KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Gedung Utama, Departemen Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Tel: (021) 380-8384 Fax: (021) 344-0394 Website: http://www.ekon.go.id
SIARAN PERS INPRES PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN UMKM AKAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, MENGURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Jakarta, 12 Juni 2007 – Menko Perekonomian Boediono didampingi sejumlah menteri lainnya hari ini mengumumkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres itu menugaskan Menko Perekonomian dan 19 Menteri lainnya, 3 Kepala LPND serta seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melaksanakan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Penerbitan Inpres itu akan meningkatkan transparansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu, setiap kebijakan yang ada dalam lampiran Inpres itu dirinci dalam bentuk program, tindakan, keluaran dan sasaran yang terukur dengan jelas, disertai target waktu penyelesaian yang telah dilengkapi dengan Menteri/Kepala LPND yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikannya. Memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen pada tiga triwulan terakhir ini, Pemerintah dan DPR menargetkan pertumbuhan 6,3 persen pada tahun 2007, dan 6,6-6,9 persen pada tahun 2008. Tingkat pengangguran terbuka yang mencapari 10,44 persen atau 11,1 juta pada tahun 2006 telah turun menjadi 9,76 persen atau 10,5 juta pada awal tahun 2007, dan Pemerintah menargetkannya untuk turun lebih lanjut menjadi 8,0 – 9,0 persen tahun 2008. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran itu pada gilirannya akan dapat mengurangi tingkat penduduk miskin dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 15,0 – 16,8 persen tahun 2008. Inpres Percepatan Pengembangan Sektor Riil yang ditetapkan hari ini meliputi: 1) Perbaikan Iklim Investasi, 2) Reformasi Sektor Keuangan, 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan 4) Pemberdayaan UMKM. Tiga kebijakan yang pertama di atas merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu, sedangkan Pemberdayaan UMKM merupakan perluasan dari beberapa program yang pada tahun 2006 sudah ditampung dalam Paket Kebijakan Perbakan Iklim Investasi. Berdasarkan pengalaman pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, Presiden RI menekankan pentingnya implementasi dan efektifitas pemantauan dari kebijakan yang terdapat dalam Inpres tersebut. Untuk itu Presiden RI telah menugaskan Menko Perekonomian untuk memantau pelaksanaan Inpres tersebut dengan lebih efektif. Menko kemudian membentuk Tim Pemantau yang terdiri dari Tim Eksternal dan Tim Pemerintah yang juga akan melakukan evaluasi, dialog dan survey terhadap implementasi tersebut.
1
Rekapitulasi Jumlah Tindakan Paket Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM No.
Penanggung Jawab
Iklim Investasi
Sektor Keuangan
Pembangunan Infrastruktur
UKMK
Jumlah buah
%
1
Menteri Perdagangan
6
0
0
6
12
8.5
2
Menteri Dalam Negeri
3
0
2
0
5
3.5
3
Menteri Perindustrian
1
0
0
1
2
1.4
4
Menteri Keuangan
21
29
3
7
60
42.6
5
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
1
0
0
0
1
0.7
6
Menko Perekonomian
3
8
0
3
14
9.9
7
Kepala BKPM
4
0
0
0
4
2.8
8
Menteri Perhubungan
2
0
7
1
10
7.1
9
Meneg BUMN
0
6
1
1
8
5.7
10
Menteri ESDM
0
0
2
0
2
1.4
11
Menteri Kominfo
0
0
3
0
3
2.1
12
Menteri Pekerjaan Umum
0
0
4
0
4
2.8
13
Meneg PPN/Kepala Bappenas
0
0
2
0
2
1.4
14
Menteri Perumahan Rakyat
0
0
2
0
2
1.4
15
Kepala BPN
0
0
2
1
3
2.1
16
Menteri Negara Koperasi & UKM
0
0
0
6
6
4.3
17
Kepala BPKP
0
0
0
1
1
0.7
18
Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi
0
0
0
1
1
0.7
19
Menteri Kebudayaan & Pariwisata
0
0
0
1
1
0.7
TOTAL
41
43
28
29
141
100.0
Secara ringkas disampaikan penjelasan mengenai latar belakang dan kinerja yang telah dicapai dalam implementasi kebijakan-kebijakan itu pada tahun lalu, dan garis besar masing-masing kebijakan itu dalam Inpres yang baru, sbb: A. Perbaikan Iklim Investasi Penerbitan Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi tahun lalu dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kegiatan investasi menyusul perlambatan pertumbuhan pada triwulan terakhir 2005 dan awal 2006 sebagai dampak kenaikan harga BBM. Sementara itu, di tingkat regional, persaingan antar sesama negara di kawasan Asia semakin besar seperti China, India, Thailand ditambah dengan masuknya negara pendatang baru seperti Vietnam yang menyebabkan persaingan untuk menarik investasi menjadi semakin ketat. Dengan latar belakang situasi ekonomi