MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL NOMOR : KEP-33/M.EKON/05/2008 TENTANG TIM NASIONAL PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL,
Menimbang
: a. bahwa dalam mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah
dapat
dikembangkan
kawasan
ekonomi
khusus,
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. bahwa koordinasi pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh tim nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional tentang Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 8. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL TENTANG TIM NASIONAL PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA.
PERTAMA ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3PERTAMA
: Membentuk Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, yang selanjutnya disebut Timnas Pengembangan KEKI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Tim Pengarah: Ketua
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
:
1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Perhubungan; 6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Menteri Pekerjaan Umum; 8. Menteri Dalam Negeri; 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 11. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 13. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 14. Sekretaris Kabinet; 15. Wakil Sekretaris Kabinet; Tim Pelaksana: Ketua
:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Wakil Ketua I
:
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua II
:
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4Anggota
:
1. Deputi
Bidang
Perdagangan,
Koordinasi
Industri
Kementerian
dan
Koordinator
Bidang Perekonomian; 2. Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah
dan
Swasta,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 4. Direktur
Jenderal
Penataan
Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum; 5. Direktur
Jenderal
Perhubungan
Laut,
Departemen Perhubungan; 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian; 7. Direktur
Jenderal
Pajak,
Departemen
Keuangan; 8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 9. Direktur
Jenderal
Pemerintahan
Umum,
Departemen Dalam Negeri; 10. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 11. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 12. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan; 13. Direktur
Jenderal
Pembinaan
Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Direktur ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -514. Direktur
Jenderal
Imigrasi,
Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 15. Direktur
Jenderal
Peraturan
Perundang-
undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 16. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum; 17. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian
Koordinator
Bidang
Politik,
Pengembangan
Iklim
Hukum dan Keamanan; 18. Deputi
Bidang
Penanaman
Modal,
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal; 19. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional; 20. Kepala Divisi Pembinaan Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris I
:
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Sekretaris II
:
Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KEDUA
:
Timnas Pengembangan KEKI sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas: 1. melakukan evaluasi serta perumusan kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan ekonomi khusus; 2. melakukan
pengkajian
dipertimbangkan
untuk
terhadap
wilayah
dikembangkan
yang
sebagai
dapat kawasan
ekonomi khusus dengan berbagai variannya; 3. melakukan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -63. melakukan pengkajian terhadap kebutuhan prasarana dan sarana, insentif dan aturan-aturan pelaksana lainnya yang diperlukan bagi terwujudnya suatu kawasan ekonomi khusus dengan berbagai variannya; 4. memfasilitasi pembentukan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan di daerah-daerah yang akan ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus; 5. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah, serta mengkaji dan mengusulkan kebijakan-kebijakan lain yang masih diperlukan; 6. melakukan evaluasi serta perumusan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan 7. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas Pengembangan KEKI dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Timnas Pengembangan KEKI.
KEEMPAT
:
Timnas Pengembangan KEKI bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
KELIMA
:
Masa kerja Timnas Pengembangan KEKI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.
KEENAM ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7KEENAM
:
a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Nomor : KEP-21/M.EKON/03/2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Nomor : KEP-44/M.EKON/06/2006, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi
Tata
Ruang
Nasional
Nomor
:
KEP-
21/M.EKON/03/2006 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi
Tata
Ruang
Nasional
Nomor
:
KEP-
44/M.EKON/06/2006, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional ini.
KETUJUH
:
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Timnas Pengembangan KEKI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.
KEDELAPAN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8-
KEDELAPAN
:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2008 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL, ttd. BOEDIONO
