( REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTANAHAN, INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DI BIDANG SUMBER DAYA AIR, JALAN DAN KOTA CERDAS
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan
Kementerian Pertanahan, lnfrastruktur dan Transportasi Republik Korea (selanjutnya secara masing-masing disebut "Pihak"dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak";
Mempertimbangkan hubungan bilateral yang sangat baik di antara kedua negara dan pentingnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, jalan dan kota cerdas untuk kepentingan masyarakat di kedua negara;
Menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan yang ada antara kedua negara berdasarkan pada prinsip kesetaraan, timbal balik dan manfaat bersama bagi kedua pemerintah dan masyarakat di kedua negara;
Berkeinginan untuk mengembangkan kerjasama di bidang sumber daya air, jalan dan kota cerdas untuk kepentingan bersama;
Merujuk pada Bagian II Perjanjian mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Peningkatan
Perdagangan
antara
Republik Indonesia dan Republik
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 April 1971;
Korea
Dengan memperhatikan hukum, peraturan dan prosedur mengenai kerjasama teknik internasional yang berlaku di negara Para Pihak;
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Paragraf 1 Tujuan Kerjasama
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerjasama untuk kepentingan bersama di bidang sumber daya air, jalan dan kota cerdas.
Paragraf 2 Ruang Lingkup Kerjasama
Para Pihak akan melakukan kerjasama di bidang sumber daya air, jalan dan kota cerdas, khususnya dalam hal perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan.
Spesifikasi teknis dan bentuk kerjasama yang lebih rinci di masing-masing bidang akan diatur oleh Komite Bersama.
Paragraf 3 Komite Bersama
1. Para Pihak akan membentuk Komite Bersama di bidang sumber daya air, jalan dan kota cerdas (selanjutnya disebut "Komite") untuk mengimplementasikan kerjasama dalam Memorandum Saling Kesepakatan ini, mengatur dan mengkoordinasikan kerjasama Para Pihak dan pihak terkait lainnya.
2. Pertemuan Komite (selanjutnya disebut "Pertemuan") akan diselenggarakan secara bergantian di Korea dan di Indonesia, sesuai keperluan. Komite akan terdiri dari perwakilan masing-masing Pihak. 3. Delegasi masing-masing Pihak, yang akan diketuai oleh pejabat level Direktur Jenderal, akan menghadiri Pertemuan. 4. Ketua delegasi tuan rumah akan menjadi Ketua Pertemuan. Agenda Pertemuan akan disusun terlebih dahulu oleh Para Pihak secara bersama-sama. 5. Sebelum Pertemuan, masing-masing Pihak akan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis mengenai nama dan posisi delegasi. 6. Para Pihak akan menyelenggarakan Pertemuan tambahan sesegera mungkin untuk mendiskusikan pembentukan dan operasional Komite.
Paragraf 4 Pendanaan
Para Pihak memahami bahwa sebelum dimulainya proyek kerjasama yang spesifik di bawah Memorandum Saling Pengertian ini, maka pengaturan pendanaan akan diatur bersama di antara Para Pihak. Pengaturan pendanaan tersebut dapat diatur dalam pengaturan terpisah sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Biaya-biaya keperluan Komite akan ditanggung oleh masing-masing Pihak dengan pembagian berdasarkan asas kesetaraan, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan di antara Para Pihak.
Paragraf 5 Hak Kekayaan lntelektual
1. Setiap hak kekayaan intelektual, data dan informasi hasil dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dinegosiasikan oleh Para Pihak berdasarkan kasus-per-kasus dan akan disusun dalam pengaturan terpisah untuk masing-masing kasus.
1
2. lnformasi ilmiah dan teknis yang bersifat non-hak milik yang berasal dari kegiatan kerjasama yang dilakukan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dapat tersedia untuk umum melalui saluran-saluran biasa dan sesuai dengan prosedurprosedur yang normal dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. 3. Tiap teknologi atau peralatan yang dibawa oleh salah satu dari Para Pihak untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap dimiliki
Pihak tersebut.