dalam dan luar negeri pada saat itu, maka diperlukan serangkaian upaya-upaya memperbaiki iklim investasi agar Indonesia kembali menjadi tempat tujuan investasi yang menarik, baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Sasaran utama dari paket itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dengan menjadikan investasi sebagai salah-satu motor utamanya. Dalam pelaksanaannya, lebih 80 persen dari 85 tindakan yang terdapat dalam Kebijakan Iklim Investasi tahun lalu telah berhasil diselesaikan. Beberapa tindakan yang penting antara lain: penerbitan UU Penanaman Modal yang baru; penyederhanaan prosedur pemberian persetujuan investasi dan pengesahan pembentukan perseroan terbatas; penyederhanaan sejumlah perijinan di bidang perdagangan; penyederhanaan prosedur perpanjangan masa berlaku Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan pemberian perpanjangan masa berlaku Penerbitan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS); pembatalan lebih dari 100 perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; pemberian insentif fiskal bagi kegiatan investasi prioritas dan perubahan status PPN atas produk pertanian menjadi barang bukan kena pajak;
2
penyederhanaan pemeriksaan kepabeanan, otomatisasi kegiatan di Tempat Penimbunan Berikat dan berkurangnya biaya serta waktu penanganan kargo di pelabuhan-pelabuhan. Kondisi ekonomi selama 3 triwulan terakhir ini menunjukkan perbaikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6 persen, yang ditopang oleh semakin menguatnya ekspor dan investasi dari dalam dan luar negeri. Sehubungan dengan itu, Pemerintah berpandangan momentum pemulihan itu perlu ditingkatkan dengan melanjutkan langkah memperbaiki iklim investasi sebagai bagian dari Inpres yang ditetapkan hari ini. Rekapitulasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi No. I
II
BIDANG
KEBIJAKAN
A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi; B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan
Kelembagaan
Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
A. B. C. D.
III
Perpajakan
A.
B. C. J U M L
Daerah (Perda). Peningkatan pelayanan kargo di Pelabuhan Tanjung Priok; Mempercepat Pelayanan Kepabeanan (Customs Service); Pengembangan Fasilitas Kepabeanan (Customs Facilities); Pengawasan Kepabeanan (Customs Control). Meningkatkan Pelayanan Perpajakan; Meningkatkan Good Governance; Melindungi Hak Wajib Pajak. A H
Jumlah Tindakan 15 2 3 6 1 3 7 2 2 41
B. Reformasi Sektor Keuangan Kebijakan Reformasi Sektor Keuangan dalam Inpres yang baru ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan Sektor Keuangan yang diterbitkan pada pertengahan tahun 2006. Pada Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) yang lalu telah dilaksanakan beberapa kebijakan untuk maksud penguatan stabilitas sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat, yang sekaligus juga menurunkan resiko terulangnya krisis ekonomi tahun 1998. Program yang telah berhasil diselesaikan untuk maksud tersebut, antara lain yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah bank BUMN dan penanganan perusahaan asuransi yang tidak sehat. Selain itu penguatan kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani bank bermasalah yang berdampak sistemik telah diatur. Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang lalu juga memuat kebijakan-kebijakan dengan maksud mendorong diversifikasi sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, baik dari perbankan maupun pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kelompok kebijakan ini antara lain telah dilaksanakan pengembangan pasar repo obligasi, pengembangan pasar modal berbasis syariah, penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI), dan penyusunan aturan tentang instrumen syukuk. Selain kedua maksud tersebut, paket kebijakan itu juga mengembangkan kompetisi antara bank, lembaga keuangan bukan bank, dan pasar modal untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Beberapa program yang sedang dilaksanakan sejalan dengan maksud ini antara lain penggabungan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya, penerapan system e-reporting, e-licensing, e-registration, dan e-monitoring, serta penerapan remote trading di pasar modal. Sementara itu pada perbankan mulai diterapkan pengawasan yang berbasis risiko dalam rangka pelaksanaan Basel II. Operasionalisasi Biro Informasi Kredit untuk pelayanan database debitur juga mulai dirintis. Pemberian fasilitas pajak kepada asuransi, pasar modal dan perbankan telah diberikan untuk mendorong pengembangan masing-masing industri.
