KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA K E M E N T E R I A N K O O R D I N AT O R B I D A N G K E S E J A H T E R A A N R A K YAT

2012

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT www.menkokesra.go.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN ......................................................................................................

1

II. RENCANA STRATEGIS ............................................................................................ A. Visi Kemenko Kesra ......................................................................................... B. Misi Kemenko Kesra …….…………………………………………………………………............. C. Tujuan Kemenko Kesra. ................................................................................... D. Sasaran Strategis Kemenko Kesra ……………………………………………………….......... E. Strategi ………………………………………………………………………………………..................

4 4 4 5 5 6

III KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ……………………………………………………………………………………………………………… A. Kondisi Umum ………………..……………………………………………………........................ B. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2012 …………….……………………………………

8 8 19

IV AGENDA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESRA ...................... A. Arah Kebijakan Koordinasi Pembangunan Kesra 2012 ………………………………... B. Sasaran Koordinasi Pembangunan Kesra 2012 ……………………………………………. C. Program dan Kegiatan Pokok Koordinasi Pembangunan Kesra 2012 ……………

29 30 34 35

V

37

PENUTUP ................................................................................................................

VI LAMPIRAN - TABEL I RKT KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2012 …… i – xv - TABEL II RKT PER KEGIATAN KEMENKO BIDANG KESRA TAHUN 2012 ……….. xvi – xxvi

RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KESRA TAHUN 2012

P E N GA N T A R Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini, RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Stratejik (Renstra) Kementerian serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, RKT memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya. RKT yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. RKT juga harus terintegrasi dengan rencana tindak maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan

pencapaian

sasaran

kinerjanya dapat

secara

disusun dan

jelas dan

realistis

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja. Namun demikian, RKT juga bukan merupakan dokumen yang “kebal” revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang pada saat itu, utamanya yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan rakyat. Syukur alhamdulillah bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan. Akhirnya, kepada semua pihak, baik dari komponen-komponen yang ada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat maupun unit-unit kerja lain yang telah terlibat dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Jakarta, 2011 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Indroyono Soesilo RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KESRA TAHUN 2012

1

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana

Strategis

(Renstra)

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan Rakyat tahun 2010-2014. Oleh karena itu, RKT 2012 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan

Rakyat.

Sasaran-sasaran

strategis

tersebut

selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam RKT, sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di samping sebagai penjabaran Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2010-2014, agar didapat rencana yang tanggap terhadap perubahan maka RKT 2012 juga disusun dengan mempertimbangkan

perkembangan

terakhir

pada

tahun

2011

serta

permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012. Selanjutnya dirumuskan rencana aksi sebagai pelaksanaan pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014

serta

sasaran

prioritas

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan Rakyat. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan


1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada dasarnya RKT Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas koordinasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan khususnya dibidang kesra. Adapun tema pembangunan tahun 2012 sebagaimana yang ditetapkan

oleh

pemerintah

adalah

:

“Percepatan

dan

Perluasan

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional, diarahkan pada : 1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

2.

Pendidikan.

3.

Kesehatan.

4.

Penanggulangan Kemiskinan.

5.

Ketahanan Pangan.

6.

Infrastruktur.

7.

Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

8.

Energi.

9.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

10.

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik.

11.

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Disamping 11 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat 3 Prioritas Pembangunan Nasional Lainnya, yaitu : 1.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

2.

Bidang Perekonomian.

3.

Bidang Kesejahteraan Rakyat.


2

Terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sesuai tugas dan fungsinya, menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pada Prioritas Pembangunan Nasional bidang : Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; serta bidang kesra lainnya.


3

2

RENCANA STRATEGIS

Guna memudahkan pemahaman atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta mengetahui keterkaitan antara RKT Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2012 dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014, berikut diuraikan secara ringkasa Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014.

A. V i s i Dalam

rangka

mewujudkan

visi

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, serta visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014, maka visi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun

2010-2014

adalah

“Terwujudnya

Koordinasi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju, Mandiri dan Bermartabat”.

B. M i s i Untuk mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014, maka ditetapkan misi sebagai berikut :


4

1.

Meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

2.

Meningkatkan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

3.

Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

4.

Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam menjalankan misi tersebut, nilai-nilai berikut menjadi pedoman

dan acuan dalam bertindak dan berperilaku bagi setiap SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : 

Jujur, bersih dari KKN.



Inovasi.



Kebersamaan (teamwork).



Pelayanan prima.



Saling mempercayai.



Longlife education.



Saling menghargai.



Kreativitas.

C. Tujuan Tujuan

yang

kesejahteraan

ingin

rakyat

dicapai

adalah

dalam

koordinasi

“Meningkatkan

pembangunan

Kesejahteraan

Rakyat

melalui Koordinasi Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, serta Pengendalian dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien”.

D. Sasaran Strategis Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan

Kesejahteraan

Rakyat

Rakyat

adalah

Melalui

:

”Tercapainya

Koordinasi

dan

Peningkatan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga”, untuk mewujudkan :


5

1.

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;

2.

Penanggulangan,

antisipasi,

dan

tanggap

cepat

gangguan

kesejahteraan rakyat; 3.

Pengembangan

investasi

sumberdaya

manusia

dan

kemasyarakatan. Penjelasan sasaran di atas yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memfokuskan pada upaya perbaikan mekanisme koordinasi dalam rangka mensinergikan, melaksanakan serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Adapun sasaran strategis koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal sebagaimana disebutkan di atas.

E. Strategi Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Stategis, maka strategi koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui : 1.

Penetapan

3

kesejahteraan

(tiga)

pilar

rakyat

koordinasi

sebagai

upaya

pembangunan

bidang

memfokuskan

dan

mengarusutamakan pencapaian sasaran-sasaran kebijakan. Tiga pilar koordinasi tersebut adalah : a.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.

b.

Penanggulangan,

Antisipasi,

dan

Tanggap

Cepat

Gangguan

Kesejahteraan Rakyat; c.

Pengembangan

Investasi

Sumber

Daya

Manusia

dan

Kemasyarakatan. 2.

Peningkatan koordinasi dan sosialisasi melalui berbagai forum dan media, guna mencapai : a.

Pemantapan persamaan persepsi dan langkah perencanaan;

b.

Peningkatan dan pemerataan komitmen untuk mencapai targettarget yang ditetapkan.


6

3.

Memperluas mitra kerja koordinasi selain K/L di bawah koordinasi Kementerian Kesra, yaitu : sektor swasta, kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat, badan-badan internasional, dan masyarakat umum lainnya.

4.

Memperkuat jaringan koordinasi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota, dan

jika

dibutuhkan

sampai

level

perdesaan

guna

menjamin

pelaksanaan kebijakan pembangunan kesra di daerah. 5.

Pemantauan

dan

penilaian

pelaksanaan kebijakan dan program

pengendalian pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan Kesejahteraan Rakyat, melalui : a.

Kajian dan penilaian lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan;

b.

Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lapangan;

c.

Pencatatan dan pelaporan.


7

3

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Kondisi Umum Dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012, terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas capaian sekaligus kendala maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi terutama difokuskan pada pelaksanaan dan pencapaian sasaran yang mendukung prioritas pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Berikut diuraikan secara ringkas capaian, tantangan maupun kendala yang dihadapi sehingga memudahkan pemahaman dalam mengikuti alur perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2012.

1. Pendidikan a. Taraf

pendidikan

masyarakat

meningkat yang

ditandai dengan

meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 7,7 tahun dan menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,30 persen;


8

b. Kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi telah dapat diturunkan baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs, sejalan dengan upaya peningkatan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru, dan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS). Di samping itu, untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, telah diberikan beasiswa siswa miskin dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA,

sampai

dengan

perguruan

tinggi.

Penyediaan

beasiswa siswa miskin ini sudah dimulai sejak tahun 2005 dan cakupannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011,

beasiswa

miskin

disediakan

untuk

sekitar

6,8

juta

siswa/mahasiswa. c. Kualitas pendidikan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan perolehan berbagai

prestasi

internasional.

dalam

Upaya

yang

berbagai terus

kompetisi

dilakukan

nasional

untuk

dan

peningkatan

kualifikasi guru dan dosen, terus berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar

24,6

persen

untuk

SD/SDLB/MI,

73,4

persen

untuk

SMP/SMPLB/MTs, 85,8 persen untuk SMA/MA, dan 91,2 persen untuk SMK/MAK (2009). d. Kualitas tata kelola pendidikan meningkat dengan dilakukannya berbagai

perbaikan

manajemen

pendidikan

melalui

penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS), serta upaya penyelarasan pelembagaan otonomi PT.

2. Kesehatan Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi


9

70,9 tahun, menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen, serta menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen. Di samping itu indikator kesehatan yang lain juga menunjukkan perbaikan, antara lain : meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi menjadi 82,2 persen; meningkatnya cakupan kunjungan kehamilan keempat (cakupan K4) menjadi61,4 persen; meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 8,6 juta dan KB aktif menjadi 33,7 juta; dan meningkatnya cakupan imunisasi lengkap anak balita menjadi53,8 persen dan imunisasi campak mencapai 74,4 persen. Selanjutnya, dalam upaya pengendalian penyakit menular, persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masingmasing mencapai 74,7 persen dan 86,4 persen, dan angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API) sebesar 1,96 per 1.000 penduduk. Dalam rangka penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi

layak

sebagai

upaya

kesehatan

preventif

terpadu

telah

dilakukan fasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 144 ibukota kecamatan, 18 kawasan khusus, dan 1.472 desa, serta fasilitasi pembangunan sanitasi di 115 kabupaten/kota yang meliputi pengelolaan air limbah secara terpusat dan setempat, persampahan serta drainase permukiman. Dalam rangka perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan, cakupan jaminan pembiayaan dan asuransi kesehatan telah dapat ditingkatkan menjadi sekitar 59,1 persen. Jumlah, kualitas, dan penyebaran sumberdaya manusia kesehatan juga terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Upaya

untuk

penggunaan

menjamin

serta

ketersediaan,

pengawasan

obat

dan

keterjangkauan, makanan

juga

mutu, terus

ditingkatkan. Upaya pengawasan obat dan makanan masih terkendala dengan keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana. Dalam upaya pelayanan kesehatan promotif-preventif, peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara derajat kesehatannya secara

mandiri terus dilakukan melalui penguatan promosi kesehatan dan peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), dalam


10

bentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

3. Penanggulangan Kemiskinan Sampai dengan tahun 2010, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 13,33 persen dari 14,15 persen pada tahun 2009. Diharapkan tingkat kemiskinan ini akan dapat diturunkan kembali menjadi 11,5–12,5 persen pada tahun 2011. Keberhasilan dalam menurunkan

tingkat

kemiskinan

di

samping

diperoleh

melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan.

Sumber : BPS, berbagai tahun

Hasil yang diperoleh pada tahun 2010 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah : (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan

harga-harga

pangan,

termasuk

beras;

(2)

pemberian

pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.


11

Pada tahun 2011, program Raskin direncanakan akan tetap diberikan kepada 17,5 juta rumah tangga sasaran dengan total subsidi beras yang dialokasikan sebesar Rp 15,3 triliun. Penyediaan Jamkesmas terus disediakan sebagai upaya kuratif dan direncanakan masih melayani 76,4 juta orang. Terkait dengan pendidikan, beasiswa miskin akan diberikan pada 6,8 juta siswa baik di sekolah atau perguruan tinggi umum maupun madrasah dan perguruan tinggi Islam. Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2010 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 provinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM. Tahun 2011, jumlah penerima PKH akan ditingkatkan menjadi 1.116.000 RTSM yang tersebar di 118 kabupaten/kota pada 25 provinsi. Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2010 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2011 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPMKP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM

Penguatan

dengan

tujuan

mengembangkan

kapasitas

masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan


12

rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM. Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah tersalurkannya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah,

yang sebagin

besar diserap oleh

sektor perdagangan,

restoran, dan hotel. Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen, dan tingkat non performing loan (NPL) KUR mencapai 2,52 persen. Pada periode tahun 2010, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah Pada tahun 2011, direncanakan penyaluran KUR mencapai dari Rp 20 triliun, dimana wilayah Jawa masih diperkirakan menjadi wilayah penyaluran KUR terbesar. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional. Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam

rangka

tanah/lahan

meningkatkan

bagi

masyarakat

akses miskin,

penguasaan

dan

pemilikan

dilakukan

pula

penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2010, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang. Diperkirakan pada tahun 2011 akan diredistribusikan status pemilikan dan penguasaan sebanyak 181.825 bidang lagi.


13

4. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan

berbagai

upaya

perbaikan

kerusakan

lingkungan

yang

mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2020, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing sektor terkait. Disamping itu, di tingkat daerah juga akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditanda tangani. Dalam mengembangkan mekanisme pengelolaan pendanaan bagi program perubahan iklim telah dibentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF),

yang

merupakan

alternatif

mekanisme

pendanaan

yang

disesuaikan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Pada tahun 2010 melalui ICCTF telah didanai 3 (tiga) kegiatan percontohan (pilot project),

yaitu

(1)

pengembangan

manajemen

lahan

gambut

berkelanjutan, (2) konservasi energi pada industri baja dan pulp kertas, dan (3) penyadaran publik, pelatihan dan pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam

rangka

mempertahankan

kelestarian

lingkungan

dan

meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan telah dilaksanakan antara lain:pengendalian pencemaran lingkungan dengan perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH), Program Peringkat Kinerja

Perusahaan

mengembangkan

(PROPER),

standar

dan

program

teknologi

langit emisi

biru

dan

dengan

kebisingan

kendaraan, penataan dan penegakkan hukum lingkungan, menurunkan beban pencemaran limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah, serta peningkatan tata kelola lingkungan yang baik. Pada tahun2011diperkirakanbeban pencemaran lingkungan akan menurun dan

tingkat

polusi

turun

dengan

didukung

oleh

pelaksanaan

pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup di daerah.


14

Dalam rangka memelihara ekosistem wilayah pesisir dan laut pada tahun2010 telah dilakukan : rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain melalui : pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 13,95 juta hektar; pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta pengembangan kerjasama antar negara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, antara lain Coral Triangle Initiatives (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Arafura and Timor Seas Action (ATSEA), dan Mangrove For the Future (MFF). Pada tahun 2011 kawasan yang dikonservasi diperkirakan semakin terkelola melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan. Hingga tahun 2010, layanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan

dini

cuaca

ekstrim

akan

meningkat

disertai

dengan

penetapan kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami yang didukung oleh perangkat-perangkat Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS); Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS); Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS); RadarCuaca; Automatic Weather Station(AWS); Automatic Rain Gauge (ARG); dan Penakar Hujan Observasi sebanyak 1000 unit. Disamping itu, dihasilkan Atlas Nasional Indonesia yang memuat informasi tentang iklim. Pengendalian kebakaran hutan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Luasan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan dimana ratarata luas kawasan hutan yang terbakar pada periode 2005-2009 sebesar 12.272 ha, dan akan terus turun menjadi sebesar 9.818 ha pada tahun 2011. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran hotspot secara periodik, antisipasi secara dini berdasarkan hotspot, peningkatan kesiagaan posko dan patrol kebakaran hutan,

dan penguatan kelembagaan pengendali

kebakaran hutan. Jumlah hotspot telah berkurang menjadi 9.765 titik hotspot, dan luas kebakaran hutan pun berhasil dikurangi dengan realisasi hanya seluas 1.535,29 ha. Pada tahun 2010 upaya penanggulangan bencana juga diarahkan kepada peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan


15

pelaksanaan tanggap darurat bencana, antara lain melalui pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan kesiapsiagaan di 16 lokasi yang dapat menjangkau daerah-daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penyusunan rencana kontijensi, dan peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB).

Selanjutnya sampai dengan tahun 2010, telah tersedia peta dasar dan peta tematik nasional bagi keperluan mitigasi bencana, antara lain peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 6 Nomor Lembar Peta (NLP)dan peta multirawan bencana sebanyak 92 NLP, Peta rupa bumi Skala 1:10.000 sebanyak 789 NLP, Peta tematik MCRMP dalam 31 tema skala 1:50.000 sebanyak 197 NLP, Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:250.000 sebanyak 720 NLP, Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:50.000 sebanyak 89 NLP, dan Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:25.000 sebanyak 53 NLP. Pada tahun 2011 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dalam kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan

dan

pelatihan

teknis

penanggulangan

bencana,

pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan, fasilitasi penyusunan rencana kontijensi, serta peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien.

5. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Pembangunan kebudayaan dilakukan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantara. Berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai antara lain oleh semakin meningkatnya

komunikasi,

informasi,

dan

edukasi

(KIE)

akan

pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut terutama didukung oleh semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Pada tahun 2011,


16

upaya memantapkan karakter dan jatidiri bangsa terus dilanjutkan dan ditingkatkan yang didukung oleh kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

6. Bidang Kesejahteraan Rakyat Lainnya Perkembangan pembangunan kepariwisataan menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hasilnya adalah meningkatnya penerimaan devisa dari kunjungan wisman pada tahun 2010 mencapai USD 7,6 milyar atau meningkat sebesar 20,63 persen dari penerimaan devisa tahun 2009 yang sebesar USD 6,3 milyar. Pada tahun 2011 diperkirakan kunjungan wisman mencapai 7,1 juta orang dengan perkiraan devisa sekitar USD 7,2 miliar. Secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut :

Sumber : BPS per 1 Februari 2011

Dari sisi Pemuda dan Olahraga, pembangunan pemuda dan olahraga selama

tahun

2010

telah

menunjukkan

hasil

yang

cukup

menggembirakan. Gerakan pramuka telah disahkan melalui UndangUndang No. 12 Tahun 2010. Selain itu partisipasi dan peran aktif pemuda, terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1)

pelatihan

kepemimpinan,

kepeloporan,

dan

kewirausahaan


17

pemuda; (2) penbgembangan kreativitas dan kualitas pemuda; (3) pemebrdayaan

organisasi

kepemudaan;

dan

(4)

peningkatan

kapasitas dan wawasan pemuda. Sementara itu prestasi olahraga semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada kejuaraan Asian Games dari peringkat 22 pada tahun 2006 menjadi peringkat 15 pada tahun 2010. Budaya dan prestai olahraga juga terus ditingkatkan melalui : (1) pemberian penghargaan kepada atlet internasional, regional, nasional serta pelatih dan mantan atlet yang berprestasi; (2) pelaksanaan berbagai event olahraga untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga di masyarakat; dan (3) keikutsertaan dalam berbagai event olahraga internasional dan regional. Pada tahun 2011 diperkirakan partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi olahraga semakin meningkat. Perkembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah berhasil meningkatkan akses yang memadai serta adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada tahun 2009 telah mencapai 0,668 (2010, BPS); dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang telah mencapai 0,635 pada tahun yang sama (2010, BPS). Pembangunan

perlindungan

anak

telah

berhasil

menurunkan

persentasi pekerja anak usia 10-14 tahun; dan pada tahun 2010 telah tersusun

RUU

tentang

sistem

peradilan

anak

yang

berbasis

restorative justice. Dalam kehidupan beragama telah terjadi perkembangan yang makin baik

dengan

meningkatnya

intensitas

kegiatan

beragama

dan


18

semangat kerjasama lintas agama yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hingga tahun 2010 telah terbentuk di semua provinsi dan di sebagian besar kabupaten/kota.

B. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2012 Dengan berbagai capaian yang telah diraih dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2011, permasalahan dan tantangan utama yang harus diselesaikan dan dihadapi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1.

Pendidikan Upaya

untuk

mewujudkan

peningkatan

akses

pendidikan

yang

berkualitas, terjangkau, relevan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat masih menghadapi permasalahan sebagai berikut : (i) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (ii) masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (iii) rendahnya kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan; (iv) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (v) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Lebih

jauh,

upaya

akses

dan

kualitas

pendidikan

masih

menyisakan tantangan sebagai berikut : (i) meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skill lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (vi)


19

meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, terkait masalah ketenagaan, serta sarana dan prasarana,

pembangunan

bidang

pendidikan

masih

menyisakan

tantangan dalam hal : (i) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (ii) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (v) meningkatkan

ketersediaan

dan

kualitas

laboratorium

dan

perpustakaan; dan (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Untuk

mewujudkan

pendidikan

yang

manajemen,

berkeadilan,

tatakelola,

pembangunan

serta

pembiayaan

pendidikan

masih

menyisakan tantangan antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyeralasan dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta; (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan (v) menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.

2.

Kesehatan Berbagai permasalahan dan tantangan juga masih harus dihadapi dalam bidang kesehatan.Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain : (i) masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak terutama pada pelayanan persalinan dan cakupan imunisasi; (ii) masih rendah dan tidak


20

signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi; (iii) masih rendahnya status gizi masyarakat; (iv) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (v) masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal,

perbatasan

dan

kepulauan;

(vi)

masih

terbatasnya

ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; yang ditandai dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; (vii) masih terbatasnya pembiayaan

kesehatan

untuk

memberikan

jaminan

perlindungan

kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor

informal;

(viii)

belum

optimalnya

upaya

pemberdayaan

masyarakat dan promosi kesehatan; (ix) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; (x) masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; (xi) belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan; serta (xii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase. Kesemuanya ini merupakan tantangan dalam tahun 2012 untuk dapat diatasi.

3.

Penanggulangan Kemiskinan Walaupun angka dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, masih banyak permasalahan dan tanntangan yang harus dihadapi untuk mempercepat turunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2012. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)


21

tahun 2008 (data mikro kemiskinan), terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang hampir miskin dari 36,5 persen pada tahun 2005 menjadi 43,8 persen pada tahun 2008. Diperkirakan, kecenderungan ini akan terus berlanjut pada tahun 2012. Untuk itu, perlu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan mereka yang dapat menahan agar mereka tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 adalah ketepatan sasaran dari program-program tersebut. Dengan demikian, memastikan data kemiskinan yang sudah dimutakhirkan melalui PPLS tahun 2011 untuk digunakan oleh semua program penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Masalah dan tantangan lainnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin, sehingga belum bisa memberikan lompatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk keluar

dari

garis

kemiskinan.

Sebagai

contoh,

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mampu menciptakan 4,8 juta lapangan kerja pada tahun 2010 namun sebagian besar merupakan pekerjaan sementara. Demikian juga dengan penyaluran kredit untuk rakyat (KUR), yang pada awalnya diharapkan dapat menyerap 5 juta tenaga kerja, akan tetapi kesempatan kerja per tahun yang diciptakan masih kurang dari 400.000 orang. Kebanyakan tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal yang hanya bisa memberikan kekuatan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengaitkan kebijakan makro ekonomi baik yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi maupun untuk menjaga stabilitas harga di daerah dan secara nasional dapat lebih menggerakkan sektor riil dan berdampak pada penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara permanen dan layak. Terjadinya perubahan iklim juga masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegagalan panen oleh petani akibat banjir dan tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk masih akan menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di tahun 2012. Untuk itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap becana alam harus menjadi perhatian masing-


22

masing daerah. Selain itu, masyarakat miskin di perdesaan yang sebagian besar adalah petani semakin termarjinalkan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2010, data BPS menunjukkan bahwa 56,5 persen dari rumah tangga pertanian memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan berdasarkan Sakernas 2008 tercatat bahwa 52 persen angkatan kerja di sektor pertanian tidak memiliki lahan sendiri. Kecenderungan alih lahan pertanian ini diperkirakan akan tetap terjadi di tahun 2012. Terkait dengan upaya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, perbaikan akses penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 ha masih perlu dilakukan. Ketimpangan kemiskinan antar daerah juga masih akan terjadi pada tahun 2012. Diperkirakan wilayah Indonesia bagian timur masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Berbagai karakteristik daerah telah menyumbang pada bervariasinya tingkat kemiskinan antar daerah. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik program pusat maupun daerah masih akan terkendala oleh berbagai permasalahan sinkronisasi dan koordinasi program serta kegiatan dan juga penganggarannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu adanya penajaman upaya-upaya penurunan kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti untuk Papua, Papua Barat, dan NTT untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hal ini juga perlu didukung dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat miskin karena salah satu tantangan yang dihadapi pula adalah meningkatkan ketepatan kebijakan, program dan kegiatan di daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Semakin termarjinalkannya masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi tahun 2012. Masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. Kegiatan yang bersifat affirmative/keberpihakan pada masyarakat miskin perkotaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan bahkan diperluas cakupannya pada


23

tahun 2012, terutama agar dapat memberikan akses yang lebih luas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin perkotaan. Tantangan lain yang juga akan dihadapi adalah masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, belum optimalnya lembaga pelaksanaan program-program jaminan sosial terutama untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya.

4.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah: (i) banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, (iii) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim, (iv) masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim, (v) masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim, serta (vi) belum terciptanya system dan mekanisme insentif/disinsentif. Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (v) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (vi) pengawasan pemanfaatan ruang; serta (vii) pengelolaan terumbu karang, lamun dan mangrove yang perlu terus ditingkatkan. Masalah dan tantangan pokok dalam system peringatan dini adalah tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan


24

Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Selain itu, penyampaian informasi terkait iklim dan cuaca yang akan digunakan di sektor pertanian akan sangat penting karena

terkait

dengan

pola

tanam

jenis

tanaman

tertentu.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola system peringatan dini juga akan menjadi tantangan di tahun 2012. Selanjutnya dari sisi penanggulangan bencana, permasalahan dan tantangan

pada

tahun

2012

berdasarkan

hasil

pencapaian

pembangunan sebelumnya adalah sebagai berikut : (i) kapasitas kelembagaan

bencana

di

daerah

sampai

dengan

tingkat

kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan; (ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan (iii) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

5.

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antar bangsa yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan

pengaruh

negatif,

seperti

semakin

menurunnya

penghargaan pada nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial. Oleh karena itu tantangan pokok tahun 2012 dalam memperkukuh jati diri dan karakter bangsa adalah (i) melestarikan nilai-nilai tradisi luhur yang menjadi identitas budaya; (ii) meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya, pelindungan terhadap hak

atas

kekayaan

intelektual

(HKI);

(iii)

meningkatkan

upaya


25

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, dan (iv) meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan.

6.

Bidang Kesra Lainnya Di bidang pariwisata, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) daya saing destinasi pariwisata masih rendah karena (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (b) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti transportasi darat, laut dan udara, dan ketersediaan fasilitas umum; (c) belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat; (d) belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; (ii) pemasaran dan promosi pariwisata yang belum optimal karena: (a) belum optimalnya

kemitraan

antar

pemangku

kepentingan;

(b)

belum

optimalnya pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana promosi yang didukung oleh ketersediaan informasi dan basis data periwisata; (iii) terbatasnya

daya

saing

sumber daya

manusia pariwisata

yang

disebabkan antara lain oleh: (a) terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata; dan (b) belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata. Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2012 adalah: (i) menciptakan iklim usaha dan investasi pariwisata yang kondusif;

(ii)

meningkatkan

kemitraan

pemerintah,

swasta

dan

masyarakat (public private partnership) dan kerjasama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi dan jasa; (iii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; serta (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (skill) SDM di bidang


26

pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan. Selanjutnya dari sisi pemuda dan olahraga pada tahun 2012 masih dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi oahraga. Dengan demikian tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2012 adalah: (i) meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan

moral,

menanggulangi

kontrol

sosial,

masalah-masalah

dan

agen

sosial

perubahan;

seperti

(ii)

kriminalitas,

premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS; (iii) meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun; (iv) menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas;

(v)

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

kegiatan

olahraga; (vi) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga; (vii) meningkatkan

jumlah

dan

kualias

SDM

keolahragaan;

(viii)

meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan; (ix) meningkatkan apresiasi

dan

penghargaan

bagi

olahragawan

dan

tenaga

keolahragaan yang berprestasi. Kehidupan beragama masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pertama, harmoni sosial dalam kehidupan

umat

beragama

belum

sepenuhnya

terwujud.

Potret

masyarakat Indonesia yang plural, majemuk, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, dan agama perlu menjadi fokus perhatian pemerintah karena apabila tidak segera dikelola dengan arif dan bijaksana, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya disharmoni di masyarakat. Beberapa contoh dari permasalahan tersebut adalah


27

adanya upaya penodaan agama, kekerasan atas nama agama dan adanya aliran sektarian. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah proses memperkokoh kohesivitas dan harmoni sosial umat beragama. Kedua,

manajemen

Walaupun manajemen

penyelenggaraan

penyelenggaraan mutu

ISO

haji

9001:2008,

haji masih

telah

belum

mendapatkan

namun

masih

saja

optimal. sertifikat terjadi

kekurangan dan kesalahan teknis di lapangan. Pelayanan ibadah haji, terutama selama di Arab Saudi yang terkait dengan konsumsi, kondisi pemondokan, jarak pemondokan yang masih jauh dari Masjidil Haram, serta pelayanan transportasi, masih belum memuaskan sebagian jemaah haji. Oleh karena itu penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum (SPM) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 (1433 H) harus dapat diselesaikan dalam tahun 2012. Pembangunan nasional juga masih dihadapkan pada permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang belum optimal. Di samping itu perlindungan anak masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2012 adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.


28

4

AGENDA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESRA

Pada dasarnya RKT Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat yang akan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang kesejahteraan rakyat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan pencapaian koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat sampai dengan tahun 2010, perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2011, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2012, masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan

bidang

kesejahteraan

rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Terkait hal tersebut,

Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi

pembangunan

bidang

kesra,

maka

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan tema koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat untuk tahun 2012, yaitu : “Optimalisasi Kinerja

Dalam

Rangka

Penyelesaian

Permasalahan

Bidang

Kesejahteraan Rakyat Secara Cepat, Efisien, dan Efektif”. Terkait tema koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat di atas,

sesuai

tugas

dan

fungsi

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan Rakyat, maka fokus koordinasi dititik beratkan pada Prioritas Pembangunan Nasional point : 1.

Prioritas Nasional 2 : Pendidikan;

2.

Prioritas Nasional 3 : Kesehatan;


29

3.

Prioritas Nasional 4 : Penanggulangan Kemiskinan;

4.

Prioritas Nasional 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

5.

Prioritas Nasional 11 : Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; dan

6.

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesra.

Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan koordinasi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang

direncanakan

dalam

RKT

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012 dilakukan untuk mendukung seluruh program prioritas pembangunan nasional tersebut.

A. Arah Kebijakan Koordinasi Pembangunan Kesra 2012 Seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

pada

prinsipnya

dimanfaatkan

guna

mendukung tercapainya Prioritas Program Pembangunan Nasional, yaitu 11 Progam dan 14 Program Lainnya Bidang Kesra. Dari 11 Prioritas Program Pembangunan Nasional, 5 diantaranya langsung di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yakni : Pendidikan; Kesehatan;

Penanggulangan

Kemiskinan;

Lingkungan

Pengelolaan

Bencana;

Kebudayaan,

Kreativitas,

serta

Hidup

dan

dan

Inovasi

Koordinator

Bidang

Teknologi. Terkait

hal

Kesejahteraan

tersebut Rakyat

di

telah

atas,

Kementerian

menetapkan

kebijakan-kebijakan

yang

dikategorikan dalam 2 (dua) hal, yaitu : 1.

Kebijakan Penganggaran Sebagai

kerangka

dalam

pemanfaatan

alokasi

anggaran

yang

digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di


30

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat. Adapun uraian kebijakannya adalah : a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran guna mendukung pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perpres/Keppres/Inpres yang merupakan tugas Presiden kepada Menko Kesra; b. Optimalisasi pemanfaatan anggaran guna mendukung seluruh kegiatan prioritas K/L yang tertuang dalam Direktif Menko Kesra; c. Mewujudkan program/kegiatan Kedeputian/Staf Ahli yang berskala nasional/internasional dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara lebih selektif, efektif dan efisien. d. Pemanfaatan anggaran harus memenuhi kriteria akuntabilitas dan memegang prinsip “Money Follow Program”. 2.

Kebijakan substansi mendukung Prioritas Nasional Sebagai kerangka seluruh unit organisasi Kedeputian/Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan dalam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun uraian kebijakannya adalah : a. Pendidikan 1) Penyediaan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan terjangkau. 2) Peningkatan profesionalitas tenaga pendidik (guru). 3) Penguatan pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi. 4) Peningkatan daya saing pendidikan tinggi. 5) Pembangunan karakter bangsa. 6) Optimalisasi penggunaan anggaran fungsi pendidikan. b. Kesehatan 1) Revitalisasi pelayanan kesehatan. 2) Mewujudkan ketersediaan, distribusi, retensi, dan peningkatan mutu SDM kesehatan. 3) Mewujudkan jaminan kesehatan. 4) Mewujudkan jaminan persalinan.


31

5) Meningkatkan keberpihakan kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan,

Kepulauan

(DTPK)

dan

Daerah

Bermasalah

memperluas

kebijakan

Kesehatan (DBK). 6) Mewujudkan World Class Health Care. c. Penanggulangan Kemiskinan 1) Meningkatkan

kualitas

afirmatif/keberpihakan

serta

untuk

penanggulangan

kemiskinan

melalui 4 klaster program penanggulangan kemiskinan. 2) Menata

dan

meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

lembaga

jaminan sosial. 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk percepatan pembangunan daerah terpencil dan perdesaan. d. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 1) Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan daerah. 2) Penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. 3) Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

bencana

di

daerah

terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. 4) Meningkatkan penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah. e. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 1) Peningkatan

upaya

perlindungan,

pengembangan,

dan

pemanfaatan cagar budaya, dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keanekaragaman budaya untuk kemapanan jati diri bangsa. 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi unggulan untuk pengentasan kemiskinan.


32

f. Prioritas Lainnya Bidang Kesra 1) Mendorong dan mengkoordinasikan penyelenggaraan berbagai event

internasional

di

berbagai

wilayah

Indonesia

guna

percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. 2) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. 3) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. 4) Peningkatan

wawasan

keagamaan

dan

kerukunan

umat

beragama untuk mendukung pembangunan nasional. 5) Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan tenaga kerja perempuan, dan korban perdagangan orang. 6) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.


33

B. Sasaran Koordinasi Pembangunan Kesra 2012 Sebagaimana Kementerian

telah

Koordinator

diuraikan Bidang

sebelumnya,

Kesejahteraan

sasaran Rakyat

strategis

yang

telah

ditetapkan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2010-2014 meliputi 3 pilar sasaran, yaitu : 1.

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

2.

Penanggulangan,

antisipasi,

dan

tanggap

cepat

gangguan

kesejahteraan rakyat. 3.

Pengembangan investasi sumberdaya manusia dan kemasyarakatan. Selanjutnya, sasaran tahunan yang merupakan penjabaran atas

sasaran strategis tersebut dirinci lebih lanjut pada dokumen RKT. Adapun rincian sasaran tahunan per pilar tersebut adalah : 1.

Pilar Sasaran

I,

Penanggulangan

Kemiskinan dan Pengurangan

Pengangguran. a) Penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (RASKIN); b) Peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. 2.

Pilar Sasaran II, Penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat. a) Percepatan pembentukan BPBD; b) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, Flu Burung, dll).

3.

Pilar Sasaran III, Pengembangan investasi sumber daya manusia dan kemasyarakatan. a) Peningkatan akses dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; b) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;


34

4.

Penguatan pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi;

c)

Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat;

d) Pengembangan akses pelayanan kesehatan masyarakat; e) Penataan kelembagaan jaminan sosial; f)

Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan bela negara, konsolidasi gerakan kepemudaan, revitalisasi gerakan pramuka, dan pengembangan kewirausahaan pemuda;

g) Peningkatan

penyelenggaraan

olahraga

pendidikan,

olahraga

rekreasi, dan olahraga prestasi; h) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji; i)

Peningkatan

kecepatan

dan

efektifitas

penanganan

serta

pencegahan TKI Bermasalah.

C. Program dan Kegiatan Pokok Koordinasi Pembangunan Kesra 2012 Guna mendukung arah kebijakan koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan pencapaian sasaran-sasaran tahunan, maka ditetapkan

2

(dua) program dan

kegiatan-kegiatan

pokok koordinasi

pembangunan bidang kesejahteraan rakyat tahun 2012. Program dan kegiatan pokok inilah yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai rencana program/kegiatan

operasional

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 sebagaimana nanti yang akan tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L). Dalam pelaksanaannya, program/kegiatan yang telah direncanakan akan dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu generik dan teknis. Penjabaran program dan kegiatan pokok diuraikan sebagai berikut : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,


35

yang diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya

Reformasi

Birokrasi

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan Rakyat; 2.

Program

Koordinasi

Pengembangan

Kebijakan

Kesejahteraan

Rakyat, dilaksanakan dalam rangka pencapaian rumusan kebijakankebijakan beserta program dan kegiatan terobosan dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program-program sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam Tabel II terlampir.


36

5

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem pelaksanaan anggaran berbasis kinerja seperti yang telah ditetapkan

dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Rencana Kerja Tahun 2012 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan, yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2010-2014. Selanjutnya, Koordinator

seluruh

Bidang

unit

organisasi

Kesejahteraan

di

Rakyat

lingkungan hendaknya

Kementerian senantiasa

menjadikan Rencana Kerja Tahun 2012 ini sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggarannya sehingga target-target sasaran yang ditetapkan dapat terwujud.


37

LAMPIRAN TABEL I RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2012 SASARAN Uraian

Indikator

Rencana Tingkat Capaian (target)

PILAR I, PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGURANGAN PENGANGGURAN Penyediaan beras bersubsidi Tersalurkannya raskin bagi 17,5 Juta RTS untuk masyarakat miskin RTS (RASKIN)

Peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.

Terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat ke dalam PNPM Mandiri

4 Program

Terwujudnya model pengelolaan PNPM Mandiri di Kab/Kota

30 Kab/Kota

PROGRAM

KEGIATAN Uraian

KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Koordinasi Urusan kompensasi sosial

Koordinasi kebijakan penguatan kemasyarakatan dan kawasan

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan kompensasi sosial

Rekomendasi kebijakan

2

Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

Persentase

100%

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengutan masyarakat dan kawasan pedesaan

kegiatan

11

Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengutan masyarakat dan kawasan perkotaan dan pedesaan

Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| i

SASARAN Uraian

Indikator Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan di Kab/Kota

Tercapainya jumlah kecamatan yang mendapat alokasi BLM PNPM Mandiri

Rencana Tingkat Capaian (target) 30 Kab/Kota

PROGRAM

KEGIATAN Uraian Koordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan

6672 Kec

Sekretariat koordinasi kebijakan penguatan kelembagaan penaggulangan kemiskinan

Koordinasi kebijakan keuangan mikro dan penguatan TTG

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penaggulangan kemiskinan


7

Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penaggulangan kemiskinan

Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK


7


Persentase

100%

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)


6

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| ii

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian

Koordinasi kebijakan pengarustamaan kebijakan dan anggaran penguulangan kemiskinan

Koordinasi kebijakan pembanguanan perumahan dan permukiman

Indikator Kinerja

Satuan


Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase

100%

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan penaggulangan kemiskinan di bidang pengarustamaan anggaran


5

Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan anggaran penaggulangan kemiskinan dan peraturan perundang-undangannya.

Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan pembanguanan perumahan dan permukiman


2

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| iii

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan bencana


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan konflik sosial


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim


2

Keterangan

PILAR II, PENANGGULANGAN, ANTISIPASI, DAN TANGGAP CEPAT GANGGUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Percepatan pembentukan BPBD

Terbentuknya BPPD di Kab/Kota

104 Kab/Kota

Koordinasi kebijakan urusan bencana

Koordinasi kebijakan urusan konflik sosial

Koordinasi kebijakan urusan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| iv

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian

Koordinasi kebijakan urusan lingkungan

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, Flu Burung, dll).

Terlaksananya Program Penggunaan Kondom (PPK) 100%

1 Keg

Terwujudnya pelaksanaan Care Support and Treatment secara kontinyu

1 keg

Terwujudnya peningkatan kemitraan dalam dan luar negeri

1 keg

Terlaksanaya program pemusnahan unggas beresiko

1 keg

Pencegahan dan Penggulangan HIV/AIDS

Indikator Kinerja

Satuan



Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan penguatan pencegahan dan penaggulangan penyakit


2


Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| v

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


Keterangan

PILAR III, PENGEMBANGAN DAN INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN Peningkatan akses dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.

Tersalurkannya BOS untuk siswa

38,36 juta org

Terwujudnya rehab ruang kelas SD dan SMP

92.598 Ruang SD dan 38.928 Ruang SMP

Tersalurkannya subsidi siswa miskin untuk siswa SD dan SMP

4.825.755 org

Tersalurkannya BOS di seluruh provinsi

Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Koordinasi kebijakan pendidikan dasar Paud dan Pendidikan masyarakat

Jumlah usulan rekomendasi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dasar, menengah dan tinggi


2


Persentase

100%

33 Prov

Terwujudnya Peningkatan kualifikasi guru

134.000 org

Terwujudnya Peningkatan jumlah guru yang bersertifikat

300.000 org

Terwujudnya guru penerima tunjangan khusus

46.000 org

Terwujudnya guru penerima tunjangan profesi

920.000.000 org

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| vi

SASARAN Uraian

Penguatan pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi;

Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.

Indikator Tersalurkannya subsidi siswa pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi

Rencana Tingkat Capaian (target) 1.204.866 org

Terwujudnya pendirian politeknk

8 politeknik

Tersalurkannya beasiswa untuk dosen

25.000 org

Terwujudnya dosen penerima tunjangan profesi

24.000 org

Terwujudnya dosen bersertifikasi

25.000 org

Terwjudnya peningkatan hasil penelitian

3.400 dok

Terwujudnya jaminan kesehatan untuk penduduk miskin

76,4 juta org

Terwujudnya peningkatan sarana kelas III di Rumah Sakit

117 Rumah Sakit

Terwujudnya peningkatan pelayanan jaminan kesehatan di Rumah Sakit

1.105 Rumah Sakit

PROGRAM

KEGIATAN Uraian Koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan tinggi

Koordinasi kebijakan penguatan pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan pendidikan menengah dan tinggi


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan pelayanan kesehatan


2


Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| vii

SASARAN Uraian

Pengembangan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Indikator


Teralokasikannya anggaran paket persalinan untuk ibu hamil

2,7 juta org

Terwujudnya penigkatan sarana RSUD Provinsi/Kota

228 RSUD

Terwujudnya peningkatan sarana pelayanan esehatan dasar di Kab/Kota

228 Kab/Kota

Terwujudnya penambahan Rumah Sakit Pratama/tanpa kelas dengan 50 tempat tidur

8 Rumah Sakit

Terwujudnya penigkatan sarana puskesmas di Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK)

5 Puskesmas

Tersalurkannya tenaga kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK)

1.375 orang

Terwujudnya RS Pemerintah Pusat yang sedang berproses untuk berakreditasi internasional

2 Rumah Sakit

PROGRAM

KEGIATAN Uraian

Koordinasi kebijakan peningkatan keluarga dan kesejahteraan anak

Koordinasi kebijakan kependudukan dan KB

Koordinasi kebijakan penguatan ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan keluarga dan kesejahteraan anak


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan kependudukan dan KB


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan peningkatan akses air bersih dan LH


2


Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| viii

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian Koordinasi kebijakan penguatan pencegahan dan penaggulangan penyakit

Penataan kelembagaan jaminan sosial.

Jumlah dokumen kebijakan (policy papper) transformasi BPJS

1 Dok

Jumlah RPP pengelolaan dana jaminan sosial

1 RPP

Penata Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan penguatan pencegahan dan penaggulangan penyakit


2


Persentase

100%

Terwujudnya NIK bagi seluruh masyarakat

Persentase

25%

Tersusunnya perangkat hukum SJSN

Persentase

80%

Terwujudnya studi dan kajian di bidang jaminan sosial

Persentase

40%

Terharmonisasinya UU SJSN dengan UU lainnya

Persentase

80%

Tercapainya jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat/pekerja miskin

Orang

76,4 juta

Terwujudnya kualitas manfaat jaminan sosial

Persentase

25%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| ix

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian Koordinasi pengembangan regulasi sistem jaminan sosial

Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan bela negara, konsolidasi gerakan kepemudaan, revitalisasi gerakan pramuka, dan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Terwujudnya koordinasi pelaksanaan konfrensi nasional tentang kebudayaan

1 Keg

Tersusunnya RUU Kebudayaan

100%

Terwujudnya koordinasi penyerasian Kebijakan Triple Helix untuk Kesejahteraan Rakyat.

1 keg

Terwujudnya koordinasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Unggulan untuk pengentasan kemiskinan.

1 keg

Koordinasi kebijakan pembinaan generasi muda

Koordinasi kebijakan bidang kebudayaan

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan jaminan sosial


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan pemuda


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan kebudayaan


2


Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| x

SASARAN Uraian

Peningkatan penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Indikator


Terlaksananya Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)

1 keg

Terlaksananya Anugerah Puncak Pengembangan Ekonomi Kreatif (ABC Award).

1 keg

Terlaksananya Kegiatan Nasional Sail Morotai

1 keg

Terwujudnya implementasi rekomendasi kajian kebijakan di bidang Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Multievent Nasional (PON di Riau)

1 keg

PROGRAM

KEGIATAN Uraian Koordinasi pemberdayaan penyandang cacat dan lansia

Koordinasi kebijakan bidang olahraga

Koordinasi kebijakan pengembangan dampak pariwisata

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan pemberdayaan penyandang cacat dan lansia


2

Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan perlindungan social Penca dan Lansia yang menjadi kebijakan formal

Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan olahraga


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan pariwisata


2


Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| xi

SASARAN Uraian

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji.

Indikator


Terwujudnya rehabilitasi asrama haji

7 lokasi

Terwujudnya pembinaan ibadah haji

221.000 org

PROGRAM

KEGIATAN Uraian Koordinasi kebijakan bimbingan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaam

Koordinasi pemberdayaan dan kerukunan umat beragama

Peningkatan kecepatan dan efektifitas penanganan serta pencegahan TKI Bermasalah.

Tersusunnya Grand design perlindungan WNI/TKI di Luar Negeri

1 dok

Koordinasi kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan bimbingan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaam


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga


2


Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| xii

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian Koordinasi kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga

Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan

Koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian

Persentase (%) Tersosialisasinya kegiatan bidang kesejahteraan rakyat melalui media massa

100%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

Peningkatan dan pengelolaan urusan informasi dan persidangan

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan kualitas hidup perempuan


2


Persentase

100%

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penanganan TKIB


2


Persentase

100%

Jumlah penyusunan peraturan perundangundangan dan rapat

Dokumen

5

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| xiii

SASARAN Uraian

dukungan administrasi kepada semua unit organisasi

Indikator


Persentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi koordinasi

100%

Persentase (%) kebutuhan fasilitas koordinasi yang dapat disediakan

100%

Persentase (%) unit organisasi yang mempunyai dokumen perencanaan

100%

Mempertahankan status opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Kesra

WTP

PROGRAM

KEGIATAN Uraian

TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKO KESRA

Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data pelaporan dan Administrasi KLN

Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah penyelenggaraan dan penyusunan hasil persidangan dan rapat

Dokumen

8

Persentase (%) tersebarnya data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat melalui teknologi informasi

Persentase

100%

Jumlah dokumen program dan anggaran yang dihasilkan

Dokumen

5

Jumlah dokumen kerjasama dan pelaporan KLN selama satu tahun anggaran

Dokumen

2

Jumlah dokumen laporan yang dihasilakn oleh data pelaporan

Dokumen

4

Jumlah Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh Data dan Pelaporan

Dokumen

1

Persentase (%) tingkat pelayanan TU Pimpinan dan Protokol

Persentase

100%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| xiv

SASARAN Uraian

Indikator


PROGRAM

KEGIATAN Uraian

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Kemenko Kesra

Indikator Kinerja

Satuan


Persentase (%) pengelolaan keuangan tepat waktu

Persentase

100%

Jumlah pegawai Kemeko Kesejahteraan Rakyat yang menerima pelayanan kebutuhan sehari-hari perkantoran

Orang

325

Persentase (%) terpenuhinya sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional perkantoran

Persentase

100%

Jumlah Lhp tepat waktu

Dokumen

13

Jumlah tenaga pengelola keunagan yang mengikuti asistensi pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Kemenko Kesra

Orang

50

Jumlah pegawai yang bersertifikat auditor

Orang

2

Persentase (%) jumlah temuan yang ditindaklanjuti

Persentase

30%

Keterangan

Tabel I RKT KEMENKO KESRA 2012| xv

TABEL II RENCANA KERJA TAHUNAN PER KEGIATAN (ESELON II) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2012 SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN

KOMPONEN INPUT OUTPUT

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAWANAN SOSIAL ASDEP URUSAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Terlaksanan ya pengendali an perubahan iklim

Terintegrasinya kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

100%

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Pengumpulan Bahan-Bahan Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Usulan Rekomendasi Kebijakan bidang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Rakor dengan K/L terkait membahas permasalahan meliputi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Terkumpulnya bahan-bahan referensi kebijakan terkait Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Draft Dokumen

1

Rp 280.110.000

Kabid Mitigasi Perubahan Iklim dan Kabid Adaptasi Perubahan Iklim

Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim

Rekomendasi Kebijakan Perubahan Iklim

Rakor kelembagaan dengan DNPI

Terlaksananya revitalisasi DNPI

Draft Laporan

1

Rp 187.035.000

Kabid Mitigasi Perubahan Iklim

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xvi

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN

KOMPONEN INPUT INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

URAIAN

SATUAN

Sosialisasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim

Usulan Rekomendasi mendukung kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim

Sosialisasi RAN GRK dan Inventarisasi GRK, Rakor membahas kebijakan-kebijakan perubahan iklim (terkait Pengurangan Emisi Industri) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai DELRI pada Pre-COP-18 (Bonn, Jerman)

Terlaksananya Sosialisasi RAN GRK dan Inventarisasi GRK, Usulan Rekomendasi Pengurangan Emisi sektor/bidang industri, Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Draft Laporan

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim

Usulan Rekomendasi mendukung penyusunan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim

Rakor terkait Penyusunan RAN Adaptasi Perubahan Iklim, Perjalanan Dinas Luar Negeri (Brazil)

Tersusunnya RAN Adaptasi Perubahan Iklim, Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Draft Laporan

Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Kampung Iklim

Usulan Rekomendasi pengembangan program Kampung Iklim

Rakor dan sosialisasi program kampung iklim

Terlaksananya Program Kampung Iklim yang terintegrasi dengan program Pandu Gerbang Kampung

Draft Laporan

TARGET

1

PAGU

UNIT PELAKSANA

Rp 315.969.000

Kabid Mitigasi Perubahan Iklim

Rp 340.309.000

Kabid Adaptasi Perubahan Iklim

Rp 127.577.000

Kabid Adaptasi Perubahan Iklim

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xvii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN

ASDEP URUSAN PELESTARIAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Draft kebijakan 100% Program Koordinasi pemulihan pemulihan fisik Koordinasi kebijakan Urusan fisik dan dan sosial Pengembangan Pelestarian dan sosial masyarakat Kebijakan pemulihan masyarakat akibat Kesejahteraan lingkungan hidup akibat kerusakan Rakyat kerusakan lingkungan lingkungan


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Usulan rekomendasi Draft kebijakan pemulihan fisik dan sosial masyarakat akibat kerusakan lingkungan

Koordinasi pengumpulan bahanbahan kebijakan bidang pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup

Jumlah rekomendasi kebijakan bijdang pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Bencana Asap Kebakaran Lahan dan Hutan

Jumlah rekomendasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Bencana Asap Kebakaran Lahan dan Hutan

Dok

Koordinasi Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup

Dok

SATUAN

TARGET

Dok

1

PAGU

UNIT PELAKSANA

527.080.000

Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup

1

209.636.000


1

145.158.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xviii

KET

SASARAN URAIAN Koordinasi Konservasi dan Pencegahan Kerusakan dan Pencemara n untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA Draft Kebijakan Konservasi dan Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

KEGIATAN TARGET 100%

PROGRAM Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

URAIAN Koordinasi kebijakan Urusan Pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup


Usulan Rekomendasi Draft Kebijakan Konservasi dan Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Pertemuan Internasional terkait masalah pelsetarian dan pemulihan lingkungan hidup

Jumlah rekomendasi penanganan masalah pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup

Dok

1

175.753.000

Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian dan Pemulihan Kawasan Laut

Rekomendasi Kebijakan Pelestarian dan Pemulihan Kawasan Laut

Dok

1

161.635.000


Koordinasi Pelestarian Kawasan Hutan dan Taman Nasional

Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup

Dok

1

319.090.000


Model Analisis Kebijakan Koordinasi Bidang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Jumlah Rekomendasi Analisis Kebijakan Koordinasi Bidang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Dok

1

100.000.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xix

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

KOMPONEN INPUT

URAIAN

OUTPUT

URAIAN

Koordinasi Penyusunan BahanBahan Perencanaan, Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengurangan Resiko dan Pemulihan pasca Bencana

Usulan Rekomendasi Kebijakan bidang Pengurangan Resiko dan Pemulihan Pasca Bencana

Rakor dengan K/L terkait membahas permasalahan meliputi Pengurangan Resiko dan Pemulihan Pasca Bencana

Koordinasi Perencanaan, Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana

Usulan Rekomendasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana

Koordinasi Perencanaan, Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana

Usulan Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Terkumpulnya bahan-bahan referensi kebijakan terkait Pengurangan Resiko dan Pemulihan Pasca Bencana

Dok

1

Rapat Koordinasi Perencanaan, Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana

Jumlah rekomendasi kebijakan Pengurangan Resiko Bencana

Dok

1

Rapat Koordinasi Perencanaan, Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana

Jumlah rekomendasi kebijakan Pemulihan Pasca Bencana

Dok

1

PAGU

UNIT PELAKSANA

ASDEP URUSAN BENCANA Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Rp

182.700.000

Kabid pengurangan resiko Bencana dan Kabid Pemulihan Pasca Bencana

1.058.088.000

Bidang Pengurangan resiko bencana

1.003.236.000

Bidang Pemulihan Pasca Bencana

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xx

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Koordinasi pengumpulan bahanbahan kebijakan Program Nasional Penggulangan Kerawanan Sosial dalam rangka Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan

PAGU

UNIT PELAKSANA

SATUAN

TARGET

Draf Kumpulan bahan-bahan kebijakan Program Nasional Penggulangan Kerawanan Sosial dalam rangka Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan

Dok

1

265.535.000

Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial

Koordinasi perumusan kebijakan penanggulangan Konflik sosial dan pembangunan Perdamaian

Draf Rekomendasi kebijakan penanggulangan Konflik sosial dan pembangunan Perdamaian

Dok

1

106.650.000

Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial

Koordinasi penyusunan kebijakan penanggulangan konflk sosial dan pembangunan perdamaian berkelanjutan

Draf rekomendasi kebijakan penanggulangan konflk sosial dan pembangunan perdamaian

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Dalam Rangka Penanggulangan

Draf Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan Dalam Rangka Penanggulangan

ASDEP URUSAN KONFLIK SOSIAL Koordinasi pemulihan fisik dan sosial masyarakat pasca konflik sosial

Koordinasi advokasi dan pemetaan konflik sosial

Draft kebijakan pemulihan fisik dan sosial masyarakat pasca koflik sosial

Draft kebijakan advokasi dan pemetaan konflik sosial

100%

100%

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat


Koordinasi kebijakan Urusan Pemulihan pasca konflik sosial

Koordinasi kebijakan Urusan Pencegahan pasca konflik sosial

Usulan rekomendasi Draft kebijakan pemulihan fisik dan sosial masyarakat pasca konflik sosial

Usulan rekomendasi Draft kebijakan advokasi dan pemetaan konflik sosial

Dok

1

Dok

265.535.000

1

106.650.000

Bidang pencegahan konflik sosial


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxi

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Konflik Sosial Pada Wilayah Rawan Konflik Dan Pasca Konflik

Konflik Sosial Pada Wilayah Rawan Konflik Dan Pasca Konflik

Koordinasi pelaksanaan kebijakan peringatan Hari Perdamaian Dunia

terlaksananya kebijakan peringatan Hari Perdamaian Dunia

SATUAN

TARGET

Dok

1

PAGU

230.599.000

UNIT PELAKSANA


DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT ASDEP URUSAN KOMPENSASI SOSIAL Tersusunny a usulan rekomenda si kebijakan peningkata n penyelengg araan kompensasi sosial

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kompensasi sosial

3 dok

koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat

koordinasi urusan kompensasi sosial

kebijakan bantuan kompensasi sosial kepada Rumah Tangga Sasaran, baik bantuan pangan (Raskin, CBP, maupun non pangan (PKH, bantuan kemanusiaan kerjasama dengan WFP)

koordinasi kebijakan program kompensasi sosial:

262.199.000

1) rapat persiapan koordinasi kebijakan

terlaksananya rapat persiapan rakor

Kali

2

2) pertemuan koordinasi kebijakan

terlaksananya rakor kebijakan KS

Kali

8

3) perumusan dan pelaporan hasil koordinasi kebijakan kompensasi sosial

tersusunnya draft rumusan hasil rakor

draft rumusan

4

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN

KOMPONEN INPUT URAIAN

INDIKATOR KINERJA

4) analisis pengembangan kebijakan kompensasi sosial

OUTPUT

SATUAN

TARGET

tersusunnya dokumen hasil analisis kebijakan bidang KS

Dokumen

1

PAGU

jumlah usulan rekomendasi kebijakan kompensasi sosial

2 dok

sosialisasi kebijakan kompensasi sosial

tersosialisasikanny a kebijakan KS

Prov

4

311.446.000

tingkat (index) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

100%

pengendalian pelaksanaan kebijakan kompensasi sosial

terlaksananya pengendalian pelaksaan kebijakan KS

Prov

15

630.855.000

UNIT PELAKSANA

ASDEP URUSAN JAMINAN SOSIAL Tersusunny a usulan rekomenda si kebijakan penyelengg ra-an jaminan

Jumlah penyiapan kegiatan dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan jaminan sosial

2 dok

Program koordinasi pengembangan kebijakan kesjahteraan rakyat

Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial

Usulan rekomendasi kebijakan ttg perluasan kepersertaan program dan sinkronisasi penyelenggraan

Koordinasi kebijakan program jaminasosial: 1.

Rapat persiapan koordinasi kebijakan

752.636.000

terlaksanannya rapat persiapan rakor

kali

2

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxiii

KET

SASARAN URAIAN sosial

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


program jaminan sosial

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2.

Pertemuan koordinasi kebijakan

terlaksananya rakor kebijakan program jaminan sosial

kali

4

3.

perumusan dan pelaporan hasil koordinasi kebijakan program jaminan sosial

tersusunnya rumusan kebijakan program jaminan sosial

kali

12

4.

Analisa kebijakan program jaminan sosial

Tersusunya rumusan rekomendasi kebiajkan dan perencanaan penyelenggaraan jaminan sosial

Paket

2

5.

Woking visit

pemahaman best practices penyelenggaraan jaminan sosial di tingkat internasional

paket

1

PAGU

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxiv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Prov

13

PAGU

Sosialisasi den pengendalian kebijakan jaminan sosial

Terlaksanaanya sinkronisiasi penyelenggaraan program jaminan sosial

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia

Terlaksananya koordinasi terkait *) isu strategis Penca dan Lansia

Koordinasi program rehabilitasi perlindungan sosial Penca dan Lansia

Rapat koordinasi program rehabilitasi perlindungan sosial Penca dan Lansia

Kali

20

338.210.000

Rumusan usulan kebijakan Penca dan Lansia

Draft rumusan kebijakan Penca dan lansia

Dokumen

2

69.600.000

UNIT PELAKSANA

463.450.000

ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN PENCA DAN LANSIA Tersusunny a rumusan usulan rekomenda si peningkata n pelaksanaa n kebijakan rehabilitasi dan perlindunga n sosial penyandan g cacat

Jumlah kesepakatan percepatan realisasi kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial bagi Penca dan Lansia


Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia

Usulan rekomendasi kebijakan yang dielaborasi dari *) isu strategis Penca dan Lansia

869.643.000

Kabid Penca dan Kabid Lansia

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Jumlah hasil evaluasi peran Pemda dan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi Penca dan Lansia

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Lokakarya Nasional Penca dan Lansia

Draft hasil lokakarya Nasional

Dokumen

2

140.935.000

Analisis kebijakan pembersdayaan Penca dan Lansia

Tersusunnya dokumen hasil analisis kebijakan bidang Penca dan Lansia

Dokumen

2

225.300.000

Pertemuan SOMSWD

Rapat koordinasi tindak lanjut

Kali

1

95.598.000

Sosialisasi dan Pemantauan Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia

Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi

Provinsi

14

355.357.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxvi

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

ASDEP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Tersusunny a rumusan usulan rekomenda si kebijakan pembangun an perumahan dan permukima n

Dokumen rumusan usulan rekomendasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman:

2

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Usulan rekomendasi kebijakan bidang perumahan

Keasdepan Urusan Perumahan dan Permukiman Pertemuan koordinasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman

801.027.000

Rakor tentang Kebijakan Bidang Peru-mahan dan Permukiman

Terlaksananya rakor bidang perumahan dan permukiman

Kebijakan koordinasi penataan kelembagaan perumahan

Perumusan kebijakan hasil rakor

Tersusunnya draft rumusan kebijakan

Kebijakan koordinasi penataan permukiman kumuh

FGD Sinkroni-sasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukim-an

Terlaksananya FGD bidang perumahan dan permukiman

Perumusan kebijakan hasil FGD

Tersusunnya draft rumusan diskusi

kali

30

405.400.000

draft rumusan

2

70.960.000

kali

8

153.168.000

draft rumusan

2

37.480.000

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxvii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN Workshop dan Konferensi Tingkat Regional dan Internasional

INDIKATOR KINERJA

PAGU

SATUAN

TARGET

Teradvokasinya kepentingan pemerintah RI dalam perumusan kebijak-an di lingkup ASEAN dan Asia Pasifik

kali

2

134.019.000

Tersusunnya dokumen hasil analisis kebi-jakan bidang perumahan dan bidang permukiman

dokumen

2

225.663.000

provinsi

14

432.165.000

Dokumen

1

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dengan Pemerintah Daerah

UNIT PELAKSANA

DEPUTI KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA ASDEP URUSAN PENGUATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT Menurunka n morbiditas dan mortalitas

1.

Terkoordin asi dan tersinkroni sasinya kebijakan lintas

Kebijakan nasional lintas sektor dalam

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian zoonosis lintas

Usulan rekomendasi terkait kebijakan pengendalian zoonosis lintas

Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka pengendalian zoonosis

1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengendalian zoonosis lintas sektor;

462.044.000

Kabid Penyakit Menular

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxviii

KET

SASARAN URAIAN akibat penyakit melalui manajemen faktor risiko dan mengurangi dampak negative Napza

INDIKATOR KINERJA sektor; 2.

Menurunn ya morbiditas dan mortalitas zoonosis;

3.

Menurunn ya prevalensi dan mortalitas TB menjadi 224/100.0 00 penduduk dan Malaria menjadi 1/1000 penduduk;

4.

Menurunn ya jumlah remaja dan usia produktif yang terpapar rokok dan NAPZA;

5.

Menurunn ya kejadian pemasung an.

KEGIATAN TARGET bentuk Surat Keputusa n Menko Kesra, Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden, atau road map lintas sektor.

PROGRAM Rakyat

URAIAN sektor


sektor

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

2. Tersusunnya hasil analisis pengendalian zoonsos secara lintas sektor; 3. Tersusunnya hasil monev dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional pengendalian zoonosis.

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxix

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

dokumen

1 (satu) buah

PAGU

UNIT PELAKSANA

ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN Meningkatn ya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat

Jumlah Daerah Propinsi dan Kab/Kota yang memiliki sarana pelayanan kesehatan berkualitas

33 provinsi, 440 Kab/Kota

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANG AN KEBIJAKAN KESEJAHTERAA N RAKYAT

Koordinasi Kebijakan Urusan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2 (dua) rekomendasi kebijakan penguatan pelayanan kesehatan

Pertemuan Konsinyasi Dalam Rangka Koordinasi Bidang Kesehatan, Kependudukan dan KB

130.775.000

asdep 2/3 penguatan yankes

Pertemuan Koordinasi Nasional Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas Melalui Optimalisasi Sistem Rujukan di DTPK dan DBK dalam rangka pencapian MDGs

draft usulan kebijakan sistem rujukan nasional

dokumen

1 (satu) dokumen

400.725.000


Pertemuan Koordinasi Nasional Fasilitasi Pengendalian Harga Obat secara Nasional

hasil identifikasi masalah pelaks.kebijakan produksi dan distribusi SDK di berbagai wil prov/kab/kota

dokumen

1 (satu) dokumen

304.170.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxx

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Pertemuan Koordinasi dalam rangka Penguatan Jaminan Pemeliharaan Masyarakat dan Jampersal untuk Percepatan Universal Coverage/Jamkes Semesta

draft usulan kebijakan obat rasional di Indonesia

dokumen

1 (satu) buah

203.175.000


Pertemuan Koordinasi Optimalisasi Yankes di DTPK untuk Sail Morotai

hasil identifikasi masalah pelaks.kebijakan yankes di berbagai wil prov/kab/kota

dokumen

1 (satu) buah

244.425.000


Pertemuan Internasional

hasil identifikasi masalah dan rentinjut pelaks.kebijakan yankes di berbagai wil prov/kab/kota

dokumen

1 (satu) buah

190.406.000


a. Asia PaCific Alliance Association for Health (AAAH) di Bangladesh

draft usulan kebijakan penguatan yankes di daerah wisata

dokumen

1 (satu) buah


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxi

KET

kedep3

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

KET

b. Asia Pacific on Disaster and Emmergency Medicine di Bali

hasil telaahan tengah tahunan pelaksanaan kebijakan koordinasi bd kesehatan kependudukan dan KB

dokumen

1 (satu) buah

perencana komponen kedep 3

kedep3

c. The 9 th Annual World Health Care Congress di USA

laporan hasil kegiatan tahunan (LAKIP) bidang koordinasi kesehatan, kependudukan dan KB

dokumen

1 (satu) buah


kedep3

Monitoring dan Evaluasi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB

rencana tindaklanjut pelaks. kebijakan koordinasi bd kesehatan kependudukan dan KB (RKT) tahun 2013

dokumen

1 (satu) buah


kedep3

190.366.000

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxii

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

2 (dua) usulan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ketahan Gizi dan Kesling

Pert. Koord. Nas Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Miskin di Pedesaan dan Perkotaan

INDIKATOR KINERJA

PAGU

UNIT PELAKSANA

SATUAN

TARGET

Draft usulan rekomendasi kebijakan tentang ketahanan gizi masyarakat di Pedesaan dan Perkotaan

Dokumen

1 (satu) buah

507.886.500,00

Asdep 3/3 Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesling

Pert. Koord. Regional Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Sadar Gizi

Hasil Identisikasi masalah pelaksanaan kebijakan prog. Sadar Gizi diberbagai wilayah Prov. Kab, Kota dan Pedesaan

Dokumen

1 (satu) buah

391.916.000,00

Asdep 3/3 Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesling

Pert. Koord. Regional Penguatan Kesling di Lingkungan Sekolah dan Pondok Pesantren

Draft usulan rekomendasi kebijakan terkait percepatan peningktan sarana sanitasi sekolah dan pondok pesantren

ASDEP URUSAN PENGUATAN KETAHANAN GIZI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN Meningkatn ya Gizi Masyarakat di Pedesaan dan Perkotaan

Meningkatn ya kualitas sarana sanitasi di lingkungan sekolah dan pondok pesantren

Jumlah Daerah Prov, Kab/Kota yang angka gizinya menurun

Jumlah pondok pesantren dan sekolah yang memiliki sarana sanitasi

33 Prov, 440 Kab/Kota Pedesaan dan Perkotaa n

33 Prov, 440 Kab/Kota Pedesaan dan Perkotaa n

Prog. Koordi. Pengembangan Kebijakan Kesra

Pengembangan model sarana sanitasi terpadu

Peningkatan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesling

Peningkatan mutu kesling, sekolah dan pondok pesantren

Dokumen

1 (satu) buah

463.702.000,00

Asdep 3/3 Penguatan Ketahan Gizi dan Kesling

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxiii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

KOMPONEN INPUT

URAIAN

OUTPUT

URAIAN

Jumlah bahan persidangan dan rapat yang disusun dengan tepat waktu

Dokumen bahan persidangan dan rapat

Penyiapan dan penyusunan persidangan dan rapat

INDIKATOR KINERJA

PAGU

UNIT PELAKSANA

SATUAN

TARGET

Jumlah dokumen yang dihasilkan

Dok

1

342.165.000

Bag. Persidangan dan Rapat

Penyusunan bahan updating/validasi bahan persidangan dan rapat dengan K/L

Jumlah dokumen retreat

Dok

1

64.390.000


Penyusunan bahan pidato kenegaraan Presiden bidang kesra

Jumlah dokumen pidato

Dok

1

67.495.000


Penyusunan bahan rakor terpadu di daerah

Jumlah dokumen laporan

Dok

1

228.395.000


Penyusunan laporan triwulan I, II, III & IV (PP No. 39 tahun 2006)

Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan

Dok

1

79.060.000


KET

SETMENKO KESRA BIRO INFORMASI DAN PERSIDANGAN Terwujudny a penyiapan dan penyusuna n bahan persidanga n dan rapat yang efisien dan efektif

Porsentase penyiapan dan penyusunan bahan persidangan dan rapat

11 dok

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxiv

Kabag Persida ngan dan Rapat

Kabag Persida ngan dan Rapat Kabag Persida ngan dan Rapat Kabag Persida ngan dan Rapat Kabag Persida ngan dan Rapat

SASARAN URAIAN

Terlaksanan ya pelayanan Data dan Sistem Informasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase layanan Data dan Sistem Informasi

KEGIATAN TARGET

100%

PROGRAM

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

URAIAN

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bidang Kesra


Persentase layanan Data dan Sistem Informasi

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Penyusunan rumusan hasil rakor bulanan

Jumlah dokumen hasil persidangan dan rapat

Dok

1

Penyusunan LAKIP Biro Informasi 2012

Jumlah dokumen

Dok

1

Penyusunan pending issues

Jumlah dokumen

Dok

1

Penyusunan himpunan pidato Menko

Jumlah dokumen pidato

Dok

1

Penyusunan kompilasi transkip

Jumlah dokumen transkip

Dok

1

Penyusunan aktualisasi transkip

Jumlah dokumen

Dok

1

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Kesra

Jumlah Dokumen pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Kemenko Kesra

Dok

3

PAGU

104.980.000

37.824.000

UNIT PELAKSANA

KET




Kabag Persida ngan dan Rapat Kabag Persida ngan dan Rapat Kabag Persida ngan dan Rapat Kabag Persida ngan dan Rapat

72.975.000


84.100.000


44.278.000


168.371.000


395.589.000

Bagian DASI

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxv


SASARAN URAIAN

Terwujudny a kecepatan waktu dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum

INDIKATOR KINERJA

Persentase meningkatnya kecepatan, waktu dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum

KEGIATAN TARGET

100%

PROGRAM

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

URAIAN

Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan


Dokumen Hukum

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Pengelolaan Jaringan Informasi

Jumlah Dokumen pengelolaan jaringan yang dihasilkan

Dok

1

192.440.000

Bagian DASI

Koordinasi Kegiatan SI/TI antar Instansi

Jumlah kegiatan koordinasi SI/TI yang diikuti

Kegiatan

6

92.095.000

Bagian DASI

Sosialisasi mengenai aplikasi data online di daerah dan penyusunan buku manual idang SI/TI

Jumlah kegiatan sosialisasi aplikasi data online dan buku panduan yang dihasilkan

Kegiatan; dokumen

5;3

306.787.000

Bagian DASI

Penyusunan Peraturan Perundangundangan

Jumlah dokumen hukum

Dokumen

75 dokum en

306.560.000

Bagian Hukum dan Ortala – Subbag Hukum

Advokasi Hukum

Jumlah dokumen advokasi hukum

Dokumen

1 dokum en

76.600.000


Penyusunan Dokumen Sidang Litigasi dan Nonlitigasi

Jumlah dokumen sidang litigasi & nonlitigasi

Dokumen

3 dokum en

57.000.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxvi

KET

SASARAN URAIAN

Terlaksanak annya sosialisasi bidang kesra

INDIKATOR KINERJA

Persentase sosialisasi

KEGIATAN TARGET

100%

PROGRAM

URAIAN


INDIKATOR KINERJA

URAIAN

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Sosialisasi Bidang Hukum

Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi

Pegawai

80 orang

92.760.000


Monev Regulasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah provinsi

Provinsi

10 provinsi

96.420.000


Penyusunan Perangkat Tata Laksana

Jumlah dokumen perangkat tata laksana

Dokumen

2 dokumen

203.500.000

Bagian Hukum dan Ortala – Subbag Ortala

100%

3.642.815 .300

Pegawai

102

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

Peningkatan sosialisasi bidang kesra melalui berbagai kegiatan/ media

koordinasi dengan K/L, media massa/ wartawan/ pimpinan media

Jumlah kebijakan yang di sosialisasi yang dilaksana kan

Doku men

Dukungan manajemen & tugas teknis lainnya

Penyelenggaraan peny. program dan anggaran, peny. data pelaporan dan administrasi KLN

Dokumen Program dan Anggaran

Sosialisasi Peraturan Aplikasi RKA-KL, Renja, SBU, PMK, Perdirjen

1.

Bagian Humas dan dokumentasi

Terlaksanakann ya sosialisasi bidang kesra

BIRO PERENCANAAN DAN KLN Terwujudny a penyusuna n sinkronisasi dan koordinasi program

Persentase berkurangnya tanda blokir dalam DIPA KMK

10%

2.

Jumlah peserta yg menghadiri sosialisasi Jumlah peraturan perundanga n yang disosilisasika n

Dokumen Peraturan perundanga n

94.350.000

PPA

10

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxvii

KET

Persen tase sosialis asi

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

dan anggaran yang baik di lingkungan KMK

Jumlah usulan revisi dari unit kerja KMK dalam 1 (satu) tahun anggaran

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


20 revisi

Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan RKA dan DIPA tahun 2012

Jumlah unit kerja yang menyampaikan RKA tepat waktu Persentase komponen input/detail kegiatan dari unit kerja yang sesuai dengan

34 unit kerja eselon 2

80%


Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data pelaporan dan administrasi KLN

Peningkatan Perencanaan Bidang Kesra

INDIKATOR KINERJA

URAIAN 1.

Jumlah unit kerja yang menerima Petunjuk teknis penyusunan RKA 2. Jumlah dokumen petunjuk teknis penyusunan rencana kerja & Anggaran Jumlah dokumen RKA dan DIPA yang dihasilkan

PAGU

UNIT PELAKSANA

SATUAN

TARGET

Unit kerja eselon II

34

70.660.000

PPA

Dokumen

2

433.470.000

PPA

Dokumen 40

Asistensi dan penelaahan penyusunan RKAKL, Indikatif, Sementera, Definitif

Jumlah unit kerja eselon II yang mengikuti asistensi RKAKL


34

34.760.000

PPA

Rapat Kerja Pimpinan Kemenko Kesra

Jumlah peserta yang menghadiri Rapat kerja Pimpinan

Pegawai

280

344.926.000

PPA

Koordinasi Perencana Komponen Kemenko Kesra

Jumlah kementerian lembaga yang menghadiri Koordinasi perencanaan

K/L

18

496.120.00

PPA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxviii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


Prioritas Pembangunan Nasional,bidang ,& Kementerian

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

UNIT PELAKSANA

TARGET

Jumlah provinsi yang menghadiri pertemuan konsolidasi perencanan program dan kegiatan Jumlah program dan kegiatan bidang kesra yang di koordinasika n

Provinsi

33

536.200.000

PPA

Tersusunnya dokumen RKT Jumlah dokumen RKT yg didistribusik an

Dokumen

3

172.620.000

PPA

Dokumen

1

48.860.000

PPA

Dokumen

40

bidang Kesra Konsolidasi Perencanaan Program dan Kegiatan

1.

2.

Terwujudny a penerapan SAKIP di lingkup KMK

PAGU

SATUAN

Jumlah Unit kerja eselon 2 yang menyampaikan laporan tepat waktu

34

Persentase kesesuaian antara pelaporan dengan rencana kerja.

60%


Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data pelaporan dan administrasi KLN


Penyusunan Rencana Kerja tahun 2013

1. 2.

Penyusunan Penetapan Kinerja T.A 2012

1. 2.

Tersusunnya dokumen PK Jumlah dokumen PK yang didistribusik an

Dokumen

40

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xxxix

KET

SASARAN URAIAN

Terwujudny a penyusuna n sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran yang baik di lingkungan KMK

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

Jumlah unit kerja Eselon 1 dan 2 di lingkungan KMK yang menerapkan SAKIP

9 es 1,

Persentase berkurangnya tanda blokir dalam DIPA KMK

10%

Jumlah usulan revisi dari unit kerja KMK dalam 1 (satu) tahun anggaran

PROGRAM

URAIAN


Penyusunan Nota Keuangan 2013

34 es 2

20 revisi


Penyelenggaraan peny. program dan anggaran, peny. data pelaporan dan administrasi KLN Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data pelaporan dan administrasi KLN


INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Sosialisasi Peraturan Aplikasi RKA-KL, Renja, SBU, PMK, Perdirjen

Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan RKA dan DIPA tahun 2012

1.

Tersusunnya dokumen Nota Keuangan 2. Jumlah Dokumen Nota Keuangan yg didistribusik an 3. Jumlah peserta yg menghadiri sosialisasi 4. Jumlah peraturan perundanga n yang disosilisasika n 3. Jumlah unit kerja yang menerima Petunjuk teknis penyusunan RKA 4. Jumlah dokumen petunjuk teknis penyusunan rencana kerja & Anggaran Jumlah dokumen RKA dan DIPA yang dihasilkan

SATUAN

TARGET

Dokumen

1

Dokumen

40

Pegawai

Dokumen Peraturan perundanga n Unit kerja eselon II

PAGU

UNIT PELAKSANA

98.860.000

PPA

102

94.350.000

PPA

34

70.660.000

PPA

433.470.000

PPA

10

Dokumen 40

Dokumen

2

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xl

KET `

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Jumlah unit kerja yang menyampaikan RKA tepat waktu

Persentase komponen input/detail kegiatan dari unit kerja yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional,bidang ,& Kementerian

KEGIATAN TARGET

34 unit kerja eselon 2

80%

PROGRAM


URAIAN


Peningkatan Perencanaan Bidang Kesra

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Asistensi dan penelaahan penyusunan RKAKL, Indikatif, Sementera, Definitif

Jumlah unit kerja eselon II yang mengikuti asistensi RKAKL


34

34.760.000

PPA

Rapat Kerja Pimpinan Kemenko Kesra

Jumlah peserta yang menghadiri Rapat kerja Pimpinan

Pegawai

280

344.926.000

PPA

Koordinasi Perencana Komponen Kemenko Kesra

Jumlah kementerian lembaga yang menghadiri Koordinasi perencanaan bidang Kesra

K/L

18

496.120.00

PPA

Konsolidasi Perencanaan Program dan Kegiatan

1.

Provinsi

33

536.200.000

PPA

2.

Jumlah provinsi yang menghadiri pertemuan konsolidasi perencanan program dan kegiatan Jumlah program dan kegiatan bidang kesra yang di koordinasika n

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xli

KET

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Terwujudny a penerapan SAKIP di lingkup KMK

Jumlah Unit kerja eselon 2 yang menyampaikan laporan tepat waktu

34

Persentase kesesuaian antara pelaporan dengan rencana kerja.

60%

Jumlah unit kerja Eselon 1 dan 2 di lingkungan KMK yang menerapkan SAKIP

9 es 1,

TARGET

PROGRAM Dukungan manajemen & tugas teknis lainnya

URAIAN Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data pelaporan dan administrasi KLN



Penyusunan Rencana Kerja tahun 2013

SATUAN

TARGET

Tersusunnya dokumen RKT Jumlah dokumen RKT yg didistribusik an

Dokumen

3

Dokumen

40

Tersusunnya dokumen PK Jumlah dokumen PK yang didistribusik an

Dokumen

1

Dokumen

40

1. Tersusunnya dokumen Nota Keuangan 2. Jumlah Dokumen Nota Keuangan yg didistribusik an

Dokumen

1

Dokumen

40

Jumlah peserta yang memahami peraturan dan Penyusun LAKIP

Pegawai

50

1. 2.

Penyusunan Penetapan Kinerja T.A 2012

Penyusunan Nota Keuangan 2013

34 es 2

Dokumen laporan evaluasi kegiatan bidang kesra

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Sosialisasi LAKIP

1. 2.

PAGU

UNIT PELAKSANA

KET

172.620.000

PPA

48.860.000

PPA

98.860.000

PPA

`

5.575.000

AKP

Dokum en lapora n evaluas i kegiata n bidang kesra

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xlii

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


Dokumen Pelaporan Bidang Kesra

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Workshop Penyusunan LAKIP

Jumlah peserta yang dapat menyusun LAKIP sesuai dengan Peraturan SAKIP

Pegawai

50

78.662.000

AKP

Penyusunan LAKIP 2011

Tersusunnya LAKIP 2011

Dokumen

3

422.869.000

AKP

Evaluasi Bulanan

Tersusunnya Dokumen Evaluasi Bulanan

Dokumen

12

47.100.000

AKP

Penyusunan

Tersusunnya Dokumen Laporan Triwulan I,II,III dan IV

Dokumen

4

120.370.000

AKP

Penyusunan Laporan Semesteran

Tersusunnya Dokumen Laporan Semesteran

Dokumen

1

60.280.000

AKP

Penyusunan Laporan Tahunan 2011

Tersusunnya Dokumen Laporan S Tahunan 2011

Dokumen

1

72.160.000

AKP

Laporan Triwulan I,II,III dan IV

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xliii

KET

Dokum en Pelapo ran Bidang Kesra

SASARAN URAIAN

Terwujudny a peningkata n dan pengemban gan kerjasama luar negeri.

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen kerjasama LN

KEGIATAN TARGET

6

PROGRAM

URAIAN


Dokumen kerjasama/kesep akatan luar negeri

Koord. Pening. kerjasama LN

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Monev bidang kesra

Jumlah daerah yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi

Daerah

15

243.045.000

AKP

Koordinasi penyusunan perjanjian kerjasama LN

Jumlah K/L dan unit kerja yang terlibat dalam penyusunan kerjasama LN

K/L dan unit kerja

6

219.397.000

KLN

Penyusunan draft perjanjian kerjasama

Jumlah draft perjanjian kerjasama LN

Dokumen

6

246.449.000

KLN

Koordinasi Pengembangan Kemitraan dan wilayah kerja kerjasama luar negeri

1.

SK /Tim Kerja

2

106.002.000

KLN

4

149.265.000

Sosialisasi Protap/Juknis

Jumlah peserta yang menghadiri Sosilaisasi Protap/Juknis

30

88.000.000

2.

Terbentukny a tim kerja Monev Jumlah daerah yg menjadi wilayah kerja kerjasama LN

Provinsi

Peserta

KLN

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xliv

KET

Dokum en kerjasa ma/kes epakat an luar negeri

Koord. Pening. kerjasa ma LN

SASARAN URAIAN Terwujudny a sinkronisasi dan pencapaian kinerja kegiatan strategis Bidang Kesra

INDIKATOR KINERJA Jumlah rekomendasai kebijakan bidang masalah srategis bidang kesra yg dihasilkan

KEGIATAN TARGET 8

PROGRAM Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

URAIAN Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang Kesra


URAIAN

Usulan rekomendasi kebijakan masalah startegis bidang kesra

Koordinasi MasalahMasalah Strategis bidang kesra lingkup unit kerja kedeputian Koordinasi Masalah Ketahanan Pangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Koordinasi Masalah-Masalah Strategis

Kegiatan

12

300.000.000

1.

Dokumen

1

2.000.000.000

2.

Koordinasi Pembangunan Manusia Indonesia

1.

2.

Koordinasi Kerjasama Bidang Kesra Lingkup ASEAN

PAGU

SATUAN

1. 2.

Usulan rekomenda si kebijakan bid.ketahan an pangan. Laporan Hasil Koordinasi Masalah Ketahanan Pangan

UNIT PELAKSANA SKPK

Dokumen

Jumlah Usulan Rekomendas i Kebijakan Laporan hasil Kordinasi PMI

Dokumen

1

1.000.000.000

SKPK

Usulan rekomendasi kebijakan Jumlah Koordinasi yang Terkait dengan Kegiatan ASEAN

Dokumen

1

1.000.000.000

SKPK

Kegiatan

2

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xlv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


INDIKATOR KINERJA

URAIAN Koordinasi Gerbang Kampung

1. 2.

Koordinasi Tindak Lanjut WOC dan CTI

1.

2.

Koordinasi Pemantapan Jatidiri Bangsa Melalui Pendekatan Kesra

1. 2.

Usulan rekomendasi kebijakan Laporan Hasil Koordinasi Gerbang Kampung Jumlah Daerah yang mendapatka n Sosilisasi Laporan Hasil Tindak Lanjut WOC dan CTI Usulan rekomendasi kebijakan Laporan Koordinasi Pemantapan Jatidiri Bangsa Melalui Pendekatan Kesra

SATUAN

TARGET

Dokumen

1

Dokumen Laporan

1

Daerah

3

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen Laporan

1

PAGU

UNIT PELAKSANA

750.000.000

SKPK

500.000.000

SKPK

3.000.000.000

SKPK

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xlvi

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


INDIKATOR KINERJA

URAIAN Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Kesra

Koordinasi Percepatan Pembangunan NTT Melalui Pendekatan Kesra

Koordinasi Percepatan Pencapaian MGD's

1. 2.

1. 2.

1. 2.

SATUAN

TARGET

Usulan rekomendasi kebijakan Laporan Koordinasi Pembangun an Papua melalui pendekatan kesra

Dokumen

1

Dokumen Laporan

1

Usulan rekomendasi kebijakan Laporan Hasil Koordinasi Percepatan Pembangun an NTT

Dokumen

1

Dokumen Laporan

1

Usulan rekomendasi kebijakan Laporan Hasil Koordinasi Percepatan Pencapaian MGD's

Dokumen

1

Dokumen Laporan

1

PAGU 2.000.000.000

UNIT PELAKSANA SKPK

1.000.000.000

SKPK

4.384.459.000

SKPK

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xlvii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


INDIKATOR KINERJA

URAIAN Monev Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kesra

1.

2.

