RENCANA STARTEGIS Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

RENCANA STARTEGIS 2015-2019 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Daftar Isi

LEMBAR PENETAPAN.................................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 I.1.KONDISI UMUM ................................................................................................. 1 1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN .................................................................. 9 BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN ................................................................................. 17 II.1. VISI ..................................................................................................................... 18 II.2. MISI .................................................................................................................... 19 II.3. TUJUAN ............................................................................................................. 19 II.4. SASARAN STRATEGIS .................................................................................... 20 BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................ 21 III.1. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN ........................................................... 21 III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT .............................. 22 III.3. KERANGKA REGULASI ................................................................................. 23 III.3. KERANGKA KELEMBAGAAN ...................................................................... 24 BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................ 26 IV.1. TARGET KINERJA .......................................................................................... 26 IV.2. KERANGKA PENDANAAN ........................................................................... 28 BAB V. PENUTUP ........................................................................................................... 29 LAMPIRAN LAMPIRAN

I. KERANGKA REGULASI

LAMPIRAN II. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LAMPIRAN III. STRUKTUR ORGANISASI

iii

RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian kinerja pada Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode sebelumnya (20102014). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat dua sasaran strategis yaitu : Meningkatnya

Budaya Organisasi Berbasis Kinerja dan Kompetensi serta Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Meningkatnya Produktivitas Pegawai. Selain capaian-capaian yang diraih Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi diperlukan masukan dari stakeholders untuk meningkat kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diperoleh berdasarkan survey kepuasan stakeholders atas pelayanan yang telah diberikan. Dalam rangka melayani stakeholders dan menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Potensi dan permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini merupakan pertimbangan dalam proses penyusunan rencana strategis.

I.1 KONDISI UMUM Dalam Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2010-2014, sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikelompokkan menjadi 2 yaitu Meningkatnya Budaya Organisasi Berbasis Kinerja dan

Kompetensi serta Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Meningkatnya Produktivitas Pegawai.

1


Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun program dan kegiatan yang merupakan pilar-pilar Reformasi

Birokrasi

Sekretariat

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

menyangkut penataan organisasi, penyusunan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan informasi dan teknologi, peningkatan layanan sarana dan prasarana, serta Good Governance. I.1.1. Bidang Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-09/M.EKON/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Renstra 2010-2014 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian difokuskan kepada implementasi Reformasi Birokrasi yang mencakup program: 1) Penataan Organisasi dan Tata Laksana Periode

2010-2014

Struktur

Organisasi

Sekretariat

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian telah mengalami penataan berdasarkan Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Nomor

:

PER-

11/M.EKON/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012. Pada akhir periode Renstra 20102014 dilakukan proses reorganisasi guna menyesuaikan program kerja pemerintahan baru 2015-2019. Proses penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana tersebut, secara efektif ditetapkan setelah memasuki periode perencanaan strategis 2015-2019. Organisasi baru Setmenko Bidang Perekonomian tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bagan struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai :

2


SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Biro Perencanaan

Biro Hukum, Persidangan dan Humas

Biro Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Program dan Anggaran

Bagian Hukum

Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Persidangan

Bagian Keuangan

Bagian Data dan Sistem Informasi

Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja

Bagian Fasilitasi Naskah Menteri

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha

Kegiatan Penataan Organisasi dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian yang efektif, efisien, responsif, transparan, akuntabel, right sizing, built in control, dan/atau check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja demi pencapaian visi dan misi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai menyusun Standard Operating Procedures (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif. SOP ini sesuai dengan nilai-nilai dasar di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai landasan bagi pimpinan dan segenap pegawai untuk melakukan perubahan mind set dan culture set. Nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

3


2) Penataan Manajemen SDM Reformasi di bidang pengelolaan organisasi dan pemerintahan menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem rekrutmen, penempatan, dan pengembangan yang berbasis kompetensi, serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur. Untuk menghasilkan SDM yang profesional, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan rekrutmen dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam pengelolaan SDM telah dilaksanakan:  Assessment Center terhadap para pejabat struktural dan pelaksana calon pejabat

struktural

di

lingkungan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dan penggunaan hasil Assessment Center untuk memperoleh informasi mengenai profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi;  Identifikasi kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis) untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu tiap materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Dari analisis ini akan diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi organisasi Kementerian

