alat Studio dan Komunikasi

18

Rp

144.245.200

3.10

Komputer Unit dan Perlengkapan Komputer

106

Rp

1.593.036.400

189

Rp

2.227.308.425

0

Rp

106.240.000

Rp

106.240.000

Rp

2.333.548.425

B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset 3.10

Komputer Unit dan Perlengkapan Komputer

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2015

Transaksi kurang peralatan dan mesin berasal dari penghentian aset dari penggunaan aktif atas rencana penghapusannya sejumlah barang milik negara dalam kondisi rusak berat, yang terdiri atas:


- 32 -


Tabel 20 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin Penghentian Aset dari Penggunaan No.

Kode Barang

Jum lah Unit

Rupiah Aset

1

3020102003 (Mini Bus)

5 Unit

310.336.000

2

3020104001 (Sepeda Motor)

9 Unit

47.770.000

3

3100204001 (Server)

3 Unit

505.103.500

17 Unit

863.209.500

J UM L A H

Saldo aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dimaksud selanjutnya tercatat ke dalam akun Aset Lainnya, pada pos Aset Lain-Lain. Gedung dan Bangunan Rp 19.733.715.055,00

C.2.2 Gedung dan Bangunan Nilai perolehan gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp 19.733.715.055,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu Rp 16.970.994.943,00, yaitu sebesar nilai perolehan gedung dan bangunan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp 2.762.720.112,00. C.2.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp 63.071.925,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 63.071.925,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa koleksi Buku Perpustakaan dan Bahan Kartografi.

C.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp48.810.843.771,00

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 48.810.843.771,00. Adapun saldo per

31 Desember 2014 adalah sebesar

Rp 43.838.907.736,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel di bawah ini. Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No.

Aset Tetap

Nilai Perolehan


Nilai Buku

1

Peralatan dan Mesin

54.253.506.073

46.048.123.659

8.205.382.414

2

Gedung dan Bangunan

19.733.715.055

2.762.720.112

16.970.994.943

3

Aset Tetap Lainnya

63.071.925

-

63.071.925

74.050.293.053

48.810.843.771

25.239.449.282

Jumlah


- 33 -


Piutang Jangka Panjang Nihil

C.3

Piutang Jangka Panjang

Nilai Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2015 bersaldo nihil, sedangkan per 31 Desember 2014 bersaldo sebesar Rp 31.586.981,00. Saldo Piutang Jangka Panjang merupakan nilai bersih antara Piutang Jangka Panjang Lainnya dikurangi nilai penyisihannya. Tidak terdapat piutang yang jatuh tempo setelah tahun 2016 pada Neraca per 31 Desember 2015.

Piutang Jangka Panjang Nihil

C.3.1 Piutang Jangka Panjang Lainnya Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2015 bersaldo nihil, sedangkan per 31 Desember 2014 bersaldo sebesar Rp 31.586.981,00. Tidak terdapat Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 yang jatuh tempo di atas tahun 2016.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Nihil

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih atas Piutang jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2015 bersaldo nihil, sedangkan per tanggal 31 Desember 2014 bersaldo sebesar Rp 158.729,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Aset Lainnya Rp 1.222.891.000,00

C.4

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.222.891.000,00 dan Rp 858.000.000,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Tak Berwujud Rp 1.222.891.000,00

C.4.1 Aset Tak Berwujud Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.222.891.000,00 dan Rp 858.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa software dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 terdiri dari: Tabel 22 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2015

Jenis Aset Tak Berwujud Software Software Lisensi Software Software


Transaksi SALDO AWAL Pembelian Pembelian Pengembangan Nilai Aset Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) Jumlah

Nilai Rp Rp Rp Rp Rp Rp

858.000.000 237.120.000 105.187.500 35.325.500 (12.742.000) 1.222.891.000

Unit 10 2 1 0 0 13

- 34 -


Aset Lain-lain Rp 863.209.500,00

C.4.2 Aset Lain-lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 863.209.500,00 dan per 31 Desember 2014 bersaldo nihil. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp 863.209.500,00)

C.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar minus Rp 863.209.500,00. Adapun per 31 Desember 2014 bersaldo Nihil.

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 378.112.109,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 378.112.109,00 dan Rp 288.963.894,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2015 terdiri atas tagihan langganan daya dan jasa bulan Desember 2015 yang belum diselesaikan kepada Penyedia Barang terkait sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp 69.601.958,00 dan utang kepada Pegawai berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar, sebesar Rp 308.510.151,00. Tabel 23 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga

212111

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

212112

Belanja Barang yang masih harus dibayar

Saldo Akhir 308.510.151 69.601.958 378.112.109

C.5.2 Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN Rp 506.146.176,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 506.146.176,00, sedangkan per 31 Desember 2014 bersaldo Nihil. Uang Muka KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS Ekuitas Rp 28.201.434.949,00

C.6. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 28.201.434.949,00 dan Rp 31.204.786.631,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 35 -


D.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari Pembandingan LO Tahun 2015 dengan Tahun 2014

kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2015 merupakan yang pertama kali disusun, sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan dengan data tahun 2014.

Pendapatan PNBP

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp 12.467.275,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 12.467.275,00 Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 24 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak URAIAN Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Jumlah

12.467.275

-

% NAIK (TURUN) -

12.467.275

-

-

TAHUN 2015

TAHUN 2014

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Pendapatan dari Denda Keterlambatan Penyelesaian Peerjaan Pemerintah. Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Rp57.207.477.088,-

Jumlah Beban Pegawai untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp 57.207.477.088,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 25 Rincian Beban Pegawai Tahun 2014

NAIK (TURUN) %

11.121.629.860

-

-

Beban Pembulatan Gaji PNS

203.504

-

-

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

782.534.368

-

-

URAIAN JENIS BEBAN Beban Gaji Pokok PNS

Beban Tunj. Anak PNS

Tahun 2015

209.839.868

-

-

3.865.755.000

-

-

Beban Tunj. PPh PNS

491.372.934

-

-

Beban Tunj. Beras PNS

596.291.100

-

-

Beban Tunj. Struktural PNS

Beban Uang Makan PNS Beban Tunjangan Umum PNS Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Pengembalian Beban Pegawai Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Operasional

1.867.537.800

-

-

358.385.000

-

-

37.953.487.571

-

-

(39.559.917)

-

-

57.207.477.088

-

-

- 36 -


D.3 Beban Persediaan Beban Persediaan Rp 5.612.394.083,-

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.612.394.083,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 26 Rincian Beban Persediaan URAIAN JENIS BEBAN

5.595.462.083 16.932.000

-

NAIK (TURUN) % -

5.612.394.083

-

-

TH 2015

Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Persediaan

TH 2014

D.4 Beban Barang dan Jasa Beban Barang & Jasa Rp87.173.939.22100

Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 adalah sebesar Rp 87.173.939.221,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa NAIK

URAIAN JENIS BEBAN

Tahun 2014

(TURUN) %

5.614.914.956

-

-

23.298.112.553

-

-

28.616.379.476

-

-

Beban Langganan Listrik

391.367.175

-

-

Beban Langganan Telepon

554.509.921

-

21.045.732

-

1.203.452.925

-

36.723.343.825

-

Beban Sewa

7.168.826.751

-

Beban Jasa Profesi

4.107.770.000

-

Beban Jasa Lainnya

8.410.512.816

-

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Pengembalian Beban Barang Jumlah Beban Barang

Beban Langganan Air Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Beban Jasa Konsultan

Pengembalian Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa

Tahun 2015

(296.648.033)

(23.269.400) 58.557.559.745

-

87.173.939.221

-

-

D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Rp 4.711.382.497,00

Beban pemeliharaan Tahun 2015 adalah sebesar 4.711.382.497,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan adalah sebagai berikut:


- 37 -


Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN

Des-15

TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.153.893.394

-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3.261.531.835 295.957.268

-

-

4.711.382.497

-

-

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Jumlah


D.6 Beban Perjalanan Dinas

Rp74.863.607.406,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 adalah sebesar Rp 74.863.607.406,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut: Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas

TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

20.667.240.009

-

-

298.565.000

-

-

9.457.547.097

-

-

23.236.942.478

-

-

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

1.619.321.370

-

-

Beban Perjalanan Lainnya- Luar Negeri

20.019.129.247

-

-

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas

(435.137.795) -

-

URAIAN JENIS BEBAN Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Jumlah Beban Perjalanan Dinas

Des-15

74.863.607.406

Beban Penyusutan dan

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.835.145.535,00. Beban

Rp 5.835.145.535,00

penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut: Tabel 30 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi


TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

5.440.471.234

-

-

394.674.301

-

-

5.835.145.535

-

-

TAHUN 2015

- 38 -


Beban Penyisihan Piutang

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan

Rp 1.279.905,00

piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.279.905,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut: Tabel 31 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TH 2015

NAIK (TURUN) %

TH 2014

1.279.905 1.279.905

-

-

D.9. KEGIATAN NON OPERASIONAL Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak Surplus/ Defisit Dari

rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kmenterian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kegiatan Non

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Operasional Rp263.259.298,00

Tabel 32 Rincian Beban Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

NAIK (TURUN) %

TH 2014

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

263.259.298

0

0,00

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya

263.259.298

0

0,00

0

0

0,00

263.259.298

-

-

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional


- 39 -


E.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibadingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada Tahun Anggaran 2015 merupakan yang pertama kali disusun, sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan dengan data tahun 2014. E.1 Ekuitas Awal Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp 31.204.76.631,00. Dalam Implementasi

Rp 31.204.786.631,00

akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akun-akun neraca per tanggal 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 33 Rincian Reklasifikasi Saldo Ekuitas per 31 Desember 2014 Jenis Akun Nilai Kewajiban Yang Ditangguhkan 496.943.982 Ekuitas Dana Lancar 1.077.209.276 Ekuitas Dana Diinvestasikan 29.630.633.373 Ekuitas Per 1 Januari 2015 31.204.786.631

E.2 Surplus (Defisit) LO Surplus(defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah defisit sebesar

Rp(235.129.499.162,00)

Rp (235.129.499.162,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Rp 623.536.346,00

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 623.536.346,00 yang berasal dari penyesuaian nilai aset, berupa barang persediaan pada tahun 2015.

E.4 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan Nihil

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015. E.5 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Nihil

Koreksi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 bersaldo nihil.

E.6 Koreksi Atas Beban Koreksi Atas Beban Rp(242.519.374,00)

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp (242.519.374,00). Rincian koreksi atas beban untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas

- 40 -


Tabel 34 Rincian Koreksi Atas Beban Jenis Beban

Koreksi


128.507.930

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

114.011.444

Jumlah

242.519.374

Koreksi atas beban perjalanan dinas dilakukan terhadap pembayaran atas tunggakan biaya perjalanan dinas tahun 2014 sebesar Rp 128.507.930,00, yang dibayarkan di tahun 2015. Sedangkan Koreksi atas belanja pegawai yang masih harus dibayar, merupakan beban yang terjadi sebelum tahun 2015, atas Kenaikan Gaji Berkala para Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan dibayarkan pada tahun 2016. Koreksi Atas Pendapatan Nihil

E.7 Koreksi Atas Pendapatan Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Tidak terdapat Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2015.

Ekuitas Akhir Rp 28.201.434.949,00

E.8 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 28.201.434.949,00.

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas

- 41 -


F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. PERUBAHAN MANAJEMEN DI TAHUN 2015 Pada tahun 2015, terjadi pergantian pimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dimana terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015, Menteri Koordinator BidangPerekonomian dijabat oleh Bapak Darmin Nasution, menggantikan Bapak Sofyan Djalil.Pada Tahun 2015 juga ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menggantikan peraturan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di dalam peraturan dimaksud, ditetapkan pula nomenklatur baru pada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

F.2. REKENING PEMERINTAH Pada Tahun Anggaran 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN: • Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000149.30.3 yang bersaldo Nihil per tanggal 31 Desember 2015. • Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000148.30.7 yang bersaldo Nihil per tanggal 31 Desember 2015.

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN F.3.1. Piutang Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Terdapat beberapa catatan terkait pengelolaan Piutang PNBP Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: 1.

Saldo awal piutang per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp 185.980.034,00 dengan dasar penetapan piutang berupa Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2.

Sampai dengan Oktober Tahun 2015, telah dilakukan penyetoran ke kas negara untuk pembayaran cicilan pelunasan piutang dengan total nilai setoran sebesar Rp 66.167.293,00.

3.

Berdasarkan mutasi piutang tersebut, saldo piutang per 31 Desember 2015 atas piutang yang belum dilunasi adalah sebesar Rp 119.812.740,00.

Rincian daftar piutang tersebut beserta mutasi saldo piutang selama tahun 2015 diuraikan dalam tabel terlampir.

Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Lainnya

- 42 -


F.3.2. Temuan APIP Belum Ditindaklanjuti Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2007-2009, diketahui bahwa terdapat temuan yang belum selesai tindak lanjutnya, yang belum selesai dilakukan verifikasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total nilai sebesar Rp 2.345.873.827,00. Nilai temuan tersebut belum dicatat dalam saldo Piutang dikarenakan belum selesainya proses verifikasi nilai temuan sehingga belum terdapat dokumen sumber pencatatan nilai piutang.

F.3.3. Revisi DIPA Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2015, terdapat empat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA-035), yaitu pada: •

Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), sebanyak 3 (tiga) kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

Revisi DIPA ke-1 tanggal 4 Maret 2015 berupa penambahan pagu anggaran akibat perubahan belanja K/L dalam APBN-P TA 2015 yang semula Rp295.092.142.000,00 menjadi Rp315.371.514.000,00 , penyesuaian RKA-K/L sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang langkah-langkah penghematan dan pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan meeting/konsinyering dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2015, serta penyelesaian tunggakan tahun 2014 sebesar Rp.140.668.000,-

Revisi DIPA ke-2 tanggal 12 Oktober 2015, berupa Penyesuaian RKA-K/L sebagai tindak lanjut perubahan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, serta penambahan pagu anggaran akibat percepatan penarikan Hibah Luar Negeri World Bank EITI Phase 2 in Indonesia No. TF-014993 dari sisa selisih kurs sebesar Rp. 2.519.718.000,00.

Revisi DIPA ke-3 tanggal 3 Desember 2015, berupa Penyesuaian/ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi pemerintah dan perubahan pejabat perbendaharaan.

•

Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus), sebanyak 2 (dua) kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut :

Revisi DIPA ke-1 tanggal 4 Maret 2015 berupa penambahan pagu anggaran yang semula Rp10.800.000.000,00 menjadi Rp11.313.000.000,00.

Revisi DIPA ke-2 tanggal 20 Mei 2015, berupa revisi pergeseran dalam Keluaran (Output) kegiatan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja yang ada di Renja K/L dan RKA-K/L.

Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Lainnya

- 43 -


Lampiran Pendukung o Cetakan SAIBA o Cetakan SIMAK-BMN o Laporan Pendukung Laporan Keuangan

Ringkasan

-0-

Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN\LEMBAGA UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

: LRASS : 29-02-16 1 : : lu_pastk

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

2

3

4

5

1 A

035

0

768,322,169

768,322,169

0.00

a. Penerimaan Perpajakan

0

0

0

0.00

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

768,322,169

768,322,169

0.00

0

0

0

0.00

0

768,322,169

768,322,169

0.00

2. HIBAH

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH BELANJA Belanja Pegawai

81,455,969,000

57,242,882,181

(

24,213,086,819)

70.27

Belanja Barang

242,278,651,000

172,572,131,071

(

69,706,519,929)

71.23

5,469,612,000

2,698,439,425

(

2,771,172,575)

49.34

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0.00

Subsidi

0

0

0

0.00

Hibah

0

0

0

0.00

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

329,204,232,000

232,513,452,677

96,690,779,323)

70.63

0

0

0

0.00

a. Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0.00

b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

0

0

0

0.00

2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

0

0

0

0.00

a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0.00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

Belanja Modal

JUMLAH BELANJA (B I + B II) C

6

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

B

% REALISASI ANGGARAN

(

PEMBIAYAAN 1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) ,

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH)


035


2015 No

URAIAN

1

2

A A.I.1

: LRAST : 29 Februari 2016 1 : : lu_pastkt


2014

ANGGARAN

REALISASI


3

4

5

% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

6

7

8

9

10

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN NEGARA

0

768,322,169

768,322,169

0.00

0

985,678,525

985,678,525

A.I.1.a

Penerimaan Perpajakan

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

A.I.1.b

Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

768,322,169

768,322,169

0.00

0

985,678,525

985,678,525

0.00

A.I.2

HIBAH

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) B B.I.1

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

768,322,169

768,322,169

0.00

0

985,678,525

985,678,525

0.00

BELANJA NEGARA 320,818,929,000

224,546,284,013

(

96,272,644,987)

69.99

283,875,818,000

197,147,710,109

(

86,728,107,891)

69.45

B.I.1.a

Belanja Pegawai

81,455,969,000

57,242,882,181

(

24,213,086,819)

70.27

59,008,557,000

44,838,468,677

(

14,170,088,323)

75.99

B.I.1.b

Belanja Barang

233,893,348,000

164,604,962,407

(

69,288,385,593)

70.38

223,155,361,000

150,662,237,832

(

72,493,123,168)

67.51

B.I.1.c

Belanja Modal

5,469,612,000

2,698,439,425

(

2,771,172,575)

49.34

1,711,900,000

1,647,003,600

64,896,400)

96.21

B.I.1.d


0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.h

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

8,385,303,000

7,967,168,664

(

418,134,336)

95.01

9,224,315,000

7,428,616,786

(

1,795,698,214)

80.53

0

0.00

0

0

0

0.00

(

418,134,336)

95.01

9,224,315,000

7,428,616,786

(

1,795,698,214)

80.53

B.I.2

Rupiah Murni

Pinjaman dan Hibah

B.I.2.a

Belanja Pegawai

B.I.2.b

Belanja Barang

B.I.2.c B.I.2.d

(

0

0

8,385,303,000

7,967,168,664

Belanja Modal

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00


0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.h

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

329,204,232,000

232,513,452,677

96,690,779,323)

70.63

293,100,133,000

204,576,326,895

88,523,806,105)

69.80

JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) C

PEMBIAYAAN

C.I

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

(

(

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.1

Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.2

Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.II

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH)


035


2015 No

URAIAN

1

2

: LRAST : 29 Februari 2016 2 : : lu_pastkt


2014

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

3

4

5

6

7

8

9

10

C.II.1

Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

C.II.1

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)

,

0.00

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

035

Kode Laporan: Tanggal : Halaman :

LSAIKB 29/02/16 1


NAMA PERKIRAAN

JUMLAH

1

2


506,146,176


307,667,588

Piutang Bukan Pajak

441,961,357


(

Piutang Bukan Pajak (Netto)

2,209,806) 439,751,551

Persediaan

1,369,787,637

JUMLAH ASET LANCAR

2,623,352,952

ASET TETAP Peralatan dan Mesin

54,253,506,073

Gedung dan Bangunan

19,733,715,055

Aset Tetap Lainnya

63,071,925


(

48,810,843,771)

JUMLAH ASET TETAP

25,239,449,282

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud

1,222,891,000

Aset Lain-lain

863,209,500

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

(

JUMLAH ASET LAINNYA

863,209,500)

1,222,891,000

JUMLAH ASET

29,085,693,234 KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

378,112,109

Uang Muka dari KPPN

506,146,176


884,258,285

JUMLAH KEWAJIBAN

884,258,285 EKUITAS

EKUITAS Ekuitas

28,201,434,949

JUMLAH EKUITAS

28,201,434,949

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

29,085,693,234 ,

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIKLT 29/02/16 1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH NAMA PERKIRAAN 1

2015

2014

Jumlah

%

2

3

4

5


506,146,176

0


307,667,588

721,582,832

Piutang Bukan Pajak

441,961,357

154,234,324


(

Piutang Bukan Pajak (Netto)

2,209,806)

(

506,146,176 (

771,172)

413,915,244)

(

0.00 (

57.36)

287,727,033

186.55

1,438,634)

186.55

439,751,551

153,463,152

286,288,399

186.55

1,369,787,637

988,071,168

381,716,469

38.63

2,623,352,952

1,863,117,152

760,235,800

40.80

Peralatan dan Mesin

54,253,506,073

52,783,167,148

1,470,338,925

2.79

Gedung dan Bangunan

19,733,715,055

19,733,715,055

0

0.00

63,071,925

63,071,925

0

0.00 11.34

Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

(

48,810,843,771)

43,838,907,736)

(

4,971,936,035)

25,239,449,282

28,741,046,392

(

3,501,597,110) (

12.18)

Piutang Jangka Panjang lainnya

0

31,745,710

(

31,745,710) (

100.00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

0

158,729 (

100.00)

Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)

0

31,586,981

(

31,586,981) (

100.00)

0

31,586,981

(

31,586,981) (

100.00)

1,222,891,000

858,000,000

364,891,000

42.53

863,209,500

0

863,209,500

0.00

863,209,500)

0

863,209,500)

0.00

1,222,891,000

858,000,000

364,891,000

42.53

29,085,693,234

31,493,750,525

Utang kepada Pihak Ketiga

378,112,109

288,963,894

89,148,215

30.85

Uang Muka dari KPPN

506,146,176

0

506,146,176

0.00


884,258,285

288,963,894

595,294,391

206.01

JUMLAH KEWAJIBAN

884,258,285

288,963,894

595,294,391

206.01

28,201,434,949

31,204,786,631

(

3,003,351,682)

(

9.62)

28,201,434,949

31,204,786,631

(

3,003,351,682)

(

9.62)

JUMLAH ASET TETAP

(

PIUTANG JANGKA PANJANG

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG

(

158,729)

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

(

(

(

2,408,057,291)

(

7.65)

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

EKUITAS EKUITAS Ekuitas

JUMLAH EKUITAS

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIKLT 29/02/16 2


JUMLAH NAMA PERKIRAAN 1 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2015

2014

Jumlah

%

2

3

4

5

29,085,693,234 ,

31,493,750,525

(

2,408,057,291)

(

7.65)

: Tanggal Kode Laporan: : Halaman

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

29/02/16 lu_lokl 1

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014

(DALAM RUPIAH)


: 035


JUMLAH URAIAN 2015 1

2014

2

3

Jumlah

%

4

5

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

0

0

0

0

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

0

0

0

0

Pendapatan Cukai

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Lainnya

0

0

0

0

Pendapatan Bea Masuk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pendapatan Sumber Daya Alam

0

0

0

0

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

0

0

0

0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

12,467,275

0

12,467,275

0

12,467,275

0

12,467,275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,467,275

0

12,467,275

0

57,207,477,088

0

57,207,477,088

0

5,612,394,083

0

5,612,394,083

0

87,173,939,221

0

87,173,939,221

0

4,711,382,497

0

4,711,382,497

0

Pendapatan Bea Keluar Jumlah Pendapatan Perpajakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas

74,863,607,406

0

74,863,607,406

0

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat

0

0

0

0

Beban Bunga

0

0

0

0

Beban Subsidi

0

0

0

0

Beban Hibah

0

0

0

0

Beban Bantuan Sosial

0

0

0

0

5,835,145,535

0

5,835,145,535

0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1,279,905

0

1,279,905

0

Beban Transfer

0

0

0

0

Beban Lain-Lain

0

0

0

0

235,405,225,735

0

235,405,225,735

0

235,392,758,460)

0

235,392,758,460)

0

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

(

(


LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

29/02/16 lu_lokl 2

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014

(DALAM RUPIAH)


: 035


JUMLAH URAIAN 2015 1

2014

2

3

Jumlah

%

4

5

KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263,259,298

0

263,259,298

0

0

0

0

0

263,259,298

0

263,259,298

0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

263,259,298

263,259,298

POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa

0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

SURPLUS / (DEFISIT) - LO

0

0

(

235,129,499,162)

,

0

0

0

0 (

235,129,499,162)

0


29/02/16 lu_lpekl 1

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(DALAM RUPIAH)


: 035



JUMLAH URAIAN 1 EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT - LO

(

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Kewajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR

(

2015

2014

Jumlah

%

2

3

4

5

31,204,786,631

0

235,129,499,162)

0

623,536,346

0

623,536,346

0

0

0

242,519,374)

0

(

31,204,786,631

0.00

235,129,499,162)

0.00

623,536,346

0.00

(

623,536,346

0.00

0

0.00

242,519,374)

0.00

Koreksi Nilai Persediaan

0

0

0

0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap

0

0

0

0.00

0

0.00

242,519,374)

0.00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-lain

(

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

(

0

0

242,519,374)

0

231,745,130,508

0

3,003,351,682)

0

28,201,434,949

0

,

(

231,745,130,508 (

0.00

3,003,351,682)

0.00

28,201,434,949

0.00

Kode Laporan : Tanggal : Halaman :

NERACA PERCOBAAN TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

: 035

KODE KODE TRANS PERKIRAAN

NPSAIKT 29-02-16 1


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

0

111611

Kas di Bendahara Pengeluaran

273,360,295

0

111613

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

232,785,881

0

111821

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

307,667,588

0

115211

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

322,148,616

0

115212

Piutang Lainnya

119,812,741

0

116211

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP

0

116212

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya

0

117111

Barang Konsumsi

0

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

79,761,210

0

117199

Persediaan Lainnya

46,003,050

0

132111

Peralatan dan Mesin

54,253,506,073

0

133111

Gedung dan Bangunan

19,733,715,055

0

135121

Aset Tetap Lainnya

0

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0

162151

Software

0

162161

Lisensi

105,187,500

0

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

863,209,500

0

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi

863,209,500

0

212111

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

308,510,151

0

212112

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

69,601,958

0

219511

Uang Muka dari KPPN

0

313111

Ditagihkan ke Entitas Lain

0

313121

Diterima dari Entitas Lain

0

391111

Ekuitas

0

391117

Penyesuaian Nilai Persediaan

0

391119

Koreksi Lainnya

3

423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

3

423752


3

423952

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

3

511111

Beban Gaji Pokok PNS

3

511119

Beban Pembulatan Gaji PNS

3

511119

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

3

511121

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

3

511121

Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS

3

511122

Beban Tunj. Anak PNS

1,610,743 599,063 1,244,023,377

63,071,925 46,048,123,659 2,762,720,112 1,117,703,500

506,146,176 232,513,452,677 768,322,169 31,204,786,631 623,536,346 242,519,374 116,640 12,350,635 263,259,298 11,121,629,860 203,504 19,927 782,534,368 398,672 209,839,868

Kode Laporan : : Tanggal : Halaman


: 035


NPSAIKT 29-02-16 2


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

3

511122

Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS

3

511123

Beban Tunj. Struktural PNS

3

511123

Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS

3

511125

Beban Tunj. PPh PNS

491,372,934

3

511126

Beban Tunj. Beras PNS

596,291,100

3

511129

Beban Uang Makan PNS

3

511151

Beban Tunjangan Umum PNS

3

512411

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3

512411

Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3

521111

Beban Keperluan Perkantoran

3

521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

521115

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

3

521119

Beban Barang Operasional Lainnya

3

521119

Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya

3

521211

Beban Bahan

3

521211

Pengembalian Beban Bahan

3

521213

Beban Honor Output Kegiatan

3

521213

Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan

3

521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya

3

522111

Beban Langganan Listrik

391,367,175

3

522112

Beban Langganan Telepon

554,509,921

3

522113

Beban Langganan Air

3

522119

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

3

522131

Beban Jasa Konsultan

3

522131

Pengembalian Beban Jasa Konsultan

3

522141

Beban Sewa

3

522141

Pengembalian Beban Sewa

3

522151

Beban Jasa Profesi

4,107,770,000

3

522191

Beban Jasa Lainnya

8,410,512,816

3

522191

Pengembalian Beban Jasa Lainnya

3

523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1,153,893,394

3

523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3,261,531,835

3

524111

Beban Perjalanan Biasa

3

524111

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

3

524113

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

3

524114

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

159,468 3,865,755,000 1,039,350

1,867,537,800 358,385,000 37,953,487,571 37,942,500 2,679,619,175 2,538,000 971,780,000 1,960,977,781 2,359,761 11,176,253,461 32,933,272 11,059,705,000 261,355,000 1,062,154,092

21,045,732 1,203,452,925 36,723,343,825 5,544,400 7,168,826,751 16,900,000

825,000

20,667,240,009 270,559,980 298,565,000 9,457,547,097

Kode Laporan : : Tanggal : Halaman


: 035


NPSAIKT 29-02-16 3


NAMA PERKIRAAN

1

2

3

3

524114

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

3

524119

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3

524119

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3

524211

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

3

524219

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

3

524219

Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

3

591111

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

3

591211

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

3

593111

Beban Persediaan konsumsi

3

593113

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

3

593149

Beban Persediaan Lainnya

3

594211

Beban Penyisihan Piutang PNBP

3

594212

Beban Penyisihan Piutang Lainnya

DEBET

KREDIT

4

5 2,115,000

23,236,942,478 149,783,904 1,619,321,370 20,019,129,247 12,678,911 5,440,471,234 394,674,301 5,595,462,083 295,957,268 16,932,000 1,610,743

JUMLAH

330,838 315,972,969,572

315,972,969,572

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2015 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REALISASI BELANJA

URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3

ANGGARAN SETELAH REVISI

4

TRIWULAN INI

JUMLAH S/D TRIWULAN INI

PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI

5

6

7

JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI

8

: LRBKW 01 : 29 Februari 2016 1 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01

RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01

03

PELAYANAN UMUM

01


06

PEMBANGUNAN DAERAH

06


JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 04

EKONOMI

01

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

06


02

TENAGA KERJA

06


03

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

06


36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.37

13,061,254,566

36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.71

13,061,254,566

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.55

33,210,881,657

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.69

33,210,881,657

2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

149,020,057,000

166,812,429,000

47,382,738,477

119,763,927,436

(

300,281,804)

119,463,645,632

71.80

47,348,783,368

27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

78.77

5,817,695,446

27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

79.46

5,817,695,446

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.00

229,962,294

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.26

229,962,294

15,100,000,000

14,558,550,000

6,286,429,102

10,084,599,839

(

4,707,800)

10,079,892,039

69.24

4,478,657,961

15,100,000,000

14,558,550,000

6,286,429,102

10,084,599,839

(

4,707,800)

10,079,892,039

69.27

4,478,657,961





URAIAN

KODE

1

2

04

PENGAIRAN

06


05

BAHAN BAKAR DAN ENERGI

06


06

PERTAMBANGAN

06


07

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

06


08

TRANSPORTASI

06


09

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

06



JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09 90

EKONOMI LAINNYA

06


99

sub fungsi tidak ada

06


ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.46

2,440,873,827

7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.67

2,440,873,827

8,000,000,000

8,841,450,000

3,748,298,815

6,307,102,077

(

49,780,188)

6,257,321,889

70.77

2,584,128,111

8,000,000,000

8,841,450,000

3,748,298,815

6,307,102,077

(

49,780,188)

6,257,321,889

71.34

2,584,128,111

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.22

721,139,320

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.23

721,139,320

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.95

2,047,541,786

7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.98

2,047,541,786

2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.31

572,836,850

2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.73

572,836,850

13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

65.50

4,657,092,613

13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

66.73

4,657,092,613

56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

(

9,151,335)

34,816,650,915

61.72

21,589,849,085

56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

(

9,151,335)

34,816,650,915

61.74

21,589,849,085





URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH BELANJA FUNGSI 04

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90 JUMLAH BELANJA FUNGSI 06 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

09

HIBAH LUAR NEGERI

04

EKONOMI

03


06


05


06


JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8

143,106,500,000

144,606,500,000

67,563,737,225

99,482,600,550

(

457,967,069)

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

300,026,557,000

320,818,929,000

118,464,185,446

5,865,585,000

2,594,026,000

5,865,585,000


9

SISA ANGGARAN

10

99,024,633,481

68.80

45,581,866,519

16,175,000)

6,058,004,900

64.45

3,341,995,100

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

225,320,707,886

(

774,423,873)

224,546,284,013

70.23

96,272,644,987

688,637,500

2,594,025,096

(

25,188,272)

2,568,836,824

99.03

25,189,176

2,594,026,000

688,637,500

2,594,025,096

(

25,188,272)

2,568,836,824

100.00

25,189,176

0

5,791,277,000

5,406,076,840

5,406,076,840

(

7,745,000)

5,398,331,840

93.21

392,945,160

0

5,791,277,000

5,406,076,840

5,406,076,840

(

7,745,000)

5,398,331,840

93.35

392,945,160

5,865,585,000

8,385,303,000

6,094,714,340

8,000,101,936

(

32,933,272)

7,967,168,664

95.41

418,134,336

5,865,585,000

8,385,303,000

6,094,714,340

8,000,101,936

(

32,933,272)

7,967,168,664

95.41

418,134,336

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.63

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

01

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

JUMLAH BELANJA





URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7



8

9

SISA ANGGARAN

10

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0199

INSTANSI PUSAT

JUMLAH BELANJA

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.63

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

17,092,456,000

17,092,456,000

2,578,171,720

11,080,696,260

0

11,080,696,260

64.83

6,011,759,740

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 5111

BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111


511119


540,000

540,000

41,629

202,681

(

19,927)

182,754

33.84

357,246

511121


764,928,000

778,928,000

181,926,556

778,554,048

(

398,672)

778,155,376

99.90

772,624

511122


511123


511125

207,878,000

209,878,000

49,031,193

209,817,302

(

159,468)

209,657,834

99.90

220,166

5,249,660,000

5,282,420,000

1,022,295,000

3,843,005,000

(

1,039,350)

3,841,965,650

72.73

1,440,454,350


767,798,000

767,798,000

79,371,298

488,146,391

0

488,146,391

63.58

279,651,609

511126


607,749,000

607,749,000

151,864,740

595,277,220

0

595,277,220

97.95

12,471,780

511129


3,732,320,000

3,734,810,000

802,644,000

1,977,856,000

0

1,977,856,000

52.96

1,756,954,000

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

527,475,000

527,475,000

80,475,000

358,385,000

0

358,385,000

67.94

169,090,000

28,950,804,000

29,002,054,000

4,945,821,136

19,331,939,902

1,617,417)

19,330,322,485

66.66

9,671,731,515

634,284,000

634,284,000

0

0

0

0

0.00

634,284,000

634,284,000

634,284,000

0

0

0

0

0.00

634,284,000

25,018,509,000

45,759,631,000

9,556,543,637

37,950,502,196

37,942,500)

37,912,559,696

82.85

7,847,071,304

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5122 512211

Belanja Uang Lembur JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122

5124 512411

(

Belanja Lembur

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

(





URAIAN

KODE

1 512412

2 Belanja Pegawai Transito JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

52 5211

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7



8

9

SISA ANGGARAN

10

6,060,000,000

6,060,000,000

0

0

0

0

0.00

6,060,000,000

31,078,509,000

51,819,631,000

9,556,543,637

37,950,502,196

(

37,942,500)

37,912,559,696

73.24

13,907,071,304

60,663,597,000

81,455,969,000

14,502,364,773

57,282,442,098

(

39,559,917)

57,242,882,181

70.32

24,213,086,819

2,517,044,000

3,033,198,000

1,145,217,100

2,679,619,175

0

2,679,619,175

88.34

353,578,825

25,200,000

48,300,000

1,795,500

2,538,000

0

2,538,000

5.25

45,762,000

370,640,000

971,780,000

0

971,780,000

85.43

165,800,000

BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

1,141,300,000

1,137,580,000

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

4,508,584,000

2,051,020,000

637,137,506

1,960,977,781

(

2,359,761)

1,958,618,020

95.49

92,401,980

8,192,128,000

6,270,098,000

2,154,790,106

5,614,914,956

(

2,359,761)

5,612,555,195

89.55

657,542,805

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5212

Belanja Barang Non Operasional

521211

Belanja Bahan

14,813,223,000

26,811,456,000

7,583,191,586

11,176,253,461

(

32,933,272)

11,143,320,189

41.56

15,668,135,811

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

13,629,600,000

16,760,566,000

7,899,935,000

11,099,935,000

(

261,355,000)

10,838,580,000

64.67

5,921,986,000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

0

1,062,154,092

77.90

301,412,908

(

294,288,272)

23,044,054,281

51.94

21,891,534,719


1,363,567,000

839,260,275

1,062,154,092

44,935,589,000

16,322,386,861

23,338,342,553

0

9,842,455,000

3,087,546,614

5,666,531,474

0

5,666,531,474

57.57

4,175,923,526

0

9,842,455,000

3,087,546,614

5,666,531,474

0

5,666,531,474

57.57

4,175,923,526

Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218

5221

1,745,852,000 30,188,675,000

Belanja Jasa

522111

Belanja Langganan Listrik

379,500,000

379,500,000

113,387,658

358,928,756

0

358,928,756

94.58

20,571,244

522112

Belanja Langganan Telepon

965,700,000

871,200,000

158,223,912

517,346,382

0

517,346,382

59.38

353,853,618

522113

Belanja Langganan Air

69,000,000

36,000,000

9,965,044

21,045,732

0

21,045,732

58.46

14,954,268

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

1,564,838,000

1,447,694,000

618,164,775

1,203,452,925

0

1,203,452,925

83.13

244,241,075





URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

522131

Belanja Jasa Konsultan

45,734,431,000

53,793,707,000

34,682,626,312

37,024,344,128

(

5,544,400)

37,018,799,728

68.82

16,774,907,272

522141

Belanja Sewa

10,804,299,000

11,236,659,000

5,670,965,888

7,168,826,751

(

16,900,000)

7,151,926,751

63.65

4,084,732,249

522151

Belanja Jasa Profesi

6,451,640,000

10,184,760,000

2,521,570,000

4,107,770,000

0

4,107,770,000

40.33

6,076,990,000

522191

Belanja Jasa Lainnya

17,183,185,000

15,132,681,000

4,702,481,411

8,425,470,494

83,152,593,000

93,082,201,000

48,477,385,000

58,827,185,168

848,300,000

1,180,000,000

720,876,836

1,153,893,394

3,585,384,000

3,272,684,000

1,944,930,230

3,261,531,835

4,433,684,000

4,452,684,000

2,665,807,066

4,415,425,229

40,976,684,000

22,650,054,000

7,426,044,327

20,812,490,339

331,755,000

638,953,000

121,755,000

298,565,000


825,000)

8,424,645,494

55.67

6,708,035,506

23,269,400)

58,803,915,768

63.20

34,278,285,232

0

1,153,893,394

97.79

26,106,606

0

3,261,531,835

99.66

11,152,165

0

4,415,425,229

99.16

37,258,771

270,559,980)

20,541,930,359

90.69

2,108,123,641

0

298,565,000

46.73

340,388,000

2,115,000)

9,455,432,097

81.97

2,079,719,903

Belanja Pemeliharaan

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231

5241

( (

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111

Belanja Perjalanan Biasa

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

22,182,343,000

11,535,152,000

5,096,614,097

9,457,547,097

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

23,750,038,000

25,628,000,000

12,616,090,858

23,252,278,778

(

149,783,904)

23,102,494,874

90.15

2,525,505,126

87,240,820,000

60,452,159,000

25,260,504,282

53,820,881,214

(

422,458,884)

53,398,422,330

89.03

7,053,736,670

6,067,154,000

1,860,513,000

677,721,892

1,619,321,370

0

1,619,321,370

87.04

241,191,630

21,236,091,000

21,382,952,000

10,246,352,367

20,024,584,335

(

12,678,911)

20,011,905,424

93.59

1,371,046,576

27,303,245,000

23,243,465,000

10,924,074,259

21,643,905,705

(

12,678,911)

21,631,226,794

93.12

1,612,238,206

240,511,145,000

242,278,651,000

108,892,494,188

173,327,186,299

(

755,055,228)

172,572,131,071

71.54

69,706,519,929

4,417,400,000

4,584,612,000

833,557,825

2,333,548,425

0

2,333,548,425

50.90

2,251,063,575


(

Belanja Perjalanan Luar Negeri

524211

Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

524219

Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

53

(

BELANJA MODAL

5321

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin





URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

5361

Belanja Modal Lainnya

536111

Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI

5



6

7

4,417,400,000

4,584,612,000

833,557,825

2,333,548,425

300,000,000

885,000,000

330,483,000

377,633,000

(

300,000,000

885,000,000

330,483,000

377,633,000

(

4,717,400,000

5,469,612,000

1,164,040,825

2,711,181,425

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822


8 0


9

SISA ANGGARAN

10

2,333,548,425

50.90

2,251,063,575

12,742,000)

364,891,000

41.23

520,109,000

12,742,000)

364,891,000

42.67

520,109,000

(

12,742,000)

2,698,439,425

49.57

2,771,172,575

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT JENIS SATUAN KERJA UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 : KP JENIS SATUAN KERJA BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KANTOR PUSAT REALISASI BELANJA

URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8

: LRBKW 01a : 29 Februari 2016 1 : : lu_lrabi2t % REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01

RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM

01


06


03

PELAYANAN UMUM

01




PEMBANGUNAN DAERAH

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

04

EKONOMI

01


06


02

TENAGA KERJA

06


03


06



36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.37

13,061,254,566

36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.71

13,061,254,566

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.55

33,210,881,657

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.69

33,210,881,657

2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

149,020,057,000

166,812,429,000

47,382,738,477

119,763,927,436

(

300,281,804)

119,463,645,632

71.80

47,348,783,368

27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

78.77

5,817,695,446

27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

79.46

5,817,695,446

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.00

229,962,294

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.26

229,962,294

15,100,000,000

14,558,550,000

6,286,429,102

10,084,599,839

(

4,707,800)

10,079,892,039

69.24

4,478,657,961




URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03

04

PENGAIRAN

06


05


06


06

PERTAMBANGAN

06


07


06


08

TRANSPORTASI

06





06


90

EKONOMI LAINNYA

06


99


06


ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8

15,100,000,000

14,558,550,000

6,286,429,102

10,084,599,839

(

4,707,800)

7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

8,000,000,000

8,841,450,000

3,748,298,815

6,307,102,077

(

8,000,000,000

8,841,450,000

3,748,298,815

6,307,102,077

(

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

7,300,000,000

7,300,000,000

7,300,000,000

7,300,000,000

2,400,000,000 2,400,000,000


9

SISA ANGGARAN

10

10,079,892,039

69.27

4,478,657,961

16,144,200)

5,059,126,173

67.46

2,440,873,827

16,144,200)

5,059,126,173

67.67

2,440,873,827

49,780,188)

6,257,321,889

70.77

2,584,128,111

49,780,188)

6,257,321,889

71.34

2,584,128,111

150,000)

1,478,860,680

67.22

721,139,320

150,000)

1,478,860,680

67.23

721,139,320

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.95

2,047,541,786

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.98

2,047,541,786

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.31

572,836,850

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.73

572,836,850

13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

65.50

4,657,092,613

13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

66.73

4,657,092,613

56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

9,151,335)

34,816,650,915

61.72

21,589,849,085

(




URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 99 JUMLAH BELANJA FUNGSI 04

06


90


06


09

HIBAH LUAR NEGERI

04

EKONOMI

03


06


05


06


JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7

56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

143,106,500,000

144,606,500,000

67,563,737,225

99,482,600,550

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

7,900,000,000

9,400,000,000

7,900,000,000

(


8


9

SISA ANGGARAN

10

9,151,335)

34,816,650,915

61.74

21,589,849,085

(

457,967,069)

99,024,633,481

68.80

45,581,866,519

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.45

3,341,995,100

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

300,026,557,000

320,818,929,000

118,464,185,446

225,320,707,886

(

774,423,873)

224,546,284,013

70.23

96,272,644,987

5,865,585,000

2,594,026,000

688,637,500

2,594,025,096

(

25,188,272)

2,568,836,824

99.03

25,189,176

5,865,585,000

2,594,026,000

688,637,500

2,594,025,096

(

25,188,272)

2,568,836,824

100.00

25,189,176

0

5,791,277,000

5,406,076,840

5,406,076,840

(

7,745,000)

5,398,331,840

93.21

392,945,160

0

5,791,277,000

5,406,076,840

5,406,076,840

(

7,745,000)

5,398,331,840

93.35

392,945,160

5,865,585,000

8,385,303,000

6,094,714,340

8,000,101,936

(

32,933,272)

7,967,168,664

95.41

418,134,336

5,865,585,000

8,385,303,000

6,094,714,340

8,000,101,936

(

32,933,272)

7,967,168,664

95.41

418,134,336

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.63

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

01


JUMLAH BELANJA




URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7



8

9

SISA ANGGARAN

10

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0199

INSTANSI PUSAT

JUMLAH BELANJA

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.63

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

17,092,456,000

17,092,456,000

2,578,171,720

11,080,696,260

0

11,080,696,260

64.83

6,011,759,740

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 5111

BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111


511119


540,000

540,000

41,629

202,681

(

19,927)

182,754

33.84

357,246

511121


764,928,000

778,928,000

181,926,556

778,554,048

(

398,672)

778,155,376

99.90

772,624

511122


207,878,000

209,878,000

49,031,193

209,817,302

(

159,468)

209,657,834

99.90

220,166

511123


5,249,660,000

5,282,420,000

1,022,295,000

3,843,005,000

(

1,039,350)

3,841,965,650

72.73

1,440,454,350

511125


767,798,000

767,798,000

79,371,298

488,146,391

0

488,146,391

63.58

279,651,609

511126


511129


511151

Belanja Tunjangan Umum PNS JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

5122 512211

607,749,000

151,864,740

595,277,220

0

595,277,220

97.95

12,471,780

3,734,810,000

802,644,000

1,977,856,000

0

1,977,856,000

52.96

1,756,954,000

527,475,000

527,475,000

80,475,000

358,385,000

0

358,385,000

67.94

169,090,000

28,950,804,000

29,002,054,000

4,945,821,136

19,331,939,902

1,617,417)

19,330,322,485

66.66

9,671,731,515

634,284,000

634,284,000

0

0

0

0

0.00

634,284,000

634,284,000

634,284,000

0

0

0

0

0.00

634,284,000

(

Belanja Lembur Belanja Uang Lembur JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122

