KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 16 JANUARI 2014


Tema Prioritas Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8‐10% pada akhir 2014, yang diikuti dengan: perbaikan distribusi perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, & perluasan kesempatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Substansi inti • Bantuan sosial terpadu: integrasi program2 perlindungan sosial berbasis keluarga (BLT, PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga miskin, dsb.) • PNPM Mandiri: Pemenuhan BLM 3 miliar/kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin & integrasi PNPM pendukung/penguatan. • KUR: penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR di 2010 & perluasan cakupan KUR mulai 2011. • Penguatan Tim Penanggulangan Kemiskinan: revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Presiden/Wapres, berdasarkan Perpres No 15/2010; yang diikuti dengan penggunaan unified database untuk penetapan sasaran semua program PK mulai 2010, & penerapan sistem monev yg akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran PK. 22


21% tersebar di Sumatera

3,4% tersebar di Kalimantan

57.8% tersebar di Jawa‐Bali

7,5% tersebar di Sulawesi

6.2% tersebar di Nusa Tenggara

4,2% tersebar di Maluku & Papua

3


1.

2.

3.

KARAKTERISTIK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan/pelestarian; Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas; Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan (technical assistance) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat.

4


•

TUJUAN ; • Menanggulangi kemiskinan melalui penciptakan kesempatan kerja dan

berusaha; peningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin. • Mendorong percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium

(MDGs) • Membentuk masyarakat yang mampu menjalankan prinsip-prinsip “ good

governance” ( transparansi, partisipasi dan akuntabilitas) pada unit yang paling kecil yaitu pada lingkup komunitas •

SASARAN PADA TAHUN 2014/ 2015 : • Pada setiap desa/kelurahan yang dikategorikan miskin pada tahun 2007

72.000 lebih) , telah terbentuk kelembagaan partisipatif masyarakat yang mampu dan handal dalam mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat 5


6


CAKUPAN KEGIATAN PNPM MANDIRI DAPAT DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN:

Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan; Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat miskin; Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan; Bantuan sosial/santunan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM (orang lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita).

7


OUTCOME YANG DIHARAPKAN

TERBENTUKNYA KELEMBAGAAN PARTISIPATIF MASYARAKAT SEBAGAI WADAH/FORUM UNTUK MENGUATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT, RESOLUSI KONFLIK ANTAR KEPENTINGAN DAN MEMBANGUN MODAL EKONOMI SERTA MODAL SOSIAL (COMMUNITY FORUM/REMBUG DESA, DLL) TERSUSUNNYA RENCANA PEMBANGUNAN YANG DIINGINKAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN) TERBANGUNNYA LEMBAGA PENDANAAN BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY TRUST FUND/LUMBUNG DESA/MASYARAKAT, LEMBAGA DANA AMANAH MASYARAKAT) BERKEMBANGNYA KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENJADI LEMBAGA USAHA & KEUANGAN MASYARAKAT(COMMUNITY ECONOMIC AND SOCIAL GROUPS) TERSEDIANYA PENGGERAK PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG HANDAL, AMANAH, KOMPETEN DAN AKUNTABEL (RELAWAN, WIRAUSAHA SOSIAL, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT, DLL). 8