4


Koordinator Bidang Perekonomian pada saat ini dan juga di masa yang akan datang;  Pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi pelaksanaan diklat teknis, diklat fungsional, diklat struktural, pelatihan singkat di luar negeri (short course), dan diklat Capacity Building yang dilaksanakan secara swakelola maupun dengan berkerjasama instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, atau Badan Internasional, atau Badan Swasta Nasional/ Internasional, Lembaga Pelatihan Nasional serta penyelenggaraan program beasiswa S2/S3 di dalam maupun luar negeri;  Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) bagi calon pejabat yang akan menduduki posisi jabatan eselon I dan II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian yang profesional dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);  Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja telah dilaksanakan tepat waktu;  Telah dikembangkan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), Aplikasi Penilaian Prestasi Kinerja dan Aplikasi gaji dan tunjangan kinerja  Rekrutmen CPNS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013 dan 2014 dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  Penetapan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  Peningkatan

disiplin

pegawai

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5


 Jumlah pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai tahun 2015 berjumlah 369 orang dengan kualifikasi SD berjumlah 3 orang, SMP berjumlah 5 orang, SMA berjumlah 30 orang , D1 berjumlah 1 orang, D3 berjumlah 18 orang, S1/DIV berjumlah 139 orang, S2 berjumlah 152 orang dan S3 berjumlah 21 orang. Dengan rincian pada tabel berikut: Klafikasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia Setmenko Perekonomian

3) Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

terus

melakukan perbaikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan serta pengawasan penggunaan

anggaran

yang

akuntabel

dan

transparan

untuk

dapat

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Beberapa hal yang dicapai terkait dengan upaya penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, antara lain:  Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan surat anggota BPK RI Nomor: 43/S/IV-XV/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013;

6


 Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penilaian laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Bobot Dinilai 1 Perencanaan Kinerja 35 2 Pengukuran Kinerja 20 3 Pelaporan Kinerja 15 4 Evaluasi Kinerja 10 5 Capaian Kinerja 20 Nilai Hasil Evaluasi 100 Tingkat Akuntabilitas Kinerja No

Nilai 2010 17,00 8,33 7,38 4,42 7,20 44,33 C

Nilai 2011 25,54 13,35 8,63 7,51 10,04 65,07 B

Nilai 2012 24,38 12,06 10,06 6,58 12,88 65,96 B

Nilai 2013 24,36 12,49 10,04 6,85 12,88 66,62 B

Nilai 2014 24,28 13,08 10,27 7,44 15,00 70,07 B

 Pelaksanaan assessment / PMPRB Maret 2014 sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online. Laporan hasil

PMPRB

tersebut

telah

disampaikan

kepada

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perolehan nilai total dari komponen Pengungkit dan Hasil sebesar 91,40 (level 5).  Peraturan di bidang pengendalian terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER13/M.EKON/09/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan

7


Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 5 Maret 2014. 4) Informasi dan Teknologi Arah kebijakan Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian periode 20102014 di bidang informasi dan teknologi menekankan pada aspek pengembangan e-government

yang

meliputi

5

(lima)

aspek/dimensi,

yaitu

kebijakan,

kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada dimensi kebijakan, telah diterbitkan beberapa kebijakan berupa Peraturan/Keputusan Menteri, Peraturan/Keputusan Sesmenko, dan Surat Edaran Sesmenko yang terkait dengan implementasi e-gov. Aspek kelembagaan meliputi penataan struktur dan tata kerja unit kerja yang menangani TIK, penyusunan SOP terkait TIK, dan penambahan dan peningkatan komptensi SDM TIK. Pada aspek infrastruktur, berupa peningkatan/penambahan peralatan pada ruang data center (server, UPS, switch dsb), penambahan kapasitas bandwidth internet, penambahan peralatan keamanan jaringan dan internet, dan peningkatan jaringan data (LAN, Wan dan Wifi). Di dimensi aplikasi, beberapa aplikasi/system informasi yang telah dikembangka, meliputi: a. situs web (web ekon.go.id, kek.ekon.go.id, eiti.ekon.go.id, twitter @PerekonomianRI), b. aplikasi umum pemerintahan (SIMPEG, e-PPK, Intranet, Webmail, Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Tunjangan Kinerja dan Gaji, Pengelolaan

Barang

Persediaan,

Pengelolaan

Pengelolaan Absensi,

Kendaraan

Dinas,

Sistem

Penatausahaan Barang (Simak BMN), Penerimaan CPNS, dan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi, c. Aplikasi khusus (Dashboard Informasi Perekonomian, Datamenko: data dan informasi berbagai survey dari BPS, Traderule Book: publikasi peraturan perundangan terkait perdagangan, Sistem Informasi Database Perekonomian: update harian beberapa indikator perekonomian). Sedangkan pada aspek perencanaan, telah disusunya Rencana Induk terkait TIK tertuang dalam Rencana Induk e-Government 2012-2015.

8


I.1.2. Aspirasi Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam lima tahun terakhir, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas pelayanan publik yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mekanisme dan prosedur pelayanan (Standard Operating Procedure) pelayanan publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituangkan

dalam

Peraturan

Sekretaris

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian. Salah satu contoh peraturan adalah Persesmenko Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemberitaan kebijakan di bidang perekonomian memberikan informasi, memberikan persepsi

positif

terhadap

keberadaan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian, serta membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Gambaran persepsi stakeholder terhadap pelayanan Setmenko Bidang Perekonomian terlihat dari tingginya nilai PMPRB.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditugaskan untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang dan akan terus

9


melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesekretariatan dalam kerangka reformasi birokrasi. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar tidak mengganggu proses pelayanan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat berasal dari internal maupun eksternal Sekretariat. Potensi dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu Bidang Organisasi dan Tata Laksana, Bidang Manajemen SDM, Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Bidang Informasi dan Teknologi, dan Bidang Hukum.

1. Bidang Organisasi dan Tata Laksana Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Organisasi dan Tata Laksana adalah: a.

Adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang lebih ramping sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b.

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dalam reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2013;

c.

Telah disusunnya Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap struktur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

10


d.

Tersedianya tata letak ruangan kerja, sarana dan prasana yang cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana maupun unit pendukung.

Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Organisasi dan Tata Laksana adalah: a.

Belum optimalnya implementasi Standard Operating Procedure (SOP) dikarenakan dalam tahap penyempurnaan sehingga masih dianggap formalitas;

b.

Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan pengganggaran antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga dalam koordinasinya belum terintegrasi dalam satu kebijakan yang koheren;

c.

Belum dilakukannya evaluasi SOP yang baik secara periodik, disebabkan belum adanya pedoman evaluasi SOP;

d.

Pengembangan e-government dan penerapan e-office masih belum diterapkan secara optimal.

2. Bidang Manajemen SDM Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Manajemen SDM adalah: a.

Telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b.

Telah

tersedia

program

pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

meliputi

penyelenggaraan diklat teknis, diklat fungsional, diklat struktural, pelatihan singkat di luar negeri (short course), dan diklat Capacity Building untuk meningkatkan kompetensi pegawai baik hardskill maupun softskill yang tertuang dalam kalender program diklat tahunan; c.

Telah tersedia program beasiswa S2/S3 di dalam maupun luar negeri yang bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, atau Badan Internasional;

11


d.

Memiliki Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan yang memadai dengan persentase 38% untuk pendidikan S1/DIV, 41% untuk pendidikan S2, dan 5% untuk pendidikan S3;

e.

Penyelenggaraan administrasi mutasi telah dilaksanakan secara profesional, bebas KKN dan akuntabel, sehingga proses mutasi selesai tepat waktu sebelum jatuh periode;

f.

Telah memiliki aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai online (e-SKP) sehingga memudahkan para pegawai untuk memasukkan data SKP.

g.

Telah memiliki SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) berbasis website;

h.

Pelaksanaan Assessment Center bagi para pejabat struktural maupun pelaksana serta pelaksanaan Open Bidding pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) bagi calon pejabat yang akan menduduki posisi jabatan eselon I dan II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

i.

Penggunaan finger print (alat absensi elektronik) yang secara teknis mendukung upaya kehadiran pegawai dengan tepat waktu.

Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Manajemen SDM adalah: a.

Terkait dengan perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih dibutuhkan pejabat dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kebutuhan formasi pegawai agar manajemen ASN yang baik dapat terwujud;

b.

Sistem informasi telah digunakan untuk perhitungan jumlah pegawai dan penyebaran pegawai, perencanaan pegawai dan pensiun namun belum secara optimal digunakan untuk kepentingan kepegawaian yang lebih luas, seperti kinerja, kompetensi, promosi, pemberian intensif, digitalisasi dokumen kepegawaian, dan sistem informasi perhitungan rekapitulasi absensi kehadiran pegawai;

12


c.

Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Hal ini antara lain disebabkan belum sesuainya standar kompetensi jabatan dengan spesifikasi jabatan dan juga belum adanya peraturan mengenai pola rotasi pegawai;

d.

Sistem aplikasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai belum sesuai dengan struktur organisasi yang baru dan juga belum dilaksanakan secara optimal dalam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi pegawai;

e.

Dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi belum dilaksanakan secara optimal;

f.