5124

607,749,000 3,732,320,000

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito




URAIAN

KODE

1

2

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

512412

Belanja Pegawai Transito JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

52 5211

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7

25,018,509,000

45,759,631,000

9,556,543,637

37,950,502,196

6,060,000,000

6,060,000,000

0

0

31,078,509,000

51,819,631,000

9,556,543,637

37,950,502,196

60,663,597,000

81,455,969,000

14,502,364,773

57,282,442,098

2,517,044,000

3,033,198,000

1,145,217,100

25,200,000

48,300,000

1,141,300,000

1,137,580,000

(



8

9

SISA ANGGARAN

10

37,942,500)

37,912,559,696

82.85

7,847,071,304

0

0

0.00

6,060,000,000

(

37,942,500)

37,912,559,696

73.24

13,907,071,304

(

39,559,917)

57,242,882,181

70.32

24,213,086,819

2,679,619,175

0

2,679,619,175

88.34

353,578,825

1,795,500

2,538,000

0

2,538,000

5.25

45,762,000

370,640,000

971,780,000

0

971,780,000

85.43

165,800,000

BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

5212

ANGGARAN SEMULA

: LRBKW 01a : 29 Februari 2016 5 : : lu_lrabi2t

4,508,584,000

2,051,020,000

637,137,506

1,960,977,781

(

2,359,761)

1,958,618,020

95.49

92,401,980

8,192,128,000

6,270,098,000

2,154,790,106

5,614,914,956

(

2,359,761)

5,612,555,195

89.55

657,542,805

Belanja Barang Non Operasional

521211

Belanja Bahan

14,813,223,000

26,811,456,000

7,583,191,586

11,176,253,461

(

32,933,272)

11,143,320,189

41.56

15,668,135,811

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

13,629,600,000

16,760,566,000

7,899,935,000

11,099,935,000

(

261,355,000)

10,838,580,000

64.67

5,921,986,000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

0

1,062,154,092

77.90

301,412,908

(

294,288,272)

23,044,054,281

51.94

21,891,534,719


1,363,567,000

839,260,275

1,062,154,092

44,935,589,000

16,322,386,861

23,338,342,553

0

9,842,455,000

3,087,546,614

5,666,531,474

0

5,666,531,474

57.57

4,175,923,526

0

9,842,455,000

3,087,546,614

5,666,531,474

0

5,666,531,474

57.57

4,175,923,526

Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218

5221

1,745,852,000 30,188,675,000

Belanja Jasa

522111

Belanja Langganan Listrik

379,500,000

379,500,000

113,387,658

358,928,756

0

358,928,756

94.58

20,571,244

522112

Belanja Langganan Telepon

965,700,000

871,200,000

158,223,912

517,346,382

0

517,346,382

59.38

353,853,618

522113

Belanja Langganan Air

69,000,000

36,000,000

9,965,044

21,045,732

0

21,045,732

58.46

14,954,268




URAIAN

KODE

1

2

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

522131

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7

1,564,838,000

1,447,694,000

618,164,775

1,203,452,925

Belanja Jasa Konsultan

45,734,431,000

53,793,707,000

34,682,626,312

37,024,344,128

522141

Belanja Sewa

10,804,299,000

11,236,659,000

5,670,965,888

7,168,826,751

522151

Belanja Jasa Profesi

6,451,640,000

10,184,760,000

2,521,570,000

4,107,770,000

522191

Belanja Jasa Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

5231

15,132,681,000

4,702,481,411

8,425,470,494

93,082,201,000

48,477,385,000

58,827,185,168

848,300,000

1,180,000,000

720,876,836

3,585,384,000

3,272,684,000

4,433,684,000

8


9

SISA ANGGARAN

10

0

1,203,452,925

83.13

244,241,075

(

5,544,400)

37,018,799,728

68.82

16,774,907,272

(

16,900,000)

7,151,926,751

63.65

4,084,732,249

0

4,107,770,000

40.33

6,076,990,000

(

825,000)

8,424,645,494

55.67

6,708,035,506

23,269,400)

58,803,915,768

63.20

34,278,285,232

1,153,893,394

0

1,153,893,394

97.79

26,106,606

1,944,930,230

3,261,531,835

0

3,261,531,835

99.66

11,152,165

4,452,684,000

2,665,807,066

4,415,425,229

0

4,415,425,229

99.16

37,258,771

40,976,684,000

22,650,054,000

7,426,044,327

20,812,490,339

270,559,980)

20,541,930,359

90.69

2,108,123,641

331,755,000

638,953,000

121,755,000

298,565,000

0

298,565,000

46.73

340,388,000

2,115,000)

9,455,432,097

81.97

2,079,719,903

(

Belanja Pemeliharaan

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231

5241

17,183,185,000 83,152,593,000


: LRBKW 01a : 29 Februari 2016 6 : : lu_lrabi2t

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111

Belanja Perjalanan Biasa

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

22,182,343,000

11,535,152,000

5,096,614,097

9,457,547,097

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

23,750,038,000

25,628,000,000

12,616,090,858

23,252,278,778

(

149,783,904)

23,102,494,874

90.15

2,525,505,126

87,240,820,000

60,452,159,000

25,260,504,282

53,820,881,214

(

422,458,884)

53,398,422,330

89.03

7,053,736,670

6,067,154,000

1,860,513,000

677,721,892

1,619,321,370

0

1,619,321,370

87.04

241,191,630

21,236,091,000

21,382,952,000

10,246,352,367

20,024,584,335

(

12,678,911)

20,011,905,424

93.59

1,371,046,576

27,303,245,000

23,243,465,000

10,924,074,259

21,643,905,705

(

12,678,911)

21,631,226,794

93.12

1,612,238,206

240,511,145,000

242,278,651,000

108,892,494,188

173,327,186,299

(

755,055,228)

172,572,131,071

71.54

69,706,519,929


Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

524219

Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

53

(

Belanja Perjalanan Luar Negeri

524211

5321

(

BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin




URAIAN

KODE

1 532111

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

5361

Belanja Modal Lainnya

536111

Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

4,417,400,000

4,584,612,000

833,557,825

2,333,548,425

0

2,333,548,425

50.90

2,251,063,575

4,417,400,000

4,584,612,000

833,557,825

2,333,548,425

0

2,333,548,425

50.90

2,251,063,575

300,000,000

885,000,000

330,483,000

377,633,000

(

12,742,000)

364,891,000

41.23

520,109,000

300,000,000

885,000,000

330,483,000

377,633,000

(

12,742,000)

364,891,000

42.67

520,109,000

4,717,400,000

5,469,612,000

1,164,040,825

2,711,181,425

(

12,742,000)

2,698,439,425

49.57

2,771,172,575

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -



URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8

: LRBKW 01b : 29 Februari 2016 1 : : lu_lrabi3t % REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

IKHTISAR MENURUT ESELON-SATKER PUSAT-WILAYAH 01


0199

INSTANSI PUSAT

427752

satker ini tidak ada

295,092,142,000

317,891,232,000

120,667,917,621

223,193,223,080

(

723,176,047)

222,470,047,033

69.98

95,421,184,967

427755

satker ini tidak ada

10,800,000,000

11,313,000,000

3,890,982,165

10,127,586,742

(

84,181,098)

10,043,405,644

88.78

1,269,594,356

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199 JUMLAH BELANJA ESELON I 01

JUMLAH BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2015 (dalam rupiah)




URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI




5

6

7

8

: LRBKW 01d : 29 Februari 2016 1 : : lu_lrabi5t % REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

IKHTISAR MENURUT PROGRAM 01

PELAYANAN UMUM

01


106


36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.37

13,061,254,566

JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01

36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.71

13,061,254,566

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.55

33,210,881,657

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.69

33,210,881,657

03

PELAYANAN UMUM

301

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03

06

PEMBANGUNAN DAERAH

606


2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145


2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

149,020,057,000

166,812,429,000

47,382,738,477

119,763,927,436

(

300,281,804)

119,463,645,632

71.80

47,348,783,368

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 04

EKONOMI

01


106


27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

78.77

5,817,695,446


27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

79.46

5,817,695,446

02

TENAGA KERJA

206


1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.00

229,962,294


1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.26

229,962,294

20,965,585,000

17,152,576,000

6,975,066,602

12,678,624,935

(

29,896,072)

12,648,728,863

73.74

4,503,847,137

03


306






URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.03

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

20,965,585,000

17,152,576,000

6,975,066,602

12,678,624,935

(

29,896,072)

12,648,728,863

73.92

4,503,847,137

04

PENGAIRAN

406


7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.46

2,440,873,827


7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.67

2,440,873,827

05


506


8,000,000,000

14,632,727,000

9,154,375,655

11,713,178,917

(

57,525,188)

11,655,653,729

79.65

2,977,073,271


8,000,000,000

14,632,727,000

9,154,375,655

11,713,178,917

(

57,525,188)

11,655,653,729

80.05

2,977,073,271

06

PERTAMBANGAN

606


2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.22

721,139,320


2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.23

721,139,320

07


706


2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226


2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

08

TRANSPORTASI

806


7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.95

2,047,541,786


7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.98

2,047,541,786

09


906


2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.31

572,836,850


2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.73

572,836,850

90

EKONOMI LAINNYA

006


13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

65.50

4,657,092,613


13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

66.73

4,657,092,613





URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

99

SUB FUNGSI INI TIDAK ADA

906


56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

(

9,151,335)

34,816,650,915

61.72

21,589,849,085


56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

(

9,151,335)

34,816,650,915

61.74

21,589,849,085

148,972,085,000

152,991,803,000

73,658,451,565

107,482,702,486

(

490,900,341)

106,991,802,145

70.25

46,000,000,855

JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 06


90


006


7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.45

3,341,995,100


7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

JUMLAH BELANJA FUNGSI 06

JUMLAH BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2015 (dalam rupiah)




URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8

: LRBKW 01c : 29 Februari 2016 1 : : lu_lrabi4t % REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN 01

RUPIAH MURNI

0

RM

01

PELAYANAN UMUM

01


06


5047

Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus

10,800,000,000

11,313,000,000

3,890,982,165

10,127,586,742

(

84,181,098)

10,043,405,644

88.78

1,269,594,356

5200

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

17,500,000,000

14,500,000,000

2,948,624,264

4,896,152,064

(

21,340,820)

4,874,811,244

33.62

9,625,188,756

2,000,000,000

2,000,000,000

1,195,497,126

1,623,175,610

(

1,432,000)

1,621,743,610

81.09

378,256,390

Indonesia 5226

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis

5227

Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri

2,000,000,000

2,000,000,000

1,094,333,761

1,563,167,193

(

1,508,000)

1,561,659,193

78.08

438,340,807

5228

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi

2,000,000,000

2,000,000,000

1,050,985,348

1,427,869,568

(

5,855,288)

1,422,014,280

71.10

577,985,720

5229

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

2,000,000,000

2,000,000,000

948,012,158

1,228,111,463

0

1,228,111,463

61.41

771,888,537

JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.71

13,061,254,566

36,300,000,000

33,813,000,000

11,128,434,822

20,866,062,640

(

114,317,206)

20,751,745,434

61.71

13,061,254,566

4,056,800)

4,979,919,847

96.70

170,080,153

JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01 03

PELAYANAN UMUM

01


2486

Peningkatan Pelayanan Perencanaan

5,500,000,000

5,150,000,000

1,909,297,089

4,983,976,647

(

2487

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan

9,500,000,000

9,150,000,000

4,567,771,979

7,339,038,598

(

115,933,920)

7,223,104,678

78.94

1,926,895,322

92,120,057,000

113,099,429,000

27,489,998,479

82,655,591,332

(

65,973,878)

82,589,617,454

73.02

30,509,811,546

600,000,000

600,000,000

297,166,034

422,939,554

0

422,939,554

70.49

177,060,446

Humas 2488

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

2489

Pengawasan Inspektorat





URAIAN

KODE

1 2490

2 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03

06

PEMBANGUNAN DAERAH

06


2501

Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.06 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

04

EKONOMI

01


06


2495

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7

2,500,000,000

2,500,000,000

1,265,415,954

2,072,965,810

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

110,220,057,000

130,499,429,000

35,529,649,535

97,474,511,941

2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

149,020,057,000


8


9

SISA ANGGARAN

10

0

2,072,965,810

82.92

427,034,190

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.69

33,210,881,657

(

185,964,598)

97,288,547,343

74.69

33,210,881,657

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

166,812,429,000

47,382,738,477

119,763,927,436

(

300,281,804)

119,463,645,632

71.80

47,348,783,368

3,000,000,000

3,000,000,000

996,646,839

2,184,929,298

(

111,725,000)

2,073,204,298

69.11

926,795,702

2,000,000,000

2,000,000,000

571,970,300

1,360,326,860

(

27,381,420)

1,332,945,440

66.65

667,054,560

(

1,246,000)

1,589,719,483

79.49

410,280,517

Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW 2496

Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

2510

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

2,000,000,000

2,000,000,000

942,189,568

1,590,965,483

2511

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia

2,700,000,000

2,700,000,000

558,651,506

2,090,307,584

0

2,090,307,584

77.42

609,692,416

2512

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan

2,700,000,000

2,700,000,000

834,691,827

2,161,940,726

0

2,161,940,726

80.07

538,059,274

2,000,000,000

2,000,000,000

940,327,176

1,817,498,851

0

1,817,498,851

90.87

182,501,149

2,500,000,000

2,500,000,000

1,039,143,821

2,253,395,652

0

2,253,395,652

90.14

246,604,348

Timur Tengah 2513

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

2514

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional





URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7

2517

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1,000,000,000

1,000,000,000

714,192,796

927,020,314

2518

Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

2,000,000,000

2,000,000,000

1,288,842,849

1,828,139,841

2519

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,

2,000,000,000

2,000,000,000

672,587,805

1,460,576,283

(


8


9

SISA ANGGARAN

10

190,000)

926,830,314

92.68

73,169,686

0

1,828,139,841

91.41

171,860,159

(

18,403,700)

1,442,172,583

72.11

557,827,417

Koperasi, dan UKM 2521

Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan

2,000,000,000

2,000,000,000

620,002,277

1,374,000,015

(

4,110,400)

1,369,889,615

68.49

630,110,385

2522

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi

3,500,000,000

3,500,000,000

1,430,407,525

2,723,857,167

(

27,597,000)

2,696,260,167

77.04

803,739,833

27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

79.46

5,817,695,446

27,400,000,000

27,400,000,000

10,609,654,289

21,772,958,074

(

190,653,520)

21,582,304,554

79.46

5,817,695,446

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.00

229,962,294

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.26

229,962,294

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.26

229,962,294

(

2,375,000)

1,592,503,971

63.70

907,496,029

JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.01 02

TENAGA KERJA

06


2497

Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.02

03


06


2508

Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan

2,200,000,000

2,500,000,000

1,033,025,731

1,594,878,971

2509

Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi

3,500,000,000

2,658,550,000

1,074,660,910

1,876,846,194

0

1,876,846,194

70.60

781,703,806

2516

Koordinasi Kebijakan Pangan

2,700,000,000

2,700,000,000

1,219,031,042

1,711,003,375

0

1,711,003,375

63.37

988,996,625

2524

Koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan

2,300,000,000

2,300,000,000

779,238,513

1,627,488,038

(

180,000)

1,627,308,038

70.75

672,691,962

2525

Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura

2,300,000,000

2,300,000,000

1,210,935,734

1,824,181,885

(

27,800)

1,824,154,085

79.31

475,845,915

2528

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana

2,100,000,000

2,100,000,000

969,537,172

1,450,201,376

(

2,125,000)

