MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2015
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah serta pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu pembahasan yang mendalam oleh suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Mengingat ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
2 Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 5.
Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014;
6.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
MEMUTUSKAN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. Pasal 1 (1) Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT. (2) BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal: 1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah; 2.
pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan barn yang bermanfaat bagi negara, dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;
b. mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang dianggap perlu; dan c. melakukan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-4c. melakukan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 2 (1) BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua
Sekretaris Kementerian Koordinator
merangkap
Bidang Perekonomian;
anggota Anggota
1. Deputi
Bidang
Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan
Pertanian,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi
Bidang
Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Deputi
Bidang
Koordinasi
Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Deputi
Bidang
Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Deputi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5 6. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Kepala Biro Umum karena jabatannya menjalankan fungsi Sekretaris BAPERJAKAT. (3) Bagian Sumber Daya Manusia pada Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, secara fungsional bertindak sebagai Sekretariat BAPERJAKAT. (4) Susunan keanggotaan Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : Ketua
: Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian; Anggota
I. Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 2. Kepala Subbagian Mutasi dan Penilaian
Prestasi
Kerja,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kepala Subbagian Pengembangan Sumber
Daya
Manusia,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 3 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 3 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), BAPERJAKAT bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 4 Masa Kerja BAPERJAKAT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015. Pasal 5 Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 111 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BAPERJAKAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 7 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-7-
Pasal 7 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2015
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOFYAN A. DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubunga Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. NIP 197109011996031001