3
Berbagai kebijakan tersebut diatas merupakan hasil dari 55 tindakan yang dilaksanakan selama periode Juli 2006 hingga triwulan pertama tahun 2007. Tindakan yang dijadwalkan pelaksanaannya setelah triwulan pertama 2007 dan tindakan yang belum selesai akan dilanjutkan melalui komponen Kebijakan Reformasi Keuangan dalam Inpres 6/2007 ini. Rekapitulasi Kebijakan Reformasi Sektor Keuangan No.
BIDANG
I
Stabilitas Sistem Keuangan
II
Lembaga Keuangan Perbankan
III
Lembaga Keuangan Bukan Bank
IV
V
Pasar Modal
Lain-lain
KEBIJAKAN
A. Memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan; B. Memperkuat lembaga keuangan; C. Melaksanakan pendidikan keuangan. A. Meningkatkan koordinasi kebijakan perbankan; B. Memfasilitasi perkembangan perbankan syariah; C. Pengembangan sumber daya manusia. A. Memperkuat Kesehatan Industri Asuransi; B. Memperkuat Kesehatan Industri Dana Pensiun; C. Mengembangkan pembiayaan ekspor; D. Meletakkan dasar pengawasan berbasis risiko (risk based supervision) terhadap perusahaan pembiayaan; E. Mengembangkan Industri Jasa Gadai; F. Meningkatkan di-versifikasi produk dan jasa pembiayaan; G. Mengembangkan industri modal ventura.
A. Meningkatkan efisiensi dan likuiditas Pasar Modal; B. Meningkatkan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi (Surat Utang); C. Memperkuat dasar hukum pengawas terhadap tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal; D. Menyusun kebijakan perpajakan dalam mendorong aktifitas pasar modal A. .Mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan; B. Mengembangkan Diversifikasi Sumber Pembiayaan Pembangunan; C. Meningkatkan Kinerja BUMN. J U M L A H
Jumlah Tindakan 5 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 6 1 2 2 1 6 43
Kerangka Paket Kebijakan Reformasi Sektor Keuangan yang baru diterbitkan ini sama dengan paket kebijakan sebelumnya, terdiri dari lima kelompok kebijakan yaitu stabilitas sistem keuangan, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, dan lain-lain. C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kebijakan Infrastruktur tahun lalu merupakan konsolidasi dari langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dalam mewujudkan reformasi kerangka kebijakan, regulasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan infrastruktur yang meliputi reformasi kebijakan strategis yang lintas sektor; reformasi kebijakan sektor dan korporasi guna mendorong terlaksananya persaingan yang sehat dalam penyediaan infrastruktur; regulasi untuk menghilangkan penyalahgunaan hak monopoli alamiah serta melindungi masyarakat dan penanam
4
modal dalam penyediaan infrastuktur; pemisahan peran secara tegas antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berfungsi sebagai penyusun kebijakan dan BUMN/BUMD sebagai pelaku usaha (operator). Beberapa keluaran yang telah berhasil diselesaikan merupakan landasan dan kerangka kebijakan, regulasi dan kelembagaan kerjasama Pemerintah dan pihak Swasta dalam pembangunan infrastruktur meliputi peraturan perundangan seperti penyelesaian UU Perkeretaapian dan RUU tentang Pelayaran, RUU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan RUU tentang Penerbangan pada sektor transportasi dan RUU tentang ketenagalistrikan. Rekapitulasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jumlah No. BIDANG KEBIJAKAN Tindakan I Penyempuranaan Percepatan penyelesaian peraturan perundangan5 Peraturan undangan di bidang infrastruktur Perundangundangan II Perkuatan 1 A. Peningkatan kemampuan Contracting Agency dalam Kelembagaan penyiapan proyek yang dikerjakan bersama dengan swasta dalam rangka pelaksanan Perpres 67/2005; 1 B. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur; 1 C. Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperjelas fungsi, kedudukan, dan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur; 1 D. Pembentukan Kelembagaan Keuangan non Bank untuk Infrastruktur; 3 E. Pembentukan Institusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. III
