MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA - SELATAN (KAMPUNG BANDAN - LEBAK BULUS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan

Mass Rapid

Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah

ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahap

I (Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia); b. bahwa pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup Tahap I (Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia) dan Tahap II (Bundaran Hotel Indonesia - Kampung Bandan); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk

Membiayai

Pembangunan Mass Rapid Transit Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan -Lebak Bulus); Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011; 2. Peraturan ...


-2 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/ M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT

DI

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA SELATAN (KAMPUNG BANDAN - LEBAK BULUS). Pasal 1 (1)

Menetapkan Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan

Mass Rapid Transit di Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan - Lebak Bulus). (2)

Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan Lebak Bulus) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari beban Pemerintah sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) dan beban Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 51% (lima puluh satu perseratus). (3) Pemerintah ...


3 (3 ) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyiapkan dan menyusun: a.

kajian finansial yang komprehensif untuk menghitung nilai proyek yang akurat dengan menggunakan konsultan independen yang kredibel dibidangnya;

b.

model bisnis yang dapat memperlihatkan keberlanjutan (sustainability) pembangunan dan pengoperasian layanan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c.

tata kelola yang baik

(good governance)

dalam

penyelenggaraan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan d. jadwal rencana pembangunan

Mass Rapid Transit di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian program-program pembangunan transportasi umum dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 2 Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan - Lebak Bulus) meliputi kegiatan kajian perencanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan rollingstock, sistem persinyalan, dan fasilitas-fasilitas lain yang terkait sampai dengan Mass Rapid Transit siap beroperasi.

Pasal 3 (1) Kementerian Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan - Lebak Bulus). (2) Kementerian ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4(2) Kementerian Keuangan melakukan penyiapan dan pelaksanaan pinjaman yang diperlukan dalam pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan - Lebak Bulus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 (1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahap I (Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan dan/atau ketentuan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahap I (Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan

Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur ini.

Pasal 5 ...


-5-

Pasal 5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, ttd. M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan asyarakat,

Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. NIP 197109011996031001

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

Recommend Documents