Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Insentif Fiskal
Kawasan Ekonomi Khusus Bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
LATAR BELAKANG • Pada saat ini Pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); • Dua KEK akan segera memasuki tahap operasional pada akhir 2014 atau awal 2015; • Peraturan Pemerintah (PP) tentang Insentif Fiskal di KEK sampai saat ini masih belum ditetapkan; • Sesuai dengan kesepakatan yang lalu, sambil menunggu penetapan PP Insentif Fiskal di KEK, akan dipakai skema insentif yang saat ini berlaku; • Sebagai pedoman implementasi, perlu disusun tata cara untuk memperoleh insentif fiskal yang akan dijadikan pedoman oleh Administrator. (c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2013
Sebaran Lokasi KEK KEK SEI MANGKEI
Kabupaten Simalungun, Sumut
Industri pengolahan Kelapa Sawit Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata
KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK)
Kabupaten Kutai Timur, Kaltim Industri Kelapa Sawit
Logistik
KEK PALU
Kota Palu, Sulawesi Tengah
Industri Manufaktur Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas Logistik
Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
Pariwisata Industri pengolahan perikanan Bisnis & logistik
KEK BITUNG
KEK TANJUNG API-API
Kota Bitung, Sulawesi Utara
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia
KEK MOROTAI
KEK TANJUNG LESUNG
KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB
Kab. Pandeglang, Banten
Pariwisata
Pariwisata
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2013
Industri Pengolahan Perikanan Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat Aneka industri Logistik
FASILITAS FISKAL FASILITAS PENANAMAN MODAL Bea Masuk Barang Modal (Mesin dan Peralatan)
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI
FASILITAS PERPAJAKAN
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)
INVESTMENT ALLOWANCE
ATAU DAN
Bea Masuk Bahan Baku
ATAU
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
TAX HOLIDAY
ATAU TOKO BEBAS BEA (TBB) Pembangunan
Operasi Komersial
pp
MASA PEMBANGUNAN
BADAN USAHA
MASA OPERASI
3 TAHUN
SAMPAI PP DICABUT
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DAN BARANG
FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY
PELAKU USAHA INDUSTRI EKSPOR
INDUSTRI EKSPOR DAN DOMESTIK
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN BAKU
FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN BAKU
FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
pp
MASA PEMBANGUNAN 3 TAHUN
MASA OPERASI SAMPAI PP DICABUT
PELAKU USAHA
LOGISTIK (INT. DAN DOMESTIK)
PARIWISATA
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN BAKU
FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN BAKU
FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY FASILITAS TOKO BEBAS BEA
FASILITAS DALAM MASA PEMBANGUNAN DAN MASA AWAL PRODUKSI
Industri Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 jo. perubahan No.76/PMK.011/2012 No.76/PMK.011/20 12 A. Perusahaan industri atau perusahaan yang telah memiliki Izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi B. Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (Sektor Primer Dan Tersier)
Batasan Fasilitas Impor Mesin, Barang dan Bahan Pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan diberikan apabila : a. Belum diproduksi di dalam negeri b. Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan c. Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri PP 12 Tahun 2001 jo. PP 31 Tahun 2007 Peraturan tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan yang sudah diproduksi di dalam negeri : Peraturan Menteri Perindustrian No. 19 tahun 2010 jo. No. 106 tahun 2012
Industri Jasa Yang Mendapat Fasilit Fasilitas as Pembebasan Bea Masuk 1. Pariwisata dan kebudayaan 2. Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik) 3. Pelayanan Kesehatan publik 4. Pertambangan 5. Konstruksi 6. Industri Telekomunikasi 7. Kepelabuhanan
Ketentuan Fasilitas Impor Barang Modal • Barang Modal harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri. • Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (JWPP) dalam surat persetujuan penanaman modal. • Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakan ketentuan fasilitas ini.
Ketentuan Fasilitas Impor Bahan Baku • Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri. • Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun. • Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalam negeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentuan : – Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun. – Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin produksi dalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
Syarat dan Prosedur Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal Menggunakan fasilitas sesuai dengan PMK No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 jo. perubahan No. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Badan Usaha/Pelaku Usaha
ADMINISTRATOR
BKPM
Badan Usaha Pembangun dan Pelaku Usaha: 1. Akta Pendirian Perusahaan 2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal 3. Surat Permohonan 4. Daftar Mesin/Barang dan bahan meliputi harga, jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis (Masterlist) 5. NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak 6. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 7. Angka Pengenal Impor Produsen (PAI-P) 8. Uraian proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa 9. Kalkulasi Kapasitas produksi/Perhitungan kebutuhan barang dan bahan 10. Denah Tata Letak Mesin untuk industri yang menghasilkan barang 11. Izin Usaha Tetap/Industri (Untuk yang mengajukan fasilitas impor Barang 12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
ADMINISTRATOR
Prosedur Pengajuan Fasilitas Fiskal Pembebasan Bea Masuk
BKPM BKPM
7 hari kerja
10 hari kerja
7 hari kerja
PERSYARATAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI
KEMUDAHAN IMPOR UNTUK TUJUAN EKSPOR (KITE) Mengacu PMK 176 Tahun 2013 dan 177 Tahun 2013
FASILITAS KEMUDAHAN PENANGGUNG JAWAB IMPOR TUJUAN ESKPOR (KITE) 1 Formulir permohonan (sesuai Perdirjen Bea
dan Cukai No.4 dan No.5 tahun 2014) 2 Identitas kepabeanan
3 Bukti kepemilikan/penguasaan lokasi 4 Izin usaha industri
5 6 7 8
Kantor wilayah Pelayanan BC Kantor Pusat BC melalui online (beacukai.go.id) Administrator Dinas Perindustrian/Adm Pengusul Pengusul Pengusul Pengusul
Pengusul
Pengusul
Daftar badan usaha penerima subkontrak Daftar Rencana Hasil Produksi Surat pernyataan tentang masa produksi Surat Pernyataan tidak mempunyai tunggakan dalam rangka impor 9 Sistem informasi berbasis komputer (format mengikuti Perdirjen 9/BC. 2014) 10 Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir (untuk perusahaan lama/perluasan) atau standar pengawasan internal (untuk perusahaan baru).
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) Mengacu PMK Nomor147/PMK. 04/2011 jo. PMK Nomor 44/PMK.04/2012/ jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2013
1 Formulir permohonan (Perdirjen BC No. 35/2013) 2 Izin prinsip penanaman modal/izin pengelolaan kawasan industri 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Bukti kepemilikan/penguasaan lokasi 5 Peta lokasi 6 Denah lokasi 7 SPT Tahunan tahun terakhir 8 Dokumen lingkungan hidup 9 CCTV Online ke Kantor Pabean Setempat
PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT (PKB)
PENANGGUNG JAWAB
Kantor Pelayanan BC
BKPM/Administrator
Administrator Administrator Administrator Administrator Kantor Pelayanan Pajak Administrator Pengusul
PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB)
Mengacu PMK Nomor147/PMK. 04/2011 jo. PMK Nomor 44/PMK.04/2012/ jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2013
PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) 1 Formulir permohonan (Perdirjen BC No. 35/2013)
2 Surat rekomendasi dari penyelenggara kawasan berikat 3 Surat izin usaha industri
4 Bukti kepemilikan/penguasaan lahan
5 SPT Tahunan tahun terakhir
6 Peta lokasi
7 Denah lokasi
8 Surat pernyataan mengenai jenis hasil produksi
9 Alur proses produksi
10 Sistem IT inventory (format mengikuti Perdirjen 9/BC. 2014)
11 CCTV online ke kantor pabean
PENANGGUNG JAWAB
Kantor Pelayanan BC Administrator/PKB Administrator Administrator Kantor Pelayanan Pajak Administrator Administrator Pengusul Pengusul Pengusul Pengusul
TOKO BEBAS BEA (TBB) Mengacu PMK Nomor 37/PMK. 04/2013
PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA (TBB)
PENANGGUNG JAWAB
1 Formulir permohonan (Perdirjen BC No. 19/2013)
Kantor Pelayanan BC
2 Akte pendirian Badan Usaha 3 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Apabila Minuman Berakohol ada tambahan SIUP-MB 4 Izin Tempat Usaha 5 Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Keja Pajak 6 Identitas diri penanggung jawab (KTP/KITAS/KITAP 7 Angka Pengenal Importir (API)
Pengusul Dinas Perdagangan/Adm
Administrator Kantor Pelayanan Pajak
Pengusul Dinas Perdagangan/Adm
8 9 10 11 12 13
Kantor Pelayanan BC Administrator Administrator Pengusul Pengusul Kantor Pelayanan BC
Administrator Administrator
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha Dokumen Lingkungan Hidup IT Inventory Daftar barang yang akan ditimbun Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
14 Peta lokasi 15 Izin Mendirikan Bangunan
PERSYARATAN FASILITAS PERPAJAKAN
Fasilitas Investment Allowance:
Investment Allowance
Persyaratan Wajib Pajak Badan yang Berhak Memperoleh • Wajib Pajak Badan dalam Negeri berbentuk PT atau Koperasi • Melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal, sesuai Izin Prinsip atau Izin Prinsip perluasan • Penanaman modal pada 51 bidang usaha tertentu (Lampiran I (Lampiran II PP 52 Tahun 2011 ) dan 77 bidang usaha di daerah tertentu (Lampiran II PP 52 Tahun 2011 ) • Syarat-syarat yang diatur dalam lampiran (Lampiran II PP 52 Tahun 2011 : jumlah modal, tenaga kerja, syarat terintegrasi
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2013
PERSYARATAN INVESTMENT ALLOWANCE (Berdasarkan PP 1 2007 jo. PP 52 Tahun 2011, PMK 144 Tahun 2012, Perdirjen Pajak 41 Tahun 2013 )
a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan b. Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada dari Menkum dan Ham c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Copy izin prinsip penanaman modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan e. Uraian komponen nilai investasi f. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan g. Rincian Jenis dan Nilai Penanaman Modal h. Syarat lainnya sesuai dengan lampiran PP 52 Tahun 2011 i. Bagi WP yang sudah memiliki izin prinsip sebelum PP No.52 2011 dapat diberikan fasilitas sepanjang memiliki perencanaan modal minimal 1 Triliun dan belum beroperasi komersial
Alur Proses Permohonan Investment Allowance INVESTOR/PERUSAHAAN
BKPM
Front officer
Back Office
Tanda Terima Sementara
Undangan Rapat Teknis
Kembalikan ke Investor untuk dilengkapi persyaratan sesuai Risalah rapat teknis
Menyampaikan permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai risalah rapat teknis untuk dibahas kembali dalam rapat Kembalikan ke Investor untuk dirapikan berkas permohonan
Mengajukan Permohonan
3 Hari Rapat Teknis
• Risalah Rapat • Penetapan jadwal Rapat pembahasan akhir
Melengkapi Persyaratan
BKPM, DJP KEMENTERIAN TEKNIS
MENTERI KEUANGAN
2 Hari
Mengajukan Permohonan
10 Hari
DIRJEN PAJAK
Rapat Pembahasan Akhir
Tanda Terima Tetap
Usulan
5 Hari
Penerimaan Usulan
Persetujuan / Penolakan Cc: 1. BKPM 2. Kementerian Teknis
10 Hari Catt: periode waktu adalah hari kerja
Fasilitas Tax Holiday Holiday:: Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan Paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang selama 2(dua) Tahun Pajak.
Persyaratan Tax Holiday (PMK 130 )
Wajib Pajak Badan Baru
1
- Merupakan industri pioner - Nilai Investasi : 1 Triliun - Dana minimum 10% ditempatkan di perbankan nasional - Berstatus Badan Usaha Baru yang berdiri setelah 15 Agustus 2010
Industri Pioner, mencakup :
2
Industri logam dasar Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam Industri permesinan Industri di bidang sumber daya terbarukan dan atau Industri peralatan komunikasi
Lampiran Permohonan 1. Kartu NPWP 2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal 3. Bukti penempatan dana di perbankan Indonesia
Dokumen Pendukung Uraian Penelitian (Disusun oleh Tim Verifikasi BKPM, Kementerian Perindustrian, Instansi teknis) : 1. Ketersediaan Infrastruktur 2. Penyerapan tenaga kerja domestik 3. Kajian sebagai pemenuhan sebagai kriteria industri pioner 4. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret 5. Tax sparing di negara domisili
Alur Proses Permohonan Tax Holiday INVESTOR/PERUSAHAAN
BKPM atau Kementerian Perindustrian
Front officer Dilengkapi: - Salinan izin prinsip BKPM - Memenuhi syarat jenis dan bidang industri - Salinan bukti penempatan dana di bank nasional, cukup dengan surat pernyataan rencana penempatan dana
Mengajukan Permohonan
Back Office
2 Hari Tanda Terima Sementara
Menyiapkan Presentasi
Kementerian Keuangan
Kajian dan Verifikasi
Keputusan Kementerian Keuangan (KMK)
Presentasi Investor kepada Tim Teknis
9 Hari
3 Hari Persetujuan / Penolakan Cc: 1. BKPM 2. Kementerian Teknis
2Hari Pengiriman Surat serta Penjelasan Penolakan
Ditolak
Hasil Kajian dan Rekomendasi Tim Teknis kepada Kepala BKPM
2 Hari Diterima
Kajian Komiteverifikasi
Catt: periode waktu adalah hari kerja
Pemanfaatan Fasilitas Fasilitas Tax Holiday baru dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak apabila :
√
Telah merealisasikan seluruh investasinya (Rp. 1 Triliun)
√
Telah berproduksi komersial penetapan SMB dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak
SMB : Saat Mulai Berproduksi
Terima Kasih
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Gedung Kementerian BUMN, Lantai 18 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat Telepon: 021-34832643 Fax : 021-34832656 Email:
[email protected]