Pengemb. Sistem Penunjang Keputusan/Decision Support System

Laporan Hasil Monev Prioritas Pembangun an Nasional Bidang Kesra Jumlah daerah yang lakukan monitoring dan evaluasi

Tersusunnya Sistem Penunjang Keputusan/

UNIT PELAKSANA

TARGET

Dokumen Laporan

1

500.000.000

SKPK

Sistem

1

1.000.000.000

SKPK

Junlah unit kerja Eselon I yang mendapatk an sosialisasi

8

Unit Kerja Eselon II

3

2.500.000.000

SKPK

33 Provinsi

Decision Support System Tersosialisasikann ya Sistem Penunjang Keputusan

Koordinasi Peningkatan Reformasi Birokrasi

PAGU

SATUAN

1.

2.

Jumlah Unit kerja yang Mendapatka n Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Tersusunya Urjab dan SOP seluruh Unit kerja

Dokumen

2

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xlviii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

BIRO UMUM Terbayarny a Gaji Dan Tunjangan

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

12 Bulan

Terpenuhin ya Dukungan Operasional Kantor

Terpenuhinya sarana & prasarana yg mendukung operasional kantor

Dukungan layanan kunjungan kerja Pimpinan

Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra

Peningkatan & Pengelolaan Pelayanan Umum

Layanan Perkantoran

Pembayaran Gaji & Tunjangan

Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan

BLN

12

16.771.483.000

Bagian Keuangan

12 Bulan

Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran

Terpenuhinya sarana & prasarana yg mendukung operasional kantor

BLN

12

16.296.849.000

Bagian Perlengkapan & RT

1 Paket, 4 Negara

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Ketatusahaan & Keprotokolan

Jumlah Juknis Tata Usaha Pimpinan & Protokol

65.598.000

Bagian TUP & Protokol

Pengelolaan Ketatausahaan Perjalanan & Keprotokolan

73.680.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| xlix

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Penguatan Koordinasi dengan TU Pimpinan & Protokol K/L yang dikoordinasikan Kemenko Kesra

131.440.000


Implementasi Keg Ketatausahaan Berbasis Teknologi Informasi

49.120.000


Penyelenggaraan Protokoler Acara Menko Kesra

193.800.000


Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Menko

26.200.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| l

KET

SASARAN URAIAN

Terselengga ranya Pelayanan Publik Dan Birokrasi

INDIKATOR KINERJA

Mempertahank an Opini Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kesra

KEGIATAN TARGET

Wajar Tanpa Pengecua lian (WTP)

PROGRAM

URAIAN


Pembinaan, Pelaksanaan & Pengendalian Anggaran

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Kunjungan Kerja Pimpinan DN

Jumlah Kunker Pimpinan Dalam Negeri

PKT

1

3.601.484.000


Kunjungan Kerja Pimpinan LN

Jumlah Kunker Pimpinan Luar Negei

NEG

4

1.001.853.000


Rakor Pengendalian Keuangan

Jumlah Rakor Pengendalian Keuangan

PKT

12

58.200.000

Bagian Keuangan

Pengelolaan & pelaporan data keuangan dengan Aplikasi Program terpadu (SISKA)

Jumlah pengelolaan & pelaporan data keuangan dengan Aplikasi Program terpadu (SISKA)

PKT

1

42.869.000

Bagian Keuangan

Sosialisasi Pembinaan Admin & Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen sosialisasi pembinaan admin & pengelolaan keuangan

DOK

1

589.575.000

Bagian Keuangan

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| li

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

249 Pegawai Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural, Teknis, Prajabatan dan

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Penyusunan Juknis Pelaksana Anggaran

Jumlah dokumen Juknis Pelaksana Anggaran

DOK

1

188.655.000

Bagian Keuangan

Pelaksanaan Tugas Teknis Laiinnya

Jumlah dokumen Tugas Teknis Lainnya

DOK

1

638.540.000

Bagian Keuangan

Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan

Jumlah laporan pengelolaan sistem akuntansi keuangan (SAI)

DOK

4

425.450.000

Bagian Keuangan

Peningkatan Pelayanan Pengelolaan BMN

Peningkatan Pengelolaaan Aset Negara

Jumlah Laporan BMN

DOK

3

519.600.000


Pengembangan SDM

Pendidikan dan Pelatihan Struktural

OR

22

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

565.528.000

Bagian Kepegawaian

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


Bantuan Beasiswa

Terselenggaran ya pengelolaan administrasi dan perkantoran

12 Dok

Pengelolaan administrasi dan perkantoran

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Pendidikan dan pelatihan Teknis

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis

OR

199

1.017.558.000

Bagian Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

OR

20

138.825.000

Bagian Kepegawaian

Workshop & Tehcnical Visit ke Australia (ACIIA)

Jumlah pegawai yang mengikuti ACIIA

OR

2

111.476.000

Bagian Kepegawaian

Bantuan Beasiswa S2 Dalam Negeri

Jumlah Pegawai yang menerima bantuan Beasiswa S2 di dalam Negeri

OR

6

138.000.000

Bagian Kepegawaian

Pelantikan /Pengambilan Sumpah Jabatan

Jumlah Dokumen Pelantikan /Pengambilan Sumpah Jabatan

Dok

4

152.680.000

Bagian Kepegawaian

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| liii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Pemberian tanda jasa/Penghargaan/ Kehormata

Jumlah Dokumen Pemberian tanda jasa/Penghargaan /Kehormatan

Dok

1

34.220.000

Bagian Kepegawaian

Pembinaan/ Penyuluhan/ Pengelolaan Arsip/ Dok Negara

Jumlah Dokumen Sosialisasi/koordin asi pembinaan/penge lolaan arsip/dokumen negara

Dok

1

61.950.000

Bagian Kepegawaian

Jumlah Dokumen Penyusunan & Penilaian Sasaran Kerja Pegawai

Dok

1

195.280.000

Bagian Kepegawaian

Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Dok

1

158.434.000

Bagian Kepegawaian

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| liv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesra

Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan sarana dan prasarana

.Luas Gedung Kantor yg digunakan /disewa Pengadaan Sarana Prasarana Gedung/ Perkantoran

UNIT PELAKSANA

TARGET

Jumlah Dokumen Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif

Dok

1

348.442.000

Jumlah Dokumen Surat Dinas yang dikirimkan

Dok

1

35.892.000

Jumlah Dokumen Pengadaan CPNS TA 2012

Dok

1

353.195.000

Bagian Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pertimbangan Mutasi Pegawai TA 2012

Dok

1

179.760.000

Bagian Kepegawaian

Peningkatan /modifikasi gedung kantor

Luas gedung

M2

19.213

39.800.000.000


Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah pengadaan Peralatan Kantor

UNT

184

20.459.338.000


Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun Dan Pengadaan CPNS

Tersedianya sarana & prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

PAGU

SATUAN

Penyelenggaraan Tata persuratan dan Kearsipan

Terpenuhin ya Sarana & Prasarana Kantor Untuk Mendukung Pelaksanaa n Tugas & Fungsi

INDIKATOR KINERJA

Bagian Kepegawaian

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

Pemeriksaan Terhadap Pelaksanaan Anggaran

5 Dokumen Hasil Pemeriksaan

Dihasilkan 8 Laporan, yaitu: Lima (5) laporan hasil pemeriksaan, dua (2) laporan hasil reviu, dan satu (1) laporan hasil evaluasi LAKIP

Reviu Atas Laporan Keuangan

2 Laporan Hasil Reviu

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

KET

INSPEKTORAT Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenko Kesra

persentase penyerapan anggaran

5 LHA

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenko Kesra

Persentase temuan BPK

2 LHR

Meningkatn ya Nilai LHE Lakip yang dilaksanaka n Kementeria n PAN

Nilai hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan kementerian PAN

1 LHE LAKIP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Evaluasi LAKIP

1 Laporan Hasil Evaluasi Lakip

Input : dana Output : Laporan Hasil Pemeriksaan Input : dana

255.355.000

Inspektorat

5

39.296.000

Inspektorat Dilaksa nakan Persem ester

Output : Pernyataan Telah Di Reviu, Laporan Hasil Reviu

2

Input : dana

45.900.000

Output :Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian

Inspektorat

1

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lvi

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Negara PAN Terselengga ranya Koordinasi Antara Unsur Pengawasa n

Persentase temuan yang ditindak lanjuti

1 Berita Acara

Tersusunny a Dokumen Anggaran Inspektorat

Penyusunan rencana kerja dan anggaran inspektorat kemenko kesra

4 Dok

Terselengga ranya SPIP di Lingkup Kemenko Kesra

Satgas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan spip pada kemenko kesra

1 SK Menteri

Peningkata n Jumlah Pegawai yang mengikuti workshop SPIP

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat SPIP

40 orang pegawai

Koordinasi dengan instansi terkait bidang pengawasan

Kegiatan Koordinasi dengan instansi bidang pengawasan

Penyusunan Rencana dan Anggaran Inspektorat Kemenko Kesra

1 Laporan Proker Pengawasan Tahunan Inspektorat

Satgas SPIP

1 tim satgas SPIP Inspektorat Kemenko Kesra

Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1 kegiatan workshop SPIP

dihasilkan 8 dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, yaitu : satu (1) kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, satu (1) kegiatan penyusunann renja Inspektorat KMK, 1(satu) kegiatan SATGAS SPIP, satu (1) kegiatan workshop SPIP, 1 (satu) kegiatan evaluasi tindak lanjut, 2 (dua) kegiatan khusus tindak lanjut aspek pengawasan, dan satu (1) kegiatan hari anti korupsi sedunia

Input : dana

291.609.000

Output : Berita Acara Rekonsiliasi

1

Input : dana

2.600.000

Output : Dokumen Rencana Kerjadan Anggaran

2

Input : dana

273.000.000

Output : Terbitnya SK pembentukan SATGAS

Input : dana Output : Laporan Hasil Kegiatan Workshop SPIP

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

1

206.520.000

Inspektorat

1

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lvii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

Perbaikan SOP yang berbasis resiko

Jumlah SOP yang diperbaiki berbasis resiko

1 Lap hasil evaluasi tindak lanjut

Ditindaklanj utinya temuan Pemeriksaa n Internal dan Internal

Persentase laporan audit yang berhasil di tindak lanjuti

30%

Peningkata n integritas PNS di Lingkungan Kesra (Anti Korupsi)

Terselenggaran ya kegiatan hari anti korupsi sedunia

1 kali kegiatan

Meningkatn ya kompetensi Internal Auditor dan Pejabat Di Lingkungan Inspektorat

Laporan Hasil Workshop, Desimilasi, Rapat Teknis dan Rakor

5 Laporan

PROGRAM

URAIAN


Evaluasi Tindak Lanjut Untuk Perbaikan SOP yang Berbasis Resiko

2 kegiatan evaluasi tindak lanjut

Kegiatan khusus tindak lanjut pengawasan

1 kegiatan khusus tindak lanjut pengawasan

Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia

1 kegiatan hari anti korupsi sedunia

Workshop, Sosialisasi, rapat teknis, rapat koordinasi dalam negri

5 laporan perjalanan dalam rangka rapat teknis dalam negeri masing-masing 2 orang

URAIAN

INDIKATOR KINERJA Input : dana Output : Laporan Hasil Evaluasi

Input : dana Output : Laporan Hasil Tindak Lanjut

terdapat 10 pegawai mengikuti acara workshop, sosialiasi, rapat teknis, rapat koordinasi dalam negeri

SATUAN

TARGET

PAGU 107.724.000

Inspektorat

1

99.110.000

Inspektorat

1

Input : dana

40.570.000

Output : Laporan Hasil Kegiatan Terselenggaranya Hari Anti Korupsi

1

Input : dana

UNIT PELAKSANA

26.840.000

Inspektorat

5 Output :Laporan Hasil Rapat Koordinasi

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lviii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

KOMPONEN INPUT

URAIAN

OUTPUT

URAIAN

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)

Pelaksanaan Pelayanan umum pendukung tupoksi DJSN

Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

PAGU

UNIT PELAKSANA

SATUAN

TARGET

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Set. DJSN

Bln

12

4.581.511.000

Bagian Umum Set. DJSN

Rapat-rapat Koordinasi/Komisi/LS/ Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi/Sida ng Pleno

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi/ Komisi /LS/Dinas/Pimpina n Kelompok Kerja/ Konsultasi/Sidang Pleno

Bln

12

366.980.000


SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Terlaksanan ya Pelayanan Kesekretari atan DJSN

Jumlah bulan pelayanan umum pendukung tupoksi DJSN

12 BL


Jumlah dokumen laporan, program dan anggaran (RKAKL)

7 dok

Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program

Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan program dan anggaran

Dok

7

1.072.555.000


Persentase pengadaan barang pendukung tupoksi DJSN

100%

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

Jumlah Kendaraan Operasional roda4 baru

Unit

3

735.000.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lix

KET

SASARAN URAIAN

Tersusunny a perangkat hukum SJSN

Tersusunny a berbagai studi dan kajian dibidang jaminan sosial untuk memperkua

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

Jumlah Draft Peraturan Perundangundangan Bidang Jaminan Sosial

5 Draft

Jumlah dokumen rekomendasi hasil Rakernas SJSN

1 Dok

Jumlah dokumen hasil Kajian Bidang Jamiman Sosial

12 dok

PROGRAM

URAIAN


Draft Peraturan Per-UU-an bidang Jaminan Sosial

Dokumen hasil kajian bidang Jaminan Sosial

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Pengadaan Meubelair

Jumlah Meubelair baru

Unit

5

30.000.000


Pengadaan alat pengolah data

Jumlah Alat Pengolah Data baru

Unit

10

97.500.000


Perumusan Kebijakan/Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan SJSN

Jumlah draft peraturan Per-UUan bidang jaminan sosial

Draft

5

2.337.768.000

Bagian PI Set. DJSN

Rapat Kerja Nasional SJSN

Jumlah rekomendasi hasil Rakernas SJSN

Dok

1

886.060.000

Bagian PI Set. DJSN

Kajian Metode Efektif Pemantapan Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Bagi Pekerja LHK

Jumlah hasil kajian metode efektif pemantapan kepesertaan dan pengumpulan iuran bagi pekerja LHK

Dok

1

409.895.000

Bagian PI Set. DJSN

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lx

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


t pelaksanaa n SJSN

Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial

Jumlah dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi implementasi SJSN

1 Dok

Terlaksanan ya harmonisasi dan sinkronisasi Penyelengg araan

Jumlah dokumen Roadmap Jaminan Kesehatan (JK)

3 Dok

Rekomendasi hasil monev implementasi SJSN

Dokumen roadmap JK Nasional/ Prov/Kab/Kota

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Kajian Portabilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan

Jumlah hasil kajian portabilitas pelayanan Jaminan Kesehatan

Dok

1

362.165.000

Bagian PI Set. DJSN

Kajian bidang jaminan sosial

Jumlah hasil kajian bidang jaminan sosial

Dok

10

500.000.000

Bagian PI

Pencetakan Hasil Kajian

Jumlah judul hasil kajian bidang jaminan sosial tahun 2009-2011

Judul

23

94.000.000

Bagian PI Set. DJSN

Perjalanan Dalam Negeri

Jumlah daerah yang dikunjungi (Prov/Kab/Kota)

Prov.

