KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KE EMENTERIA AN KOORDIN NATOR BIDA ANG KESEJA AHTERAAN RAKYAT REPUBLIK K INDONES SIA

PEDO OMAN N UMU UM PE ENYA ALURA AN

RAS RA SK KIN N Subsidi Beras Untuk Masyaarakat Beerpendapaatan Rend dah

KEMENTE ERIAN KOOR RDINATOR BIDANG KE ESEJAHTER RAAN RAKY YAT REPUBLIK INDONES SIA 2012

KATA PENGANTAR DEPUTI MENKO KESRA BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA PELAKSANA TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT

Peningkatan

Kesejahteraan

Rakyat

menjadi

prioritas

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam, serta peningkatan infrastruktur. Dalam implementasinya, prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. Sasaran yang hendak dicapai melalui prioritas ini antara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 % – 11,5 % pada tahun 2012. Program Raskin, sebagai salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster 1, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata konsumsi beras nasional saat ini 113,7 kg/kapita/tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas 4 (empat) jiwa, maka Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,6% dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS. Program Raskin tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal. Secara horizontal semua sektor terkait memiliki tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan Program Raskin.

Issue aktual yang terkait secara horizontal adalah

penetapan data RTS 2012. Program Raskin 2012 akan mengacu pada data RTS hasil PPLS-2011 BPS, yang ditetapkan oleh TNP2K menggunakan sistim Basic Data Terpadu Perlindungan Sosial. Secara vertikal Program Raskin bukan program Pemerintah Pusat semata, akan tetapi juga Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab secara proporsional. Dalam hal ini Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat memberikan subsidi pembelian beras yang

dilaksanakan oleh Perum Bulog untuk disalurkan sampai Titik Distribusi (TD). Untuk Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

ii

selanjutnya Pemerintah Daerah menyampaikan beras tersebut kepada

RTS-PM

dengan 6 (enam) Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi). Oleh karena itu pelaksanaan Program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah Daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan, biaya operasional dll. Sejalan dengan perkembangan dalam pelaksanaan Program Raskin, sebagai upaya untuk mencapai target 6 (enam) tepat, maka berbagai kebijakan akan terus dikembangkan seperti kebijakan penyaluran melalui sistim Padat Karya Raskin, percepatan penyaluran, Raskin ke 13 dan lain-lain.

Sebagai konsekuensinya maka

Pedoman Umum Raskin akan terus disempurnakan baik untuk mengimplementasikan kebijakan baru maupun untuk mengatasi berbagai kendala yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Berbagai masukan telah diperoleh dari hasil Pertemuan Regional Program Raskin, hasil monitoring dan evaluasi ke berbagai daerah, dan hasil Rakor Raskin di tingkat pusat. Pedoman Umum Raskin ini menjadi acuan bagi Tim Pelaksana Raskin dalam pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2012.

Selanjutnya perlu

dipertajam oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan permasalahannya masing-masing. Akhirnya, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pelaksana

penyaluran

Raskin.

Terutama,

kepada

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Raskin. Semoga upaya dan niat baik kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin mendapat Ridho-Nya, Amien.

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat,

Adang Setiana

Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

iii

PENGANTAR DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG Raskin adalah bagian dari Program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi mayarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sasaran Raskin tahun 2012 adalah 17,48 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin. Keberhasilan Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam Tepat (6 T), yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas. Pedoman Umum ( Pedum ) Penyaluran Raskin merupakan panduan pelaksanaan Raskin untuk mencapai 6 Tepat, yang mencakup Pengelolaan dan Pengorganisasian,

Perencanaan

dan

Penganggaran,

Mekanisme

Pelaksanaan,

Pengendalian dan Pelaporan serta Sosialisasi. Pedum ini juga mengakomodasi inisiatif dan kebijakan operasional lokal yang bertujuan memperlancar pelaksanaan distribusi Raskin di daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan masing-masing daerah. Pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten/Kota. Selama ini pelaksanaan Raskin tidak lepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dan tantangan. Untuk itu Tim Koordinasi Provinsi dan atau Tim Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menyelesaikannya. Sosialisasi secara berjenjang, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan distribusi Raskin agar diterima oleh RTS sesuai 6 T perlu ditingkatkan. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya diberikan kepada para pelaksana Raskin di daerah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Ucapan terima kasih pula Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

iv

disampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memberikan masukan untuk perbaikan Pedum ini dan mengawal dalam pelaksanaannya. Semoga Pedum ini dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan Raskin tahun 2012.