Belum tersedia indikator yang dapat mengukur sejauh mana tingkat efektifitas dan manfaat dari diklat yang telah dilaksanakan bagi organisasi;

g.

Dalam hal pola karier, hingga saat ini Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memiliki pedoman pola karier, terutama untuk eselon III ke bawah. Terkait dengan itu, pola rotasi pegawai yang ada juga belum mengarah pada peningkatan kompetensi pegawai; dan

h.

Belum adanya sistem manajemen talenta yang dibangun.

3. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja adalah: a.

Laporan

Keuangan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

yang

memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); b.

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya (nilai SAKIP);

c.

Diterbitkannya berbagai peraturan perundangan--undangan yang menjadi landasan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan manajemen kinerja instansi pemerintah baik menyangkut aspek akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja;

d.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang konsisten dan tepat;

13


e.

Pelaksanaan assessment/PMPRB yang salah satunya melalui survei internal dan eksternal kepada stakeholder Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menunjukan nilai yang memuaskan.

Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja adalah: a.

Atasan langsung belum melakukan tinjauan kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan tugas/kegiatan secara terus menerus;

b.

Masih belum selesainya tindaklanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk perbaikan kinerja dan manajemen organisasi;

c.

Rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa;

d.

Belum optimalnya pengukuran kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum idealnya penerapan PPK (Penilaian Prestasi Kerja) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, dan belum efektifnya pengukuran bulanan kinerja individu;

e.

Atasan langsung belum secara terus-menerus melakukan tinjauan kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan tugas/kegiatan.

4. Bidang Informasi dan Teknologi Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Informasi dan Teknologi adalah: a.

Pengembangan sistem layanan pengaduan yang dapat merespon cepat, aktual dan kredibel dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui unjuk rasa atau delegasi, maupun tidak langsung melalui surat, website, kotak surat, isu dan pemberitaan media aktual.

b.

Pelaksanaan Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan di Bidang Perekonomian untuk memberikan informasi, memberikan persepsi positif terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat.

14


c.

Telah dikembangkannya aplikasi yang memudahkan pelaksanaan koordinasi anta unit kerja di Kemenko Perekonomian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholder, antara lain webmail, intranet, SIMPEG, e-PPK, SIDP dan sebagainya.

d.

Kemudahan akses internet, melalui jaringan LAN dan Wifi, yang memudahkan pegawai dalam mencari data/informasi dan berbagi data.

Permasalahan Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian di bidang informasi dan teknologi adalah: a.

Belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola penyelenggaraan sistem layanan informasi dan layanan pengaduan, dan pemanfaatan teknologi informasi, mengakibatkan masih kurangnya partisipasi dari setiap komponen/unit kerja dalam rangka pemutakhiran data/informasi.

b.

Belum tersedianya regulasi yang mengatur pengiriman/penerimaan berita/informasi mengakibatkan masih kurangnya pemahaman dari setiap komponen/unit kerja mengenai kriteria berita/informasi yang dikirimkan dan diterima untuk di publikasikan/disosialisasikan.

b.

Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

c.

Budaya kerja/pemahahaman pegawai yang belum terkait sharing data/komunikasi, pemakaian email, dan keamanan data yang masih perlu ditingkatkan.

d.

Sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama ruangan/gedung, kapasitas bandwidth internet dan server.

5. Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang pelayanan hukum adalah: a. Sebagian besar kebijakan di bidang perekonomian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Bidang hukum seringkali dilibatkan dalam penyusunan regulasi di bidang perekonomian tersebut b. Koordinasi dan sinkronisasi regulasi di bidang perekonomian yang tidak bisa diselesaikan oleh kementerian teknis selanjutnya dikordinasikan oleh bidang hukum c. Koordinasi penanganan perkara gugatan terhadap pemerintah RI di Arbitrase internasional dilaksanakan oleh bagian hukum dengan melibatkan instansi terkait

15


lainnya seperti Kementerian luar Negeri, KemenKumHam, Kejaksaan, BKPM, Kementerian Keuangan. d. Terlibat dalam menyiapkan dan memantau regulasi kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam paket ekonomi Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang pelayanan hukum adalah: a. Jumlah SDM yang menangani pelayanan hukum tidak sebanding dengan jumlah regulasi dan pekerjaan yang ditangani b. SDM yang menguasasi aspek legal drafting tidak sebanding dengan jumlah koordinasi dan harmonisasi regulasi yang ditangani c. Keterbatasan SDM dalam beracara dalam menangani gugatan terhadap Pemerintah RI di Arbitrase Internasional d. Terbatasnya Kemampuan bahasa Inggris SDM dalam menangani perkara di arbitrase Internasional dan membuat kontrak-kontrak dalam bahasa Inggris. Capaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas arah kebijakan dan strategis dalam Renstra 2010-2014 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula dengan aspirasi dari stakeholders atas pelayanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun dan diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki beberapa potensi yang akan mendorong peningkatan pelayanan kepada stakeholders dengan beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu pelayanan kepada stakeholders. Melihat hasil pencapaian Renstra 2010-2014 dan mempertimbangkan beberapa masukan dari stakeholders serta memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis 2015-2019. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 akan disajikan pada Bab II berikut ini.

