MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-25.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
Kementerian
6.
Koordinator
Bidang
Keputusan Presiden Nomor 213/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN :
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
Menetapkan : KEPUTU SAN
Pasal 1 (1)
Membentuk Pejabat Pengelola Informasi
Dan
Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya disingkat PPID. (2)
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a.
menyusun dan menetapkan daftar informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b.
mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
c.
mengoordinasikan penanganan sengketa informasi publik; d. memberikan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3d.
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
e.
melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
f.
menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi dan dokumentasi publik; dan
g.
mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
(3) PPID dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 2 Susunan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut: Pengarah
1.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA,
Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3.
Ir. Musdhalifah Machmud, M.T., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4.
Ir. Montty Girianna, M.Sc., MCP., Ph. D , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Edy ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4-
5.
6.
7.
8.
Ketua
Edy S.H., Putra Irawady, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Ir. Luky Eko Wuryanto, M.Sc., Ph.D., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Raldi H.S. Koester, M.Sc., Ph.D., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Elen Setiadi, S.H., M.SE., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota PPID Pembantu Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi: 1. 2.
Dr. Iwan Faidi, Ak., MSM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Farah Heliantina, S.H., M.M., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
Agus Sayoko, S.E., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4.
Boyke Krismanto Sukarna, S.E., Ak., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Rudito, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Agam Embun Sunarpati, S.Sos., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Rayani Marlinang, S.Sos., M.M., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Akhmad Hisyam, S.E., MA., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. 6. 7. 8. 9.
Rizka Zamzami, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 10. Evan Ferazzy Ikhsan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 11. Iqbal Mustika Jaya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5Anggota PPID Pembantu Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi: 1.
Drs. Hanry Purwanto, M.Sc., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Suroto, S.T., MSE., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
Yus Yuni Sugiharto, S.T., M.E., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4.
Imam Suwandi, S.S.T., Ak, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5.
Sunoto Setyo, S.E., M.Si, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6.
Drs. Budhi Mulyono, M.Si, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7.
Antonius Sumarwanto, S.Sos., M.A., Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8.
Safrudin, S.S.T, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9.
Abdul Ghofar, S.E., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10.
Agung Setyawan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota PPID Pembantu Bidang Sengketa Informasi Publik: 1.
Mirza Sofjanhadi Mashudi, S.E., M.Si, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Dr. Mulyadi, S.H., MSE., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
Ika Puspawiandari, S.H., M.M., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4.
Cicih Saecih, S.H., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5.
Herdian Hasan Nur Rohman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6.
Paulus Riyanto, S.E., M.Si., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 3 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6Pasal 3 PPID dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.
Pasal 4 PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 5 Masa kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
Pasal 6 Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Pasal 7 Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini berlaku, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-61/M.EKON/08/2012 tentang Penyelenggara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7Pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2015 a. n MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKITA DINARSYAH TUWO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala g ro Hukum, Persidangan dan • n Masyarakat,
Hie' ;
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. NIP 197109011996031001
