MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional perlu mendorong pertumbuhan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional; b. bahwa sarana dan prasarana untuk mendorong wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan inkubator wirausaha yang berbasis teknologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 2.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 4. Peraturan...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-11/ M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PEREKONOMIAN
MENTERI
KOORDINATOR
TENTANG
KELOMPOK
BIDANG KERJA
PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA.
Pasal 1 Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Kerja.
Pasal 2 (1)
Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberi arahan terhadap pelaksanaan Pengembangan Inkubator Wirausaha.
(2)
Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana pengembangan inkubator wirau s ah a dengan Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, dan Industri;
b. merumuskan...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3b.
merumuskan langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan inkubator wirausaha dengan Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, dan Industri;
c.
menetapkan strategi dalam peningkatan jumlah dan mutu wirausaha baru yang berdaya saing tinggi dengan menerapkan inovasi teknologi;
d.
memberikan rekomendasi tentang instrumen insentif pembiayaan tahap awal bagi wirausaha baru;
e.
memberikan rekomendasi tentang instrumen fiskal dan non fiskal bagi wirausaha baru;
f.
menetapkan mekanisme fasilitasi, pendampingan dan pelatihan wirausaha baru melalui proses inkubasi;
g.
merumuskan langkah-langkah pelaksanaan penguatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator wirausaha; dan
h.
melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah.
Pasal 3 Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut: Tim Pengarah Ketua Anggota
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1. Menteri Riset dan Teknologi; 2.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4.
Menteri Perindustrian;
5.
Menteri Keuangan;
6.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Menteri...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -47.
Menteri
Perencanaan
Nasional/Kepala
Pembangunan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 8.
Menteri Pemuda dan Olah Raga;
Tim Pelaksana Ketua
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi,
dan
Kementerian
Kawasan
Ekonomi,
Koordinator
Bidang
Perekonomian; Anggota
I. Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi; 2.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
5.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika; 6.
Direktur
Jenderal
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri; 7.
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pendidikan
Dan
Kebudayaan; 9. Direktur...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -59.
Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif
Berbasis Media, Desain, dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10. Direktur
Jenderal
Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Deputi
Bidang
Kemiskinan,
Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional; 12. Kepala
Badan
Kebijakan
Fiskal,
Kementerian Keuangan; 13. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi; 14. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Institut Pertanian Bogor; 15. Kepala Pusat Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 16. Ketua
Asosiasi
I nkubator
Bisnis
Indonesia; 17. Kepala
Lembaga
Pengabdian
Penelitian
Masyarakat,
dan Institut
Teknologi 10 November Surabaya; 18. Kepala
Lembaga
Penelitian
Pengabdian Masyarakat,
dan
Universitas
Merdeka Malang;
19. Kepala...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-619. Kepala
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; 20.
Prof. Dr. Hadi Karya Purwadaria, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia;
21.
Asisten Deputi Inovasi Teknologi dan Rekayasa
Industri,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 22.
Asisten Deputi Pengembangan Industri Kreatif
dan
Kementerian
Industri
Strategis,
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 23.
Asisten
Deputi
Pengembangan
Kewirausahaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 24.
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
25.
Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi,
Kementerian
Koordinator
Bidang Perekonomian; 26.
Asisten
Deputi
Kementerian
Ketenagakerjaan,
Koordinator
Bidang
Perekonomian.
Pasal 4...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-7Pasal 4 Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bekerjasama dengan Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, Pemangku Kepentingan dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 5 Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu - waktu bila diperlukan. Pasal 6 (1)
Kelompok Kerja dapat membentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja, untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
(2)
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 7
Masa kerja Kelompok Kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan 31 Desember 2014. Pasal 8 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 9...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8Pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd.
M. HATTA RAJASA
Salinan sesuai dengan aslinya ,-Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat,
Elen S.H.,M.S.E NIP 197109011996031001