1,448,076,376

68.96

651,923,624

15,100,000,000

14,558,550,000

6,286,429,102

10,084,599,839

(

4,707,800)

10,079,892,039

69.27

4,478,657,961

Pangan, dan Sumber Daya Hayati JUMLAH BELANJA PROGRAM 06





URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.03

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

15,100,000,000

14,558,550,000

6,286,429,102

10,084,599,839

(

4,707,800)

10,079,892,039

69.27

4,478,657,961

04

PENGAIRAN

06


2506

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.46

2,440,873,827

JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.67

2,440,873,827

7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.67

2,440,873,827

JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.04 05


06


2502

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan

2,500,000,000

2,500,000,000

807,994,955

1,811,822,962

0

1,811,822,962

72.47

688,177,038

2504

Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan

3,000,000,000

2,500,000,000

780,771,549

1,517,103,347

0

1,517,103,347

60.68

982,896,653

2515

Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi

2,500,000,000

3,841,450,000

2,159,532,311

2,978,175,768

(

49,780,188)

2,928,395,580

76.23

913,054,420

8,000,000,000

8,841,450,000

3,748,298,815

6,307,102,077

(

49,780,188)

6,257,321,889

71.34

2,584,128,111

8,000,000,000

8,841,450,000

3,748,298,815

6,307,102,077

(

49,780,188)

6,257,321,889

71.34

2,584,128,111

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.22

721,139,320

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.23

721,139,320

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.23

721,139,320

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

(

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226


PERTAMBANGAN

06


2526

Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.06

07


06


2505

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.07





URAIAN

KODE

1

2

08

TRANSPORTASI

06


2507

Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.08

09


06


2529

Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.09

90

EKONOMI LAINNYA

06


2492

Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.95

2,047,541,786

7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.98

2,047,541,786

7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.98

2,047,541,786

2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.31

572,836,850

2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.73

572,836,850

2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.73

572,836,850

2,000,000,000

2,000,000,000

908,677,457

1,419,290,587

0

1,419,290,587

70.96

580,709,413

0

1,709,224,311

85.46

290,775,689

Perluasan Kesempatan Kerja 2498

Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN

2,000,000,000

2,000,000,000

1,266,753,932

1,709,224,311

2499

Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan

2,000,000,000

2,000,000,000

433,118,798

1,276,283,158

(

33,589,200)

1,242,693,958

62.13

757,306,042

(

129,667,700)

3,043,612,545

55.34

2,456,387,455

2,803,800)

1,428,085,986

71.40

571,914,014

Konsumen 2500

Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

5,500,000,000

5,500,000,000

1,705,961,728

3,173,280,245

2503

Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal

2,000,000,000

2,000,000,000

826,814,519

1,430,889,786

13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

66.73

4,657,092,613

13,500,000,000

13,500,000,000

5,141,326,434

9,008,968,087

(

166,060,700)

8,842,907,387

66.73

4,657,092,613

56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

9,151,335)

34,816,650,915

61.72

21,589,849,085



06


5266

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

(

(





URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.99 JUMLAH BELANJA FUNGSI 04

06


90


06


2520

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

(

9,151,335)

34,816,650,915

61.74

21,589,849,085

56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

(

9,151,335)

34,816,650,915

61.74

21,589,849,085

143,106,500,000

144,606,500,000

67,563,737,225

99,482,600,550

457,967,069)

99,024,633,481

68.80

45,581,866,519

5,400,000,000

5,400,000,000

2,508,400,455

4,201,884,181

(

6,207,000)

4,195,677,181

77.70

1,204,322,819

2,500,000,000

4,000,000,000

1,009,309,289

1,872,295,719

(

9,968,000)

1,862,327,719

46.56

2,137,672,281

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

7,900,000,000

9,400,000,000

3,517,709,744

6,074,179,900

(

16,175,000)

6,058,004,900

64.62

3,341,995,100

300,026,557,000

320,818,929,000

118,464,185,446

225,320,707,886

(

774,423,873)

224,546,284,013

70.23

96,272,644,987

300,026,557,000

320,818,929,000

118,464,185,446

225,320,707,886

(

774,423,873)

224,546,284,013

70.23

96,272,644,987

5,865,585,000

2,594,026,000

688,637,500

2,594,025,096

(

25,188,272)

2,568,836,824

99.03

25,189,176

5,865,585,000

2,594,026,000

688,637,500

2,594,025,096

(

25,188,272)

2,568,836,824

100.00

25,189,176

5,865,585,000

2,594,026,000

688,637,500

2,594,025,096

(

25,188,272)

2,568,836,824

100.00

25,189,176

(

Tertinggal 2527

Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 06.90 JUMLAH BELANJA FUNGSI 06 JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

09

HIBAH LUAR NEGERI

3

RK

04

EKONOMI

03


06


2509

Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.03

05






URAIAN

KODE

1

2

06


2515

Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.05 JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 3 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09

JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

0

5,791,277,000

5,406,076,840

5,406,076,840

(

7,745,000)

5,398,331,840

93.21

392,945,160

0

5,791,277,000

5,406,076,840

5,406,076,840

(

7,745,000)

5,398,331,840

93.35

392,945,160

0

5,791,277,000

5,406,076,840

5,406,076,840

(

7,745,000)

5,398,331,840

93.35

392,945,160

5,865,585,000

8,385,303,000

6,094,714,340

8,000,101,936

(

32,933,272)

7,967,168,664

95.41

418,134,336

5,865,585,000

8,385,303,000

6,094,714,340

8,000,101,936

(

32,933,272)

7,967,168,664

95.41

418,134,336

5,865,585,000

8,385,303,000

6,094,714,340

8,000,101,936

(

32,933,272)

7,967,168,664

95.41

418,134,336

305,892,142,000

329,204,232,000

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)

232,513,452,677

70.87

96,690,779,323

II. IKHTISAR MENURUT KEGIATAN 2486


5,500,000,000

5,150,000,000

1,909,297,089

4,983,976,647

2487

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan

9,500,000,000

9,150,000,000

4,567,771,979

7,339,038,598

92,120,057,000

113,099,429,000

27,489,998,479

82,655,591,332

600,000,000

600,000,000

297,166,034

(

4,056,800)

4,979,919,847

96.70

170,080,153

(

115,933,920)

7,223,104,678

78.94

1,926,895,322

(

65,973,878)

82,589,617,454

73.02

30,509,811,546

422,939,554

0

422,939,554

70.49

177,060,446

Humas 2488


2489

Pengawasan Inspektorat

2490

Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

2,500,000,000

2,500,000,000

1,265,415,954

2,072,965,810

0

2,072,965,810

82.92

427,034,190

2492

Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan

2,000,000,000

2,000,000,000

908,677,457

1,419,290,587

0

1,419,290,587

70.96

580,709,413

3,000,000,000

3,000,000,000

996,646,839

2,184,929,298

(

111,725,000)

2,073,204,298

69.11

926,795,702

2,000,000,000

2,000,000,000

571,970,300

1,360,326,860

(

27,381,420)

1,332,945,440

66.65

667,054,560

1,000,000,000

1,000,000,000

505,893,856

772,588,306

(

2,550,600)

770,037,706

77.00

229,962,294

2,000,000,000

2,000,000,000

1,266,753,932

1,709,224,311

0

1,709,224,311

85.46

290,775,689

Perluasan Kesempatan Kerja 2495

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW

2496


2497

Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran

2498

Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN





URAIAN

KODE

1 2499

2 Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

2,000,000,000

2,000,000,000

433,118,798

1,276,283,158

(

33,589,200)

1,242,693,958

62.13

757,306,042

(

129,667,700)

3,043,612,545

55.34

2,456,387,455

Konsumen 2500


5,500,000,000

5,500,000,000

1,705,961,728

3,173,280,245

2501

Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah

2,500,000,000

2,500,000,000

724,654,120

1,423,352,855

0

1,423,352,855

56.93

1,076,647,145

2502

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan

2,500,000,000

2,500,000,000

807,994,955

1,811,822,962

0

1,811,822,962

72.47

688,177,038

2503


2,000,000,000

2,000,000,000

826,814,519

1,430,889,786

2,803,800)

1,428,085,986

71.40

571,914,014

2504

Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan

3,000,000,000

2,500,000,000

780,771,549

1,517,103,347

0

1,517,103,347

60.68

982,896,653

2505

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur

2,000,000,000

2,000,000,000

1,059,146,864

1,558,010,774

100,000)

1,557,910,774

77.90

442,089,226

2506


7,500,000,000

7,500,000,000

3,107,713,125

5,075,270,373

(

16,144,200)

5,059,126,173

67.46

2,440,873,827

2507

Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi

7,300,000,000

7,300,000,000

2,592,427,967

5,254,886,334

(

2,428,120)

5,252,458,214

71.95

2,047,541,786

2508


2,200,000,000

2,500,000,000

1,033,025,731

1,594,878,971

(

2,375,000)

1,592,503,971

63.70

907,496,029

2509


9,365,585,000

5,252,576,000

1,763,298,410

4,470,871,290

(

25,188,272)

4,445,683,018

84.64

806,892,982

2510


2,000,000,000

2,000,000,000

942,189,568

1,590,965,483

(

1,246,000)

1,589,719,483

79.49

410,280,517

2511

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia

2,700,000,000

2,700,000,000

558,651,506

2,090,307,584

0

2,090,307,584

77.42

609,692,416

2512

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan

2,700,000,000

2,700,000,000

834,691,827

2,161,940,726

0

2,161,940,726

80.07

538,059,274

2,000,000,000

2,000,000,000

940,327,176

1,817,498,851

0

1,817,498,851

90.87

182,501,149

2,500,000,000

2,500,000,000

1,039,143,821

2,253,395,652

0

2,253,395,652

90.14

246,604,348

57,525,188)

8,326,727,420

86.44

1,305,999,580

0

1,711,003,375

63.37

988,996,625

190,000)

926,830,314

92.68

73,169,686

(

(

Timur Tengah 2513

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

2514

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

2515


2,500,000,000

9,632,727,000

7,565,609,151

8,384,252,608

2516

Koordinasi Kebijakan Pangan

2,700,000,000

2,700,000,000

1,219,031,042

1,711,003,375

2517


1,000,000,000

1,000,000,000

714,192,796

927,020,314

(

(





URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

TRIWULAN INI



5

6

7

2518

Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

2,000,000,000

2,000,000,000

1,288,842,849

1,828,139,841

2519

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,

2,000,000,000

2,000,000,000

672,587,805

1,460,576,283

5,400,000,000

5,400,000,000

2,508,400,455


8


9

SISA ANGGARAN

10

0

1,828,139,841

91.41

171,860,159

(

18,403,700)

1,442,172,583

72.11

557,827,417

4,201,884,181

(

6,207,000)

4,195,677,181

77.70

1,204,322,819

Koperasi, dan UKM 2520

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2521


2,000,000,000

2,000,000,000

620,002,277

1,374,000,015

(

4,110,400)

1,369,889,615

68.49

630,110,385

2522


3,500,000,000

3,500,000,000

1,430,407,525

2,723,857,167

(

27,597,000)

2,696,260,167

77.04

803,739,833

2524


2,300,000,000

2,300,000,000

779,238,513

1,627,488,038

(

180,000)

1,627,308,038

70.75

672,691,962

2525


2,300,000,000

2,300,000,000

1,210,935,734

1,824,181,885

(

27,800)

1,824,154,085

79.31

475,845,915

2526

Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara

2,500,000,000

2,200,000,000

714,278,424

1,479,010,680

(

150,000)

1,478,860,680

67.22

721,139,320

2527

Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama

2,500,000,000

4,000,000,000

1,009,309,289

1,872,295,719

(

9,968,000)

1,862,327,719

46.56

2,137,672,281

2,100,000,000

2,100,000,000

969,537,172

1,450,201,376

(

2,125,000)

1,448,076,376

68.96

651,923,624

2,400,000,000

3,900,000,000

2,089,911,192

3,343,403,756

(

16,240,606)

3,327,163,150

85.31

572,836,850

Pemerintah Swasta 2528

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati

2529

Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas

5047


10,800,000,000

11,313,000,000

3,890,982,165

10,127,586,742

(

84,181,098)

10,043,405,644

88.78

1,269,594,356

5200

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

17,500,000,000

14,500,000,000

2,948,624,264

4,896,152,064

(

21,340,820)

4,874,811,244

33.62

9,625,188,756

2,000,000,000

2,000,000,000

1,195,497,126

1,623,175,610

(

1,432,000)

1,621,743,610

81.09

378,256,390

Indonesia 5226


5227


2,000,000,000

2,000,000,000

1,094,333,761

1,563,167,193

(

1,508,000)

1,561,659,193

78.08

438,340,807

5228


2,000,000,000

2,000,000,000

1,050,985,348

1,427,869,568

(

5,855,288)

1,422,014,280

71.10

577,985,720

5229

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

2,000,000,000

2,000,000,000

948,012,158

1,228,111,463

0

1,228,111,463

61.41

771,888,537

5266


56,406,500,000

56,406,500,000

31,708,657,157

34,825,802,250

9,151,335)

34,816,650,915

61.72

21,589,849,085

(





URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3 305,892,142,000


4 329,204,232,000

TRIWULAN INI



5

6

7

124,558,899,786

233,320,809,822

(

807,357,145)


8 232,513,452,677


9

SISA ANGGARAN

10 70.87

96,690,779,323


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : 1

: LRBKB 01d : 29 Februari 2016 1 : : lu_lrabi1b


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 1 REALISASI

URAIAN

KODE

1

2

01

RUPIAH MURNI

09

HIBAH LUAR NEGERI

JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

BULAN INI

5

6

JUMLAH S/D BULAN INI

7


8

SISA ANGGARAN

9

300,026,557,000

320,818,929,000

152,412,978,125

72,907,729,761

225,320,707,886

69.99

96,272,644,987

5,865,585,000

8,385,303,000

5,834,404,502

2,165,697,434

8,000,101,936

95.01

418,134,336

305,892,142,000

329,204,232,000

158,247,382,627

75,073,427,195

233,320,809,822

70.87

96,690,779,323

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

: LRBWW 01 : 29-02-16 1 : : lu_lrabw1t



REALISASI BELANJA URAIAN

KODE

1

2 I.

ANGGARAN SEMULA

3


4

JUMLAH S/D TAHUN INI


TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01

RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM

01


06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01

0

0

81,700,898

32,616,308

114,317,206

0.00

0

0

0

81,700,898

32,616,308

114,317,206

0.00

0

03

PELAYANAN UMUM

01


0

0

39,775,717

146,188,881

185,964,598

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.03

0

0

39,775,717

146,188,881

185,964,598

0.00

0

0

0

121,476,615

178,805,189

300,281,804

0.00

0

0

0

139,198,520

51,455,000

190,653,520

0.00

0

0

0

139,198,520

51,455,000

190,653,520

0.00

0

0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0

0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0

0

0

27,800

4,680,000

4,707,800

0.00

0

0

0

27,800

4,680,000

4,707,800

0.00

0

0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0

0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 04

EKONOMI

01


06


02

TENAGA KERJA

06


03


06


04

PENGAIRAN

06





: LRBWW 01 : 29-02-16 2 : : lu_lrabw1t




KODE

1

2

05


06


06

PERTAMBANGAN

06


07


06


08

TRANSPORTASI

06


09


06



JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.09 90

EKONOMI LAINNYA

06


99


06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.99 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04

06


90


ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

0

49,780,188

49,780,188

0.00

0

0

0

0

49,780,188

49,780,188

0.00

0

0

0

150,000

0

150,000

0.00

0

0

0

150,000

0

150,000

0.00

0

0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0

0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0

0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0

0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0

0

0

76,039,900

90,020,800

166,060,700

0.00

0

0

0

76,039,900

90,020,800

166,060,700

0.00

0

0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

0

0

253,623,146

204,343,923

457,967,069

0.00

0


: LRBWW 01 : 29-02-16 3 : : lu_lrabw1t




KODE

1 06

2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 06.90 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

09

HIBAH LUAR NEGERI

04

EKONOMI

03


06


05


06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.05 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 09 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0

0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0

0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0

0

0

391,274,761

383,149,112

774,423,873

0.00

0

0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0

0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0

0

0

0

7,745,000

7,745,000

0.00

0

0

0

0

7,745,000

7,745,000

0.00

0

0

0

0

32,933,272

32,933,272

0.00

0

0

0

0

32,933,272

32,933,272

0.00

0

0

0

391,274,761

416,082,384

807,357,145

0.00

0

II. IKHTISAR MENURUT KEGIATAN 2486


0

0

4,056,800

0

4,056,800

0.00

0

2487

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas

0

0

5,209,000

110,724,920

115,933,920

0.00

0

2488


0

0

30,509,917

35,463,961

65,973,878

0.00

0

2495

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem A

0

0

71,340,000

40,385,000

111,725,000

0.00

0

2496


0

0

27,381,420

0

27,381,420

0.00

0

2497


0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0


: LRBWW 01 : 29-02-16 4 : : lu_lrabw1t



REALISASI BELANJA KODE

1

URAIAN

2

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

2499

Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

0

0

33,589,200

0

33,589,200

0.00

0

2500


0

0

42,450,700

87,217,000

129,667,700

0.00

0

2503


0

0

0

2,803,800

2,803,800

0.00

0

2505


0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

2506


0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0

2507


0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0

2508


0

0

0

2,375,000

2,375,000

0.00

0

2509


0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0

2510


0

0

0

1,246,000

1,246,000

0.00

0

2515


0

0

0

57,525,188

57,525,188

0.00

0

2517


0

0

0

190,000

190,000

0.00

0

2519

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM

0

0

15,048,700

3,355,000

18,403,700

0.00

0

2520


0

0

6,207,000

0

6,207,000

0.00

0

2521


0

0

4,110,400

0

4,110,400

0.00

0

2522


0

0

21,318,000

6,279,000

27,597,000

0.00

0

2524


0

0

0

180,000

180,000

0.00

0

2525


0

0

27,800

0

27,800

0.00

0

2526


0

0

150,000

0

150,000

0.00

0

2527

Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta

0

0

9,968,000

0

9,968,000

0.00

0

2528

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati

0

0

0

2,125,000

2,125,000

0.00

0

2529


0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0


: LRBWW 01 : 29-02-16 5 : : lu_lrabw1t




KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

5047


0

0

67,551,098

16,630,000

84,181,098

0.00

0

5200

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

0

0

12,261,800

9,079,020

21,340,820

0.00

0

5226


0

0

380,000

1,052,000

1,432,000

0.00

0

5227


0

0

1,508,000

0

1,508,000

0.00

0

5228


0

0

0

5,855,288

5,855,288

0.00

0

5266


0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

0

0

391,274,761

416,082,384

807,357,145

0.00

0

III. IKHTISAR MENURUT SATUAN KERJA 427752

satuan kerja tidak ada

0

0

323,723,663

399,452,384

723,176,047

0.00

0

427755

satuan kerja tidak ada

0

0

67,551,098

16,630,000

84,181,098

0.00

0


0

0

391,274,761

416,082,384

807,357,145

0.00

0

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA DAN MAK 51

PENGEMBALIAN BEBAN PEGAWAI

5111

Jenis belanja tidak ada

511119

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

0

0

19,927

0

19,927

0.00

0

511121

Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS

0

0

398,672

0

398,672

0.00

0

511122

Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS

0

0

159,468

0

159,468

0.00

0

511123

Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS

0

0

329,350

710,000

1,039,350

0.00

0

0

0

907,417

710,000

1,617,417

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5111 5124


512411

Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

0

0

29,602,500

8,340,000

37,942,500

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5124

0

0

29,602,500

8,340,000

37,942,500

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

0

0

30,509,917

9,050,000

39,559,917

0.00

0


: LRBWW 01 : 29-02-16 6 : : lu_lrabw1t




KODE

1

2

52

PENGEMBALIAN BEBAN BARANG

5211


521119

Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya

5212


521211

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

0

2,359,761

2,359,761

0.00

0

0

0

0

2,359,761

2,359,761

0.00

0

Pengembalian Beban Bahan

0

0

0

32,933,272

32,933,272

0.00

0

521213

Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan

0

0

74,040,000

187,315,000

261,355,000

0.00

0

0

0

74,040,000

220,248,272

294,288,272

0.00

0

5221


522131

Pengembalian Beban Jasa Konsultan

0

0

0

5,544,400

5,544,400

0.00

0

522141

Pengembalian Beban Sewa

0

0

0

16,900,000

16,900,000

0.00

0

522191

Pengembalian Beban Jasa Lainnya

0

0

825,000

0

825,000

0.00

0

0

0

825,000

22,444,400

23,269,400

0.00

0

0

0

168,478,040

102,081,940

270,559,980

0.00

0





524111

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

524114

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0

0

150,000

1,965,000

2,115,000

0.00

0

524119

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

0

116,048,004

33,735,900

149,783,904

0.00

0

0

0

284,676,044

137,782,840

422,458,884

0.00

0



524219

Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

0

0

1,223,800

11,455,111

12,678,911

0.00

0


0

0

1,223,800

11,455,111

12,678,911

0.00

0


0

0

360,764,844

394,290,384

755,055,228

0.00

0

53

Kelompok belanja tidak ada

5361



: LRBWW 01 : 29-02-16 7 : : lu_lrabw1t




KODE

1 536111

2 Belanja ini tidak ada

ANGGARAN SEMULA

3


4


TAHUN INI

5

6


7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

0

12,742,000

12,742,000

0.00

0


0

0

0

12,742,000

12,742,000

0.00

0


0

0

0

12,742,000

12,742,000

0.00

0

0

0

391,274,761

416,082,384

807,357,145

0.00

0


LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT SUMBER DANA DAN KEGIATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

: LRBWW 01c : 29-02-16 1 : : lu_lrabw1t




KODE

1

2 I.

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

01

RUPIAH MURNI

0

RM

01

PELAYANAN UMUM

01


0

0

81,700,898

32,616,308

114,317,206

0.00

0

06


0

0

81,700,898

32,616,308

114,317,206

0.00

0

5047


0

0

67,551,098

16,630,000

84,181,098

0.00

0

5200

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

0

0

12,261,800

9,079,020

21,340,820

0.00

0

5226


0

0

380,000

1,052,000

1,432,000

0.00

0

5227


0

0

1,508,000

0

1,508,000

0.00

0

5228


0

0

0

5,855,288

5,855,288

0.00

0

0

0

81,700,898

32,616,308

114,317,206

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.06

0

0

81,700,898

32,616,308

114,317,206

0.00

0

03

PELAYANAN UMUM


0

0

39,775,717

146,188,881

185,964,598

0.00

0

01


0

0

39,775,717

146,188,881

185,964,598

0.00

0

2486


0

0

4,056,800

0

4,056,800

0.00

0

2487

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas

0

0

5,209,000

110,724,920

115,933,920

0.00

0

2488


0

0

30,509,917

35,463,961

65,973,878

0.00

0

0

0

39,775,717

146,188,881

185,964,598

0.00

0

0

0

39,775,717

146,188,881

185,964,598

0.00

0

0

0

121,476,615

178,805,189

300,281,804

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.03.01 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.03 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01



: LRBWW 01c : 29-02-16 2 : : lu_lrabw1t




KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

04

EKONOMI

01


0

0

139,198,520

51,455,000

190,653,520

0.00

0

06


0

0

139,198,520

51,455,000

190,653,520

0.00

0

2495

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem A

0

0

71,340,000

40,385,000

111,725,000

0.00

0

2496


0

0

27,381,420

0

27,381,420

0.00

0

2510


0

0

0

1,246,000

1,246,000

0.00

0

2517


0

0

0

190,000

190,000

0.00

0

2519

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM

0

0

15,048,700

3,355,000

18,403,700

0.00

0

2521


0

0

4,110,400

0

4,110,400

0.00

0

2522


0

0

21,318,000

6,279,000

27,597,000

0.00

0

0

0

139,198,520

51,455,000

190,653,520

0.00

0

0

0

139,198,520

51,455,000

190,653,520

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04.01.06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.01 02

TENAGA KERJA

0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0

06


0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0

2497


0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0

0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0

0

0

0

2,550,600

2,550,600

0.00

0



0

0

27,800

4,680,000

4,707,800

0.00

0

06


0

0

27,800

4,680,000

4,707,800

0.00

0

2508


0

0

0

2,375,000

2,375,000

0.00

0

2524


0

0

0

180,000

180,000

0.00

0

2525


0

0

27,800

0

27,800

0.00

0



: LRBWW 01c : 29-02-16 3 : : lu_lrabw1t




KODE

1 2528

2 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04.03.06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.03

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

0

2,125,000

2,125,000

0.00

0

0

0

27,800

4,680,000

4,707,800

0.00

0

0

0

27,800

4,680,000

4,707,800

0.00

0

04

PENGAIRAN

0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0

06


0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0

2506


0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0

0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0

0

0

16,144,200

0

16,144,200

0.00

0



0

0

0

49,780,188

49,780,188

0.00

0

06


0

0

0

49,780,188

49,780,188

0.00

0

2515


0

0

0

49,780,188

49,780,188

0.00

0

0

0

0

49,780,188

49,780,188

0.00

0


0

0

0

49,780,188

49,780,188

0.00

0

06

PERTAMBANGAN


0

0

150,000

0

150,000

0.00

0

06


0

0

150,000

0

150,000

0.00

0

2526


0

0

150,000

0

150,000

0.00

0

0

0

150,000

0

150,000

0.00

0

0

0

150,000

0

150,000

0.00

0



0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

06


0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

2505


0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

0

0

100,000

0

100,000

0.00

0

0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0


TRANSPORTASI



: LRBWW 01c : 29-02-16 4 : : lu_lrabw1t




KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

06


0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0

2507


0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0

0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0


0

0

2,428,120

0

2,428,120

0.00

0

09



0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0

06


0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0

2529


0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0

0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0

0

0

16,240,606

0

16,240,606

0.00

0


EKONOMI LAINNYA

0

0

76,039,900

90,020,800

166,060,700

0.00

0

06


0

0

76,039,900

90,020,800

166,060,700

0.00

0

2499

Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

0

0

33,589,200

0

33,589,200

0.00

0

2500


0

0

42,450,700

87,217,000

129,667,700

0.00

0

2503


0

0

0

2,803,800

2,803,800

0.00

0

0

0

76,039,900

90,020,800

166,060,700

0.00

0

0

0

76,039,900

90,020,800

166,060,700

0.00

0



0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

06


0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

5266


0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04.99.06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.99 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 06


90


0

0

3,294,000

5,857,335

9,151,335

0.00

0

0

0

253,623,146

204,343,923

457,967,069

0.00

0

0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0



: LRBWW 01c : 29-02-16 5 : : lu_lrabw1t




KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4



TAHUN INI

5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

06


0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0

2520


0

0

6,207,000

0

6,207,000

0.00

0

2527

Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta

0

0

9,968,000

0

9,968,000

0.00

0

0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0

0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0

0

0

16,175,000

0

16,175,000

0.00

0

0

0

391,274,761

383,149,112

774,423,873

0.00

0

0

0

391,274,761

383,149,112

774,423,873

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06.90.06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 06.90 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 01.0 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01 09

HIBAH LUAR NEGERI

3

RK

04

EKONOMI

03


0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0

06


0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0

2509


0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0

0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0

0

0

0

25,188,272

25,188,272

0.00

0



0

0

0

7,745,000

7,745,000

0.00

0

06


0

0

0

7,745,000

7,745,000

0.00

0

2515


0

0

0

7,745,000

7,745,000

0.00

0

0

0

0

7,745,000

7,745,000

0.00

0

0

0

0

7,745,000

7,745,000

0.00

0

0

0

0

32,933,272

32,933,272

0.00

0

0

0

0

32,933,272

32,933,272

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04.05.06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.05 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 09.3



: LRBWW 01c : 29-02-16 6 : : lu_lrabw1t



REALISASI BELANJA KODE

1

URAIAN

2 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 09 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4


TAHUN INI

5

6


7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

0

32,933,272

32,933,272

0.00

0

0

0

391,274,761

416,082,384

807,357,145

0.00

0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT JENIS SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 : KP JENIS SATUAN KERJA BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

KD. LAPORAN : LRPK.W01 : 29/02/16 TANGGAL : 1 HAL : lui_pend03 PROG. ID :

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KANTOR PUSAT REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

TRIWULAN INI 4

PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI 5

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI 6

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI

% REAL. PEND 8

7

I. IKHTISAR MENURUT MAP I

Penerimaan Dalam Negeri

42

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

423

PNBP LAINNYA

4231

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

42314


423141


Jumlah Penerimaan 42314 Jumlah Penerimaan 4231 4237

Pendapatan Iuran dan Denda

42375

Pendapatan Denda

423752


Jumlah Penerimaan 42375 Jumlah Penerimaan 4237

0

29,160

116,640

0

116,640

0.00

0

29,160

116,640

0

116,640

0.00

0

29,160

116,640

0

116,640

0.00

0

6,160,000

6,160,000

0

6,160,000

0.00

0

6,160,000

6,160,000

0

6,160,000

0.00

0

6,160,000

6,160,000

0

6,160,000

0.00

4239

Pendapatan Lain-lain

42395

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

0

0

68,281,800

0

68,281,800

0.00

423952


0

83,804,550

693,763,729

0

693,763,729

0.00

Jumlah Penerimaan 42395

0

83,804,550

762,045,529

0

762,045,529

0.00

0

83,804,550

762,045,529

0

762,045,529

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00 0.00

Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan 423 Jumlah Penerimaan 42 Jumlah Penerimaan Dalam Negeri JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT JENIS SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 : KP JENIS SATUAN KERJA BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

REALISASI KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

01


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KANTOR PUSAT -


JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

TRIWULAN INI 4

PENDAPATAN




% REAL. PEND

7

8

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT-WILAYAH 0199

PUSAT


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN MENURUT ESELON I - WILAYAH DAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 : BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

KD. LAPORAN TANGGAL HAL PROG. ID :

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

TRIWULAN INI 4

: : : :

LRPK.W01a 29/02/16 1 lui_pend02

PENDAPATAN




% REAL. PEND 8

7

IKHTISAR MENURUT ESELON I - WILAYAH DAN SATUAN KERJA 01 0199

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN INSTANSI PUSAT

427752

NAMA SATKER TIDAK DITEMUKAN ......!

0

89,843,910

767,284,894

0

767,284,894

0.00

427755

NAMA SATKER TIDAK DITEMUKAN ......!

0

149,800

1,037,275

0

1,037,275

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

89,993,710

768,322,169

0

768,322,169

0.00

Jumlah Penerimaan Wilayah Jumlah Eselon

01


0199

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH)




KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

TRIWULAN INI 4

PENDAPATAN




% REAL. PEND 8

7

I. IKHTISAR MENURUT MAP I

Penerimaan Dalam Negeri

42

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

423

PNBP LAINNYA

4231

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

42314


423141


Jumlah Penerimaan 42314 Jumlah Penerimaan 4231 4237

Pendapatan Iuran dan Denda

42375

Pendapatan Denda

423752


Jumlah Penerimaan 42375 Jumlah Penerimaan 4237

0

87,480

116,640

0

116,640

0.00

0

87,480

116,640

0

116,640

0.00

0

87,480

116,640

0

116,640

0.00

0

6,160,000

6,160,000

0

6,160,000

0.00

0

6,160,000

6,160,000

0

6,160,000

0.00

0

6,160,000

6,160,000

0

6,160,000

0.00

4239

Pendapatan Lain-lain

42395

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

0

0

68,281,800

0

68,281,800

0.00

423952


0

207,704,909

693,763,729

0

693,763,729

0.00

Jumlah Penerimaan 42395

0

207,704,909

762,045,529

0

762,045,529

0.00

0

207,704,909

762,045,529

0

762,045,529

0.00

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan 423 Jumlah Penerimaan 42 Jumlah Penerimaan Dalam Negeri JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH II. IKHTISAR MENURUT ESELON

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH)




KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

01



TRIWULAN INI 4

PENDAPATAN



JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI 7

% REAL. PEND 8

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

0

213,952,389

768,322,169

0

768,322,169

0.00

III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH 0199

PUSAT


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH)



BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

-

: -

KD. LAPORAN : LRPK.W01 : 29/02/16 TANGGAL : 1 HAL : lui_penblank PROG. ID : REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KODE

1

URAIAN

2

JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH

ESTIMASI PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU

3

4

---.---.---.---.---.---

---.---.---.---.---.---

TRIWULAN INI 5

---.---.---.---.---.---

JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI

% REAL. PEND

6

7

---.---.---.---.---.---

---.---

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 1

NAMA UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap. : LBNIT

AKUN NERACA KODE

URAIAN

1

2

JUMLAH

3

117111

Barang Konsumsi

1,244,023,377

117113


79,761,210

117199

Persediaan Lainnya

46,003,050

132111

Peralatan dan Mesin

54,253,506,073

133111

Gedung dan Bangunan

19,733,715,055

135121

Aset Tetap Lainnya

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(

46,048,123,659)

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(

2,762,720,112)

162151

Software

162161

Lisensi

105,187,500

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

863,209,500

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

63,071,925 0

1,117,703,500

(

J U M L A H

863,209,500) 27,832,127,919

, Penanggung Jawab UAPB

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 1

NAMA UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap. : LBNIT

JUMLAH

AKUN NERACA KODE

URAIAN

NILAI BMN

1

2

3

117111

Barang Konsumsi

117113

AKM. PENYUSUTAN

NILAI NETTO

4

5

1,244,023,377

0

1,244,023,377


79,761,210

0

79,761,210

117199

Persediaan Lainnya

46,003,050

0

46,003,050

132111

Peralatan dan Mesin

54,253,506,073

46,048,123,659

8,205,382,414

133111

Gedung dan Bangunan

19,733,715,055

2,762,720,112

16,970,994,943

135121

Aset Tetap Lainnya

63,071,925

0

63,071,925

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

0

0

0

162151

Software

1,117,703,500

0

1,117,703,500

162161

Lisensi

105,187,500

0

105,187,500

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

863,209,500

863,209,500

0

77,506,181,190

49,674,053,271

27,832,127,919

J U M L A H



Tgl Cetak

:

29-02-2016

Halaman

:

1

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA UAPB KODE UAPB

: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN : 035

Kode 115111

Uraian BARANG KONSUMSI

1.01.03.01.001

Alat Tulis

1.01.03.01.002

Tinta Tulis, Tinta Stempel

1.01.03.01.003

Penjepit Kertas

7,020,480

1.01.03.01.004

Penghapus/Korektor

2,691,130

1.01.03.01.005

Buku Tulis

1.01.03.01.006

Ordner Dan Map

1.01.03.01.007

Penggaris

1.01.03.01.008

Cutter (Alat Tulis Kantor)

1,855,025

1.01.03.01.009

Pita Mesin Ketik

6,982,800

1.01.03.01.010

Alat Perekat

4,192,250

1.01.03.01.999

Alat Tulis Kantor Lainnya

1.01.03.02.001

Kertas HVS

68,263,330

1.01.03.02.002

Berbagai Kertas

32,492,478

1.01.03.02.003

Kertas Cover

1.01.03.02.004

Amplop

60,867,700

1.01.03.02.005

Kop Surat

43,347,284

1.01.03.03.001

Transparant Sheet

1.01.03.03.006

Film Cetak

2,319,960

1.01.03.04.002

Computer File/Tempat Disket

1,731,900

1.01.03.04.003

Pita Printer

3,564,000

1.01.03.04.004

Tinta/Toner Printer

1.01.03.04.005

Disket

10,987,900

1.01.03.04.006

USB/Flash Disk

10,517,000

1.01.03.06.001

Kabel Listrik

26,414,500

1.01.03.06.002

Lampu Listrik

26,898,000

1.01.03.06.003

Stop Kontak

3,428,000

1.01.03.06.004

Saklar

2,820,000

1.01.03.06.005

Stacker

1,704,000

1.01.03.06.006

Balast

1,550,000

1.01.03.06.007

Starter

401,500

1.01.03.06.008

Vitting

204,000

1.01.03.06.010

Batu Baterai

JUMLAH BARANG KONSUMSI 115113

24,857,828 940,788

19,993,965 183,457,032 561,120

740,000

1,600,600

424,369,800

259,527,087

7,721,920 1,244,023,377

BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN

1.01.03.05.001

Sapu Dan Sikat

1.01.03.05.002

Alat-Alat Pel Dan Lap

1.01.03.05.003

Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya

1.01.03.05.004

Keset Dan Tempat Sampah

1.01.03.05.006

Alat Pengikat

1.01.03.05.008

Bahan Kimia Untuk Pembersih

19,941,000

1.01.03.05.009

Alat Untuk Makan Dan Minum

18,656,000

1.01.03.05.999

Perabot Kantor Lainnya

25,617,210

JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN

891,000 11,390,000 640,000 2,290,000 336,000

79,761,210


Tgl Cetak

:

29-02-2016

Halaman

:

2

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA UAPB KODE UAPB

: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN : 035

Kode

Uraian

115199

PERSEDIAAN LAINNYA

1.03.01.01.003

Komponen Peralatan Bekas

46,003,050

JUMLAH PERSEDIAAN LAINNYA

46,003,050

TOTAL Keterangan: 1. Persediaan senilai Rp. 2. Persediaan senilai Rp.

1,369,787,637 0,- dalam kondisi rusak. 0,- dalam kondisi usang. , Penanggung Jawab UAPB

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 1 Kode Lap. : LBIIKT

NAMA UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG KODE

URAIAN

1

2

132111

3

3.01.03

ALAT BANTU ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

3.02.02 3.03.02

BERTAMBAH KUANTITAS NILAI

NILAI

4

5 7,127

SALDO PER

MUTASI

1 JANUARI 2015 KUANTITAS

PERALATAN DAN MESIN

3.02.01

SALDO PER

SAT

6

31 DESEMBER 2015

BERKURANG KUANTITAS NILAI

7

8

52,783,167,148

189

2,333,548,425

9 17

863,209,500

KUANTITAS

NILAI

10

11 7,299

54,253,506,073

5

88,984,500

0

0

0

0

5

88,984,500

Unit

136

18,334,357,987

0

0

14

358,106,000

122

17,976,251,987

ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

Unit

15

27,971,005

0

0

0

0

15

27,971,005

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

Buah

1

5,790,400

0

0

0

0

1

5,790,400

3.03.03

ALAT UKUR

Buah

6

23,567,940

0

0

0

0

6

23,567,940

3.05.01

ALAT KANTOR

Buah

1,085

4,434,743,695

42

251,133,375

0

0

1,127

4,685,877,070

3.05.02

ALAT RUMAH TANGGA

3,779

11,498,715,604

23

238,893,450

0

0

3,802

11,737,609,054

3.06.01

ALAT STUDIO

221

1,881,498,846

8

48,105,200

0

0

229

1,929,604,046

3.06.02

ALAT KOMUNIKASI

509

1,179,464,046

10

96,140,000

0

0

519

1,275,604,046

3.08.01

UNIT ALAT LABORATORIUM

Buah

17

23,067,000

0

0

0

0

17

23,067,000

3.10.01

KOMPUTER UNIT

Buah

814

9,976,701,028

64

970,701,400

0

0

878

10,947,402,428

539

5,308,305,097

42

728,575,000

3

505,103,500

578

5,531,776,597

1

19,733,715,055

0

0

0

0

1

19,733,715,055

1

19,733,715,055

0

0

0

0

1

19,733,715,055

165

63,071,925

0

0

0

0

165

63,071,925

3.10.02 133111 4.01.01 135121

Buah

PERALATAN KOMPUTER GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

Unit

ASET TETAP LAINNYA

6.01.01

BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

Buah

90

23,286,300

0

0

0

0

90

23,286,300

6.01.03

KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN

Buah

75

39,785,625

0

0

0

0

75

39,785,625

0

0

17

863,209,500

0

0

17

863,209,500

166112

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

3.02.01

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

Unit

0

0

14

358,106,000

0

0

14

358,106,000

3.05.01

ALAT KANTOR

Buah

0

0

0

0

0

0

0

0

3.05.02

ALAT RUMAH TANGGA

Buah

0

0

0

0

0

0

0

0

3.06.01

ALAT STUDIO

Buah

0

0

0

0

0

0

0

0

3.06.02

ALAT KOMUNIKASI

Buah

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10.01

KOMPUTER UNIT

Buah

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10.02

PERALATAN KOMPUTER

Buah

0

0

3

505,103,500

0

0

3

505,103,500

6.01.01


Buah

0

0

0

0

0

0

0

0

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 2 Kode Lap. : LBIIKT


URAIAN

1

2

TOTAL

SALDO PER

SAT

KUANTITAS 3

4

SALDO PER

MUTASI

1 JANUARI 2015 NILAI 5 72,579,954,128

BERTAMBAH KUANTITAS NILAI 6

7 3,196,757,925

BERKURANG KUANTITAS NILAI 8

31 DESEMBER 2015 KUANTITAS

NILAI

10

11

9 863,209,500


74,913,502,553

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN ASET TAK BERWUJUD RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 1 Kode Lap. : LBITKT


URAIAN

1

2

162151 8.01.01 162161 8.01.01

SALDO PER

SAT

KUANTITAS 3


NILAI

4

SALDO PER

MUTASI

1 JANUARI 2015 5

6

7

31 DESEMBER 2015

BERKURANG KUANTITAS NILAI 8

KUANTITAS

NILAI

10

11

9

SOFTWARE

10

858,000,000

2

272,445,500

0

12,742,000

12

1,117,703,500

ASET TAK BERWUJUD

10

858,000,000

2

272,445,500

0

12,742,000

12

1,117,703,500

LISENSI

0

0

1

105,187,500

0

0

1

105,187,500

ASET TAK BERWUJUD

0

0

1

105,187,500

0

0

1

105,187,500

TOTAL

858,000,000

377,633,000

12,742,000


1,222,891,000


Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 1 Kode Lap. : LBCIIKT

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG KODE

URAIAN

1

2

132111

SALDO PER

SAT

3

PERALATAN DAN MESIN

31 DESEMBER 2015 KUANTITAS

NILAI

AK. PENYUSUTAN

NILAI BUKU

4

5

6

7

7,299

54,253,506,073

46,048,123,659

8,205,382,414

5

88,984,500

47,619,392

41,365,108

3.01.03

ALAT BANTU

3.02.01


Unit

122

17,976,251,987

15,540,072,069

2,436,179,918

3.02.02

ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

Unit

15

27,971,005

27,971,005

0

3.03.02

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

Buah

1

5,790,400

4,053,280

1,737,120

3.03.03

ALAT UKUR

Buah

6

23,567,940

23,567,940

0

3.05.01

ALAT KANTOR

Buah

1,127

4,685,877,070

3,955,404,764

730,472,306

3.05.02

ALAT RUMAH TANGGA

3,802

11,737,609,054

10,377,821,013

1,359,788,041

3.06.01

ALAT STUDIO

229

1,929,604,046

1,488,514,934

441,089,112

3.06.02

ALAT KOMUNIKASI

519

1,275,604,046

1,043,783,270

231,820,776

3.08.01

UNIT ALAT LABORATORIUM

Buah

17

23,067,000

10,091,816

12,975,184

3.10.01

KOMPUTER UNIT

Buah

878

10,947,402,428

9,161,092,877

1,786,309,551

3.10.02

PERALATAN KOMPUTER

578

5,531,776,597

4,368,131,299

1,163,645,298

1

19,733,715,055

2,762,720,112

16,970,994,943

1

19,733,715,055

2,762,720,112

16,970,994,943

17

863,209,500

863,209,500

0

133111 4.01.01 166112

Buah

GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

Unit


3.02.01


Unit

14

358,106,000

358,106,000

0

3.10.02

PERALATAN KOMPUTER

Buah

3

505,103,500

505,103,500

0

74,850,430,628

49,674,053,271

TOTAL


25,176,377,357

LAPORAN BARANG RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN PENGHAPUSANNYA KE PENGELOLA TAHUNAN TINGKAT PENGGUNA BARANG RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 1 Kode Lap. : LBIIKT


URAIAN

1

2

166112

SALDO PER

SAT

KUANTITAS 3


NILAI

4

SALDO PER

MUTASI

1 JANUARI 2015 5

BERTAMBAH KUANTITAS NILAI 6

31 DESEMBER 2015


7

8

KUANTITAS

NILAI

10

11

9

1,821

5,111,174,586

233

2,292,038,812

0

0

2,054

7,403,213,398

3.05.01

ALAT KANTOR

Buah

331

835,291,606

9

9,395,790

0

0

340

844,687,396

3.05.02

ALAT RUMAH TANGGA

Buah

803

872,207,932

1

850,000

0

0

804

873,057,932

3.06.01

ALAT STUDIO

Buah

56

81,086,558

2

5,405,046

0

0

58

86,491,604

3.06.02

ALAT KOMUNIKASI

Buah

29

74,887,113

1

293,331

0

0

30

75,180,444

3.06.03

PERALATAN PEMANCAR

Buah

2

100,000

0

0

0

0

2

100,000

3.10.01

KOMPUTER UNIT

Buah

264

2,726,856,428

174

1,920,787,106

0

0

438

4,647,643,534

3.10.02

PERALATAN KOMPUTER

Buah

122

511,834,949

46

355,307,539

0

0

168

867,142,488

6.01.01


Buah

214

8,910,000

0

0

0

0

214

8,910,000

TOTAL

5,111,174,586

2,292,038,812

0


7,403,213,398

LAPORAN BARANG HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN PENGHAPUSANNYA KE PENGELOLA TAHUNAN TINGKAT PENGGUNA BARANG RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 29-02-2016 Halaman : 1 Kode Lap. : LBIIKT


URAIAN

1

2

166112

SALDO PER

SAT

KUANTITAS 3



NILAI

4

SALDO PER

MUTASI

1 JANUARI 2015 5

6

31 DESEMBER 2015


7

8

KUANTITAS

NILAI

10

11

9

794

1,409,567,887

233

2,292,038,812

0

0

1,027

3,701,606,699

3.05.01

ALAT KANTOR

Buah

161

412,947,908

9

9,395,790

0

0

170

422,343,698

3.05.02

ALAT RUMAH TANGGA

Buah

401

435,678,966

1

850,000

0

0

402

436,528,966

3.06.01

ALAT STUDIO

Buah

27

37,840,756

2

5,405,046

0

0

29

43,245,802

3.06.02

ALAT KOMUNIKASI

Buah

14

37,296,891

1

293,331

0

0

15

37,590,222

3.06.03

PERALATAN PEMANCAR

Buah

1

50,000

0

0

0

0

1

50,000

3.10.01

KOMPUTER UNIT

Buah

45

403,034,661

174

1,920,787,106

0

0

219

2,323,821,767

3.10.02

PERALATAN KOMPUTER

Buah

38

78,263,705

46

355,307,539

0

0

84

433,571,244

6.01.01


Buah

107

4,455,000

0

0

0

0

107

4,455,000

TOTAL

1,409,567,887

2,292,038,812

0


3,701,606,699


Lampiran o Daftar Saldo Kas di bendahara Pengeluaran o Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan lainnya o Daftar Rekening o Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI

Ringkasan

-1-

DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DARI HIBAH, KAS DAN DEPOSITO PADA SATKER BLU PER 31 DESEMBER 2015 Kementerian Negara/Lembaga : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eselon I

:

(035) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Wilayah

:

(0199) Instansi Pusat

Tahun Anggaran

:

2015

NO

Kode Satker

Nama Satker

1

427752

Menko Bidang Perekonomian

2

427755

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah

Daftar Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Satker BLU Kas di BLU

Deposito

506.146.176

-

-

-

-

-

-

-

506.146.176

-

-

-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL APBN/ NON APBN DAN ASET BERSIH PER 31 DESEMBER 2015 (Dalam Ribuan Rupiah) REALISASI No

NAMA UBL

APBN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BELANJA LAIN-LAIN

JUMLAH REALISASI

SISA

ASET BERSIH

NON APBN

TANGGAL PELAPORAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan 1 Ekonomi Indonesia (KP3EI)

STATUS UBL

BA

12

13

14

035

14.500.000.000

-

4.874.811.244

-

-

4.874.811.244

9.625.188.756

-

-

31-Des-15

Bagian Satuan Kerja (Kode Kegiatan 5200)

2

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

56.406.500.000

-

34.816.650.915

-

-

34.816.650.915

21.589.849.085

-

-

31-Des-15

Bagian Satuan Kerja (Kode Kegiatan 5266)

035

3

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

11.313.000.000

903.878.785

9.029.971.259

109.555.600

-

10.043.405.644

1.269.594.356

744.826.159

-

31-Des-15

Satuan Kerja 427755

035

82.219.500.000

903.878.785

48.721.433.418

109.555.600

-

49.734.867.803

32.484.632.197

744.826.159

-

JUMLAH

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (035) DAFTAR REKENING PER 31 Desember 2015 IDENTITAS REKENING

SALDO PER 31 Desember 2015

PERSETUJUAN

NAMA

KELOMPOK

KODE

TUJUAN

NAMA REKENING

BANK

REKENING

SATKER

PEMBUKUAN REKENING

US DOLLAR

RUPIAH

STATUS

KPPN PEMBERI PERSETUJUAN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0507.01.000149.30.3

Bendahara Pengeluaran 35 Perekonomian

Bank Rakyat Indonesia

20

427752

Operasional Kantor Kantor Menko Perekonomian BA 035.427752

0

0

1

KPPN Jakarta I

2

0507.01.000148.30.7

Bendahara Pengeluaran BA 69 Perekonomian

Bank Rakyat Indonesia

20

427755

Operasional Kantor Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus BA.035.427755

0

0

1

KPPN Jakarta I

0

0

NOMOR URUT

NOMOR REKENING

1

Jumlah

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat 10710

PEMUTAKHIRAN DATA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2015

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TA 2014 No

Temuan Pemeriksaan Judul

Rekomendasi

Jumlah

Nilai

Uraian

Jumlah

Nilai

Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa

Nilai Penyetoran Uang ke Kas Negara

Keterangan

Sistem Pengendalian Intern 1

Mekanisme Penetapan HPS pada Pengadaan Komputer Tidak Menghasilkan Harga yang Ekonomis dan Wajar

1

-

BPK merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal dan PPK yang tidak memepertimbangkan prinsip kehematan dalam menghitung HPS.

1

-

2

Pengendalian atas Belanja Pemeliharaan Komputer Belum Memadai

1

-

BPK merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan secara berjenjang kepada Kepala Biro Umum untuk: a) Menyusun petunjuk pelaksanaan yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin; b) Melakukan inventarisasi dan pelabelan kembali terhadap seluruh BMN Kemenko Perekonomian; c) Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Bagian Pengelolaan BMN yang tidak cermat dalam penatausahaan BMN; 2) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan karena belum optimal melakukan pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan komputer; dan d) Menganggarkan pembelian aplikasi perkantoran yang original.

4

-

1. Sesmenko telah menginstruksikan Kepala Biro Umum melalui surat nomor S-236/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara optimal 2. Sesmenko telah melakukan pembinaan kepada PPK melalui surat nomor S-234/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar dapat lebih mempertimbangkan prinsip kehematan dan keahlian dalam menghitung HPS. 1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-237/SES.M.EKON /07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Biro Umum, dan telah ditindaklanjuti dengan: a. Menerbitkan nota dinas nomor ND-451/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Rumah Tangga untuk : 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin; 2) Memberikan pembinaan kepada Kepala Subbagian Pemeliharaan untuk meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan komputer. b. Menerbitkan nota dinas nomor ND-452/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN untuk : 1) Menyelesaikan inventarisasi dan pelabelan kembali terhadap seluruh BMN Kemenko Perekonomian; 2) Lebih cermat dalam penatausahaan BMN; serta. 2. Sesmenko telah memerintahkan Kepala Biro Perencanaan melalui surat nomor S-235/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar meneliti usulan anggaran pembelian aplikasi perkantoran yang original.

-

Selesai Ditindaklanjuti

-


No

3

4

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Judul

Jumlah

Nilai

Uraian

Jumlah

Nilai

Penatausahaan atas Barang Rusak pada Kemenko Perekonomian Belum Tertib

1

-

BPK merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: a) Menginstruksikan Kepala Bagian Urusan Rumah Tangga untuk perbaikan ke depan, melakukan analisis terlebih dahulu atas pemeliharaan barang, dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dari barang tersebut; b) Memberikan pembinaan sesuai ketenetuan yang berlaku kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN yang tidak cermat dalam penatausahaan BMN; c) Melengkapi setiap penyerahan barang rusak berat dengan berita acara; dan d) Melakukan inventarisasi BMN secara menyeluruh.

4

-

BPK merekomendasikan Menko Perekonomian memerintahkan Sesmenko Perekonomian agar: a) Menginstruksikan kepada pelaksana perjalanan dinas luar negeri yang tidak mendesak agar mengupayakan pembelian tiket langsung ke maskapai; dan b) Berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja untuk penyediaan Tambahan Uang Persediaan dalam rangka pendanaan langsung perjalanan dinas luar negeri yang bersifat tidak mendasak.

2

Kemenko Perekonomian Belum Memperoleh Harga Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Ekonomis

1

-


Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-238/SES.M.EKON/ 07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Biro Umum, dan telah ditindaklanjuti dengan: 1.

2.

-


Keterangan

-


-


Menerbitkan nota dinas nomor ND451/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Rumah Tangga untuk melakukan analisis atas pemeliharaan barang, dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dari barang tersebut; Menerbitkan nota dinas nomor ND-452/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN untuk : a. lebih cermat dalam penatausahaan BMN; b. melengkapi setiap penyerahan barang rusak berat dengan berita acara; dan c. menyelesaikan inventarisasi dan pelabelan kembali terhadap seluruh BMN Kemenko Perekonomian;

1. Sesmenko telah memerintahkan Para Pejabat/pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian melalui surat nomor S-239/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar dapat merencanakan tugas perjalanan dinas luar negeri dengan baik serta mengupayakan pembelian tiket langsung ke maskapai; 2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-240/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Para PPK agar mengusulkan penyediaan TUP dalam rangka pendanaan langsung perjalanan dinas luar negeri dan Kepala Bagian Keuangan agar berdasarkan usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan, dapat berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja untuk penyediaan Tambahan Uang Persediaan dimaksud, dan telah ditindaklanjuti dengan: a. Diterbitkannya Surat Kepala Bagian Keuangan nomor S73/SET.M.EKON.3.3/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Permintaan Usulan Tambahan Uang Persediaan kepada Para PPK Tahun 2015. b. Diterbitkannya Nota Dinas dari PPK Kegiatan 2508.2516.2524.2525.2528 TA 2015 kepada Sesmenko hal Usulan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Deputi II.

No


1

KEPATUHAN Pelaksanaan Kegiatan Kajian Indentifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Penyelesaian Percepatan Pembangunan Proyekproyek Infrastruktur Prioritas masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tidak Sesuai Kontrak

Rekomendasi

Jumlah

Nilai

Uraian

Jumlah

Nilai

1

Rp41.692.500

BPK merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: a) Memberikan pembinaan kepada pengguna dhi. Kepedulian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah agar lebih cermat dalam merencanakan kegiatan kajian; b) Memberikan pembinaan kepada PPK yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan Pokja ULP yang tidak teliti dalam mengevaluasi dokumen penawaran; c) Mengoptimalkan peran Tim Penilai Kajian dan melaksanakan fungsinya menilai kualitas hasil kajian; d) Memberikan teguran kepada penyedia jasa yang telah memeberikan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi yang sebenarnya; e) Meminta penyedia jasa untuk: i. menyetorkan kelebihan pembayaran honor narasumber sebesar Rp41.692.500,00 ke Kas Negara; ii. mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dengan cara menyampaikan biaya riil pelaksanaan pekerjaan kepada Inspektorat dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran disetorkan ke kas Negara.

5

Rp41.692. 500


1.

2.

3.

4.

5.

Sesmenko telah melakukan pembinaan kepada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Sekretaris KP3EI melalui surat nomor S-241/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar lebih cermat dalam merencanakan kegiatan kajian; dan Sesmenko telah melakukan pembinaan kepada PPK melalui surat nomor S-242/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan kajian. Sesmenko telah melakukan pembinaan kepada Pokja ULP melalui surat nomor S-243/SES.M.EKON /07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar lebih teliti dalam mengevaluasi dokumen penawaran. Sesmenko telah memerintahkan para Deputi melalui surat nomor S-244/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 untuk membentuk secara mandiri Tim Supervisi/Tim Pengawas Kajian. Sesmenko telah memerintahkan PPK terkait melalui surat nomor S-246/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar memberikan surat teguran kepada penyedia jasa yang telah memberikan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; Meminta penyedia jasa untuk a. Telah dilakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran honor narasumber sebesar Rp 41.692.500,00 ke kas negara pada tanggal 29 April 2015, dengan Bukti Penerimaan Negara nomor F88C915PNK5SAT6O. b. Sesmenko telah memerintahkan Inspektur melalui surat nomor S-245/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 untuk menilai kesesuaian hasil pekerjaan/laporan kajian yang telah direvisi dengan kontrak/KAK Kajian dimaksud, dan rekanan yang bersangkutan telah melakukan perbaikan laporan kajian dan telah diterima oleh pengguna jasa kajian terkait.


Keterangan

Rp 41.692.500


No


Rekomendasi

Jumlah

Nilai

Uraian

Jumlah

Nilai

2

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis Program Management Unit (PMU) Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tidak Sesuai Kontrak

1

-

BPK merekomendasikan Meneteri Koordinator Bidang Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: a) Memberikan pembinaan kepada Asisten Deputi Infrastruktur SDA agar lebih cermat dalam merencanakan kegiatan kajian; b) Memberikan pembinaan kepada PPK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; c) Mengoptimalkan peran Tim Penilai Kajian, dengan cara menetapkan susunan formasi Tim Penilai Kajian dan melaksanakan fungsinya menilai kualitas hasil kajian; d) Memberikan teguran kepada penyedia jasa yang telah memberikan bukti pertanggungjawaban tidak seusai konsidi yang sebenarnya; e) Meminta penyedia jasa untuk: 1) mempertanggungjawabkan nilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan cara menyampaikan biaya riil pelaksanaan pekerjaan kepada Inspektorat dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran disetorkan ke kas Negara; 2) segera menerbitkan newsletter dengan cara meng-upload di website NCICD.

5

-

3

Penyususnan Harga Perkiraan Sendiri dan Perubahan Kontrak jasa Rekonsiliator Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tidak Sesuai Guidelines Selection and Employment of Consultants

1

-

BPK merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: a) Memberikan pembinaan kepada PPK agar lebih cermat dalam menyusun HPS dan melakukan perubahan kontrak, dan dalam hal terdapat perubahan kontrak agar mengacu pada ketentuan yang berlaku; b) Memerintahkan PPK untuk mempertimbangkan tarif biaya personil kontrak sebelumnya dalam menghitung HPS.

2

-


1. Sesmenko telah melakukan pembinaan kepada Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Sumber Daya Air melalui surat nomor S-247/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar c. lebih cermat dalam merencanakan kegiatan kajian; dan d. menyusun surat permintaan kepada konsultan untuk meng-upload newsletter dimaksud di situs NCICD (http://ncicd.com). 2. Sesmenko telah melakukan pembinaan kepada PPK melalui surat nomor S-242/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan kajian. 3. Sesmenko telah memerintahkan para Deputi melalui surat nomor S-244/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 untuk membentuk secara mandiri Tim Supervisi/Tim Pengawas Kajian. 4. Sesmenko telah memerintahkan PPK terkait melalui surat nomor S-248/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 untuk meminta biaya riil pelaksanaan pekerjaan kepada Konsultan dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, disetorkan ke Kas Negara. 5. Sesmenko telah memerintahkan Inspektur melalui surat nomor S-249/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 untuk mereviu biaya riil pelaksanaan pekerjaan kepada Konsultan dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, akan dimintakan kepada konsultan terkait untuk disetorkan ke Kas Negara. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-250/ SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada PPK agar : a. lebih cermat dalam menyusun HPS dan melakukan perubahan kontrak, dan dalam hal terdapat perubahan kontrak agar mengacu pada ketentuan yang berlaku; b. mempertimbangkan tarif biaya personil kontrak sebelumnya dalam menghitung HPS.


Keterangan

-


-


Temuan Pemeriksaan

No

4

Rekomendasi

Judul

Jumlah

Nilai

Output Video Profil dan Video Iklan Layanan Masyarakat EITI Tidak Sesuai Spesifikasi yang Ditetapkan dalam Kontrak

1

Rp46.500.000

Jumlah

8

Rp 88.192.500

Uraian

BPK merekomendasikan Menko Perekonomian memerintahkan Sesmenko Perekonomian agar: a) Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; b) Meminta penyedia jasa memepertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp46.500.000,00

Jumlah

Nilai

2

46.500.000

25

88.192.500


1. Sesmenko telah melakukan pembinaan kepada PPK melalui surat nomor S-242/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan kajian. 2. Sesmenko telah memerintahkan PPK EITI melalui surat Nomor S-251/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 untuk a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak/pekerjaan b. Telah dilakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 46.500.000,00 ke kas negara pada tanggal 27 Oktober 2015, dengan Bukti Penerimaan Negara nomor 1E08229G09EQVN1O.

Nilai Penyetoran Uang ke Kas Negara Rp 46.500.000

Rp 88.192.500

Keterangan


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10710 Telp : (021) 3522003 Fax : (021) 3511467 Web : www.ekon.go.id

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun

Recommend Documents