MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS NOMOR : KEP-35/M.EKON/05/2008 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS,
Menimbang
: a. bahwa
dalam
meningkatkan
pengembangan
kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia telah dibentuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008; b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dewan nasional sebagaimana dimaksud huruf a, dibantu oleh tim pelaksana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
2. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 6. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERTAMA
: Membentuk Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua
:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Wakil Ketua I
:
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua II
:
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3Anggota
:
1. Deputi
Bidang
Perdagangan,
Koordinasi
Industri
Kementerian
dan
Koordinator
Bidang Perekonomian; 2. Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah
dan
Swasta,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 4. Direktur
Jenderal
Penataan
Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum; 5. Direktur
Jenderal
Perhubungan
Laut,
Departemen Perhubungan; 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian; 7. Direktur
Jenderal
Pajak,
Departemen
Keuangan; 8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 9. Direktur
Jenderal
Pemerintahan
Umum,
Departemen Dalam Negeri; 10. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 11. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 12. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan; 13. Direktur
Jenderal
Pembinaan
Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Direktur ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -414. Direktur
Jenderal
Imigrasi,
Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 15. Direktur
Jenderal
Peraturan
Perundang-
undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 16. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum; 17. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian
Koordinator
Bidang
Politik,
Pengembangan
Iklim
Hukum dan Keamanan; 18. Deputi
Bidang
Penanaman
Modal,
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal; 19. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional; 20. Kepala Divisi Pembinaan Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris I
:
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Sekretaris II
:
Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KEDUA
:
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas: 1. melakukan penyusunan kebijakan umum, norma, standar, pedoman, serta manual dalam penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; 2. melakukan pengkajian untuk perumusan strategi kebijakan dalam meningkatkan daya saing kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan memperhatikan perkembangan kawasan sejenis di negara lain; 3. melakukan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -53. melakukan rumusan penyelesaian masalah strategis yang timbul dalam penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; 4. menyusun indikator kinerja dalam penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta melakukan evaluasi secara berkala; dan 5. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KETIGA
:
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan Departemen, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan dapat mengundang pakar dibidang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,
KEEMPAT
:
Tim
Pelaksana
pelaksanaan
bertanggung
tugasnya
jawab
kepada
dan
Menteri
melaporkan Koordinator
hasil Bidang
Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. KELIMA
:
Masa kerja Tim Pelaksana terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini sampai dengan 31 Desember 2008.
KEENAM
:
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.
KETUJUH ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
KETUJUH
:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2008 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, ttd. BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum,
Bachry Soetjipto, SH.,MH. NIP 060034321
