KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Dipaparkan dalam: Sosialisasi dan Klinik Bisnis “Mewujudkan Wilayah Sumatera sebagai Sentra Supply Chain Industri Perkebunan Kelas Dunia
Kawasan Ekonomi Khusus Quantum Leap Meraih daya saing
• KAWASAN EKONOMI KHUSUS
•
Konsep dasar KEK adalah Pemberian Fasilitas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada para investor yang berinvestasi pada kegiatan yang mempunyai nilai tambah tinggi di kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau bandara).
•
Kawasan tersebut diberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan daya saing dengan negaranegara disekitarnya. Dengan meningkatnya daya saing diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.
Kontribusi KEK dalam Mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional
Nawacita – 9 Prioritas Pembangunan Kebijakan Pengembangan KEK di Indonesia diarahkan untuk memiliki kontribusi yang optimal dalam pencapaian setidaknya dari 4 komponen prioritas pembangunan nasional
1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2.
Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa
9.
Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Tantangan Pengembangan KEK KEK sebagai Instrumen pengembangan industri bernilai tambah tinggi serta Daya Saing Nasional, dengan fasilitas dan kemudahan ultimate
Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Jawa difokuskan pada jenis aktivitas ekonomi yang berekuitas tinggi dan minimum “stress” terhadap daya dukung lingkungan hidup.
1.
Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan daya saing sosial, ekonomi, serta ekologi wilayah, Pemerintah pro aktif mendorong hadirnya pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa melalui program Kawasan Ekonomi Khusus (Undang-Undang 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus).
2.
Program Kawasan Ekonomi Khusus memanfaatkan instrumen penanaman modal, instrumen insentif fiskal, dan instrumen insentif non fiskal untuk menarik dan mendorong hadirnya investasi di wilayah terkait.
3.
Pada gilirannya investasi dimaksud diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, di sektor – sektor strategis ekonomi domestik, dan membentuk daya saing ekonomi wilayah di pasar domestik maupun internasional.
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
“Bernilai tambah tinggi dan Berantai Nilai Optimal”
Tujuan Percepatan Pencapaian Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Daya Saing Nasional yang bernilai tambah tinggi dan berantai nilai optimal terutama di luar wilayah Pulau Jawa
Output
Sasaran
1. 2. 3. 4.
Hadirnya aktivitas ekonomi di luar pulau jawa Ekstensifikasi dan intensifikasi aktivitas ekonomi Penguasaan teknologi Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
KERANGKA REGULASI Penyelenggaraan KEK di Indonesia
1 2
UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (sebagai amanah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal )
Kelembagaan KEK 1. Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK 2. Perpres No 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK 3. Perpres No 124 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus 4. Perpres No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus 5. Keppres Dewan Kawasan KEK Provinsi sesuai KEK yang telah ditetapkan
4
KEK
3
Penyelenggaraan KEK 1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 2. Peraturan Pemerintah No. 100 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 3. Permenko No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 4. Permenko No. 8 tentang Pedoman Evaluasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Fasilitas dan Kemudahan di KEK 1. 2.
3.
Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK Peraturan Pelaksana PP No. 96 Tahun 2015 yang diterbitkan menteri terkait, meliputi: fiskal (Perpajakan Kepabeanan dan Cukai); Ketenagakerjaan; Pertanahan; Keimigrasian, Lalu Lintas Barang, dan Kemudahan Perizinan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakukan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
10
KERANGKA KELEMBAGAAN
11
Target Nasional & Perkembangan Target Nasional Pembentukan KEK Tahun 2015-2019
Target Nasional
Perkembangan Pembentukan KEK N o
Target Nasional
Perkembangan
1
Sorong
Telah ditetapkan menjadi KEK melalui PP No. 31 Tahun 2016
2
Merauke
3
Prov. Maluku
4
Prov. Sulawesi Selatan
5
Prov. NTT
6
Prov. Kalimantan Utara
7
Prov. Kalimantan Barat
8
10 KEK Pariwisata
Telah ditetapkan 1 KEK Pariwisata, yaitu KEK Tanjung Kelayang di Belitung melalui PP No. 6 Tahun 2016
Sebaran dan Kegiatan Utama 10 KEK Yang telah ditetapkan
Target Nasional KEK
Kawasan Ekonomi Khusus
Di Sumatera
15
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Kawasan
16
KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Wilayah
17
67
KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Kawasan RENCANA GUNA LAHAN
Industri Petrokimia Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Karet
19
KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Wilayah
20
•
Akses menuju Bandara International 70 km
•
Terkoneksi Jalan Nasional Palembang – Tanjung Api-Api (62,8km)
•
Pelabuhan Tanjung ApiApi kapasitas 5000 DWT (2,5 Km), dan Pel. Pembangunan Pelabuhan Tanjung-Carat kapasitas 77000 DWT (10 KM)
•
Tanjung Api-Api – Palembang Toll Road (80km)
•
Rencana Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (375km)
•
Tersedia gardu induk 2x30 MW di kawasan
Lima prioritas industri yang direncanakan KEK Tanjung Api-api mendukung berbagai rencana pemerintah dalam meningkatkan produksi dalam negeri Lima industri prioritas KEK Tanjung Api-api mendukung beberapa rencana pemerintah, seperti swasembada pangan di tahun 2017, hilirisasi industri CPO, program 35.000 MW, pengembangan karet dan pembangunan infrastruktur dan karet Industri Crude Palm Oil (CPO)
Industri Semen
Penyerapan karet alam di Indonesia masih rendah. Konsumsi karet alam oleh industri hanya 18% dari total produksi
Malaysia telah memiliki industri turunan dari CPO sebanyak 100 jenis, sedangkan Indonesia hanya 47 jenis
Sejak 2014, salah satu fokus utama belanja negara adalah pembangunan infrastruktur
Batu bara merupakan salah satu bahan bakar primer PLTU di Indonesia
Pemerintah berupaya untuk mendukung melalui kebijakan dan pemberian insentif bagi industri karet
Oleh karena itu, pemerintah gencar melakukan hilirisasi industri CPO dengan meningkatkan bea keluar
Saat ini, sebagian semen masih diimpor karena produksi tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri
Penggunaan pupuk PLTU ditargetkan secara tepat dapat dapat mengisi meningkatkan kebutuhan kapasitas produksi produk sebesar 25.000 MW pertanian hingga 4 dari 35.000 MW kali lipat1. 1 Yara Fertilizer Industry Handbook
Penyediaan zona industri karet di KEK berpotensi untuk meningkatkan penyerapan karet alam domestik
Pengembangan akan meningkatkan ekspor produk oleochemical yang harganya lebih mahal dari CPO
Pembangunan industri semen akan meningkatkan produksi domestik, sehingga impor semen dapat menurun
Industri Pupuk Kimia
Kementerian Pertanian RI merencanakan swasembada pangan pada tahun 2017
Kebutuhan peningkatan produksi pangan akan berbanding lurus dengan kebutuhan pupuk
Industri Batu Bara
35.000 Merupakan jumlah MW pasokan listrik yang direncanakan tersedia di tahun 2019.
Industri Karet
Industri Strategis
Pengembangan KEK di Sumatera
Industri Pengolahan Kelapa Sawit
23
Industri Pengolahan Karet
24
Industri Pengolahan Karet Pipet Lateks Getah Karet
Alat Kesehatan
Slang Stetoskop
Cat
Sarung Tangan
Ban Perlengkapan Kendaraan lain
Kondom Pedal Sepeda dan Motor Lis Kaca Mobil Sepatu, Sendal
Perlengkapan Pakaian/ Olahraga
Bola Sepak, Volly, Basket Pakaian Selam
Pohon Karet
Oli Seal Perlengkapan Teknik Industri Crumb Rubber
Selang Belt Conveyor / Transmission Balon
Perlengkapan Anak dan Bayi
Dot Susu
Perlengkapan Rumah Tangga
Karpet
Barang Lain
Pelampung
Perlak
Compound Ban Vulkanisir Ban Bekas
Resin Minyak
Minyak Cat Varnish
Biji Karet Tempurung
Filler Briket
Bungkil
Kayu Karet
25
Bahan Bangunan Furniture
Makanan Ternak
Ban Kendaraan Bermotor Roda 4 Ban Kendaraan Bermotor Roda 2 Ban Sepeda
Paket Kebijakan Ekonomi VI: Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
Syarat Penerima Fasilitas Di KEK Dasar Hukum : PMK 104/PMK.010/2015
Badan Usaha di KEK: a. Memiliki penetapan sebagai badan usaha untuk membangun/mengelola KEK dari Pemerintah b. Memiliki perjanjian pembangunan/pengelolaan KEK c. Membuat batas tertentu areal kegiatan KEK Pelaku Usaha di KEK: a. WP badan dalam negeri b. Telah mendapat Izin Prinsip penanaman modal dari administrator KEK c. Mendayagunakan IT Inventory yang tersambung dengan DJBC dan DJP
Fasilitas dan Kemudahan Di KEK INVESTOR
Industri Fokus?
TAX HOLIDAY Fokus Industri
YA
Bukan
INVESTMENT ALLOWANCE Industri Lainnya
Bea Masuk Mesin dan Peralatan dibebaskan
PPN dan PPnBM intra dan inter zona serta inter KEK tidak dipungut • • • • •
IMPOR DAN PEMASUKAN BARANG Bea masuk ditangguhkan PPN dan PPnBM Impor tidak dipungut PPh Impor tidak dipungut Cukai dibebaskan PPN dan PPnBM dari TLDP tidak dipungut
EKSPOR DAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR: • Pajak ekspor dibebaskan
KE TLDP (Pasar Domestik): • Local content > 30% tarif FTA • Local content < 30% tarif umum
Fasilitas PPh Di KEK TAX HOLIDAY
TAX ALLOWANCE
Syarat
Syarat
• WP baru • Melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru • Bidang usaha merupakan kegiatan utama di KEK; • Memenuhi ketentuan DER • Menyampaikan surat kesanggupan penempatan dana di perbankan di Indonesia minimal 10% dari investasi • Berstatus badan hukum, sejak atau setelah 15 agustus 2011.
WP Penerima Fasilitas adalah WP badan dalam negeri di KEK yang melakukan penanaman modal baru/perluasan pada : • Bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di KEK yang tidak mendapat fasilitas tax holiday di KEK; atau • Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di KEK
Bentuk Fasilitas
Bentuk Fasilitas
Investasi > 1 T: • pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 10-25 tahun Investasi 500M – 1T: • pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun Investasi < 500M: • pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun
• Pengurangan penghasilan neto 30% selama 6 tahun • Penyusutan dan amortisasi dipercepat • PPh dividen yang dibayarkan ke WPLN sebesar 10% • Kompensasi kerugian 5 s.d. 10 tahun
PPh Pasal 22 Impor Tidak dipungut Jenis dan Jumlah barang yang tidak dipungut PPh 22 impor ditetapkan oleh administrator KEK
Badan Usaha PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal paling lama 3 tahun
Pelaku Usaha PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal paling lama 2 tahun
Fasilitas PPN, BM, dan Cukai Di KEK PPN PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut • Impor barang dari Luar daerah pabean ke KEK • pemasukan barang dari luar daerah KEK (dalam negeri) ke KEK
Pengembalian PPN • OP Pemegang paspor luar negeri atas barang yang dibeli dari toko retail di KEK pariwisata Pembebasan PPnBM • Penyerahan properti/hunian di KEK pariwisata
Cukai Dibebaskan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai
Bea Masuk Pembebasan BM dalam rangka pembangunan/ pengembangan • Badan Usaha diberikan pembebasan BM untuk impor Barang Modal selama 3 tahun • Pelaku Usaha diberikan pembebasan BM untuk impor Barang Modal dan bahan baku produksi selama 2 tahun • Jenis dan jumlah barang ditetapkan oleh administrator Penangguhan BM untuk Pelaku Usaha • Ditangguhkan BM atas impor bahan baku produksi, barang modal, pengemas • Diberlakukan tarif BM 0% atas hasil produksi yang menggunakan TKDN 40%
Fasilitas dan Kemudahan Di KEK No
Aspek
1.
Pemberlakuan DNI
• Pada KEK tidak diberlakukan ;
2.
Lalu Lintas Barang
• Pemasukan ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor • Pengeluaran dari KEK ke Tempat Luar Dalam Daerah Pabean berlaku ketentuan pembatasan impor.
Ketenagakerja an
• • • •
Keimigrasian
• Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masingmasing 30 hari • Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple entry) bagi WNA dan keluarganya; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA yang memiliki properti di KEK Pariwisata; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata
Pertanahan
• Pengadaan tanah dengan sumber dana APBD/APBN/BUMN/BUMD dapat menggunakan skema pengadaan tanah bagi kepentingan umum • Diberikan HPL kepada KEK yang diusulkan oleh K/L, Pemprov, kabupaten/kota, BUMN/D • Pada Badan Usaha/Pelaku Usaha yang memperoleh HGB atau Hak Pakai dapat diperpanjang dan diperbaharui selama 80 tahun setelah dinyatakan berproduksi/beroperasi secara komersial. • Dalam hal kepemilikan hunian/properti, perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai dapat diberikan selama 80 tahun pada setelah hunian/properti telah dimiliki secara sah.
3.
4.
5.
Fasilitas dan Kemudahan
Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan Pengesahan dan perpanjangan RPTKA di KEK Perpanjangan IMTA di KEK
Fasilitas dan Kemudahan Di KEK No
Aspek
Fasilitas dan Kemudahan
6.
Pemilikan Properti bagi Orang Asing di KEK Pariwisata
• WNA/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tunggal atau Satuan Rumah Susun) dengan Hak Pakai atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. • Pemilik hunian/properti di KEK dapat diberikan Izin Tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin. • Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury);
7.
Kegiatan Utama Pariwisata
• • • • •
8.
Perizinan
• • •
Pembebasan Bea Masuk PDRI tidak dipungut atas Pemasukan Barang Modal dari luar daerah pabean Pembebasan cukai sepanjang barang tersebut bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang cukai Toko di KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN bagi pemegang paspor luar negeri (duty free shop) Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list) Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK.
Fasilitas dan Kemudahan Di KEK No
Aspek
Fasilitas dan Kemudahan
1.
Pemberlakuan DNI
• Pada KEK belum diberlakukan DNI;
2.
Lalu Lintas Barang
• Pemasukan ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor • Pengeluaran dari KEK ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan impor.
Ketenagakerjaan
• • • •
Keimigrasian
• Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masingmasing 30 hari • Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple entry) bagi WNA dan keluarganya; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA yang memiliki properti di KEK Pariwisata; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata
Pertanahan
• Pengadaan tanah dapat menggunakan skema pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan menggunakan APBN atau APBD • Diberikan HPL kepada KEK yang diusulkan oleh K/L, Pemprov, kabupaten/kota, BUMN/D • Pada Badan Usaha/Pelaku Usaha yang memperoleh HGB atau Hak Pakai dapat diperpanjang selama 80 tahun setelah dinyatakan berproduksi/beroperasi secara komersial. • Dalam hal kepemilikan hunian/properti, perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai dapat diberikan selama 80 tahun pada setelah hunian/properti telah dimiliki secara sah.
3.
4.
5.
Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan Pengesahan dan perpanjangan RPTKA di KEK Perpanjangan IMTA di KEK
Fasilitas dan Kemudahan Di KEK No
Aspek
Fasilitas dan Kemudahan
6.
Pemilikan Properti bagi Orang Asing di KEK Pariwisata
• WNA/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tunggal atau Satuan Rumah Susun) dengan Hak Pakai atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. • Pemilik hunian/properti di KEK dapat diberikan Izin Tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin. • Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury);
7.
Kegiatan Utama Pariwisata
• • • • •
8.
Perizinan
• • •
Pembebasan Bea Masuk PDRI tidak dipungut atas Pemasukan Barang Modal dari luar daerah pabean Pembebasan cukai sepanjang barang tersebut bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang cukai Toko di KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN bagi pemegang paspor luar negeri (duty free shop) Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list) Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK.
Kemudahan Izin Investasi 3 jam Di KEK
3 JAM
Terima Kasih Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Graha MR 21 – Lantai 6 Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat, Indonesia Phone/Fax : +6221-34832655/58 Email:
[email protected], Web: http://kek.ekon.go.id
Prosedur Perolehan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) Di KEK
Prosedur Perolehan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (Tax Allowance) Di KEK
Sumber: PMK No. 104/PMK.010/2016
Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (Tax Allowance) Di KEK
Sumber: PMK No. 104/PMK.010/2016
Perolehan Fasilitas PPN dan PPnBM Di KEK
Sumber: PMK No. 104/PMK.010/2016
Perolehan Penangguhan Bea Masuk, PPN, dan Pembebasan Cukai Di KEK
Sumber: PMK No. 104/PMK.010/2016
Perolehan Pembebasan Bea Masuk untuk Barang Modal Di KEK
Sumber: PMK No. 104/PMK.010/2016
