M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TIM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN AKSES ENERGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan energi inklusif dan berkelanjutan di sektor energi, perlu
dilakukan
upaya
optimalisasi
pencapaian
sasaran
implementasi kebijakan; b.
bahwa
optimalisasi
pencapaian
sasaran
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh suatu Tim; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Koordinator
Optimalisasi
Bidang
Kebijakan
Perekonomian
Program
tentang
Pengelolaan
Tim
Energi
Berkelanjutan dan Peningkatan Akses Energi; Mengingat
: 1.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.
Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
4.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -2MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG
TIM
OPTIMALISASI
KEBIJAKAN
PROGRAM
PENGELOLAAN ENERGI BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN AKSES ENERGI. Pasal 1 Membentuk Tim Optimalisasi Kebijakan Program Pengelolaan Energi
Berkelanjutan
dan
Peningkatan
Akses Energi, yang
selanjutnya disebut Tim Optimalisasi Kebijakan. Pasal 2 Tim Optimalisasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut: a.
mendorong terciptanya pasar energi yang lebih efisien;
b.
mendorong terciptanya harga energi baru terbarukan, gas, dan energi non jaringan (off keekonomiannya
dengan
grid) yang merefleksikan
memperhatikan
daya
beli
masyarakat dan kondisi sosial politik Indonesia; c.
mendorong dan menciptakan insentif guna mengembangkan pembangkit dari energi baru dan terbarukan dan insentifnya;
d.
mendorong
percepatan
perluasan
akses
tenaga
listrik
terhadap masyarakat; dan e.
melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 3
Susunan keanggotaan Tim Optimalisasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: Ketua ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -3Ketua
:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Anggota
:
1.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
3.
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5.
Deputi
Bidang
Kawasan,
dan
Usaha
Energi,
Pariwisata,
Logistik,
Kementerian
Badan Usaha Milik Negara; 6.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.
Direktur
Jenderal
Kementerian
Energi
Ketenagalistrikan, dan
Sumber
Daya
Mineral; 8.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral; 9.
Direktur
Jenderal
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Sekretaris
:
Asisten
Deputi
Infrastruktur
Energi,
Deputi
Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 4 ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -4Pasal 4 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim
Optimalisasi
Kebijakan
dapat
melibatkan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, serta pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 5 Tim Optimalisasi Kebijakan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan
tugasnya
kepada
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 6 Tim Optimalisasi Kebijakan dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber
Daya
Alam
dan
Lingkungan
Hidup
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Optimalisasi Kebijakan. Pasal 7 Masa kerja Tim Optimalisasi Kebijakan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Pasal 8 Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Kebijakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian. Pasal 9 ...
M ENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM IAN REPUBLIK INDONESIA -5Pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. d.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E NIP 197109011996031001
DARMIN NASUTION