16


BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan rencana strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019. Rencana strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang Organisasi dan Tata Kelola, Manajemen SDM, dan Pengawasan dan Akuntabilitas , serta Teknologi dan Informasi. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Adapun visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

17


II.1 Visi Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi dari stakeholders dan sesuai dengan tugas dan fungsi, maka visi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : ”Terwujudnya peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, untuk menunjang tujuan Kementerian”.

Visi tersebut disusun berdasarkan analisis potensi dan permasalahan dengan memperhatikan perspektif pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabel yang dirumuskan sebagai pernyataan keinginan pencapaian tujuan organisasi dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini juga merupakan hasil kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility yang disingkat dengan “PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang perubahan mindset, culture-set dan pengembangan budaya kerja para pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi. Di samping itu, Setmenko berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada unit-unit secara optimal, yaitu memberikan pelayanan kepada unit kerja kementerian dalam melaksanakan tugas pokok organisasi. Kata berbasis kinerja dan kompetensi, serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel mempunyai arti bahwa Setmenko berkepentingan mendorong potensi SDM untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya, yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja, serta menata organisasi menjadi organisasi yang modern dan sesuai dengan tuntutan zaman. Di samping itu, Setmenko berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada unitunit secara optimal, yaitu memberikan pelayanan kepada unit kerja kementerian demi

18


terselenggaranya tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian, yaitu: a. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; b. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik;

II.2 Misi Dalam rangka pencapaian visi, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu: ”Meningkatkan efektivitas pelayanan, dukungan manajemen, tugas teknis serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi birokrasi, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan, dukungan manajemen, dan tugas teknis lain untuk mewujudkan tujuan organisasi kepada unit-unit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. II.3 Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015-2019 adalah: 1.

Terwujudnya budaya kerja organisasi berbasis kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik;

2.

Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas. Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya dalam kurun waktu tahun

19


2015-2019 dengan mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, rumusan tujuan strategis ini untuk memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi tercapai. II.4 Sasaran Strategis Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan dua sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis. Sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Tujuan : 1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan 2. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Pegawai 1. Persentase kepatuhan terhadap ketentuan Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya budaya organisasi dibidang perencanaan anggaran, keuangan, berbasis kinerja dan kompetensi serta perlengkapan dan kepegawaian; tata kelola organisasi, untuk perbaikan 2. Indeks kepuasaan pelayanan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan; 3. Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan; 4. Kualifikasi laporan keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian"; 5. Persentase sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi. 1. Persentase pemenuhan sarana dan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya produktivitas melalui prasarana yang berkualitas untuk seluruh sarana dan prasarana yang berkualitas pegawai untuk seluruh pegawai

20


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Renstra Kementerian 2015-2019, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu : terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta terwujudnya kinerja organisasi yang

baik. Mengacu pada

permasalahan yang dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia saat ini maupun prediksi lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan pada 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan nama “NAWA CITA”. Program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam periode jangka menengah perencanaan strategis, yaitu: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, dan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pelaksanaan kebijakan teknis melalui peningkatan pelayanan unit kerja dan memantapkan penyelenggaraan organisasi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berkomitmen yang tinggi maupun pengendalian dan pengawasan yang kuat. Program ini merupakan kumpulan kegiatankegiatan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran program. Kinerja program/kegiatan ini akan diukur dengan indikator kinerja. Adapun kinerja progam/kegiatan yang berupa hasil/keluaran dan indikator kinerja serta targetnya adalah sebagai berikut:

21


Target Sasaran Program Sasaran Program (Outcome) 1: Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan Sasaran Program (Outcome) 2: Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

Indikator Kinerja Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian Indeks kepuasan layanan kesekretariatan dan pengawasan Persentase penggunaan aplikasi dibidang kesekretariatan Kualifikasi laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian Persentase Sumber daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

2015

2016

2017 2018 2019

90

90

90

90

90

3

3

3

3

3

80

90

90

90

90

100

100

100

100

100

75

90

90

90

90

100

100

100

100

100

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT Arah kebijakan Sekretariat Kementerian Koordinator pada tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakni demi mewujudkan kinerja organisasi yang baik adalah : a.

Peningkatan Pelayanan Perencanaan;

b.

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas;

c.

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum;

d.

Pengawasan Inspektorat. Strategi

yang

dilakukan

Sekretariat

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dalam rangka mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan adalah:

22


a.

Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran;

b.

Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;

c.

Mewujudkan transformasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi melalui pengembangan jabatan fungsional umum dan penataan jabatan struktural;

d.

Melakukan rekrutmen pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara melalui mekanisme pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi terbuka jabatan fungsional umum, jabatan administrator, dan jabatan pimpinan tinggi;

e.

Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai;

f.

Pembangunan dan pengembangan sistem manajemen talenta (talent management);

g.

Pengembangan pola karier dan pola mutasi berbasis kompetensi;

h.

Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian;

i.

Melakukan monitoring dan evaluasi diklat yang telah dilaksanakan;

j.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai Core Bussiness unit eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

k.

Mengoptimalkan pelayanan hukum, hubungan masyarakat dan K/L dalam koordinasi, dan informasi publik;

l.

Peningkatan internalisasi Audit Kinerja dan Investigasi serta peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;

m. Peningkatan indeks pelayanan Kesekretariatan melalui survei internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; n.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi pejabat/pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

III.3. KERANGKA REGULASI Identifikasi kerangka regulasi adalah dalam rangka memberikan gambaran umum regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Setmenko Bidang Perekonomian dan peranan regulasi tersebut guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis Setmenko Bidang Perekonomian. Pemetaan regulasi berdasarkan arah 23


kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Empat arah kebijakan tersebut merepresentasikan kewenangan unit yang berada di Setmenko Bidang Perekonomian. Kerangka/Tema Regulasi yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Setmenko antara lain: a. Regulasi yang mendukung unsur program dan anggaran, reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, dan penerapan sistem dan informasi; b. Ketentuan yang mendukung unsur keterbukan informasi publik, hukum dan layanan persidangan c. Pedoman dan petunjuk teknis yang digunakan dasar dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, sarana dan prasarana (kerumahtanggaan), dan pembinaan SDM. d. Regulasi yang digunakan sebagai pijakan APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi. Tema Regulasi yang dibutuhkan, tertuang dalam Lampiran.

III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN Organisasi yang mampu bertahan di masa depan adalah organisasi yang melakukan proses pembelajaran (learning) dengan baik dan tumbuh sesuai tuntutan dan perkembangan jaman. Dalam proses pembelajaran organisasi perlu mengevaluasi berbagai aspek dalam kelembagaan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu meningkatkan kapasitas kinerja SDM aparatur sesuai dengan nilai-nilai kementerian (PIKIR). Nilai-nilai Kementerian akan terus menjadi landasan bertindak dalam upaya peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya organisasi. Dengan pengamalan nilai-nilai kementerian secara terus-menerus maka akan terus terjadi penguatan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Setmenko Bidang Perekonomian diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size and right function). Dengan organisasi yang ideal, diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan. Upaya untuk

24


mebentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dalam menjalankan tugas operasional organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi akan dapat berjalan dengan lancar, bila mendapat dukungan sarana dan prasarana sebagai infrastruktur kerja yang memadai. Dalam rangka membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi organisasi sesuai perubahan lingkungan strategis agar diperoleh keseimbangan beban kerja yang proporsional antara tugas dan fungsi, jabatan struktural dan output yang dihasilkan. Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) diperlukan sebagai masukan untuk evaluasi dan penataan struktur organisasi yang efektif dan efesien. Dalam hal penataan manajemen sumber daya manusia aparatur maka secara kelembagaan proses rekrutmen dan pengadaan pejabat diteruskan sebagaimana yang telah terimplementasi sesuai amana UU ASN, yaitu kebijakan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Struktural Eselon I, dan

Jabatan

Struktural Eselon II. Sedangkan promosi jabatan terbuka Eselon III dan Eselon IV akan disesuaikan dengan perkembangan semasa periode perencanaan startegis. Penataan tata laksana dilakukan melalui kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembangunan atau pengembangan e-government. Secara umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan ke dalam SOP, demikian juga dalam lingkungan Setmenko Bidang Perekonomian. Aspek pengembangan e-government, inovasi dan dukungan sistem informasi selalu terus dikembangkan dan infrastruktur informasi yang ada telah cukup memadai. Setmenko Bidang Perekonomian dalam rangka learning and growth organisasi, akan terus berupaya mengimplementasi kebijakan yang telah dilakukan, yaitu: melalui upaya pengembangan e-government, antara lain berupa sistem informasi perekonomian, intranet, website, sistem informasi kepegawaian, aplikasi persuratan yang terintegrasi. Mengembang dan mengempisnya kelembagaan Setmenko Bidang Perekonomian ditujukan agar proses pelayanan berjalan efektif dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.

25


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan dua sasaran program utama yang akan dicapai pada tahun 2015-2019. Strategi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pencapaian sasaran program dan kebijakan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan dan keluarannya yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut: Target No

1

Sasaran Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

UIC

4

4

4

4

4

Biro Perencanaan

Peningkatan Pelayanan Perencanaan Terwujudnya layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2

Indikator Kinerja

Jumlah laporan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas Tercapainya penyampaian informasi publik kepada stakeholder terkait dengan kementerian koordinator bidang perekonomian

Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian

2

2

2

2

2

Biro HPH

Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat pimpinan di lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian

Jumlah laporan kegiatan persidangan kementerian koordinator bidang perekonomian

1

1

1

1

1

Biro HPH

26


3

Terselenggaranya dukungan kegiatan menteri koordinator bidang perekonomian dan fasilitasi penyiapan naskah menteri yang efektif dan efisien

Jumlah laporan dukungan kegiatan menko perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri

1

1

1

1

1

Biro HPH

Tersusunnya peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan surat keputusan di lingkungan KKBP

Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan, serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hokum

3

3

3

3

3

Biro HPH

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum Terselenggaranya layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia

Pelaksanaan administrasi Umum Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan , dan penempatan sumber daya manusia

12

12

12

12

12

Biro Umum

Terselenggaranya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan

Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan pelaksanaan/ verifikasi dokumen anggaran

3

3

3

3

3

Biro Umum

Terselenggaranya layanan pengelolaan dan pemeliharaan BMN

Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik Negara

12

12

12

12

12

Biro Umum

Terselenggaranya layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimp.

Jumlah bulan pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan

12

12

12

12

12

Biro Umum

Pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu

Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu

12

12

12

12

12

Biro Umum

Pelayanan Operasional Perkantoran

Pelayanan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan

12

12

12

12

12

Biro Umum

Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa

Jumlah bulan pelayanan pengadaan Barang/Jasa

12

12

12

12

12

Biro Umum

27

RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian 4

Pengawasan Inspektorat Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian intern yang efektif

Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan

4

4

4

4

4

Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)

3

3

3

3

3

Inspektorat

IV.2 Kerangka Pendanaan Upaya untuk mencapai tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari pegawai Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi serta sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,-) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Persentase kenaikan/penurunan (angka dasar 2015)

2015

2016

2017

2018

2019

130.499,4

120.130,5

131.603,0

144.116,0

158.829,0

-

-8%

1%

10%

22%

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran program dan masing-masing sasaran kegiatan dari tahun 2015 s/d 2019 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

28


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 20152019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada agenda pembangunan nasional. Tersusunnya Rencana Strategis ini tidak terlepas dari dukungan partisipasi berbagai pihak dalam penyusunannya, baik dari dalam, maupun dari luar Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Renstra 2015-2019 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini disusun melalui proses yang panjang oleh para pimpinan organisasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan serangkaian diskusi dan pembahasan yang sangat dinamis dan mendalam dengan menggunakan pendekatan potensi yang dimiliki, dan permasalahan yang dihadapi, serta menggali nilai-nilai dasar dalam unit organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diyakini akan dapat mengarahkan dan menggerakkan sumber daya dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan organisasi, dan sasaran strategis. Pencapaian tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung tinggi nilainilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility (tanggung jawab).

29

KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No

Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi

Urgensi berdasarkan Kondisi Eksisting, hasil Kajian dan Penelitian

Unit Penanggungjawab

Unit terkait

Harapan Target Penyelesaian

1

Ganti Rugi Kekayaan Negara

Prosedur Pelaksanaan ganti rugi yang tidak efisien

Biro Umum

Kemenkeu

2016

2

Tata Persuratan di Lingkungan Kemenko Perekonomian

Belum terdapat ketentuan yang mengatur Tata Persuratan di Lingkungan Kemenko Perekonomian

Biro Umum

Biro Perencanaan

2016

3

Belum terdapat ketentuan yang mengatur Tata Cara pembentukan Biro Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kemenko Perekonomian, Persidangan, dan di Lingkungan Kemenko Perekonomian selama ini mengacu kepada UU 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan PerundangHumas undangan

Unit Es.I Kemenko Bidang Perekonomian

2016

4

Reformasi Birokrasi

Perlu disesuaikan dengan grand design Reformasi Birokrasi Nasional

Biro Perencanaan

KemenPANRB

2016

7

Roadmap RB Nasional

Penyelarasan dengan Program Pemerintah yang Baru

Biro Perencanaan

KemenPANRB

2016

8

Evaluasi RB K/L

Penyamaan mekanisme penilaian dan keadilan pemberian Remunerasi

Biro Perencanaan

KemenPANRB

2016

10

Standar implementasi e-Gov

Penguatan dan Pembinaan implementasi e-gov bagi instansi pemerintah

Biro Perencanaan

KemenKominfo

2016

11

Pembinaan Kepegawaian

Petunjuk Teknis ASN

Biro Umum

KemenPANRB,BKN

Semasa Renstra

12

Pembinaan APIP

Penguatan Pembinaan kepada K/L guna Pemberantasan Korupsi

Inspektorat

BPK, BPKP

Semasa Renstra

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Program/kegiatan Sasaran Program/sasaran kegiatan Indikator kinerja

Target 2015

2016

2017

Alokasi dalam juta rupiah 2018

2019

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

2015

2016

2017

2018

2019

130.499,4

120.130,5

131.603,0

144.116,0

158.829,0

Unit Organisasi Pelaksana

Sasaran Program (Outcome)1 Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan

Setmenko

Indikator  Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian  Indeks kepuasan layanan kesekretariatan  Persentase penggunaan aplikasi dibidang kesekretariatan  Kualifikasi laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian  Persentase Sumber daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi

90

90

90

90

90

3

3

3

3

3

80

90

90

90

90

100

100

100

100

100

75

90

90

90

90

100

100

100

100

100

Sasaran Program (Outcome)2 Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai Indikator:  Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai 1.

Peningkatan Pelayanan Perencanaan

Sasaran kegiatan (output) 1  Terwujudnya layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indikator:

5.150

4.500

4.730

4.960

5.210

Biro Perencanaan

 Jumlah laporan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian 2.

4

4

4

4

4

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas

9.150

7.500

8.080

8.650

9.240

105.030,4

115.533,0

127.086,0

139.799,0

Biro Hukum, Persidangan dan Humas

Sasaran kegiatan (output) 1



Tercapainya penyampaian informasi publik kepada stakeholder terkait dengan KKBP

Indikator:

 Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian Sasaran kegiatan (output) 2  Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat pimpinan di lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian Indikator:  Jumlah laporan kegiatan persidangan kementerian koordinator bidang perekonomian Sasaran kegiatan (output) 3  Terselenggaranya dukungan kegiatan menteri koordinator bidang perekonomian dan fasilitasi penyiapan naskah menteri yang efektif dan efisien Indikator:  Jumlah laporan dukungan kegiatan menko perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri Sasaran kegiatan (output) 4  Tersusunnya peraturan perundangundangan, peraturan menteri, dan surat keputusan di lingkungan kementerian bidang perekonomian Indikator:  Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan, serta SJDIH 3. Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum Sasaran kegiatan (output) 1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3 113.099

Biro Umum



Terselenggaranya layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia Indikator:  Pelaksanaan administrasi Umum Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan , dan penempatan sumber daya manusia Sasaran kegiatan (output) 2  Terselenggaranya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan Indikator:  Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan pelaksanaan/ verifikasi dokumen anggaran Sasaran kegiatan (output) 3  Terselenggaranya layanan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Negara Indikator:  Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik Negara Sasaran kegiatan (output) 4  Terselenggaranya layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Indikator:  Jumlah bulan pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan Sasaran kegiatan (output) 5  Pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu Indikator:  Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu Sasaran kegiatan (output) 6  Pelayanan Operasional Perkantoran Indikator:  Pelayanan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Sasaran kegiatan (output) 7

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12



Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa Indikator:  Jumlah bulan pelayanan pengadaan Barang/Jasa 4. Pengawasan Inspektorat

Sasaran kegiatan (output) 1  Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian intern yang efektif Indikator:  Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan  Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal) Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian Sasaran kegiatan (output) 1  Terwujudnya laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indikator:  Jumlah laporan hasil telaahan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

12

12

12

12

12

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

600

600

630

660

690

Inspektorat

2.500

2.500

2.630

2.760

2.890

Staf Ahli

5.

5

5

5

5

5

RENCANA STARTEGIS Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Recommend Documents