11

1.932.945.000

Bagian HAL Set, DJSN

Working Visit (Perjalanan Luar Negeri)

Jumlah negara yang dikunjungi

Negara

1

100.800.000


Pertemuan Sinkronisasi RoadMap JK

Jumlah dokumen hasil pertemuan Roadmap JK

Dok

3

829.810.000


Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxi

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


Sistem Jaminan Sosial Nasional

Tersosialisa sikannya SJSN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Forum Koordinasi Lintas Sektor

Jumlah laporan Forkom lintas Sektor

Lap

1

236.250.000


Jumlah dokumen pedoman umum pelaksanaan JK

1 Dok

Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan JK

Jumlah pedoman umum pelaksanaan JK

Dok

1

437.440.000


Jumlah dokumen data base kepesertaan jaminan sosial

1 Dok

Analisis dan Sisnkronisasi data kepesertaan jaminan sosial

Jumlah dokumen data base kepesertaan jaminan sosial

Dok

1

371.820.000

Bagian PI Set. DJSN

Persentase regional implementasi SJSN

70%

Pertemuan konsultasi Regional Implementasi SJSN

Persentase regional implementasi SJSN

%

70

773.524.000


Persentase persiapan Pemda untuk UC JK

25%

Spot Chek Persiapan Pemda Untuk UC

Persentase persiapan Pemda untuk UC JK

%

25

221.810.000


Jumlah Dokumen Pemuatan Media Massa

3 Dok

Pemuatan Media Massa

Jumlah dokumen hasil pemuatan media massa

Dok

3

1.070.775.000


Dokumen hasil Sosialisasi SJSN

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

UNIT PELAKSANA

Jml Dok hasil sosialisasi SJSN

1 Dok

Sosialisasi SJSN

Jumlah dokumen hasil sosialisasi SJSN

Dok

1

322.101.000


Jml Dok hasil Forkom SJSN

1 Dok

Forum Komunikasi SJSN

Jumlah dokumen hasil Forkom SJSN

Dok

1

299.525.000


Persentase dukungan dan komitmen Pemda tentang jaminan sosial

33%

SJSN AWARD (dukungan dan komitmen Pemda)

Persentase dukungan dan komitmen Pemda tentang jaminan sosial

%

33

329.766.000


Jumlah provinsi dan kabupaten kota yang memiliki program penanggulanga n HIV dan AIDS

33 Provinsi 300 Kab/Kota

Lokakarya Advokasi Kebijakan Pencegahan Penularan HIV pada Remaja Dalam Sekolah

Tersedianya rekomendasi usulan kebijakan pencegahan penularan HIV pada remaja dalam sekolah

Dokumen

1

141.970.000

KPAN Meningkatn ya respon penanggula ngan HIV dan AIDS dalam percepatan pencapaian


Pengembangan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Usulan rekomendasi terkait kebijakan pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS: Pada remaja dalam sekolah;

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxiii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

target Inpres 3 Tahun 2010 dan RPJMN 2010-2014 terakit HIV dan AIDS

Jumlah sektor (pemerintah dan LSM) yang aktif dalam upaya penanggulanga n HIV dan AIDS

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN

22 Sektor 10 LSM

Dokumen Perencanaan dan Penanggulanagn HIV/AIDS


URAIAN

Usulan rekomendasi terkait kebijakan pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS Pada remaja diluar sekolah 3. Pada remaja rentan

Lokakarya Advokasi Kebijakan Pencegahan Penularan HIV pada Remaja Luar Sekolah

Usulan rekomendasi terkait kebijakan pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS Pada remaja rentan

INDIKATOR KINERJA

PAGU

SATUAN

TARGET

Tersedianya rekomendasi usulan kebijakan pencegahan penularan HIV pada remaja luar sekolah

Dokumen

1

89.030.000

Lokakarya Advokasi Kebijakan Pencegahan Penularan HIV Pada Remaja Rentan

Tersedianya rekomendasi usulan kebijakan pencegahan penularan HIV pada remaja rentan

Dokumen

1

116.250.000

Pertemuan serial untuk penyusunan rencana kerja program penanggulangan HIV dan AIDS untuk implementasi MDGs bidang HIV dan AIDS Tahun 2013-2014

Tersedianya dokumen rencana kerja program HIV dan AIDS daerah untuk penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2013-2014

Dokumen

1

627.370.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxiv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Pertemuan Forum Perencanaan untuk penyusunan rencana strategik dan rencana kerja tahunan untuk program HIV di tingkat nasional

PAGU

SATUAN

TARGET

Adanya usulan rencana kerja tahunan sektor di tingkat nasional untuk penanggulangan HIV dan AIDS

Dokumen

1

85.930.000

Fasilitasi implementasi RAD untuk percepatan pencapaian target MDGs Bidang HIV dan AIDS di tingkat provinsi dan kab/kota

Tersedianya dokumen status implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pencapaian target MDGs dari 33 provinsi

Dokumen

1

543.720.000

Pertemuan Koordinasi di Lingkungan Sekretariat KPA Nasional TA 2012

Tersedianya usulan dokumen perencanaan set. KPAN

UNIT PELAKSANA

300.800.000

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN

Laporan Nasional Penanggulangan HIV/AIDS


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pertemuan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2013

Tersusunnya dokumen rencana kegiatna dan anggaran sekretariat KPAN Tahun 2013

Dokumen

1

32.485.000

Pendokumentasian Implementasi Program dan Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Empat Sektor

Tersedidanya dokumentasi implementasi program dan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dari 4 sektor

Laporan

1

135.472.000

Survei Cepat Perilaku WPS 2012

Tersedianya informasi mengenai perilaku berisiko pada populasi WPS

Laporan

1

1.243.280.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxvi

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pertemuan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ME dari seluruh sektor

Laporan

1

28.960.000

Pemetaan lokasi di populasi kunci,layanan dan LSM 33 KK di 11 Provinsi

Tersedianya informasi mengenai peta lokasi populasi kunci dan layanan program pencegahan di 11 provinsi

Laporan

1

548.356.000

Survei Cepat Perilaku Penasun 2012

Tersedianya informasi mengenai perilaku berisiko pada populasi penasun

Laporan

1

612.490.000

International AIDS Conference XIX

Adanya partisipasi dalam internasional AIDS Conference XIX

Laporan

1

344.918.000

Pertemuan ASEAN Task Force on HIV and AIDS (ATFOA) 2012

Terselenggaranya kegiatan ATFOA

Kegiatan

1

24.849.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxvii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

International Harm Reduction Conference

Adanya partisipasi dalam internasional harm reduction

Laporan

1

163.632.000

Penulisan Pengalaman Praktek Terbaik Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS

Tersedianya dokumen penulisan pengalaman praktek terbaik upaya penanggulangan HIV dan AIDS

Laporan

1

94.660.000

Pertemuan koordinasi Pokja Penelitian

Terselenggaranya pertemuan untuk meng update berbagai kegiatan2 terkait penelitian HIV dan AIDS

Pertemuan

1

149.520.000

Lokakarya Penelitian HIV dan AIDS 2012

Terselenggaranya kegiatan lokakarya penelitian untuk sharing berbagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan

Kegiatan

1

360.240.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxviii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program HR

Adanya gambaran evaluasi pelaksanaan program HR yang telah dilaksanakan

Laporan

1

381.520.000

Lokakarya Koordinasi Pemantauan Program Pencegahan HIV Pada Remaja

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pemantauan program pencegahan HIV pada remaja

Kegiatan

1

22.010.000

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS bagi Laki-laki berisiko (HRM)

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pemantauan program pencegahan HIV untuk laki-laki berisiko

Kegiatan

1

194.530.000

Pertemuan Koordinasi dan Update Kegiatan M&E Tahun 2012

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pemantauan kegiatan ME

Kegiatan

1

50.780.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxix

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN

Pengembangan SDM


Peningkatan kapasitas kelompok sasaran (Populasi Kunci) untuk berperan positif

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Dukungan Sebaya

Terselenggaranya koorodinasi dan evaluasi program untuk dukungan sebaya

Rapat Koordinasi Bupati Walikota Wilayah pantura untuk evaluasi Program PMTS Dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS

Tersedianya dokumen evaluasi program penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah

Dokumen

1

190.005.000

Pertemuan Koordinasi Wilayah GWL di Medan, Surabaya dan Denpasar

Terselenggaranya kegiatan koordinasi GWL untuk pemantapan program pada LSL

Kegiatan

1

300.290.000

Pelaksanaan Pelaksanaan pedoman Pencegahan Penularan HIV pada Pelanggan

Terlatihnya pelaksanaan pedoman pencegahan penularan hiv pada pelanggan

Peserta

148

441.740.000

UNIT PELAKSANA

524.190.000

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxx

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


Peningkatan kapasitas dan keterampilan Staf KPA dan mitra KPA dalam

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pelatihan Pendidikan Untuk Dukungan dan konseling sebaya

Terlatihnya beberapa kelompok sebaya untuk pengobatan dan konseling

Peserta

29

437.160.000

Pelatihan Monev dan Pelaporan Bagi Jaringan Populasi Kunci

Terlatihnya jaringan populasi kunci terkait MONEV

Peserta

53

204.690.000

Dukungan Model Layanan Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) untuk pencegahan HIV pada Penasun

Terselenggaranya dukungan model layanan pemulihan adiksi berbasis masyrakat (PABM) untuk pencegahan HIV pada penasun

Kegiatan

12

1.505.000.000

Rapat Koordinasi Fasilitator PMTS KAB/KOTA Jalur Pantura

Terselenggaranya koordinasi fasilitator

Kegiatan

1

271.140.000

Pelatihan Karyawan (umum dan khusus)

Terlatihnya karyawan terkait dengan aspek manajemen dan program

Peserta

70

486.604.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxxi

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


pengelolaan respons

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pelatihan dan evaluasi Pengelola Keuangan, Monev dan Pelaporan di 5 regional

Terlatihnya petugas pengelola monev dan keuangan terkait dengan aspek monev, keuangan dan pelaporan program

Peserta

13

2.284.070.000

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaporan Sektor dan Masyarakat Sipil

Terlatihnya sektor dan LSM dalam pelaporan program

Peserta

30

146.600.000

Lokakarya Penguatan kualitas penelitian HIV dan AIDS

Terlatihnya lembaga jaringan penelitian dalam penerapan penelitian yang berkualitas untuk program HIV dan AIDS

Peserta

20

225.980.000

Pelatihan participatory research berbasis komunitas

Terlatihnya lembaga LSM dan komunitas dalam aspek penelitian HIV dan AIDS

Peserta

30

49.040.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxxii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

SATUAN

TARGET

Peserta

21

221.645.000

Dokumen

40

294.340.000

Lokakarya Monev untuk Pengelola Monev Provinsi

Terselenggaranya lokakarya monev provinsi sebagai peningkatan kapasitas isu2 terkait monev

Supervisi Penguatan Kegiatan (Program, Keuangan, Monev) di 10 KPA Propinsi

Terpantaunya hasil-hasil program, keuangan dan monev di 10 provinsi

Pelatihan Pemetaan Lokasi Populasi Kunci, Layanan, dan LSM - 33 Kab/Kota di 11 Provinsi

Terlatihnya kemampuan 11 provinsi dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan populasi kunci

Peserta

44

326.610.000

ToT Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Terlatihnya fasilitator untuk perencanaan dan penganggaran responsif gender

Peserta

64

309.300.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxxiii

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Untuk Program Penanggulangan HIV dan AIDS

Terselenggaranya pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk provinsi

Peserta

76

560.455.000

Pelatihan Untuk Pelatih Staf Pengajar Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Dan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk Penerapan Mata Ajar HIV dan AIDS

Terselenggaranya pelatihan untuk pelatih untuk staf pengajar FK, FKP, FKM untuk penerapan mata ajar HIV dan AIDS

Peserta

93

604.040.000

Pelatihan untuk Fasilitator Nasional (TOT) Mengenai Survey Cepat Perilaku

Terselenggaranya pelatihan untuk fasilitator Survey Cepat Perilaku (SCP)

Peserta

27

179.700.000

Peningkatan Kapasitas Kabupaten Kota Dalam Implementasi Pemantauan Kualitas Data Program HIV dan AIDS

Terselenggaranya pelatihan untuk tim monev KPA Kab/kota dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Kualitas Data (MKD )

Peserta

32

213.370.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxxiv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PAGU

Pertemuan Nasional Fasilitator Program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual pada WPS

Terselenggaranya pertemuan

Kegiatan

1

221.090.000

Pelatihan Pengelolaan Program HIV dan AIDS untuk Pelaksana Program HIV dan AIDS di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Terlatihnya Petugas Pengelola Program Provinsi dan Kab/kota dalam pengelolaan program HIV dan AIDS

Peserta

198

576.070.000

Peningkatan kapasitas Provinsi untuk perencanaan dan penganggaran

Terlatihnya tim provinsi dalam aspek perencanaan dan penganggaran

Peserta

1

233.770.000

Layanan Umum

Operasional Sekretariat

Terselenggaranya kegiatan operasional sekretariat

Bulan

12

2.483.334.000

Sarana Dan Prasarana Sekretariat

Peningkatan TI ditingkat jaringan, user, server

Tersedianya sistem jaringan dan teknologi informasi di tingkat sekretariat KPAN.

Unit

UNIT PELAKSANA

429.715.000

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxxv

KET

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

PROGRAM

URAIAN Penyebarluasan Informasi Mengenai HIV/AIDS


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

SATUAN

TARGET

Expemplar

841.000

1.110.475.000

Pengadaan KIE

Tersedianya dokumen KIE sebagai media untuk penyebarluasan informasi

Pengadaan Pembuatan & Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam rangka Hari AIDS Sedunia 2012

Terselenggaranya penyiaran iklan layanan masyarakat dalam rangka Hari AIDS sedunia 2012

Tayang

4

2.760.000.000

Talkshow TV dan Radio dengan tema HIV dan AIDS

Terselenggaranya kegiatan talkshow TV dan radio terkait HIV dan AIDS

Tayang

12

920.000.000

Lokakarya Pengembangan KIE

Terselenggaranya kegiatan pengembangan desain KIE

Kegiatan

33

196.805.000

UNIT PELAKSANA

Tabel II RKT KEMENKO KESRA 2012| lxxvi

KET

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Recommend Documents