Namun demikian,
Pihak tersebut akan
membuktikan bahwa ia memegang hak sah untuk menggunakan hak kekayaan intelektual terkait jika teknologi dan peralatan tersebut termasuk dalam paten, merek
1
dagang, informasi bisnis rahasia dan hak-hak eksklusif lainnya (dalam istilah yang ' umum, hak-hak kekayaan intelektual) dari pihak ketiga. Lebih lanjut, Pihak tersebut wajib bertanggung jawab atas setiap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga tentang keabsahan penggunaan teknologi atau peralatan yang didatangkan oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 4. Apabila salah satu Pihak perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk tujuan komersial yang berada di luar ruang lingkup Para Pihak, maka Pihak tersebut harus berusaha untuk memberikan pilihan mengenai kerjasama ini kepada Pihak lain yang , terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini. 5. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban berdasarkan Paragraf ini.
Paragraf 6 Kerahasiaan
Para Pihak akan menjaga kerahasiaan dari pertukaran informasi, dokumen dan penelitian yang dihasilkan selama jangka waktu pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Masing-masing Pihak tidak akan menyebarkan informasi, dokumen dan penelitian kepada pihak ketiga tanpa sebelumnya ada persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.
1
Paragraf ini akan tetap berlaku sampai 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.
Paragraf 7 Ketentuan-ketentuan Umum
1. Memorandum Saling Pengertian ini tidak bertujuan untuk menciptakan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. 2. Memorandum Saling Pengertian ini akan diimplementasikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara dan sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan dan sumber daya manusia dari masing-masing Pihak.
Paragraf 8 Batasan Kegiatan Personil
Semua orang yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Paragraf 9 Penangguhan
Salah satu Pihak berhak karena alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum, untuk menangguhkan sementara, baik keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini, dimana penangguhan tersebut akan berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis diberikan kepada Pihak yang lain.
Paragraf 10 Penyelesaian Perbedaan
Setiap perbedaan di antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi dan/atau negosiasi bersama di antara Para Pihak melalui jalur diplomatik.
Paragraf 11 Perubahan
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau ulang atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Perubahan atau amandemen tersebut akan mulai berlaku pada suatu tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Paragraf 12 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
akan
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tanggal tersebut. Apabila tidak ada Pihak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis,
melalui
jalur
diplomatik,
mengenai
maksudnya
untuk
mengakhiri
Memorandum Saling Pengertian ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir, maka periode Memorandum Saling Pengertian ini akan secara langsung dan berturut-turut diperpanjang untuk periode waktu 1 (satu) tahun. 2. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mengurangi penyelesaian kegiatan-kegiatan bersama yang sedang berjalan.
1
Paragraf 13 Sifat Tidak Mengikat
Memorandum Saling Pengertian
ini tidak akan
dianggap bertujuan untuk
membentuk suatu ikatan hukum atau kewajiban yang memaksa masing-masing Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat dalam rangkap dua oleh perwakilan Para Pihak di Quito dan Seoul dalam Bahasa Korea, Indonesia dan lnggris, masing-masing naskah mempunyai keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas naskah-naskah tersebut, maka Bahasa lnggris yang akan berlaku.
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pertanahan,
dan Perumahan Rakyat
lnfrastruktur dan Transportasi
Republik Indonesia
Republik Korea
M. Basuki Hadimuljono
Kang, Hoin
Menteri
Menteri
Tanggal :
U
t}ef
kJi'
Tanggal:
!).S° OCT
;;o/b
r~
\ ""....:lit.:.... ,,.. '11 I'
REPUBLIK INDONESIA
I
l ' :
i.l ·, .
I!
£~. A.O~E AIEI ~~ ~~.!fl~l:l~(Ol'B'~, ".!fl~1:1"2~ ~ E_l-c~.) ~~E.1-c~.
,
I
1.
~
MOUOll
A~E=
2.
~
z.t
71~ "E! CC!-=?- ~% 0 {j~£ tJ~o~ .TI
MOU<>ll 2.l71tl"
z.tz.t
tJ~~%0ll
~£2.I tJ~ A-i<>ll
.Q.J-a-H
3.
~
5
7H~
~~~c~.
2.I "5"H >d
~Ill-
CH 8 DH j;~I •
5?1C~ .
*
MOUOll 2.l71tl"
tJ~~%~ ~1°5"HA-i o~.=.
71~ ~= ~l::!l2.I ~~tl ~
4.
2.l-a-H
~~~ XI~ ~~-9-7~ ~=
.Tit-~ 7 Ii!i ~ .5:!. = ~ ~ 7~ 2.I igj .Tit- ~ ~~ Oii ~o~O~
~ Al~:IJ~HHtl, ~.5:!. ~
£ '2l"E! £
.:r•
ti-
~ '2,'"A~X~7~ £~ti"
£~ti- ~<>117~1 5?1C~.
~~~'21 ~%~ ~l"E! ~ ~ '2,'"A~X~£¥E1.Q.J R~OI 5?1~ ~
MOUOll
tJ ~ ~
AIOll=
7l~o~O~ C~E- '6'°A~X~7~ ~CH '6'°A~X~Oll7il -Sft:!~<2J
x~I 5 o~ 7 I
Sf! -a-H .:c. ~ti- c~.
5. ~ MOU2.I ~E= 1,2,3~ ~2.I o~l"f! .Q.j£F- .:121.TI/~= t!210ll
~~~ ~
MOU.21- E.1-~tl" £~ ~.5:!. ~ ~A-i .:121.TI OIOll rrf-2~ *~£1=
A1'21%2.I
~~OI X~l3X~Oll7~1 ~.5:!. ~ ~A-i• 57H~
*
~~cL
OI §
~2.I~ ~ <2_1-
MOU.9.I
71~
efE
EE~ aE£1~ Al~ 0 £
¥E1 3'2!
ff~ 'B"t CL
1. ~ MOU~ ~X~lt;j~ O-jCC-1!.I° ~~ 2.l.!:f-£ 7tXIXI l?i~ CL 2. ~ MOU~ ~~2.I E.l-iC1~llt -rt-~~ €~'5"t~ ~'51-AtXr~.Q.J 7~Stl X~s ~ '2J~ ~€ ~ fl"8'5"t0~ Ol~tl-CL
~
MOUOll
E.i-iC1~ ~§Oii aA~'B"t~
~'!:! ~ ~~ ~~~ ~%'5"tj]_ ~
z.i-
MOU.9.I
'51-Arxt~ ~7~ 8~. ~~ 01~.
~Al~ 0 £
%8'5"t71
£:::
as
AtEr~ ~i-1~2.I ~j:I~ ~~. &~lit
2.1£0!1
~A-i EE~
~~£1~
as
~t::!~
.sfl~ '!:!21~ ~ff'B"~j]_, ~¥ EE~ ¥~~0£,
.sfl"6H
~ ~
R<>
llJ
K~ 0 ......
ouu Jlll ~
~
0\ ~
RO ]~J
;jO°J 0
~ L...l -r-
JIJ 1..1-\
~
Dru __._
n.l __._ L...l L...l
0
~r
=1(0 0
__._ _J -
OIO i(f
Of ~
::> 0
lJIJ
u
__,_
;jOJ
roll =1(0
rm 01
i(f __._ •IO\
i(O
iiifll
-0
lio
om
rm
u
__._
i
iiifll roll
JIJ
Fl __._ •IO ~
LU
JIJ
......
lJIJ
~
0
::>
J("
"80
rm om
]I-
•IO:I
ilif
-0
Dru
"5J ('t')
~
K
~
__._
-
~
JIJ
tH
i(O =
"""
n.l
=•10
~ __._
~r
rut
u K~
C'\I ......
~
Jill
~
"'..
-
~
Fl ru r1
If«>
KO
u
K ()J
~
tijO
Of
_.._
JIJ
-0
lJIJ
~
0
::>
~
]~J
n.l
1..1-\
-K
iii -
15" __,_ •IO •IO:I 01=
__._
0
;jOJ
-
i
""" JIJ tH
KO =
OIJ
oO
«Ir
0
0\
•IO
0 __._
OllU
p
Uk> (]J
·~
Of __._ K __._ JIJ
u
-<
]I-
0<
~
-
LU
lJIJ
::> 0
uo
-<
~o
JIJ
:
= •IO HOO
=
KO ...... ......
K~
"'
-=<"
l:H 0\
p ~ __._ K __._
-<
uo ~r """Tr
0 __,_ •IO HOO
"""Tr
0 __,_ •IO HOO
OllU
Jlll ~
i(f ~
0\
u
__._
~
-<] ~
"5J ......
rm
0
i<J
i(f
K
Uk> __._
01 Ollll =
('I')
""" rut
K-K>
017{0 IUllU __._
-<
Olnt ~
0\
rut
K __,_
-•IO K
HOO
K-K> ~ ~r
(]J
J("
iFo
oO
JIJ __,_
-<
K __,_
Lio
oO
017{0
'QIU KIO
iO
K]
-0
Uk>
~
Uk>
r~o
0
KII
-< iiifll
rm
K~ __,_
"'0
::>
~
lJIJ
N
u
__._
o~
-
~RJ
mr
:{J
OllU
t!:<
JIJ __._ •IO
rm
K~
=;=
0 __,_ •IO
UIO
Of
·~
~o
OI c L-llAIOLI .::il.::ilJ...LOi.AEH 1::::::1 2 ~ .:c. ·I o o I l:::::f T -, -r 2
M. Basuki Hadimuuono
(
• •'
I
~
~,1\. ;.r II:
'"in
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF WATER RESOURCES, ROADS, AND SMART CITY
The Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea (Hereinafter individually referred as "Party" and collectively referred as "Parties" ).
Considering the excellent bilateral relationship between the two countries and the importance of development and management of Water Resources, Roads, and Smart City for the benefits of their peoples;
Expressing the desire to strengthen the existing relationship between the two countries based on the principles of equity, reciprocity and mutual benefit for both governments and peoples of the two countries;
Desiring to develop a cooperation in Water Resources, Roads, and Smart City on the basis of mutual interest;
Referring to the Part II on Technical Cooperation of the Agreement regarding Economic
and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea signed in Jakarta on April 24th, 1971; Pursuant to the Parties respective national laws, regulations and procedures concerning
international technical cooperation;
Have reached the following understandings:
Paragraph 1 Objective
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MOU") is to share experience and strengthen cooperation on the basis of mutual interest in the field of Water Resources, Roads, and Smart City.
Paragraph 2 Areas of Cooperation
The Parties will cooperate in all areas of Water Resources, Roads, and Smart City, particularly focusing on planning, construction, operation, and maintenance.
The detail of technical specification and forms of cooperation in each area will be arranged by Joint Cooperation Committee.
Paragraph 3 Joint Cooperation Committee
1. The Parties will establish the Joint Cooperation Committee for Water Resources, Roads, and Smart City, (hereinafter referred to as the "Committee") to implement this MOU, organize and coordinate the Parties' cooperation and relevant activit~s. 2. The Committee's Meetings (hereinafter referred to as the "Meetings") will be held alternately in Korea and in Indonesia, as often as necessary. The Committee will be composed of representatives from each Party. 3. Each Party delegation, which will be headed by a director general-level official, will attend the Meeting. 4. The head of the host country's delegation will chair the Meeting. The agenda of the Meeting will be jointly set in advance by the two Parties. 5. Before the Meeting, each Party will notify the other Party in writing of the names and positions of its delegates. 6. The two Parties will hold an additional meeting at the earliest possible time to discuss the establishment and operation of the Committee.
Paragraph 4 Funding Arrangements
It is understood that before any specific cooperation project under this Memorandum of Understanding is commenced, the financing arrangements will be jointly consented upon between the Parties. Such financing arrangements shall be set out in separate arrangements to be concluded between the Parties. The costs of the Committee will be covered in principle by the respective Parties on a shared and as much as possible equal basis, unless otherwise consented upon between the Parties.
1
Paragraph 5 Intellectual Property Rights
1. Any intellectual property rights, data and information resulting from research activities conducted under this MoU will be negotiated on a case-by-case basis and will be set out in separate arrangements specific to each case. 2. Scientific and technical information of a non-proprietary nature derived from the cooperation activities conducted under this MoU may be available to the public through customary channels and in accordance with the normal procedures and law in force in the countries of the Parties. 3. Any technology or equipment brought by one of the Parties for the implementation of the cooperation activities under this MoU will remain the property of that Party. However, the Party will prove that it holds the legitimate right to use the correspondent intellectual property rights if the technologies and equipment falls under the patent, trademark, confidential business information and other exclusive rights (in general term, intellectual property rights) of third P.arty. Further that Party shall be liable for any claim made by any third party on the legality of the use of technology or equipment which is brought in by aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this MoU. 4. Whenever either Party requires the cooperation of the other party outside the territories of the Parties for any commercial undertaking, this Party shall endeavor to give preference of the cooperation to the other Party under this MoU. 5. Termination of this Mou will not affect the rights and/or obligation under 1,2,3 of this Paragraph.
i
Paragraph 6 Confidentiality
The Parties will maintain the confidentiality of all information, documents and research exchanged or generated under this MOU. Neither Party will disclose such information, documents or research to any third party without the prior written consent of the other Party. This Paragraph will remain in effect for three years after the expiration or termination of the MOU.
Paragraph 7 General Provisions
1. This MOU is not intended to create any legal obligations under international law. 2. This MOU will be implemented in accordance with the two countries' relevant laws and regulations and subject to the availability of funds and human resources of the Parties.
Paragraph 8 Limitation of Personnel Activities
All persons engaged in activities related to this MoU will respect the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country and will avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MoU.
1
Paragraph 9 Suspension
Either Party reserves the right for national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in a whole or in part, the implementation of this MoU which suspension will take in effect immediately after written notification has been received by the other Party.
Paragraph 10 Dispute Resolution
Any dispute that may arise from the application or interpretation of the MOU will be resolved amicably through consultation or negotiation between the Parties through diplomatic channels. Paragraph 11 Amendment
This MoU will be revised or amended at any time by mutual written consent of the ' Parties. Such revisions or amendments will enter into force on such a date as may be determined by the Parties and will form an integral part of this MoU.
Paragraph 12 Entry into Effect, Duration and Termination
1. The MOU will take effect from the date of signature and remain in effect for 3 (three) years. Unless either Party notifies the other Party in writing, through diplomatic channels, of its intention to not to renew the MOU three months before its expiration, the MOU will be renewed automatically for successive one year periods.
2. In case there are on-going joint activities at the time this MOU is terminated, the Parties may choose to complete them by mutual agreement.
Paragraph 13 Non-binding Nature
This MOU shall not be deemed to constitute any legally binding or enforceable obligations of the part of any Party.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MOU.
Signed in duplicate in Quito and Seoul by the Parties'representative in Korean, Indonesia and English languages, all texts being equally valid. In the case of any divergence of interpretation of the provisions in the MOU, the English text will prevail.
For the Ministry of Public Works and
For the Ministry of Land, Infrastructure
Housing of the Republic of Indonesia
and Transport of the Republic of Korea
/JV 0
M. Basuki Hadimuljono
Kang, Hoin
Minister
Minister
Date :
2 ~ tkr
:lo"
Date
:A~ oc-r. ~(')lb
