MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA DE NGAN THE WILDUFE CONSERVATION SOCIETY TENTANG PROGRAM KERJASAMA UNTUK MENDUKUNG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA
Kementerian Kehutanan, Republik Indonesia yang dalam hal ini menunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (selanjutnya disebut sebagai 'Ditjen PHKA') dan The Wildlife Conservation Society (selanjutnya disebut sebagai WCS). Secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK"; MEMPERHATIKAN kesamaan kepentingan terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi di Indonesia khususnya dalam melaksanakan program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang relevan terhadap hidupan liar sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan alam dan pembangunan sosial-ekonomi Indonesia; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta
prosedur dan kebijakan Pemerintah Repubf ik Indonesia;
·
PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini, sebagai beirikut:
Pasal 1 TUJUAN
Tujuan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup kerjasama akan meliputi tetapi tidak terbatas pada : 1. Pengelolaan jenis dan habitatnya, terutama satwa kunci yang terancam punah 2. Penelitian dan pelatihan 3. Perlindungan satwa liar 4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Konservasi
Pasal3 WILAYAH KERJA SAMA
1.
PARA PIHAK sepakat bekerja sama di wilayah propinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung,DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara sebagai wilayah utama.
2.
Penambahan lokasi dalam pelaksanaan program dapat dikoordinasikan bersama Unit Pelaksana Teknis terkait dan dituangkan dalam arahan program kerjasama.
3.
Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
Pasal 4 ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM 1.
2.
Program dan mekanisme kerja sama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini; Penjelasan rind dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP). RPP harus menjelaskan setiap kegiatan atau program secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan;
2
PASALS PELAKSANA KERJA SAMA
1.
2.
Untuk melaksanakan kerja sama dalam MSP ini Kementerian Kehutanan menunjuk Ditjen PHKA sebagai pelaksana; WCS menunjuk perwakHan WCS di Indonesia sebagai pelaksana. PASAL6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Berdasarkan pada pendanaan dan sumber daya yang tersedia dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, DITJEN PHKA akan: a. Memberikan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsl serta rencana strategis DITJEN PHKA. b. Memberikan supervisi, implementasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatankegiatan yang tercantum dalam MoU ini untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien. c. Menunjuk Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi manfaat kerja sama sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kehutanan, khususnya DITJEN PHKA. d. Menunjuk UPT Ditjen PHKA di lapangan untuk membantu pelaksanaan kerja sama di lapangan dan menugaskan tenaga pendamping untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama. Penugasan ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait lalnnya untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam kerja sama. f. Membantu dalam pengurusan visa, izin tinggal, izin keluar dan izin masuk kembali ke Indonesia dan perijinan dari pemerintah maupun dokumen lainnya yang diperlukan bagi tenaga ahli asing WCS (dan anggota keluarga) yang ditugaskan di Indonesia berdasarkan MoU ini. g. Memfasilitasi dalam hal mendapat fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan Indonesia yang berlaku. h. Memberikan dukungan setiap proposal dan kegiatan yang dllakukan WCS dalam menjalankan kerja sama ini. 2. Berdasarkan pada pendanaan dan sumber daya yang tersedia serta kebutuhan donatur dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta kebijakan, prosedur, dan tujuan program WCS, WCS akan:
3
a. Menyediakan tenaga ahli untuk membantu program konservasi jenis dan ekosistemnya di Indonesia, sesuai dengan program dan keglatan sebagaimana ditetapkan dan disetujui dalam Rencana Pelaksanaan; b. Melatih personil DITJEN PHKA mengenai kebijakan, hukum, penegakan hukum dan teknik penelitlan terapan, termasuk survey, pemantauan, evaluasi habitat, pengumpulan dan analisa data, dalam rangka konservasi spesies, ekoslstem dan kepedulian lingkungan; c. Membantu PHKA melalui alih teknologi, pembangunan kapasttas, pengetahuan, dan informasi yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuan program; d. Menyediakan dana bagi staf pendamping dari Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan program bersama di lapangan. Dana tersebut termasuk biaya perjalanan dan pengeluaran di lapangan; e. Memberikan bantuan aktif bagt upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia; f. Menyediakan keperluan penelltian, peralatan lapangan, dan fasilitas manajemen, seperti komputer, manual, buku-buku, dan peralatan lapangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan; g. Membangun kerja sama dengan pihak nasional dan internasional lain yang pedull terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi di Indonesia untuk pelaksanaan program sebagalmana dijelaskan dalam Rencana Pelaksanaan, dengan sepengetahuan DITJEN PHKA; h. Menyediakan bantuan dalam penyebar1uasan informasi yang berkaitan dengan konservasi di Indonesia dan kontribusi pada basis data yang relevan; I. Menyediakan bantuan teknis untuk program konservasi keanekaragaman hayati dan konservasi kawasan di Indonesia. Bersama dengan DmEN PHKA melakukan program konservasi keanekaragaman hayati dan konservasi kawasan di Indonesia senilai $250,000 hingga $500,000 US setiap tahun selama masa ber1akunya MoU lnl. PASAL 7 KETERLIBATAN PIHAK LAIN
1.
2.
Jika dipandang perlu, WCS dapat bekerja sama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasl non pemerintah lalnnya, instansiinstansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan di bawah ini melalul persetujuan tertulls dari Kementerian Kehutanan; Kerja sama tersebut dalam ayat 1 pasal lni harus disetujui oleh DITJEN PHKA dan harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
4
PASAL8 STATUS PERALATAN DAN BARANG
1. 2.
3.
Peralatan yang diadakan/dibeli oleh WCS untuk mendukung pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program; Aset-aset yang dibeli oleh WCS dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka kerja sama ini akan menjadi millk Ditjen PHKA, dan setelah berakhimya masa kerja sama ini harus diserahkan kepada Ditjen PHKA untuk dlgunakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayatl di Indonesia; Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan/atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, pertu didiskusikan tertebih dahulu antara PARA IPIHAK.
PASAL9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
2.
3.
4.
5.
Hak Kekayaan Intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasll survel, basis data, lembar pengetahuan, foto, video, dan infonnasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud flslk yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara PARA PIHAK berdasarkan MSP ini akan dimiliki bersama oleh PARA PIHAK kecuali hak kekayaaan intelektual yang secara hukum dimiliki oleh plhak kettga; PARA PIHAK memiliki hak untuk menggunakan hasil kerja sama dan tidak ada pihak yang membutuhkan untuk berkonsultasi dengan pihak lainnya tentang penggunaan hasil kerja sama selama PARA PIHAK menyatakan pengakuan yang pantas pada publikasi atau penggunaan lain dari kerja sama dan hasil kerja sama tersebut digunakan untuk tujuan nonprofit. Hak clpta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya dari pekerjaan yang diciptakan atau ditemukan secara mandiri oleh pihak yang selanjutnya akan berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian lni akan tetap menjadl kekayaan eksklusif dari pihak yang menciptakan atau menemukan pekerjaan tersebut dan pihak lainnya dapat menggunakan pekerjaan tersebut melalui pemberian lisensi. PARA PIHAK diijinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual tersebut sesuai tujuan sebagaimana tercantum di dalam ruang lingkup kerja sama; PARA PIHAK akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka MSP ini; Semua publikasl dalam rangka pelaksanaan program kerja sama harus mencantumkan logo PARA PIHAK dan menyebutkan kata Ditjen PHKA dan WCS sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, PARA PIHAK yang terlibat dipastikan disebutkan sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut;
5
6.
7.
WCS akan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerja sama dengan Ditjen PHKA ini hanya untuk kepentingan konservasi yang tidak mendatangkan laba; Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerja sama dalam rangka MSP ini kepada pihak ketiga manapun, pihak tersebut harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dart
pihak lain sebelum pengungkapan apapun dilakukan; 8.
Jika salah satu plhak membutuhkan kerja sama dengan pihak lain di luar Ditjen PHKA dan WCS, pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerja sama maupun implikasinya, khusus terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul darl pelaksanaan MSP tni; 9. Bagi pengambilan spesimen dalam rangka kegiatan penelitian, pengambilan spesimen tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Standard Material Transfer Agreement {SMTA) yang dltetapkan oleh Pemerintah Republlk Indonesia; 10. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pasal ini.
PASAL 10 SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL 1.
PARA PIHAK harus mengakui nilal sumber daya genetlk dan kearlfan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif atas penyalahgurnaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak;
2.
SGKT harus dilindungl terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah
3.
4.
pihak; Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adll atau terlarang merupakan tindakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akulsisi, penggunaan, atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil melalui kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT; Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Butir (3) Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal pertindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdomisili di wilayah setiap Pihak lain dan {Ii) badan hukum dan/atau perorangan yang di wilayah salah satu Pihak lain memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk pertindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, memberikan perlakuan yang sama yang dlberikan kepada warga negaranya sendiri;
6
5.
6.
7. 8.
Setiap akses ke/dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan MSP ini akan memerlukan persetujuan ijln dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan kooperatlf dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut; Ketika kegiatan kooperatif atau kolaboratlf di bawah MSP ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Plhak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelek.tual, dan apabila memungkinkan, pembagian manfaat yang terkait; Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial SGKT; Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Butir (7) Pasal ini belum terjadi.
PASAL 11 PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL
1. 2.
3.
4. 5.
6.
7.
'Material' berarti setiap material dari tanaman dan/atau hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembangbiakan vegetatlf, mengandung unit-unit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan SGKT; Semua material penelltian atau sumber daya yang digunakan dalam kerja sama akan ditransfer menggunakan SMTA yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari keduah belah Pihak; Material atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan SMTA akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safety dan bioprospecting yang tepat; Salah satu pihak yang dapat menggunakan material-material tersebut akan memberikan kredit penuh kepada sumber material; Seandainya program atau proyek kerja sama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka PARA PIHAK sepakat untuk memasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan masingmasing pihak dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang mengikat PARA PIHAK; Semua paspor data yang tersedia dan tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik diberikan; Penerima menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian;
7
8.
9.
Dalam hal Penerima mentransfer Material yang dlberikan berdasarkan perjanjian inl kepada orang atau badan lain, maka penerlma akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari SMTA; Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam SMTA.
PASAL 12 KERAHASIAAN 1.
2.
Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diterima, dibagi, atau dihasilkan dari kegiatan kerja sama di bawah MSP inl kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dllakukan; PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara PARA PIHAK meskipun MSP ini telah berakhir.
PASAL 13 BATASAN KEGIATAN PERSONIL 1.
WCS menjamin bahwa semua kegiatan dan personilnya akan: a. Memperhatikan, menghormati, dan mematuhi peraturan perundangan serta kebijakan Pemerintah Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati kesatuan Negara Republlk Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat kegiatan separatisme; d. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan intelejen; e. Menghormati budaya, tradisi, dan keyakinan masyarakat setempat; f. Menghindari atau tidak terlibat keglatan politik dan kegiatan komersial; g. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan; h. Menghindari atau tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan/atau di daerah perbatasan yang sensitif; i. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya; j . Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
2.
Setiap pelanggaran terhadap apa yang telah dlsebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua ijin dari personil yang bersangkutan dan pengakhiran MSPini.
8
PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Persengketaan yang muncul aklbat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mupakat di antara PARA PIHAK, berdasarkan prinslp kesetaraan dan saling menghonnati.
PASAL 15 AMANDEMEN Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis PARA PIHAK. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 16 MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN 1. 2.
3.
MSP ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dan akan bertaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; MSP ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PARA PIHAK. Salah satu Plhak dapat mengusulkan perpanjangan MSP ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya MSP inl dengan mempertlmbangkan hasil evaluasl; Kedua belah pihak dapat mengakhlri MSP ini setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lalnnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal diakhirinya MSP lni. Dalam hal pengakhlran MSP, pihak yang memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan bahwa pengalihan kegiatan-kegiatan dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui/disepakati secara penuh dapat berlangsung lancar.
9
Sebagai bukti, pejabat yang dltunjuk telah menandatangani MSP lni. Ditandatangani di Jakarta pada hari rabu tanggal satu bulan aprll tahun dua ribu Hrna betas sebanyak 2 (dua) rangkap asli dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Kedua teks adalah sama namun apabila terjadi perbedaan persepsl atau penafslran, selanjutnya akan mengacu kepada teks Bahasa Indonesia. Untuk: Kementerian Kehutanan Repu
Untuk: The Wildlife Conservation Society
Ir. Partono, M.M. Direktur Jenderal PHKA
Dr. Noviar Andayani, MSc. Direktur WCS Program Indonesia
10
Lampiran: MEMORANDUM SALING PENGERnAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA DE NGAN THE WILDUFE CONSERVATION SOCIETY TENTANG PROGRAM KERJA SAMA UNTUK MENDUKUNG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA
ARAHAN PROGRAM I.
PROGRAM
Dalam kurun waktu tlga tahun periode kerjasama inl, WCS membantu pemerintah Indonesia untuk: -
-
-
-
-
Memperk.uat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi darat dan perairan laut tempat WCSIP bekerja, terutama difokuskan kepada pengelolaan dan perlindungan daerah-daerah kunci untuk konservasi harimau, badak, ekosistem pesisir, serta jenis-jenis Hean yang dilindungi (hiu dan pari manta); Mengembangkan sistem monitoring populasi satwa kuncl, khususnya harimau, dalam rangka membantu pemerintah mengevaluasi target peningkatan populasi harimau sebesar 10°/o dalam periode 2014-2019 pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai tapak pemantauan (monitoring sites) spesies ini. Memperk.uat kebijakan dan sistem penegakan hukum untuk menurunkan tingkat perdagangan satwa liar dilindungi. Mengembangkan jaringan perlindungan dan pengelolaan tempat bersarang maleo. Mengembangkan strategi konservasi berbasis kajian ekologl dan dinamika populasi badak Sumatera di tiga kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan dan Way Kambas) yang menjadi habitat terakhir spesies tersebut di Sumatera. Mengembangkan sistem mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang berkelanjutan dan secara efektif mampu menurunkan kerugian finansial dan jumlah korban konflik, baik pada manusia dan satwa. Melakukan keglatan penelltian ataupun memfasilitasi kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi usaha konservasi di Kawasan Konservasi darat tempat WCSIP bekerja.
11
-
Memperkuat rancangan zonasi dan rencana pengelolaan di kawasan Taman Nasional Laut dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah; - Membantu peningkatan kapasltas pengelola dan/atau pembentukan unit pengelola di Kawasan Konservasi Perairan Daerah tempart WCSIP bekerja. - Mengembangkan dan Mengimplementasikan satu model pengelolaan perikanan berkelanjutan di salah satu Taman Nasional Laut dan/atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah sehingga dapat dijadikan contoh dan diaplikasikan di kawasankawasan lain. - Memperkuat kebijakan dan sistem penegakan hukum yang mampu menurunkan tingkat penangkapan atau perdagangan jenis ikan dilindungi sebesar 50°/o di Aceh darn Nusa Tenggara Barat. - Meningkatkan efektivitas pengelolaan 900 ribu hektare kawasan konservasi laut, di dua taman nasional laut, satu kawasan konservasi perairan nasional (KKPN), dan delapan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD). - Mengidentlfikasi kawasan konservasi perairan baru seluas 100 ribu hektar dalam rangka mendukung komitmen pemerintah membangun kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020 Untuk mewujudkan tujuan program kerja sama tersebut, WCS akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Peng'elolaan bentang darat dan laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati; a. Mengembangkan model pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, b. Melibatkan masyarakat serta penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan, c. Memperkuat riset dan basis data kawasan untuk pengelolaan adaptif, d. Mengembangkan model kemitraan banyak pihak dalam pengelolaan kawasan e. Memperkuat kapasitas lembaga dan instansi pemerintah dalam penegakan hukum perlindungan satwa f. Mengembangkan model pemblayaan berkelanjutan pengelolaan kawasan konservasi 2. Konservasi spesies kunci a. Merancang dan mengidentlfikasi zona perlindungan intensif untuk harimau dan badak sumatera b. Memperkuat riset dan basis data monitoring populasi; c. Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan konflik manusia-satwa liar d. Mengembangkan inovasi kegiatan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi yang rawan konfllk dengan harimau dan gajah; e. Mengembangkan sistem perlindungan kawasan taman nasional melalui kegiatan patroli yang efek.tif dan terukur; f. Membangun jarlngan infonnan di daerah rawan kegiatan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi;
12
g. Mempromosikan infonnasi ilmiah terpadu untuk merancang dan mengembangkan upaya pelestarian jenls ikan dilindungl; h. Mendukung dan memfasilitasi upaya pemerintah dalam merancang aksi-aksi konservasi jenis ikan; I. Membangun dan memperluas koordinasi di tingkat nasional, regional dan intemasional untuk menanggulangi kejahatan satwa liar. j . Menginvestigasi status terkini lokasl bersarang maleo di bentang alam Bogani untuk menentukan prioritas strategi konservasinya k. Mengeksplorasi dan mengembangkan re-introduksi maleo ke lokasi-lokasi dimana mereka telah dianggap punah secara local serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan perllndugannya. I. Mendukung dan mengembangkan keber1angsungan pembiyaan konservasi maleo dan satwa kunci lainnya di Sulawesi melalui kegiatan eko-wisata dan penjualan hasU komoditi pertanian. 3. Penguatan kelembagaan dan kebijakan a. Membantu inisiatif pemerintah memperbaiki berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pertindungan spesies kunci dan habltatnya b. Memperkuat penerapan sistem pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (RBMresort based management) di tempat-tempat WCSIP bekerja c. Mengembangkan sistem dan kelembagaan zona perlindungan intensif bagi harimau dan badak sumatera d. Memperkuat kelembagaan mitigasi konflik manusia-satwa di desa sekitar kawasan konservasl e. Mengembangkan lokasi-lokasi perllndungan maleo sebagai pusat-pusat penyadartahuan dan pendidikan; f. Meningkatkan kapasitas instansi penegak hukum dan instansi teknis dalam penegakan hukum satwa yang dillndungi; g. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan gugus tugas di antara lembaga penegak hukum di dalam penanganan tindak kejahatan terhadap satwa. h. Memberikan pelatihan terkait pengelolaan kawasan konservasi laut dan perikanan berkelanjutan. 4. Pengembangan sains konservasi dan monitoring a. Merancang strategi pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan hasil penelitian jangka panjang dinamika populasi satwa kunci dan ekosistem hutan tropis b. Membangun stasiun penelitian Way canguk sebagai pusat penelitian dan pelatihan konservasi keanekaragaman hayati c. Merancang program riset yang mengkaji dampak pembangunan dan perubahan iklim terhadap satwa dan habitatnya d. Mengembangkan sains sustainable landscape untuk mendukung kebljakan tata ruang yang mendukung per1indungan keanekaragaman hayati
13
e. Mengembangkan kampanye media untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat luas terhadap nilai-nilai konservasi dan kej ahatan satwa liar; f. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam konservasi satwa melalui skema media dan jaringan sukarelawan; g. Membangun jaringan citizen science sebagai mitra strategis menjalankan program konservasi h. Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah dalam membangun kebijakan konservasi; i. Mempromosikan hasil-hasil kajian di wilayah kerja bentang darat dan taut untuk mendukung kebijakan konservasi nasional; j. Mendiseminasikan hasil-hasil ilmiah dan pembelajaran pengelolaan; 5. Membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah, NGO, dan masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.
II.
AREA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN 1. Kantor WCS berkedudukan di: a) New York (Headquarter): 2300 Southern Boulevard, Bronx, New York 10460,
USA. b) Bogor (Country Program): JI. Atletik No. 8, Tanah Sareal, Bogor 16161. 2. Lokasi kerja WCS Indonesia Program akan meliputi tetapi tidak terbatas pada Bentang Alam: a. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Taman Nasional Gunung Leuser, lansekap Leuser, Kabupaten Aceh limur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Kota 5abang, Kabupaten Aceh Besar) b. Provinsi Sumatera Utara (Taman Nasional Gunung Leuser, lansekap Leuser, Medan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat) c. Provinsi Sumatera Selatan (Lansekap Bukit Balai Rejang) d. Provinsi Bengkulu (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, lansekap Bukit Balai Rejang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong) e. Provinsi Lampung (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, lansekap Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, Bandar Lampung) f. Provinsi OKI Jakarta g. Provinsi Jawa Barat h. Provinsi Jawa Tengah (Taman Nasional Laut Karimunjawa) I. Provinsi Jawa limur j . Provinsi Bali k. Provinsi Sulawesi Utara (Taman Nasional Boganl Nani Wartabone, Tanjung Binerean, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) I. Provinsi Gorontalo (Taman Nasional Bogani Nani Wartabone) m. Provinsi Maluku Utara n. Provlnsi Maluku
14
o. Provinsi Sulawesi Selatan (Taman Nasional Laut Taka Bonerate) p. Provinsi Nusa Tenggara Barat q. Provinsi Nusa Tenggara Timur No
PROGRAM
LOKASI
1
Pengelolaan benta119 darat clan lautyeng menjadl pusat keanekaragaman hayatl;
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
US$ 250,000US$ 350,000*
Konservasl spesles kund;
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Beogkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat
US$ 100,000 US$ 300,000*
2
PENDANAAN
SUMBERDANA
WCS dan Donor (USAID, Margareth A. cargll Foundation,
Packard Foundation, Mac Arthur Foundation. National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, US Ash and Wildlife Service, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Segre **) WCS dan Donor (USAID, National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, US Fish and Wiidiife Service, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Segre,
Disney, Panthera* *)
15
3
Penguatan kelembagaan clan kebljakan;
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, OKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Tlmur
US$ 50,000-US$ 100,000*
WCS dan Donor (USAID, Margareth A. cargll Foundation, Packard Foundation, Mac Arthur Foundation, National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, US Ash and Wiidiife Service, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Segre**)
4
Pengembangan salns konservasl clan monitoring;
Aceh, Sumatera
US$ 250,000US$ 350,000*
WCS dan Donor (USAID, Margareth A. cargu Foundation, Packard Foundation, Mac Arthur Foundation. National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, Tropical Ecology Assessment and Monitoring, US Ash and Wildlife Service**) WCS dan Donor (USAID, Margareth A. cargll Foundation, Packard Foundation, Mac Arthur Foundation. National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, , Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Segre**)
s
Integrasi vlsi clan mlsl WCS Ice clalam pembangunan naslonal.
Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maiuku Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat
Nasional
US$ 10,000 - US$ 50,000*
16
*Nllai merupakan estimasl dari rata-rata pendanaan yang dldapatkan oleh WCS melalul donor. Pada implementaslnya, besaran pendanaan bervariasl tergantung pada komltmen donor dan jenls kegiatan. 5elain ltu, durasl pendanaan donor umumnya hanya berkisar dari 6 bulan hingga makslmal 3 tahun. **Daftar tersebut adalah donor yang telah memberikan komitmen pendanaan hlngga 2015, sert:a donor utama yang selama Int telah sering memberikan pendanaan bagl kegiatan konservasl melalul
wcs.
III.
MEKANISME
1. Kegiatan yang direncanakan akan dimasukkan ke dalam RPP yang berlaku selama periode kerja sama berlangsung, yaitu untuk tiga tahun kegiatan. RPP tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu tiga tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan, dan dampak bagl pelestarian spesies prtoritas dan habitatnya secara berkelanjutan. RPP harus disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan, dan evaluasi permasalahan, dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang, dan ketersedlaan dana. Amandemen atas RPP ini dimungkinkan melalui konsultasi dan kesepakatan oleh kedua belah pihak; 2. RPP yang diusulkan dapat dipersiapkan secara bersama-sama dan/atau oleh satu dari pihak yang kemudian disepakati secara bersama-sama untuk memastikan program dan ak.tivitas menjadi sesuai dengan strategi pengembangan, kebijakan, dan prioritas lembaga-lembaga pemerintah atau pemertntah provinsi atau kabupaten, dan juga harus cocok dengan rencana pembangunan nasional; oleh karena ltu, RPP yang telah disepakati harus menjadi acuan untuk implementasi kerja sama; 3. RKT akan disusun oleh WCS bersama-sama dengan UPT-UPT dari Ditjen PHKA di daerah dan/atau institusi terkait dari Eselon I dari Kementerian Kehutanan. RKT tersebut akan dipresentasikan secara bersama-sama dalam forum tahunan, baru kemudian persetujuan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK; 4. RKT di atas harus berisi rincian dari tujuan, jenis kegiatan, orang yang terlibat, jadwal wak.tu, prosedur evaluasi, perkiraan biaya, dan juga kontribusi yang akan diberikan oleh WCS dan Ditjen PHKA/UPT serta pihak-plhak terkalt lalnnya; 5. Dalam implementasi kegiatan PARA PIHAK akan melaksanakan koordinasi pada semua tingkatan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya; 6. Untuk lebih terinci tentang implementasi MSP ini, Ditjen PHKA akan menunjuk Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk penanganan hal-hal teknis, secara bersama-sama dengan direk.torat teknis terkait dan UPT-UPT Ditjen PHKA di daerah terkait.
IV.
PELAPORAN
1. Laporan-laporan dipersiapkan melalui proses konsultasi antara kedua belah pihak dan setelah itu diserahkan kepada pihak-plhak. terkalt;
17
2. Fonnat dan Periode Pelaporan: a. Laporan Khusus; Laporan khusus dipersiapkan pada penanganan yang cepat; b. Laporan Rutin; Laporan Rutin terdiri dari:
kasus-kasus tertentu yang memerlukan
- Laporan Tahunan Laporan tahunan dipersiapkan setiap tahun dengan berkonsultasi secara bersama-sama kemudian dipresentasikan pada forum tahunan PARA PIHAK. Laporan tahunan yang sudah disetujui PARA PIHAK secara bersama-sama akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Laporan tahunan antara lain harus berisi status kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RKT, hasil-hasil yang telah dicapai, orang-orang/ahli yang terlibat, peralatan dan anggaran yang disediakan/digunakan, pennasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya;
- Laporan Semester Laporan semester dipersiapkan secara bersama-sama setiap 6 ( enam) bu Ian dengan berkonsultasl kemudian menyerahkannya kepada instansi terkait. Laporan Semester antara lain harus berisi hasil-hasil dari aktivitas, personil/ahli yang terlibat, pennasalahan-pennasalahan dan hambatan yang dihadapi sekaligus rekomendasi untuk langkah selanjutnya;
- Laporan Triwulan Laporan triwulan dipersiapkan oleh staf lapangan WCS dan diserahkan kepada UPT-UPT yang isinya adalah hal-hal yang sama dengan isi laporan Semester dan Laporan Tahunan;
c. Laporan Akhir Laporan akhir harus dipersiapkan secara bersama-sama setelah perlode tiga tahunan berakhir dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait dengan ketentuan sebagai berikut: i. Laporan harus berisi output aktivitas, personil/organisasi yang terlibat, pendanaan, peralatan, dan fasilitas yang digunakan, outcome dan dampak terhadap upaya konservasi, kegiatan kampanye, hambatan-hambatan, dan rekomendasi; ii. Laporan harus dipersiapkan dalam Bahasa Indonesia dan dipresentasikan secara bersama-sama dengan dihadiri Ditjen PHKA dan pihak manajemen WCS, dan setelah disetujui dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; iii. 15 copy dari laporan itu akan diberikan kepada Ditjen PHKA dan 1 copy diberikan kepada masing-masing UPT dan lembaga/organisasi terkait pada tingkat kabupaten dan pusat yang merupakan mitra WCS;
18
V.
EVALUASI
1. Evaluasi akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan/atau bila perlu dengan melibatkan lembaga/organisasi terkait setelah terlebih dahulu disepakatl oleh kedua belah pihak; 2. Evaluasi Tahunan akan dllaksanakan setiap tahun dan evaluasi akhir akan dilaksanakan menjelang berakhimya MSP ini; 3. Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memantau, mengarahkan dan memperbaiki implementasi kegiatan, dan penyesuaian dilakukan pada rencana aktivitas masa berikutnya berdasarkan pertimbangan kesesuaian teknis serta kebijakan kedua belah pihak; 4. Evaluasi Akhir dilaksanakan mulai enam bulan sebelum masa MSP ini berakhir untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerja sama dengan memperhatikan tujuan, efektivitas, efisiensi, dan dampaknya pada konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
19
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBUC OF INDONESIA AND THE WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY CONCERNING
COOPERATION PROGRAM TO SUPPORT BIODIVERSITY CONSERVATION AND CONSERVATION AREA IN INDONESIA
The Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia acting through the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (hereinafter referred to as "DITJEN PHKAj and The Wildlife Conservation Society (hereinafter referred to as Collectively referred to herein as ''TiiE PARTIES".
·wcsj.
CONSIDERING the common interest of the Parties in biodiversity conservation and conservation areas in Indonesia especially in implementing conservation program and the management of natural resources associated with wildlife species as an integral part of natural heritage and socio-economic development of Indonesia
PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policy of the Government of the Republic of Indonesia concerning;
THE PARTIES have agreed to enter into this Memorandum of Understanding (Memorandum of Understanding) with terms and conditions as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this cooperation is to enhance sustainable management of biodiversity and conservation areas in Indonesia.
1
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding shall include but not limited to:
1. Improving the management capacity of wildlife species especially the threatened keystone species 2. Research and training 3. Wildlife Protection 4. Empowennent of local rommunities around the Conservation Area
ARTICLE3 COOPERATION AREA
1. lHE PARTIES agreed that geographically this cooperation romprises the following areas: Aceh, North Sumatra, Bengkulu, Lampung, Jakarta, West. Java, Bali, North Sulawesi, Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara and North Maluku as the main area. 2. The addition of locations in the implementation of the program can be coordinated with relevant Technical Implementation Unit and forth in the direction of the program of cooperation. 3. Any change in the working area must be approved in writing by lHE PARTIES.
ARTICLE4 PROGRAM DIRECTION AND PLAN OF OPERATION 1. The program and mechanism of cooperation shall be stipulated in Program Direction which constitutes an annex and integral part of this MoU. 2. Detailed description of each program or project shall be specified in the Plan of Operation. The Plan of Operation shall describe detail specification of each activity or program including objectives, procedure, and financial arrangements.
2
ARTICLES COOPERATION IMPLEMENTATION I . To Implement the cooperation under this Memorandum of Understanding the Ministry of
Forestry has appointed DITJEN PHKA as supervisor; 2. WCS has appointed its representative in Indonesia as its supervisor.
ARTICLE 6 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES I. DITJEN PHKA shall:
a. Give directions in the planning and implementation of the cooperation based on major duties and functions as well as strategic plans of DmEN PHKA; b. Conduct supervision, implementation and evaluation of program and activities as set out in this Memorandum of Understanding to ensure effective and efficient implementation. c. Appoint the Directorate of Biodiversity Conservation to direct, monitor and evaluate the benefits of this cooperation in accordance with the Ministry of Forestry's strategic plans especially DITJEN PHKA. d. Appoint the Technical Management Unit (UPT) of Ditjen PHKA to assist the implementation of this cooperation on the field and assign assisting personnel to actively participate In the implementation of cooperation. Such assignment shall be mutually agreed by both parties. e. Provide coordination supports with other relevant agencies and institutions to support the implementation of cooperation activities. f. Assist in arranging necessary visas, residence pennits, exit pennits and re-entry pennit and other government pennits and licenses required by WCS qualified experts (and their family members) who are assigned in Indonesia under this Memorandum of Understanding. g. Facilitate the arrangement of customs and taxation facilities In accordance with the laws and regulations applicable in Indonesia. h. Give support to any proposals and activities undertaken by WCS under this cooperation. 2.
WCS shall: a. Provide experts to support wildlife species and ecosystems conservation program In Indonesia in accordance with the programs and activities as specified and approved in the Plan of Operation; b. Train DITJEN PHKA personnel on the subjects of policies, laws, and law enforcement and applied research techniques, including surveys, monitoring, habitat evaluation, data collection and analysis for the purpose of species ecosystems conservation and environmental concerns;
3
c. Assist DITJEN PHKA through the transfer of technology, capacity building, knowledge, and information that Is relevant and necessary to achieve the program objective; d. Provide funds for Indonesian counterpart staff to actively participate in the Implementation of joint program in the field. The fund includes travel expenses and expenses incurred on the field; e. Support to biodiversity conservation efforts and the management of conservation area in Indonesia; f. Provide research tools, equipment, and management facilities, such as computers, manuals, books, and equipment required to support the implementation of the program; g. Establish cooperation with other national and international organizations which share the same concerns on the biodiversity conservation and protection of conservation areas in Indonesia for the Implementation of the program as described in the Plan of Operation with the knowledge of DITJEN PHKA; h. Assist the dissemination of information relating to conservations in Indonesia and contribute to relevant databases; i. Provides technical assistance in biodiversity conservation and conservation areas program in Indonesia. Together with DITJEN PHKA, carry out biodiversity conservation and conservation areas program In Indonesia in value of US$ 250,000 to $ 500,000 each year during the term of this Memorandum of Understanding.
ARnCLE7 INVOLVEMENT OF OTHER PARnES 1.
2.
If it is deemed necessary, WCS may have cooperation with other parties including but not limited to other non government organizations, government agencies, private entities, academic institutions and communities to implement the activities hereunder with prior written approval of the Ministry of Forestry. Such cooperation in Paragraph 1 of this Article shall be mutually agreed by DITlEN PHKA and shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of Indonesia. ARnCLEB ASSET STATUS
1.
2.
3.
Assets procured or purchased by WCS to support the implementation of the program hereunder shall be used solely in the implementation of program. Assets purchased by WCS and used for any project under the framework of this cooperation will be belong to Ditjen PHKA and after termination of the cooperation shall be handed over to Ditjen PHKA to be used for supporting biodiversity conservation in Indonesia. Changes in the use and/or removal of equipment and supporting materials occurring
4
before the expiration of this Memorandum of Understanding shall be further discussed by the PARTIES.
ARTICLE 9
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
Intellectual property rights on notes, reports, maps, survey results, data bases, know-how, photographs, videos or other infonnation, whether or not reduced to tangible from which have been developed in joint work between THE PARTIES pursuant to this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both PARTIES except where such intellectual property rights are legally held by a third party. The parties have the right to use the outcome of cooperation and there is no party that needs to consult with other parties about the use of the collaboration for the parties as long as all sides declare appropriate recognition in the publication or other uses of the cooperation and the results of such cooperation are used for nonprofit purposes. Copyright, patent, and other intellectual property rights of jobs created or discovered independently by the parties will then be related to this Memorandum of Understanding that shall remain the exclusive wealth from those who are creating or finding the work itself and other parties that can use the job through licensing. Each Party may be pennitted to use the intellectual property right for the purpose of maintaining, adapting, and improving such properties for the purpose as stipulated in the scope of cooperation. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property right which Is brought in by the aforementioned Party for implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding. All publications under the framework of the implementation of cooperation shall bear Ditjen PHKA and WCS logo and mention Dit;jen PHKA and WCS as Implementation partners. Based on their involvement, the Parties shall be recognized as the authors of publications and receive copies of these publications. WCS shall use the intellectual property right arising from the cooperation with Ditjen PHKA for non-profit purposes only. Whenever either party wants to disclose any confidential data and / or infonnation which is produced from the cooperation hereunder to any third party, the disclosing party must obtain prior written consent from the other party prior to making such disclosure. Whenever a Party requires cooperation with another party other than Ditjen PHKA and WCS, either Party shall consult the other Party of any implications especially on the intellectual property right that may arise under the implementation of this Memorandum of Understanding.
For the collection of specimen during research activities, collecting of specimens should be in accordance with the regulations pertaining to the Standard Material Transfer Agreement issued by the Government of the Republic of Indonesia.
5
10.
Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the rights or obligations under this Article.
ARTICLE 10 GENETIC RESOURCES AND TRADMONAL KNOWLEDGE 1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter GRTI<), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misinterpretation of both Parties. GRTK shall be protected against misuse and misappropriation in both Parties. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misinterpretation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain Inequitable benefit from GRTK. Subject to compliance with its obligation referred to In Paragraph 3 of this Artide, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GRTK, according within Its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of any of the other Party and (ii) to legal entitles which or natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, protection and transaction of GRTK, the same treatment that it accords to its own nationals; Any access to and use of GRTK of the respective Party under the Implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the Party. The Party shall insure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and or collaborative activities using such GRTK. When the cooperative or collaborative activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of Its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial of industrial use of GRTK. Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK on cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for In Article 7 of this Article has not occurred.
6
ARTICLE 11 MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7. 8.
9.
"Material" means any material of plants and animals including viruses ongm, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity and other material relating to Genetic Resources and Traditional Knowledge. All research material or resources used in the collaboration will be transferred using a Standard Material Transfer Agreement (SMTA) concluded between the provider and the user. The agreement shall be subject to approval by relevant of appropriate authorized authority of the Parties. Such materials or resources will be transferred upon the signing of the SMTA and will be subject to pertinent bio-safety and bio-prospecting laws, rules, and regulations. Either Party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials; In case programs or projects of cooperation under the Agreement should involve transfer of materials or resources, the PARTIES shall agree to facilitate the transfer under the conditions of this agreement, in accordance with the respective laws and regulations of the parties, taking into account international law and treaties binding the PARTIES. All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non confidential descriptive information, shall be made available with the Genetic Resources provided. The recipient undertakes that the material shall be used or conserved only for the purposes as agreed In agreement. In the case that the Recipient transfers the Material supplied under this agreement to another person or entity, the recipient shall do so under the terms and conditions of the Standard Material Transfer Agreement. The terms and condition for the transfer materials or resources to third parties shall be stipulated by the PARTIES in the Standard Material Transfer Agreement.
ARTICLE 12 CONFIDENTIALITY
1.
2.
If either Party wishes to disclose any confidential data and/or information received, shared or resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
7
ARTICLE 13 UMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES 1.
wcs shall ensure that its staff in conducting activities pursuant to this Memorandum of Understanding shall: a. Observe, respect and comply with laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with the Indonesian National Interest; c. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Refrain from involving in any intelligence/ clandestine activities; e. Respect the customs, traditions and any religious creed of the local communities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g. Refrain from conducting any religious propagation; h. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive borders; i. Not raise any funds in Indonesia to support its programs and activities. j. Refrain from conducting any other activities which are not agreed by the PARTIES
2.
Any violations of the above-mentioned in Paragraph 1 of this Article may result the revocation of all permits of the personnel concerned and termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 14 SETTLEMENT OF DISPUTE Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and or negotiations between the Parties, based on the principle of equality and mutual respect.
ARTICLE 15 AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the PARTIES. Such amendments shall enter into force on such date as may be determined by the PARTIES and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
8
ARTICLE 16 ENTRY INTO FORCE, RENEWAL AND TERMINATION
1. 2.
3.
This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years. This Memorandum of Understanding may be extended as mutually agreed by the PARTIES. Either Party may propose to extend this Memorandum of Understanding by giving written notification to the other Party at least six months prior to the expiry date of this Memorandum of Understanding by considering the evaluation result. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party at least six months prior to the intended termination. In the event of terminating of the Memorandum of Understanding, the terminator party shall develop a termination plan to ensure the full and smooth transition of the Annual Plan agreed.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Jakarta on first day of april year two thousand fifteen In Indonesian and English, both text are being equally authentic. In case of any different of interpretation, Indonesian text shall prevail.
For: The Mini of Forestry Of Th ---- lie of Indonesia
Ir. Sci Partono, M.M. Director General of PHKA
For: The Wildlife Conservation Society
Dr. Noviar Andayani, MSc. Country Director WCS Indonesia Program
9
Annex to:
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBUC OF INDONESIA AND THE WILDUFE CONSERVATION SOCIETY CONCERNING COOPERATION PROGRAM TO SUPPORT BIODIVERSITY CONSERVATION AND CONSERVATION AREA IN INDONESIA REFERRAL PROGRAM
I.
PROGRAM
During the three-year period of this agreement, WCS shall help the Indonesian government to: -
-
-
Strengthen and improve the effectiveness of conservation management of land and marine water where WCSIP works, mainly focused on the management and protection of key areas for the conservation of tigers, rhinos, coastal ecosystems, as well as the types of protected flsh (sharks and manta rays); Develop a monitoring system for key wildlife populations, especially tigers, in order to help the government evaluate a target for the increase of tiger population by 10°/o in the period 2014-2019 in the areas designated as monitoring sites this species. Strengthen the enforcement of policies and systems to reduce illegal protected wildlife trade. Develop a network of protection and management of maleo nesting sites. Develop strategies based on the study of the ecology and conservation of Sumatran rhino population dynamics in three conservation areas (Leuser Mountain National Park, South Bu kit Barisan and Way Kambas) which become the last habitat of the species In Sumatra.
10
-
-
-
-
-
Develop a system of human conflict mitigation and sustainable wildlife and is effectively able to reduce financial losses and the number of victims of the conflict, both in humans and animals. Conduct research or to facilitate research activities that are beneficial to conservation efforts in land conservation area where WCSIP works. Strengthen the draft zoning and management plans in the Marine National Park and the Regional Water Conservation; Help increasing the capacity of managers and / or the fonnation of the management unit in Water Conservation Area where WCSIP works. Develop and Implement a model of sustainable fisheries management in one of the Marine National Park and / or the Regional Water Conservation Area so that It can serve as an example and is being applied in other regions. Strengthen policy and law enforcement system that is able to reduce the level of arrest or trade flsh species protected by 50°/o in Aceh and West Nusa Tenggara. Improve the effectiveness of the management of 900 thousand hectares of marine protected areas, in two marine national parks, a national marine conservation area (KKPN), and eight regional water conservation (KKPD). Identify new marine protected areas covering an area of 100 thousand hectares in order to support the government's commitment to establish marine protected areas covering 20 million hectares in 2020
To realize the goal of the cooperation program, WCS will carry out the following activities:
1. Landscape and marine management at the center of biodiversity; a. Developing a model of effective management of protected areas, b. Involving the community and the strengthening of local wisdom in the management, c. Strengthening research and data base for adaptive management area, d. Developing a partnership model by many in the area management e. Strengthening the capacity of institutions and government agencies in the enforcement of wildlife protection laws f. Developing a model of sustainable financing of protected areas management 2. Conservation of key species a. Designing and identifying zones of intensive protection for tigers and Sumatran rhino b. Strengthening research and population monitoring data base; c. Implementing prevention and control program of human-wildlife conflict d. Developing innovative alternative economic activities for communities around protected areas are prone to conflict with tigers and elephants;
11
e. Developing a national park protection system through effective patrolling activities and measurable; f. Building a network of infonnants in areas prone to hunting and trade In protected species; g. Promoting integrated scientific information to design and develop conservation efforts protected fish species; h. Supporting and facilitating the efforts of the government in designing conservation actions fish species; i. Building and expanding coordination at the national, regional and international levels to combat wildlife crime. j . Investigating the current status of maleo nest sites in the landscape of Botani to detennine priority conservation strategies. k. Exploring and developing the re-introduction maleo to locations where they had been considered extinct locally and involving the community in management and protection. I. Supporting and developing the sustainability of conservation ·financing brush turkeys and other key species In Sulawesi through eco-tourism activities and the sale of agricultural commodities. 3. Institutional strengthening and policy a. To help improving the government's initiative of various laws and regulations relating to the protection of key species and habitats b. Strengthening the implementation of conservation management system based resort (RSM-resort-based management) in places WCSIP works c. Developing systems and institutional intensive protection zone for the Sumatran tige,r and rhinoceros d. Institutional strengthening of human-wildlife conflict mitigation in the village conservation area e. Developing the protected areas as maleo centers awareness and education; f. Increasing the capacity of law enforcement agencies and technical agencies in the enforcement of protected animals; g. Supporting and facilitating the fonnation of a task force of law enforcement agencies in the handling of crimes against animals. h. Providing trainings related to the management of marine protected areas and sustainable fisheries. 4. Development of conservation science and monitoring a. Designing a conservation area management strategies based on the results of long-tenn population dynamics of key species and ecosystems of tropical forests b. Building a research station Way Canguk as research and training centers of biodiversity conservation
12
c. Designing a research program that examines the impact of development and climate change on wildlife and habitats d. Developing sustainable sc.ience landscape to support spatial policies that support the protection of biodiversity e. Developing a media campaign to raise awareness of the public to the values of conservation and wildlife crime; f. Developing community participation in wildlife conservation through the media schemes and volunteer networks; g. Building a network of citizen science as a strategic partner to run the conservation program h. Providing technical support to the government in establishing a conservation policy; i. Promoting the results of studies in ~he area of landscapes and marine work to support national conservation policies; j. Disseminating scientific results and learning management; 5. Carry out active participation In collaboration with the governments, partners, and the communities in sustainable development efforts nationally and locally.
II.
WORKING AREA AND SOURCES OF FUNDING 1. WCS Office is located at: a) New York (Headquarter): 2300 Southern Boulevard, Bronx, New York 10460, USA. b) Bogor (Country Program): JI. Attetik No. 8, Tanah Sareal, Bogor 2.
16161. wcs Working Area in Indonesia comprises but not be limited to the following landscapes: a. Nanggroe Aceh Darussalam province (Gunung Leuser National Park, Leuser landscape, East Aceh regency, Central Aceh regency, South Aceh regency, Weh Island) b. North Sumatra Province (Gunung Leuser National Park, Leuser landscape, Medan, Mandailing Natal regency, South Tapanuli regency, Pakpak Bharat regency) c. South Sumatra Province (Buklt Balai Rejang Landscape) d. Bengkulu Province (South Bukit Barisan National Park, Bukit BalaiRejang landscape, North Bengkulu regency, Kaur regency, Lebong regency) e. Lampung Province (South Bukit Barisan National Park, South Bukit Barisan landscape, Way Kambas National Park, Bandar Lampung) f. OKI Jakarta g. West Java Province h. Central Java (Karimunjawa National Park) i. East Java Province J. Bali Province
13
k. North Sulawesi (Bogani Nani Wartabone Park, Tanjung Binerean, Minahasa regency, North Minahasa regency, Sangihe Talaud Islands regency, Bolaang Mongondow regency, South Bolaang Mongondow regency) I. Gorontalo (Bogani NaniWartabone National Park) m. North Maluku Province n. Maluku Province o. South Sulawesi Province (Taka Bonerate National Park) p. West Nusa Tenggara Province q. East Nusa Tenggara Province No. 1
PROGRAM The management of landscape and seascape as the source of biodiversity;
LOCATION
FUNDING
Aceh, North Sumatra, South Sumatra, Bengkulu, Lampung,
US$ 250,000 - US$ 350,000 *
Central Java, North Sulawesi, Gorontalo, North Maluku, Maluku, South Sulawesi, West Nusa Tenggara,
FUNDING SOURCES WCS and Donors (USAID, Margaret A. Cargill Foundation, Packard Foundation, Mac Arthur Foundation. National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, US Fish and Wildlife Service, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Segre **)
East Nusa Tenggara 2
Conservation of Keystone Species:;
Aceh, North Sumatra, South Sumatra, Bengkulu, Lampung,
US$ 100,000 - US$ 300,000 *
North Sulawesi, Gorontalo, West Nusa Tenggara 3
Institutional and policies Strengthening;
Aceh, North Sumatra, South Sumatra, Benakulu,
US$ 50,000US$ 100,000 *
WCS and Donors (USAID, National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, US Fish and Wildlife Service, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Segre, Disney, Panthera **) WCS and Donor (USAID, Margaret A. Cargill Foundation,
14
Lampung, Jakarta,
4
Conservation Science and Monitoring Development;
Central Java, North Sulawesi, Gorontalo, North Maluku, Maluku, South Sulawesi, West. Nusa Tenggara, East. Nusa Tenggara Aceh, North Sumatra, SQuth Sumatra, Bengkulu, Lampung,
US$ 250,000 -US$ 350,000 *
Central Java, North Sulawesi, Gorontalo, North Maluku, Maluku, South Sulawesi, West. Nusa Tenggara
5
The integration of WCSvision and mission to the national development.
National
US$ 10,000 US$ 50,000 *
Packard Foundation, Mac Arthur Foundation, National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, US Fish and Wildlife Service, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Seare **) WCS and Donors (USAID, Margaret A. cargill Foundation, Packard Foundation, Mac Arthur Foundation, National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, US Fish and Wildlife Service, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Seare **) WCS and Donors (USAID, Margaret A. cargill Foundation, the Packard Foundation, Mac Arthur Foundation. National Fish and Wildlife Foundation, Trevor Kempner, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation, Foundation Segre **)
* Est.imated
amount of average fund to be granted by donors to WCS. In its Implementation, the amount of funding varies depending on donors' commitment and types of activities. In addition, the duration of donor grant 15
nonnally ranges from 6 months up to a maximum of 3 years. **The list Includes donors that have given their funding commitment until 2015 and major donors which have been granting through WCS funds for conservation activities.
III. MECHANISM 1.
2.
3.
4.
s. 6.
Planned activities will be included in the Plan of Operation (PO), which will be in effect during the period of this agreement, which is three years. The plan must include the targets to be achieved within three years, planned outputs and outcomes, types of activities and the Impacts for ecosystem protection, nature conservation and the sustainable management of natural resources. The PO Is to be fonnulated based on the results of identification, observation and evaluation of problems and adjusted with the needs, opportunities and availability of funds. Amendment to this PO shall be possible through consultation and based on agreement of both PARTIES; Proposed PO can be prepared together and/or by one of the parties to be agreed by both in order to ensure that the program and activities are in line with the development strategies, policies and the priorities of government institutions at all levels (central, provincial and/or district) as well as in line with the national development plan. Therefore, the agreed PO must be the basis for the implementation of the cooperation; The Annual Work Plan (AWP) shall be prepared by WCS together with the local UPTs of DITJEN PHKA and/or with the related Echelon I institution from the Ministry of Forestry. The proposed AWP will be presented together in the annual forum to be agreed together with the DITJEN PHKA and WCS; The above mentioned AWP shall include details of the targets, the type of activities, the involved personnel, the evaluation procedure, cost estimates as well as the contribution of WCS and the DITJEN PHKA/UPT together with other related parties; In the implementation of activities, WCS and DITJEN PHKA shall coordinate on all levels together with other relevant parties; For more detailed coordination of the Implementation of this Memorandum of Understanding, DITJEN PHKA will appoint the Directorate of Biodiversity Conservation as the coordinator, indluding technical nature related aspects, along with other relevant technical directorates within the DITJEN PHKA and local UPTs.
16
IV. REPORTING
1. 2.
Reports are to be prepared through consultation process between both parties and to be delivered to related parties; Fonnat and reporting period: a. Special Report Special report is to be prepared for specific cases that need to be handled rapidly. b. Regular Reports The regular reposts consist of: -
Annual Report
The annual report is to be prepared annually through joint consultation and will then be presented in annual forum of the PARTIES. The agreed annual report will be delivered to related parties. The annual report shall include the status of activities implemented based on the AWP, achievements, personnel/experts involved, equipments and budget available/disbursed, problems and constraints as well as recommendation for the next steps. -
Mid-term Report
A Mid-tenn report is to be prepared every 6 months by joint consultation and to be delivered to relevant institutions. The Midtenn report shall indude achievements of activities, personnel/experts involved, problems and constraints as well as recommendation for the next steps. -
Quarterly Report
Quarterly reports are to be prepared by the field staff of WCS and should be submitted to the local UPT and shall include the similar contents as mid-tenn report. c. Final Report
The final report is to be prepared together after a period of three years elapsed and to be delivered to related parties under following criterion: i.
The report has to include outputs of activities, personnel/organization involved, funding, equipments and facilities used, outcomes and the Impact to conservation efforts, campaign activities, constrains and recommendation;
17
The report has to be prepared in Bahasa Indonesia and is to be presented together, attended by Dit;jen PHKA and WCS management, which is allowed to translate the report into English; iii. 15 copies of the report shall be handed over to Dit;jen PHKA, and 1 copy for each UPT and relevant institutions/organizations at district and central level that are partners of WCS.
ii.
V. EVALUATION 1. Evaluations will be conducted by DIDEN PHKA and WCS and/or, if necessary, involves related Institution/organization agreed previously by both parties; 2. An annual evaluation will be conducted every year and the flnal evaluation will be conducted by the end of this Memorandum of Understanding; 3. Annual evaluations will be conducted to observe, direct and to improve the implementation of activities and adjustments to be applied In the activity plan for the next term based on the consideration of technical adjustment and policies of both parties; 4. The final evaluation will be conducted six months before the Memorandum of Understanding has elapsed to appraise and to consider the extension of the cooperation by considering the target, effectiveness, efficiency of the conservation of biodiversity in Indonesia.
18