v

DAFTAR ISI Hal Halaman Judul Kata Pengantar Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kata Pengantar Direktur Utama Perum BULOG Daftar Isi

Koordinasi

i ii iv vi

BAB 1

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.4. Pengertian

1 1 2 3 3

BAB 2

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN 2.1. Tim Koordinasi Raskin Pusat 2.2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi 2.3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota 2.4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan 2.5. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan 2.6. Satker Raskin

6 6 7 8 9 10 10

BAB 3

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 3.1. Perencanaan 3.1.1. Pagu Raskin 3.1.2. Penetapan RTS-PM 3.1.3. Penetapan Titik Distribusi (TD) 3.1.4. Penetapan Titik Bagi (TB) 3.2. Penganggaran

12 12 12 12 13 13 13

BAB 4

MEKANISME PELAKSANAAN 4.1. Penyediaan Beras 4.2. Rencana Distribusi 4.3. Pendistribusian 4.4 Pola Penyaluran 4.5 Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin

14 14 14 14

BAB 5

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 5.1. Pengendalian 5.2. Pelaporan

16 16 16

BAB 6

SOSIALISASI

18

BAB 7

PENGADUAN MASYARAKAT

19

BAB 8

LAIN-LAIN

20

BAB 9

PENUTUP

21

15

LAMPIRAN - LAMPIRAN


vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru berhasil diturunkan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,56% pada bulan Agustus 2011, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 Kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 Kg/kapita/tahun. Juga diatas rata-rata konsumsi beras negara tetangga seperti Malaysia sebesar 80 Kg/kapita/tahun, Thailand 70 Kg/kapita/tahun, dan Jepang 58 Kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

1

program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) Tepat. RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-‘11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2012 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistim pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni sistim Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk. Setiap program dalam Klaster Perlindungan Sosial harus menetapkan kriteria kepesertaan dan mengajukannya ke TNP2K untuk diproses dan ditentukan jumlah pesertanya atau RTS. Dengan sistim ini diharapkan semua RTM dapat menjadi RTS dan tidak menimbulkan kesenjangan data. Pemerintah Daerah dapat mengambil peran untuk mengatasinya jika terjadi kesenjangan. Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2012. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin, dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan Program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan. 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

2

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. 6. Undang-Undang No. 18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985. 7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan. 8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG. 9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 12. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2011, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. 13. Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. 14. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. 1.3. Tujuan dan Sasaran a.

Tujuan Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. b. Sasaran Sasaran Program RASKIN Tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di TD.

1.4. Pengertian a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011.

b. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan,kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM. c. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG. d. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.


3

e. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

f. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/RK dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin. g. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin. h. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. i.

Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

j. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional(Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog. k. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. l.

SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

m. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain. n. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi. o. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan. p. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan q. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD. r. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan. Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

4

s. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota. t.

MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.

u. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin. v. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

w. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).


5

BAB 2 PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/pemerintahan yang setingkat. Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Kepala pemerintah yang setingkat.

2.1. Tim Koordinasi Raskin Pusat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat. a. Tugas: Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. b. Fungsi: Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi: 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin. 2) Penetapan Pagu Raskin. 3) Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin. 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin. 5) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi. 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perum BULOG. Pelaksana terdiri dari: ketua, wakil ketua/ketua bidang dan anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri. Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

6

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum BULOG.

2.2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi . a. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. b. Tugas Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat. Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

7

c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi: 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Provinsi. 2) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota. 3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Raskin. 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin. 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota. 6) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat. d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di Provinsi antara lain Sekretariat Provinsi, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG, serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2.3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota . a. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. b. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten/ Kota. 2) Penetapan Pagu Kecamatan. 3) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM. 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten/Kota. 5) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten/ Kota. 6) Perencanaan penyaluran Raskin. 7) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin. 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan. Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

8

9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan/Pemerintahan setingkat. 10) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten/Kota antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2.4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan . a. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. b. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi: 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan. 2) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM. 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan. 4) Penyediaan dan pendistribusian Raskin. 5) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin. 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

9

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

2.5. Pelaksana setingkat.

Distribusi

Raskin

di

Desa/Kelurahan/Pemerintahan

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkat desa/kelurahan. a. Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat. b. Tugas Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat mempunyai fungsi: 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD. Untuk desa/kelurahan yang Titik Distribusinya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolakan Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis. 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB). 3) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin. 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Raskin Kecamatan. 5) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

2.6. Satker Raskin a. Kedudukan Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya. b. Tugas Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden (Bank yang ditunjuk oleh Divre/Subdivre/Kansilog) atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satker Raskin mempunyai fungsi: 1) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD. 2) Penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas. Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

10

3) Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin. 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) 5) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah penyaluran beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.


11

BAB 3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2012 mengacu pada Undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3.1. Perencanaan Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedum ini meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/Kelurahan. 3.1.1. Pagu Raskin a. Penetapan Pagu 1) Penetapan pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS-11 BPS. Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat. 2) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional. 3) Penetapan pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pagu Raskin Provinsi. b. Pagu Raskin di suatu wilayah baik di Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain. c. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013. d. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 3.1.2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS, sebagai RTS-PM di Desa/Kelurahan. b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Desa (Mudes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal: 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-11 BPS yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan. Untuk kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga tunggal, RTS-PM yang pindah alamat dan Rumah Tangga yang tidak layak lagi maka digantikan oleh Rumah Tangga miskin yang dinilai layak. 2) Rumah Tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

12

3) 4)

5) 6)

7)

kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan. Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin. Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan jumlah RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

3.1.3. Penetapan Titik Distribusi (TD) Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG setempat. 3.1.4. Penetapan Titik Bagi (TB) Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemda dengan RTS-PM setempat. 3.2. Penganggaran a. Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2012. b. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG. c. Biaya operasional penyaluran Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing daerah. d. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTSPM, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin. e. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP Perum BULOG. f. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.


13

BAB 4 MEKANISME PELAKSANAAN 4.1. Penyediaan Beras Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

4.2. Rencana Penyaluran Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM. Penyediaan beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana penyaluran Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses penyaluran Raskin dapat terjamin. 4.3. Pola Penyaluran Raskin Penyaluran Raskin dapat dilakukan secara reguler melalui Kelompok Kerja (Pokja) atau dengan cara lain melalui: 1. Warung Desa (Wardes); 2. Kelompok Masyarakat (Pokmas); 3. Padat Karya Raskin. Pembentukan Wardes dan Pokmas mengacu pada Pedoman Khusus yang telah disusun sedangkan Padat Karya Raskin akan diatur kemudian.

4.4. Pendistribusian a. Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota /Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. b. Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin. c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada satker Raskin. d. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD. e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD. f. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai. g. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan. h. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-1. i. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM. Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

14

j.

Apabila diperlukan, Kepala Desa/Lurah dapat mengikutsertakan RT/RW dalam pendistribusian Raskin dari TD sampai ke RTS-PM. k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

4.5. Pembayaran HPB a. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg. b. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi setempat atau dapat diserahkan kepada Satker Raskin yang kemudian langsung disetor ke rekening HPB BULOG. c. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TTHP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan. d. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank. e. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin. f. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.


15

BAB 5 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 5.1. Pengendalian a. Indikator kinerja Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas. 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1. 2) Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun. 3) Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD. 4) Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran. 5) Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. 6) Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG. b. Monitoring dan Evaluasi 1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya. 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. 4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program. 5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan. c. Pengawasan Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra bersama-sama dengan Ditjen PMD Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Pelaporan a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan model Laporan Bulanan (LB). b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0). c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1. d. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012

16

Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2. e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun. f. Secara Internal Subdivre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG sesuai model ML-2. g. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.


17

BAB 6 SOSIALISASI Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan Program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) Tepat. a. Sosialisasi Program Raskin dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM: b. Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi. c. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. d. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi. f. Pelaksana Distribusi melakukan sosialisasi kepada RTS-PM. Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.


18

BAB 7 PENGADUAN MASYARAKAT Pengaduan Masyarakat 1) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. 2) UPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan. 3) Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindak lanjutinya. 4) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.


19

BAB 8 LAIN – LAIN Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


20

BAB 9 PENUTUP Pedoman Umum ( Pedum ) Penyaluran Raskin 2012 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masingmasing, sebagai acuan pelaksanaan Program. Pedum Raskin 2012 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2012, maka Pedum Raskin Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat, atau dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.


21

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents