M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan pelaksanaan
Kredit
Usaha
Rakyat,
perlu
menetapkan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan
Menengah
tentang
Penetapan
Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat; Mengingat
: 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -22.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19
Tahun
2015
Keputusan
Presiden
Pembiayaan Menengah
tentang
Bagi Nomor
Komite
Usaha 14
Perubahan
Kebijakan
Mikro,
Tahun
pada
Kecil
2015
dan
tentang
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.
Peraturan
Menteri
Perekonomian
Koordinator
Republik
Bidang
Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); 6.
Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan
Bagi
Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Menengah Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48); MEMUTUSKAN ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN
MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN
PERUSAHAAN
PENJAMIN
KREDIT
USAHA RAKYAT. Pasal 1 Menetapkan
Perusahaan
Penjamin
Kredit
Usaha
Rakyat. Pasal 2 (1)
Perusahaan
Penjamin
Kredit
Usaha
Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu: 1. Perusahaan
Umum
(Perum)
Jaminan
Kredit
Indonesia; 2. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero); 3. PT Penjaminan Kredit Daerah Riau; 4. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan; 5. PT Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung; 6. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah; 7. PT Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta; 8. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah; 9. PT UAF Jaminan Kredit; dan 10. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
(2) Perusahaan ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -4(2)
Perusahaan
Penjamin
Kredit
Usaha
Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan
yang
diatur dalam Peraturan
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015
tentang
Perubahan
Peraturan
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pasal 3 Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik
Indonesia
Selaku
Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 4 ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -5Pasal 4 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION
