MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 2015
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional perlu mendorong pertumbuhan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional; b. bahwa sarana dan prasarana untuk mendorong wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan inkubator wirausaha yang berbasis teknologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha;
Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 3. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
MEMUTUSKAN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-2MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI
PEREKONOMIAN
KOORDINATOR
TENTANG
BIDANG
KELOMPOK
KERJA
PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA.
Pasal 1 Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Tim Pengarah; dan b. Tim Pelaksana.
Pasal 2 (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun dan menetapkan payung hukum untuk roadmap pengembangan inkubator wirausaha;
b. menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai insentif pendanaan bagi inkubator wirausaha dan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) peserta inkubasi; c. menyusun dan menetapkan kebijakan terkait kelembagaan inkubator wirausaha; dan d. menyusun dan menetapkan peraturan khusus yang sesuai dengan karakteristik inkubator wirausaha. (2) Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a sebagai berikut: Ketua
: Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian;
Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3Anggota
: 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional; 2.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3.
Menteri Perdagangan;
4.
Menteri Perindustrian;
5.
Menteri Keuangan;
6.
Menteri Pertanian;
7.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif; dan
9.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pasal 3
( 1 ) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan evaluasi inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi yang layak memperoleh insentif pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. melakukan sosialisasi dan pelatihan capacity building bagi pengelola inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi; c. mengembangkan sertifikasi profesi pengelola inkubator wirausaha; d. melakukan pemetaan terhadap bidang usaha inkubator wirausaha; e. melakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pengembangan kinerja inkubator wirausaha; f. mengembangkan jejaring internasional untuk inkubator wirausaha; dan g. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Ketua Tim Pengarah. (2) Tim ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b sebagai berikut: Ketua
: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
: 1. Deputi
Bidang
Ketenagakerjaan
Kemiskinan, dan
Kementerian
UKM,
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2.
Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.
Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank, Otoritas Jasa Keuangan;
4.
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5.
Deputi Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6.
Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan
Usaha,
Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional,
Kementerian
Perdagangan;
8. Kepala
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian; 9.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian,
Kementerian Pertanian; 10. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 11. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 12. Direktur
Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan; 13. Deputi
Riset,
Edukasi
dan
Pengembangan, Badan Ekonomi Kreatif; 14. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 15. Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 16. Indra Utoyo, PT Telkom Indonesia; 17. Eko Supriyanto, Kelompok Kerja Nasional Komersialisasi Teknologi Indonesia; 18. Asril Fitri Syamas, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia; 19. Hadi
K.
Purwadaria,
Asosiasi
Inkubator Bisnis Indonesia;
Sekretaris
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
Sekretaris
: Asisten
Deputi
Kewirausahaan,
Pengembangan Deputi
Bidang
Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 4 Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintahan non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta pihak lain yang dipandang perlu.
Pasal 5 Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab dan melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perkonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 6 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-7Pasal 6 Tim Pelaksana Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang susunan keanggotaan dan tugas ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Teknis Pengembangan Inkubator Wirausaha.
Pasal 7 Masa Kerja Kelompok Kerja terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
Pasal 8 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 9 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2015.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DARMIN NASUTION
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bir Hukum, Persidangan dan Hubung. Masyarakat,
r
Elen Setia •1, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001
