MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEP ATAU PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR NOMOR :PER-04/M.EKON/06/2006 TENTANG TATA CARA EVALUASI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PEMERINTAH MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, apabila diperlukan Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap proyek penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha; b. bahwa agar dukungan Pemerintah diberikan secara tepat guna dan tepat sasaran, serta untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan tata kepemerintahan yang baik (good governance), perlu ditetapkan tata cara evaluasi proyek kerjasama Pemerintah dan badan usaha yang membutuhkan dukungan Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur tentang Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah;
Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan O~ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62Tahun 2005; 2. Peraturan Presiden Nonior 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005; 3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Kerjasama Pemerintah dengan Penyediaan Infrastruktur;
Tahun Badan
2005 tentang Usaha dalam
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah berubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor PER-01/M.EKON/05/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur; 8. Peraturan Menteri Koordihator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor: PER-03/M.EKON/06/2006 tentang Tata Cara Dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Infrastruktur Kerjasasama Pemerintah Dan Badan Usaha; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur; 10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK01/2005 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TENTANG TATA CARA EVALUASI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PEMERINTAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dimaksud dengan:
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
ini
yang
1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia. 2. MenterijKepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
3. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang dibentuk dan memiliki susunan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur. 4. Sekretariat Komite adalah unsur pembantu Ketua Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kooridinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor PER-01/M.EKON/05/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur. 5. Unit Pusat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP), yang selanjutnya disebut Unit Pusat Pengembangan PPP adalah organ Komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor PEROl/M.EKON/05/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur. 6. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi. 7. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan mela1ui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha. 8. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur danl atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 9. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga dengan Badan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Infrastruktur.
Penyediaan Usaha yang Tahun 2005 Penyediaan
10.Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri sebagai:
Koordinator
Bidang
Perekonomian
ini
dimaksudkan
a. pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga dalam mengajukan usulan Proyek Kerjasama yang membutuhkan Dukungan Pemerintah kepada Komite;
b. pedoman bagi organisasi Komite dalam melakukan evaluasi terhadap usulan Proyek Kerjasama yang membutuhkan Dukungan Pemerintah untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan. Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditujukan untuk mendukung percepatan Penyediaan Infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pasal4 (1) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 merupakan dukungan dalam bentuk kompensasi finansial dan/ atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama. (2)
Jenis risiko dan bentuk Dukungan Pemerintah adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.0l/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur.
BAB III PRINSIP PEMBERIAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN KRITERIA EVALUASI Bagian Pertama Prinsip Pemberian Dukungan Pemerintah Pasal 5 Dukungan Pemerintah diberikan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Dukungan Pemerintah diberikan kepada Proyek Kerjasama yang secara ekonomi dan finansial layak; b. Dukungan Pemerintah perlu ditekan serendah mungkin, dengan terlebih dahulu dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaan risiko terhadap Proyek Kerjasama yang diusulkan untuk memperoleh Dukungan Pemerintah; dan c. pemberian Dukungan Pemerintah dilakukan secara transparan. Bagian Kedua Kriteria Evaluasi Pasal 6 Proyek Kerjasama yang diusulkan untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. kesiapan aspek hukum, dimana Proyek Kerjasama yang diusulkan telah sesuai dengan hukum Republik Indonesia; b. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
c. kesesuaian dengan rencana strategis sektor; d. kompetitif, dimana Proyek Kerjasama yang diusulkan menarik bagi Badan Usaha sehingga akan terjadi kompetisi pada proses pelelangan; e. ketersediaan lahan, dimana lahan untuk pelaksanaan Proyek Kerjasama telah tersedia, atau dalam hal lahan yang dipadukan belum tersedia atas nama Pemerintah, telah ada dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang memuat rencana terperinci atas pengadaan lahan, berikut antisipasi atau tindakan yang akan dilakukan dalam proses pengadaan lahan; f. kesiapan konsep proyek, dimana struktur Proyek Kerjasama diajukan sesuai untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha;
yang
g. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana Proyek Kerjasama telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah baik yang disusun di tingkat daerah maupun nasional; h. kesiapan pengendalian dampak Kerjasama telah dilengkapi lingkungan;
lingkungan, dimana usulan dengan analisis mengenai
i. kejelasan bentuk kerjasama, dimana dilengkapi dengan usulan mengenai pembiayaan yang jelas;
Proyek dampak
usulan Proyek Kerjasama telah bentuk kerjasama dengan pola
j. kelengkapan dokumen lelang, dimana usulan Proyek Kerjasama telah dilengkapi dengan dokumen lelang yang mencakup informasi yang dibutuhkan oleh Badan Usaha, termasuk di dalamnya rancangan Perjanjian Kerjasama; k. kemanfaatan dan kelayakan biaya ekonomi dan sosial, dimana usulan Proyek Kerjasama dapat memberikan manfaat, dan layak dari segi biaya ekonomi dan sosial sebagaimana dibuktikan dengan analisis yang terperinci mengenai manfaat dan biaya ekonomi dan sosial, yang mencakup analisis mengenai penangulangan masalah kesempatan kerja, peran dalam pengurangan kemiskinan, pengaruh terhadap tingkat produktifitas, peran dalam pengurangan kesenjangan antar daerah, dan pertumbuhan ekonomi secara makro; l. kejelasan penanggulangan risiko, dimana risiko yang timbul dari pelaksanaan Proyek Kerjasama telah dianalisis secara terperinci dari segi alokasi risiko, taksiran besarnya risiko secara kuantitatif dan langkah-Iangkah yang perlu diambil untuk meminimalkan tingkat risiko; m. kejelasan mengenai dimintakan; dan
bentuk
dan
besarnya
Dukungan
Pemerintah
yang
n. kelayakan proyek, dimana Proyek Kerjasama telah dinyatakan layak dari segi teknis dan finansial (kualitas proyek) berdasarkan hasil studi kelayakan.
BAB IV
TATA CARA EVALUASI PROYEK KERJASAMA YANG MEMBUTUHKAN DUK~JNGAN PEMERINTAH Pasal 7 Evaluasi Proyek KerjasalIla yang membutuhkan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
Dukungan
Pemerintah
a. pengajuan usulan Proyek Kerjasama oleh l\4enterijKepala Lembaga; b. evaluasi kelayakan dan penetapan prioritasi Proyek Kerjasama oleh Komite; dan c. pengajuan rekomendasi oleh Komite kepada Menteri Keuangan. Bagian Pertama Pengajuan Usulan Proyek Kerjasama Pasal 8 (1)MenterijKepala Lembaga mengajukan usulan Proyek Kerjasama yang membutuhkan Dukungan Pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui Komite. (2)Usulan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum proyek tersebut ditawarkan kepada Badan Usaha. Pasal 9 Usulan sebagaimana dimaksud dokumen sebagai berikut:
dalam
Pasal
8
wajib
dilengkapi
dengan
a. studi kelayakan; b. dokumen lelang, yang paling sedikit memuat; 1) rencana bentuk kerja sama; 2) rencana pembiayaan Proyek Kerjasama dan sumber dananya; 3) rencana penawaran kerjasama, yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian; 4) analisis risiko yang memuat alokasi risiko dan upaya mitigasi; c. dokumen yang memuat uraian terperinci mengenai usulan atas Dukungan Pemerintah, disertai dengan analisis mengenai tindakan preventif yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi timbulnya kewajiban keuangan Pemerintah (contingent liabilities) sebagai dampak pelaksanaan Perjanjian Kerjasama; dan d. dokumen hasil konsultasi publik. Bagian Kedua Evaluasi Proyek Kerjasama Pasal 10 (1)Komite melalui Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
memeriksa
kelengkapan
dokumen
(2)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Komite dapat meminta tambahan dokumen kepada MenterijKepala Lembaga. (3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Sekretariat Komite meneruskan kepada Unit Pusat Pengembangan PPP untuk dievaluasi. Pasal 11 (1)Unit Pusat Pengembangan PPP melakukat evaluasi terhadap kelayakan usulan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3)Dalam melakukan evaluasi, Unit Pusat Pengembangan PPP melalui Sekretariat Komite dapat meminta dokumen dan/ atau keterangan lain yang diperlukan kepada menteri/ Kepala Lembaga. Pasal 12 (1)Unit Pusat Pengembangan PPP melakukan evaluasi untuk menentukan prioritas Proyek Kerjasama yang layak memperoleh Dukungan Pemerintah. (2)Dalam menetapkan urutan piroritas, Unit Pusat Pengembangan mempertimbangkan: a. analisis manfaat, biaya ekonomi dan sosial; b. harmonisasi dan/ atau integrasi antar sector; dan c. besaran Dukungan Pemerintah yang dimintakan.
PPP
Pasal 13 (1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Unit Pusat Pengembangan PPP menyampaian rekomendasi kepada Komite. (2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi daftar Proyek Kerjasama yang layak mendapatkan Dukungan Pemerintah berdasarkan urutan prioritas. Bagian Ketiga Usulan Proyek Kerjasama Yang Dapat Memperoleh Dukungan Pemerintah Pasal 14 (1)Berdasarkan rekomendasi Unit Pusat Pengembangan PPP, Komite menetapkan Proyek Kerjasama yang layak memperoleh Dukungan Pemerintah berdasarkan urutan prioritas. (2)Usulan Proyek Kerjasama dianggap layak memperoleh Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dievaluasi lebih lanjut.
(3)Daftar urutan prioritas Proyek Kerjasama yang dianggap memperoleh Dukungan Pemerintah dapat diketahui publik.
layak
(4)Usulan Proyek Kerjasama yang dianggap tidak layak memperoleh Dukungan Pemerintah dikembalikan kepada Menteri/Kepala Lembaga disertai alasan-alasannya.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Sebelum terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengembangan PPP, Sekretariat Komite melaksanakan fungsi Unit Pengembangan PPP.
Pusat Pusat
BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2006 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ttd. BOEDIONO
