MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu ditetapkan Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tentang Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Mengingat
:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 3. Peraturan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -2-
3.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.
Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.
Pasal 1 Menetapkan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara ex officio melakukan tugas Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakornas P3K.
Pasal 2 Sekretariat Bakornas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pasal 3 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3Pasal 3 Susunan keanggotaan Sekretariat Bakornas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut: Ketua
: Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Sekretaris
: Kepala Pusat Penyuluhan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Anggota
: 1. Kepala
Pusat Penyuluhan Pertanian,
Kementerian Pertanian; 2.
Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3.
Asisten Deputi Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Kementerian
Pertanian,
Koordinator
Bidang
4. Asisten Deputi Tata Kelola
Kehutanan,
Perekonomian;
Deputi Bidang Koordinasi Pertanian,
Kementerian
Pangan dan Koordinator
Bidang Perekonomian. Pasal 4 Da lam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Bakornas P3K bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 5 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4-
Pasal 5 Masa kerja Sekretariat Bakornas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini ditetapkan.
Pasal 6 Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Bakornas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pasal 7 Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nomor 110 Tahun 2014 tentang Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5Pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN, ttd. DARMIN NASUTION
Salinan sesua dengan aslinya Kepala Biro ukum, Persidangan dan Hubunga asyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. NIP 197109011996031001