CAPAIAN PNPM MANDIRI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Lebih dari 42.300 desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dan 8.446 KSM telah berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartispasi dalam perecanaan dan pengambilan keputusan menyangkut alokasi dana bagi pembangunan publik di desa masing-masing. Berkat pelatihan, 82% warga lokal menyatakan telah memiliki kemampuan dan kapasitas diri. Hingga Februari 2010, dengan total modal kegiatan pinjaman bergulir sebesar Rp 1.01 triliun untuk kelurahan yang melakukan kegiatan pinjaman bergulir sebanyak 8.270 UPK. Saat ini sudah mencapai 226.808 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 1.344.953 anggota, diantarana 780.219 orang (58%) anggota KSM perempuan, sedangkan anggota KSM dari KK Miskin sebanyak 1.119.938 anggota (83%). Sampai dengan Desember 2009, total dana sosial yang terserap melalui PNPM Mandiri Perkotaan di lokasi adalah sebesar Rp 82,1 miliar. Penyerapan dana sosial antara thun 2007 dan 2008 diperuntukkan bagi peningkatan SDM, Kesehatan, Beasiswa dan Santunan Sosial/Hibah. Pemanfaatan dana untuk santunan sosial/hibah adalah yang terendah. Kecenderungan ini dinilai positif karena sesuai dengan kebijakan baru di tahun 2008, PNPM Mandiri Perkotaan endorong agar pemanfaatan dana sosial tidak lagi bersifat hibah melainkan memiliki dampak yang berkelanjutan di masyarakat. 9

CAPAIAN PNPM MANDIRI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekitar 74% dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin di desanya. Lebih dari 70% tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan sarana/prasarana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari kelompok paling miskin Partisipasi dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terus meningkat, yaitu mencapai 44. Lebih dari 40% perempuan juga turut berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan kegiatan Swadaya masyarakat bisa mencapai 17% BLM (Bantuan Langsung untuk Masyarakat). Tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Semua kabupaten yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana bersama pelaksanaan program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan besar kontribusi lebih dari 30 -40% dari total dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan kontribusi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mencapai 30 -40% dar total dana pelaksanaan kegoatan di kelurahan. 10


KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI

Koordinasi antara pusat dan daerah perlu lebih diintensifkan untuk

meningkatkan koordinasi dan sinergi antar program PNPM Mandiri, termasuk koordinasi lokasi, perencanaan, penyediaan DDUB, pelaksanaan, dan monitoring output , serta evaluasinya.

Perlu disusun exit strategy untuk keberlanjutan program antara lain,

meliputi aspek; ¾ Keberlanjutan fungsi fasilitator, ¾ Sinergi perencanaan masyarakat dengan Pemerintah Daerah (melalui proses musrenbang). ¾ Keberlanjutan kelembagaan masyarakat untuk menjadi penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat. ¾ Integrasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kementerian/Lembaga dengan PNPM Mandiri (amanat Inpres No. 1/2010), dan integrasi hasil perencanaan PNPM ke dalam RPJM dan RKP Desa (amanat Inpres No. 3/2010). 11


TANTANGAN & PELUANG TANTANGAN

PELUANG

Keberlanjutan Program Pemberdayan Masyarakat (CDD) vs dukungan dan kemauan politik Pemerintah

Keberhasilan PNPM telah memunculkan permintaan baik dari Pemerintah maupun masyarakat agar dapat dilaksanaan secara berkelanjutan.

Kebijakan dana BLM Penanggulangan Kemiskinan di luar budget Kementrian

UU Desa mengatur mengenai transfer dana kepada Desa

Keberlanjutan dan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pendamping Masyarakat (Perencanaan, Pengawasan, Peningkatan Keterampilan Teknis) – yang merupakan kunci keberhasilan PNPM Mandiri. Keterbatasan Fasilitator Teknik terutama untuk wilayah terpencil.

Dukungan Pemerintah untuk peningkatan Standar Kompetensi dan Sertifikasi Fasilitator. Peningkatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi.

Keberlanjutan Kelembagaan Masyarakat (BKAD, UPK, RLF)

Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam pelembagaan berbagai lembaga masyarakat bentukan program 12

RENCANA AKSI PETA JALAN PNPM MANDIRI

Integra si Progra m Pembe rdayaa n Masya rakat

Keberlanjuta n Penda mpingan

Pengu at an Kelembagaan Masyarakat

Peningkatan Tata Kelola, Transparansi & Akuntabilitas

Terima Kasih Sekretariat Pokja PNPM Mandiri Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 www.pnpm-mandiri.org [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents