MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL KEMENTERIAN ENE RGI DAN SUMBER DA YA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MINERAL RESOURCES REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL
Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) dan Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", atau masing-masing disebut sebagai "Pihak"; MEMPERTIMBANGKAN
kepentingan
bersama
Para
Pihak
dalam
mengembangkan kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan ; BERTUJUAN untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama dalam penelitian
dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral ; MERUJUK pada
Persetujuan
antara
Pemerintah
Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani di Seoul , 30 Maret 2002 ; MEMPERHA TIKAN
DENGAN
SEKSAMA
Memorandum Saling
Pengertian
antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dengan Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources tentang Kerja Sama llmu Pengetahuan dan Tekn ik di Bidang Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani di Jakarta , 30 April 2010 dan Memorandum Saling Pengertian
antara Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara tentang Kerja Sama llmu Pengetahuan dan Teknik dalam Pengembangan Batubara dan Mineral yang ditandatangani di Jakarta , 30 Apri l 201 O; SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-
masing negara; TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan
Tujuan Memorandum Saling
Pengertian
("MSP")
ini adalah
menyediakan
kerangka kerja sama antara Para Pihak dalam penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan . Pasal2 Ruang Lingkup Kerja Sama
Ruang lingkup kerja sama antara Para Pihak akan mencakup, namun tidak terbatas pada : 1. Kerja Sama llmu Pengetahuan dan Tekn ik di Bidang Minyak dan Gas Bumi a.
Survey geologis dan geofisika di Indonesia;
b. Riset kolaboratif terkait teknolog i penangkapan dan penyimpanan C0 2 ; c.
Co-riset eksplorasi dan produksi Coa/Bed Methane (CBM) dan sumber daya Shale Gas di Indonesia.
2.
Kerja
Sama
llmu
Pengetahuan
dan
Tekn ik
dalam
Penelitian
dan
Pengembangan Mineral dan Batubara a. Pemrosesan dan pemanfaatan mineral dan batubara ; b. Dampak lingkungan pemanfaatan mineral dan batubara ; c.
Eksplorasi batubara dalam dan pemanfaatan in-situ ;
d. Pengembangan teknologi pertambangan bawah air. 3. Penelitian dan Pengembangan dalam Geosains Kelautan dan Sumber Daya Mineral
a.
Usaha kolaboratif pengeboran
ilmiah termasuk International Ocean
Discovery Program (IODP) di perairan Indonesia dan partisipasi ilmuwan Indonesia dalam proyek IODP; b.
Kolaborasi riset dan pelayaran dalam geosains kelautan , terutama
paleoclimate , paleochannel, mineral placer, dan sumber daya energi ; c.
Pelayaran bersama TAMHAE II dan GEOMARIN 111/GEOMARIN IV terkait sumber daya energi dan mineral potensial di pera iran Indonesia.
Pasal3 Bentuk Kerja Sama Kerja Sama antara Para Pihak berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dapat berbentuk sebagai berikut: 1.
Kolaborasi informasi dan ana lisis data , publikas i, dan informasi ilmiah ;
2.
Riset bersama terkait area yang menjadi kepentingan bersama ;
3.
Partisipasi dalam pelatihan , konferensi , dan simposium ;
4.
Pengulas dan/atau editor undangan untuk publikasi di bawah Badan Litbang
5.
Peningkatan kapasitas ; dan
6.
Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.
Pasal4 Kegiatan 1.
Para Pihak sepakat untuk bernegosiasi dan membuat Pengaturan Kerja Sama yang spesifik sesua i dengan kebutuhan penyelenggaran Proyek, setelah
Para
Pihak
menyepakati
bahwa
Proyek terbukti
layak untuk
dilaksanakan . 2.
Perjanjian Kerja Sama mencakup dan mendefinisikan : a. Ruang lingkup kegiatan Proyek; b. Penjabaran mengenai tanggung jawab Para Pihak untuk kegiatan Proyek yang disepakati ; c. Penjadwa lan untuk kegiatan Proyek spesifik; d. Pendanaan dan sumber dana masing-masing kegiatan Proyek; e. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk pengelolaan kegiatan Proyek secara efisien .
3.
Proyek akan dilaksanakan menurut Pengaturan Kerja Sama dan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.
PasalS Pertanggung Jawaban dan Pengaturan Pendanaan
1. Para Pihak akan berupaya sewajarnya untuk mencapai keberhasilan Proyek yang dilaksanakan di bawah MSP ini. 2.
Para Pihak sepakat bahwa pengaturan secara spesifik dan perencanaan kegiatan Proyek akan dirundingkan dan dirumuskan di dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah yang ditandatangani kedua belah Pihak, dan bergantung pada tersedianya pendanaan . Pasal6 Perjanjian Alih Material Riset
Apabila dibutuhkan penggunaan material riset untuk kolaborasi terkait MSP, material dimaksud harus dialihkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara Para Pihak melalui Perjanjian Alih Material terpisah yang dibuat antara Para Pihak dan/atau perusahaan, institusi, dan agen ekonomi dari kedua negara berdasarkan persetujuan Para Pihak. Pasal7 Kerahasiaan
1.
Setiap Pihak wajib memastikan terjaganya konfidensialitas dan kerahasiaan semua dokumen , informasi , dan data lainnya yang diterima atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pihak lainnya di bawah MSP lnl.
2.
Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi rahasia yang dihasilkan dari aktivitas kerja sama di bawah MSP ini kepada Pihak Ketiga manapun , Pihak pengungkap harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak vana lt=iin
sP.hP.1!1m nPnmmnk;:in;:in rl::in::it rlil::ik11k::in
3. Para Pihak sepakat bahwa Pasal ini akan tetap mengikat, tanpa terkecuali bila Memorandum Saling Pengertian sudah tidak berlaku . 4.
Pasal ini tidak mengurangi hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing Pihak. Pasal8 Pembatasan Kegiatan Personil
Setiap warga negara suatu Pihak yang terlibat dalam kegiatan di bawah MSP dalam wilayah
Pihak
lainnya wajib
menghormati
dan tidak mencampuri
kebebasan politik, kedaulatan , dan kesatuan teritorial negara Pihak lainnya, dan menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran MSP ini. Pasal9 Hak Kekayaan lntelektual
1.
Para Pihak harus menjamin perlindungan kekayaan intelektual masingmasing Pihak dan yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan MSP ini adalah sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara.
2.
Para Pihak harus saling menjamin bahwa kekayaan intelektual masingmaisng Pihak dan yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya untuk pelaksanaan setiap aktivitas proyek, tidak diperoleh dari suatu pelanggaran hak-hak Pihak Ketiga yang sah .
3. Setiap Pihak yang membawa kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak Ketiga untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah MSP ini bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan atau hak yang diperlukan untuk penggunaan properti intelektual milik Pihak Ketiga. 4. Para Pihak menyepakati bahwa setiap kekayaan intelektual baru yang dikembangkan bersama oleh Para Pihak yang dihasilkan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus menjadi milik bersama , dan: a. Setiap Pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memelihara , memperbaharui , dan meningkatkan kekayaan intelektual tersebut atas seizin Pihak lainnya;
b.
Dalam hal kekayaan intelektual yang dimiliki bersama digunakan oleh salah satu Pihak atau lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersial , maka Pihak lainnya berhak memperoleh bagian royalti yang adil. Pasal 10 Penyelesaian Perbedaan
Perbedaan yang muncul dari , atau hal lain yang tidak diatur secara khusus dalam MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak, berdasarkan kepentingan bersama , kesetaraan , dan kepercayaan satu sama lain. Pasal 11 Addendum dan Amandemen
1. MSP ini menggantikan semua pernyataan , kesepahaman , dan perjanjian sebelumnya dari Kedua Pihak, baik secara lisan maupun tertulis , antara institusi-institusi di bawah Sadan Litbang ESDM dan KIGAM yang berkaitan dengan substansi MSP ini , termasuk: a. Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dengan Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources tentang Kerja Sama llmu Pengetahuan dan Teknik di Bidang Minyak dan Gas Bumi yang
ditandatangani di Jakarta, 30 April 201 O; b.
Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara dengan Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources tentang
Kerja Sama llmu
Pengetahuan dan Teknik dalam Pengembangan Batubara dan Mineral yang ditandatangani di Jakarta, 30 April 2010 . 2. MSP ini dapat diamandemen setiap waktu melalui persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal 12 Pemberlakuan, Masa Berlaku, dan PengakhiranTerminasi
1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah Pihak dan berlaku selama 3 (tiga) tahun . 2. Salah
satu
Pihak
dapat
mengakhiri
MSP
ini
dengan
memberikan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakh iran . 3.
Pengakhiran MSP ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu persetujuan lainnya yang dibuat berdasarkan MSP, dan program atau proyek yang sedang berjalan di bawah MSP ini hingga selesainya program dan proyek dimaksud .
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani MSP
ini. DITANDATANGANI di Seoul pada 16 Mei 2016 dalam rangkap dua dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , naskah Bahasa lnggris yang waj ib berlaku.
BADAN PENELITIAN DAN
KOREA INSTITUTE OF
PENGEMBANGANENERGIDAN
GEOSCIENCE AND MINERAL
SUMBER DA YA MINERAL
RESOURCES
~~~
F.X. SUTIJASTOTO
DR. KYU HAN KIM
KE PALA
PRESIDEN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION ON ENERGY AND MINERAL RESOURCES
The Agency of Research and Development for Energy and Mineral Resources (ARDEMR) and Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) · hereinafter referred to as the "Parties" collectively , or as a "Party" individually; CONSIDERING the mutual interest of the Parties in developing cooperation in
the field of energy and mineral resources based on the principles of equality and mutual benefits ; DESIRING to further strengthen the existing friendly relations between the
Parties in research and development on energy and mineral resources ; REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Energy and Mineral Resources signed in Seoul on March 30th, 2002 ; TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between
Research and Development Centre for Oil and Gas Technology "LEMIGAS" and Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources concerning Scientific and Technical Cooperation in Oil and Gas Field signed in Jakarta on April 30th , 2010 and the Memorandum of Understanding between Research and
Development Centre for Mineral and Coal Technology and Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources concerning Scientific and Technical Cooperation in Coal and Mineral Development signed in Jakarta on April 301h , 2010 ;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries ; HAVE AGREED as follows : Article 1 Objectives The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to provide a framework for cooperation between the Parties in the field of research and development on energy and mineral resources under the principle of equality and mutual benefit.
Article 2 Scope of Cooperation The areas of cooperation between the Parties under this MoU shall include the followings but not limited to : 1. Scientific and Technical Cooperation in Oil and Gas Field a. Geological and geophysical survey in Indonesia; b. Collaborative research on C0 2 capture and storage technology ; c. Co-research with exploration and production of CoalBed Methane (CBM) and shale gas resources in Indonesia . 2. Scientific and Technical Cooperation in Mineral and Coal Research and Development a. Mineral and coal processing and utilization ; b. Environmental impact of mineral and coal utilization ; c. Deep coal exploration and in-situ utilization ; d. Underwater mining technology development. 3. Research and Development on Marine Geoscience and Mineral Resources
a. Collaborative efforts for scientific drilling including International Ocean Discovery Program (IODP) in Indonesian Waters and participation of Indonesian scientists in IODP project; b. Research and cruise collaborations in marine geosciences, particularly paleoclimate, paleochannel , mineral placer, and energy resources; c. Joint cruise TAMHAE II and GEOMARIN 111/GEOMARIN IV for potential mineral and energy resources in Indonesian waters. Article 3 Forms of Cooperation
Cooperation between the Parties under this MoU may take the following forms: 1.
Collaboration on information and data analyses, publications, and scientific information ;
2.
Joint researches on areas of mutual interests;
3. Participation in training courses , conferences, and symposia; 4. · 5. 6.
Invited reviewers and/or editors for publications under ARDEMR; Capacity building ; and Any other forms of cooperation as may be agreed by the Parties. Article 4 Activities
1.
The Parties agree to negotiate and enter into a specific Cooperation Arrangements for the execution of any project once the Parties agree that a project is proven to be feasible.
2.
A Cooperation Arrangement shall cover and define: a. Scope of project activities; b. Elaboration of the responsibilities of the Parties for the agreed project activities; c. Schedules for specific project activities; d. Budgets and sources of financing of each project activity; e. Any other things deemed necessary for the efficient management of the project activities;
3. The projects will be executed pursuant to their individual Cooperation Arrangements and in accordance to the prevailing laws and regulations in the Parties' respective countries. Article 5 Responsibility and Financial Arrangement
1. The Parties shall use their reasonable endeavours to ensure the success of the Projects conducted under this MoU . 2.
The Parties agree that all specific arrangements and plans for project activities are to be negotiated and documented in individual Cooperation Arrangements signed by the Parties, and are dependent on the availability of funds. Article 6 Research Material Transfer Agreement
In the event that required research materials used under collaboration carried · out within the present MoU, such materials may be transferred in accordance with laws and regulations in force in the countries of the Parties through separate Material Transfer Agreements concluded between the Parties and/or enterprises, institutions and economic agents from the two countries subject to approval by the Parties. Article 7 Confidentiality
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data , received or supplied , directly or indirectly to the other Party under this MoU . 2.
If either of the Party wishes to disclose confidential information under this MoU to any Third Party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3. The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Mou.
4.
The provisions of this Article shall not prejudice to the prevailing laws and regulations of the Parties. Article 8 Limitation of Personnel Activities
Any nationals of a Party engaged in activities under this MoU in the territory of the other Party shall respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MoU . Article 9 Intellectual Property Rights
1.
The Parties shall ensure the protection of any intellectual property owned by each Party and brought by one of the Parties for the implementation of this MoU in accordance with the laws and regulations of their respective countries.
2.
The Parties shall ensure each other that the intellectual property owned by each Party and brought by the Party into the territory of the other Party for the implementation of any . project arrangement of activities does not infringe any of Third Party's legitimate rights.
3. Each Party that brings in the intellectual property owned by a Third Party for the implementation of the cooperation activities under this MoU shall be responsible for obtaining necessary approval or rights required for the use of such intellectual property of the Third Party . 4. The Parties agree that any intellectual property newly developed jointly by the Parties during the implementation of this MoU shall be jointly owned and : a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining , adapting , and improving the relevant property with the permission of the other Party;
b. In the event such intellectual -property jointly owned is used by Party or institution on behalf of the Government for such Party commercial purposes , the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty. Article 10 Settlement of Differences
Any differences resulting from or anything unspecified in this MoU shall be resolved amicably through consultation and negotiation between the Parties, based on mutual benefit, equality , cooperation , and mutual trust. Article 11 Entire Addendum and Amendment
1.
This MoU supersedes all previous representations , understandings or agreements, oral or written , between institutions under ARDEMR and KIGAM with respect to the subject matter hereof, including: a. Memorandum of Understanding between Research and Development Centre for Oil and Gas Technology "LEMIGAS" and Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources concerning Scientific and Technical Cooperation in Oil and Gas Field signed in Jakarta on April 30th, 201 O; b. Memorandum of Understanding between Research and Development Centre for Mineral and Coal Technology and Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources concerning Scientific and Technical Cooperation in Coal and Mineral Development signed in Jakarta on April 30th, 2010.
2.
The provisions of this MoU may be amended at any time with the mutual consent of both Parties in a written form . Such amendment shall form an integral part of this MoU. Article 12 Entry into Force, Duration, and Termination
1.
This MoU shall enter into force on the date of its signing by both Parties and shall be effective for a period of 3 (three) years thereafter.
2.
Either Party may terminate this MoU at any time by giving a written notification to the other Party at least 3 (three) months prior to the intended date of termination .
3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any other agreements made pursuant to the MoU , and any ongoing programs or projects undertaken under this MoU until the completion of such programs or projects.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned have signed this MoU . SIGNED in duplicates at Seoul , on May 161h, 2016 in Indonesian and English
language. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation , the English text shall prevail.
FOR THE AGENCY OF RESEARCH
FOR KOREA INSTITUTE OF
· AND DEVELOPMENT FOR ENERGY
GEOSCIENCE AND MINERAL
AND MINERAL RESOURCES
RESOURCES
F.X. SUTIJASTOTO
DR. KYU HAN KIM
HEAD
PRESIDENT