Peningkatan Manajemen Pembangunan Infrastruktur
A. Peningkatan akses kelistrikan di pedesaan; B. Kaji ulang kebijakan tentang Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO); C. Percepatan proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum; D. Penyiapan petunjuk operasional kerjasama pemerintah dan swasta dalam rangka Perpres 67/2005; E. Percepatan penyediaan perumahan; F. Peningkatan manajemen pemeliharaan infrastruktur dan keselamatan transportasi; G. Penyusunan Cetak Biru/Rencana Induk sektor. J U M L A H
1 1 1 1 3 3 3 25
Pada kebijakan lintas sektor telah dikeluarkan peraturan tentang Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), Prosedur dan Kriteria Proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selain itu juga telah diselesaikan petunjuk pelaksanaan untuk proyek yang dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta. Hal lain yang telah diselesaikan adalah peraturan terkait pertanahan yang dituangkan dalam Perpres 65/2006. Dalam hal pembiayaan infrastruktur, telah dikeluarkan peraturan yang dituangkan dalam Permenkeu 38/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan risko atas penyediaan infrastruktur.
5
Pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan kegiatan Indonesia Infrastructure Conference & Exhibition (IICE 2006) dengan sukses dimana terdapat lebih dari 1000 peserta yang ikut berpartisipasi pada acara tersebut. D. PEMBERDAYAAN UMKM Kebijakan ini merupakan perluasan dari beberapa program yang pada tahun 2006 sudah ditampung dalam Kebijakan Perbakan Iklim Investasi. Pengembangan kebijakan ini di desain berdasarkan survey iklim usaha di daerah pedesaan dan konsultasi aktif dengan KADIN dan pelaku usaha lainnya. Tujuan pokok dari kebijakan Pemberdayaan UMKM adalah untuk meningkatkan produktifitas UMKM, mendorong peningkatan efektifitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan signal yang lebih positif tentang pentingnya komitmen bersama untuk mendukung upaya pemberdayaan UMKM. Kebijakan Pemberdayaan UMKM meliputi empat aspek pokok yaitu (i) Peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, (ii) Pengembangan kewirausahaan dan SDM, (iii) Peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan (iv) Regulatory reform. Secara keseluruhan, paket kebijakan Pemberdayaan UMKM meliputi 4 bidang, 11 kebijakan, 20 program dan 28 tindakan, dengan rincian sebagai berikut: Rekapitulasi kebijakan Pemberdayaan UMKM No I
II
III
IV
BIDANG Peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan
Pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM)
Peningkatan Peluang Pasar Produk UMKM
Reformasi Regulasi
KEBIJAKAN
Jumlah Tindakan 2
A.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan
B.
Memperkuat sistem penjainan kredit
8
C.
Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM
3
A. Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM
5
B. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi
1
A. Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM
3
B. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan
3
C. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM
1
D. Mengembangkan sinergitas pasar
1
A. Menyediakan insentif perpajakanuntuk UMKM
1
6
B. Menyusun kebijakan di bidang UMKM JUMLAH
1 29
Melalui kebijakan pemberdayaan UMKM, diharapkan iklim usaha bagi UMKM dapat lebih memudahkan bagi UMKM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, dana yang ada pada perbankan, pemerintah, BUMN serta di masyarakat diharapkan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal untuk mendukung upaya pemberdayaan UMKM. Diharapkan pula agar kewirausahaan UMKM dapat berkembang dengan lebih profesional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi, sehingga UMKM dapat lebih berdaya-saing dalam menangkap persaingan global. ===***===
7
