MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM NASIONAL REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PLG DI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : KEP-42/M.EKON/08/2007 TENTANG TIM PENDUKUNG DAN KELOMPOK KERJA PADA TIM NASIONAL REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PLG DI KALIMANTAN TENGAH MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM NASIONAL REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PLG DI KALIMANTAN TENGAH, Menimbang
: a. bahwa
untuk mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi
Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007; b. bahwa
untuk
mengkoordinasikan,
mensinergikan
dan
mengharmonisasikan program dan kebijakan sektor dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah, dalam pelaksanaannya dibantu oleh tim pendukung dan kelompok kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah tentang Tim Pendukung dan Kelompok Kerja pada Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah;
Mengingat …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -2Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005, 6. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM NASIONAL REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PLG DI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENDUKUNG DAN KELOMPOK KERJA PADA TIM NASIONAL REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PLG DI KALIMANTAN TENGAH.
PERTAMA ....
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3PERTAMA
: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah, dibentuk: a. Tim Pendukung; dan b. Kelompok Kerja, yang terdiri dari: 1) Kelompok Kerja Konservasi dan Rehabilitasi; 2) Kelompok Kerja Budidaya; 3) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Transmigran.
KEDUA
: a. Tim
Pendukung
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
PERTAMA huruf a bertugas: 1) membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah dengan Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan instansi lain yang dipandang perlu; 2) melaksanakan
fungsi
administratif
dalam
rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah; 3) menghimpun dan melakukan sinkronisasi rencana kerja dan laporan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah dari kelompok kerja; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok kerja; 5) menyiapkan materi rapat Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah melalui Sekretaris
Tim
Nasional
Rehabilitasi
dan
Revitalisasi
Kawasan PLG di Kalimantan Tengah;
6) menyusun ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -46) menyusun rancangan laporan Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah sesuai arahan dari Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah; dan 7) melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan dari Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah. b.. Susunan keanggotaan Tim Pendukung, terdiri dari: Ketua
: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Wakil Ketua I
: Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya
Mineral
Kementerian
dan Koordinator
Kehutanan, Bidang
Perekonomian; Wakil Ketua II
: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Wakil Ketua III
: Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
Sekretaris I
: Direktur
Kehutanan
dan
Konservasi
Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Sekretaris II
: Asisten
Deputi
Kementerian
Urusan Koordinator
Kehutanan, Bidang
Perekonomian;
Anggota …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5Anggota
: 1. Deputi
Bidang
Pembangunan,
Pendanaan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional; 3. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan
Kelautan,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Asisten Deputi Urusan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Kementerian
dan
Kelautan,
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 5. Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan
Pengembangan
Kementerian
Wilayah,
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 6. Direktur Pangan dan Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Direktur Pengairan dan Irigasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Direktur
Kewilayahan
II,
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 10. Direktur Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 11. Direktur
Alokasi
Pembangunan,
Badan
Pendanaan Perencanaan
Pembangunan Nasional; 12. Direktur …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -612. Direktur
Kelautan
dan
Badan
Perencanaan
Perikanan,
Pembangunan
Nasional; 13. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan,
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Kepala
Biro
Hukum,
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional; 15. Direktur
Anggaran
Jenderal
III,
Direktorat
Anggaran,
Departemen
Keuangan; 16. Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan, Departemen Kehutanan; 17. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pertanian; 18. Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pekerjaan Umum; 19. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 20. Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 21. Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Anggaran, Departemen Dalam Negeri; 22. Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan, Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 23. Kepala
Badan
Pembangunan
Perencanaan
Daerah,
Provinsi
Kalimantan Tengah.
KETIGA ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7KETIGA
: a. Kelompok
Kerja
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
PERTAMA huruf b bertugas: 1) menyusun dan mensinkronkan rencana kerja dan rencana anggaran masing-masing Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah pada Tahun 2007-2011 dan rencana kegiatan kelompok kerja; 2) menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran kepada Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah melalui Tim Pendukung; 3) melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007; 4) menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan
PLG
di
Kalimantan
Tengah
melalui
Tim
Pendukung; 5) melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan program Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah; 6) menyusun laporan triwulanan dan tahunan kelompok kerja untuk disampaikan kepada Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah melalui Tim Pendukung; dan 7) melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan dari Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah. b. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja, terdiri dari: 1) Kelompok Kerja Konservasi dan Rehabilitasi: Ketua
: Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial,
Departemen
Kehutanan;
Wakil …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8Wakil Ketua
: Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan
Lingkungan,
Kementerian
Negara Lingkungan Hidup; Sekretaris
: Direktur Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial,
Departemen
Kehutanan; Anggota
Konservasi Kawasan, : 1. Direktur Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 2. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 3. Kepala Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi, Departemen Kehutanan; 4. Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Badan Planologi, Departemen Kehutanan; 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Kehutanan; 6. Direktur Sungai Danau dan Waduk, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum; 7. Direktur Penataan Ruang Wilayah III, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum; 8. Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 9. Asisten …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -99. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 10. Asisten Deputi Urusan Program Tekno Ekonomi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 11. Kepala Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupa Bumi dan Tata Ruang, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 13. Direktur Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 14. Asisten Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 15. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan Tengah; 16. Kepala Badan Pengendalian Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah. 2) Kelompok Kerja Budidaya: Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Anggota
: Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum; : Direktur Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; : 1. Direktur Perluasan Areal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; 2. Direktur …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 10 2. Direktur Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; 3. Direktur Budidaya Tanaman Buah, Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian; 4. Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian; 5. Direktur Budidaya Ternak Ruminansia, Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian; 6. Direktur Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian; 7. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 8. Direktur Prasarana Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan; 9. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 10. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 11. Direktur Rawa dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum;
12. Direktur …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 11 12. Direktur Pengembangan Usaha, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 14. Kepala Dinas Pertanian, Provinsi Kalimantan Tengah; 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Kalimantan Tengah; 16. Kepala Dinas Perkebunan, Provinsi Kalimantan Tengah. 3) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Transmigran: Ketua
Wakil Ketua
Jenderal Pembinaan : Direktur Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Jenderal Pemberdayaan : Direktur Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
Sekretaris
Anggota
: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; : 1. Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri; 2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Direktur …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 12 3. Direktur Bina Pengolahan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum; 4. Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; 5. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum; 6. Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum; 7. Direktur Pengelolaan Air, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; 8. Direktur Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 9. Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; 11. Asisten Deputi Urusan Perumahan Khusus, Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan; 13. Asisten …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 13 13. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 14. Asisten Deputi Urusan Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 15. Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial; 16. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan; 17. Asisten Administrasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 18. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, Provinsi Kalimantan Tengah; 19. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Provinsi Kalimantan Tengah; 20. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Provinsi Kalimantan Tengah. KEEMPAT
: Tim Pendukung dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA,
pelaksanaan
tugasnya
bertanggung kepada
jawab
Menteri
dan
melaporkan
Koordinator
Bidang
Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. KELIMA
: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pendukung dan Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian Negara terkait, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KEENAM …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 14 KEENAM
: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2007 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM NASIONAL REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PLG DI KALIMANTAN TENGAH, ttd. BOEDIONO
