MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP) ANTA~.
KEMENTERIAN KESEHAT AN REPUSLIK INDONESIA Ol:NGAH THE JOHANNITER INTERNATIONAL ASSISTANCE TENT ANG KERJASAMA PENINGKAT4N KESEHATAN DAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT
i<ementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMKES , dan The Johanniler lnterndtional Assistance. selanjutnya Jisebut "JIA", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak". Mengingat bahwa JIA adalah lembaga pemban&,unan internasional non-pemerintah yang bersifat non sektanan. non-politik dan nir-laba MEMPERHATIKAN MSP tentang Kerjasama dalam PelayJnan Kesehatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan The Johanniter International Assistance yang ditandatangani di Jakarta tar.ggal 22 Saptember tahun 2006. BERKEINGINAN untuk mendukung kerjasama antara Para Pihak dalam peningkatan kesehatan mc..syarakat dan gizi. SESUAI dengan peraturan peruridang-unoang~n uan kebijakar.-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia. TELAH MENCAPAI suatu pengertian seba9ai ber.kut
PASAL1 TUJUAN KERJl\SAMA Tujuan dali MSP ini adalah untuk membangun kerjascama antara Para Pihak untuk rnenir.gkatkan kesehatan dar gizi berbasis masyarakat tennasuk dalam kerangka pengurangan resiko bencana terka~ pelayanar. kese:hatan dan pelatihan pertolongan pertama di wilayah-wilayah yang disetujui di lndon2sia. PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Cakupan dari kegiatan yang dietur di dalani MSP ini terdiri atas J}f"Ogram-program sebagai berikut -
1. Dukungan atau penguatan terhadap upaya k<'sehatan berbasis masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam program l\esk.psiagaan bcncana I.Jan pertobngan pertama PASAL 3 LOK.AS! KECIATAN Para Pihak setuju melaksandkar. ~rogram sebayaimana dimaksud dalam Pasal 2 paJa MOU in1 di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sumatera Utara, Sumatera Barat. OKI Jaka1ta, Jawa Barat, Sulawesi lJtara, SulAvtesi Barat Dan Papua
PASAL4 MITRA KERJA Untuk melaksanakan MSP ini: 1. KEMKES menunjuk Pusat Promosi Kesehatan selanjutnya disebut "PUSAT PROMKES" 2. JIA Menunjuk Kantor Regional The Johanniter International Assistance di Indonesia selanjutnya disebut "JIA INDONESIA'"
PASALS ARAHAN PROGRAM
1.
JIA Indonesia bersama PUSAT PROMKES menyusun arahan program yang memuat lokus, niang lingkup. pembiayaan, dan lok:asi program. serta mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pu~likasi serta penutup. Arahan Program sebagai lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP mi.
2.
Semua program yang akan dilaksanakan di bc.wah MOU ini sejalan dengan strategi KEMKES tenta'lg pembangunan nasional dan daerah.
3.
Rmcian program diatur dalam Rencana lnduk Keg1atan.
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN 1.
JIA Indonesia menyusun dan menya;npaikan Rencana lnduk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga tahun kepada KEMKES untuk mendapat pcrsetujuan
2.
Denoan difasilitasi KEMKES, JIA Indonesia dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau maupun lembaga terkait lainnya untuk menyusun Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan rencana k2giatan tahunan.
3.
Rencana lnduk Kegiatan dan R~ru;.ana Kegiatan Tahunan harus disatujui oleh KEMKES . .
PASAL 7 KEWAJIBAN 1. KEMKES akan: a
Memfasilit&si JIA dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal. ijin masuk dan masuk kembali ke Indonesia bag1 tenaga ahli JIA Pemberian ijin tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
b.
Memf~silitasi JIA dalam Jl'endapatkari farilitas pembebasan kepabeanan dan perpaj3kan $esuai dengan hukum dan peraturan perundang·undangan Indonesia yang bE'rtaku;
c. Memfasili1asi Pemerintah Daerah dan JIA. dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan;
2
-··----~
d. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersamc.-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait. 2. JIAakan:
a. Melaksanakan program yang telah disepakali dalam MSP ini; b. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang dlperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyedlakan tenaga ahll asing yang memilikl keahlian yang tldak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan te nologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai der.gan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang bertaku;
c.
Mengut;imako;n penggunaan produk· produk bu3tan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program;
d. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantua11 teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesej3hteraan bagi penerima manfaat; e. Membatasi jumlah tenaga asing (tiga) C'lrang;
f.
Memili~i
d~~10
struktur manajemen. sebanyak-banyaknya 3
kantor perwakilan di wilayah OKI Jakarta.
g. Mewajibkan ~emua tenaga kerja asing JIA mengikuti 011entas1 yang dilal
i.
Mendukung dan mempcrkuc.t kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di pedesaan dalam mendcsain dan merencanakan program/proyek;
j.
Menjaga citra baik Indonesia di mata lntemasional dan tidak mempublikasikan seg31a benluk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik lndonesi3;
k. Mcngkoordinasikan kepada KEMKES segala bentuk publikasi tentang Indonesia balk di da1am maupun luar negeri yang diprakarsai oleh JIA; I.
Bertanggungjawab atas sega'a pengeh.1aran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting JIA, untuk biay3 orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksc:naan ke91ata'.'l yang diadakan oleh KEMKES bersama-sama dengan instansi terkait;
m. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMKES dan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait lainnya untut: menjamin memperlancar pelaksanaan program; n. Memantau dan mengevaluasi pclaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai J!A dan rnelaksanakan audit terhadap mitra terse.but jika dibutuhkan; o
Menyampaikan laporan p~rkamb3ngan tahurian kepada KEMKES melalui PUSAT PROMKES, dan bila diperlukan laporan tambahan s&suai kebutuhan.
p. Mencantumkan logo KEMKES pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenls publikasi PASAL8 BATASAN AKTIVITAS JtA DAN STAFNYA
1. JIA menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MOU im harus: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan pe1undangundangan, serta kebijdkan Pemerinl9h Republik Indonesia: b. Sejalan dengan kepentingan nasional 1ndonesla; c. Menghormati keutuhan. kebebasan polilik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republ!I: Indonesia dan tidak rnendukung gerakan separatis apapun; d. Menshormati kebiasaan, lradisi, budaya, adat istiadat dan kepercayaan masytJrakr.t lokal; e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin a(X'lpun: f.
lidak terfibat dalam kegiatan p'llitik da11 komersial apapun;
g_ Tidak tcrlibat dalam penyebaran agama apapun, danlatau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama; h. Tidak mel::tkukan aksi penggalangnn dana dari individu maupun organisas1 di Indonesia untuk mendukung program Jon kegiatarinya .. 2
Pe1anggaran terhadap ketentuan di stas dapat menyebabkan pencabutan izin personil dan aktifrtas dimaksud serta tindakan-lind:ikan l3in yang dipersyaratkan oleh hukum dan pare1tuian perundangan serta kebijakc.n ya.19 ber1aku di Indonesia. PASAL9 STATUS PERLENGt<APAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
1.
Perlengka~n dan material pendukung progre>m yang diadc..karJdibeH oleh JIA dalam rangka pelaksanaan program hanya di9uria1
2. Apabila sebelum berakhimya program terjadi perubahan pemanfaalan dsn atau p~nghapus3n atas perlengkapan dan material pendukung, maka perlu didiskusikar. terlP.bih dahulu dengan KEMKES.
3 Setelah berakhimya program, perrghapusan peraiatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan dan disetujui bersama-santa oleh Para Pihak. 4. Serah terima peralatan dan material pendukung diniaksud dituangkan dalani dokume!1 Serita Acara Serah terima.
t
4
- - -------- -
·-~
PASAL10 SURAT MENYURAT Setiap pemberitahuan. laporan, pennintaan, pe!'Setujuan, persetujuan, faktur, pembayaran atau komunikasi sehubungan dengan MOU ini dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos tercatat, E-Mail atau me!Alui faksimili ke masing-masing pihak di alamat berlkut:
Kementerian Kesehatan Republlk Indonesia J'3lan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indonesia. Pusat Kerjasama luar Negeri (Regional) Fax:(021)5214903 E-mail: [email protected] UP : Pusat Prorr.o~i Kesehatan fax: +-62-21-5203873
The Johanniter International Assistance Komplek Tasbi Blok HH No. 69 Medan Fax no.: +62-61-321 2465 E-mail: [email protected]
Ur: :Jr. Harald Ei"m1ann Fax: +62-61-821~465 E-mail: hrrala.einz:[email protected]
Apabila terjadi perubahan dcmisili, JIA wajib mbmbc?ritahukan kepada KEMKES
PASAL11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara damai m\?lalui lcom;ultasi atau negosias1 diantara Para P:hak.
PASAL12 PERUBAHAN 1
MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertuhs oleh Para Pihak.
2. Porubahan dimaksud mulai berlaku psda tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak.
---5---~
PASAL13 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berfaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Salah satu pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya dari tanggal yang dikehendaki. 3. Pengakhlran MSP inl tidak akan mempengaruhi berlakunya program dan proyek yang masih berlaku yang dibuat di bawah MSP ini sampai selesainya program dan proyek dimaksud kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak
SEBAGAI BUKTI, Understanding ini.
para penandatangan telah menandatangani Memorandum Of
DIBUAT dalam rangkap 2 (dua) di Jakarta pada tanggal 22 September 2011 dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Oalam hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
ENTERIAN KESEHATAN REP.UBLIK INOONESIA
THE JOHAN NITER INTERNATIONAL ASSISTANCC
Signed
Signed OR. LI""' SULISTYOWATI. MM KEPALA PUSAT PROMOS! KESEHATAN
' - - - - - -- - - - 6_
lllREK REGIONAL ASIA TE GGARA
_
_
_
t:,;
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF tNDONESIA AND THE JOHANNITER INTERNATIONAL ASSISTANCE ON COOPERATION IN THE IMPROVEMENT OF COMMUNITY - BASED HEALTH AND NUTRITION The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOH", and The Johanniter International Assistance, hereinafter referred to as WJIA", hereinafter jointly referred to as "The Parties". Noting that JIA is an international non-governmental development organization (INGO) that is non-sectarian. non political and non-profit. CONSIDEf
in
the improvement of Commun1ty-
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Republic of Indonesia. HAVE REACHED the following understanding: ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this MOU Is to establish cooperation between the Parties in improving the community-hased health and nutrition, including within the framework of disaster risk reduction related to health care and first-aid training programs in agreed areas in Indonesia.
ARTICLE2 SCOPE OF COOPERATION The scope of activities under this MoU are specified into the following programs: 1 Suppon or reinforcement of community-based health care. 2. Empowerment of communities in disaster prep<Jredness and first aid program.
ARTICLE 3 LOCATION OF ACTIVITIES The Parties agree to implement J,1rogr3m~ as referred to 1n Article 2 of th!s MOU in the provinces of Nangroe Aceh Darussalam, North Sumatera, West Suma:era. West Java, OKI Jakarta, North Sulawesi, West Sul~wesi and Papua.
ARTICLE 4 COUNTERPART
To implement this MOU: 1. MOH designate the Center for Health Promotion, hereinafter referred to as ·pusAT PROMKES~
2
JIA designate Regional Office Of The Johanniter International Assistance in Indonesia hereinafter referred to as•JIA INDONESIA".
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
1
JIA Indonesia and PUSAT PROMKES shall prepare a Program Direction, containing focus, scope, funding, and locations of the program, as well as mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, and conclusion, The Progrum Direction as per Annex of this MOU shall constitutes an integral part of this MOU;
2.
All programs to be implemented under this MOU shall be in line with the national and regional development strategies of MOH;
3.
The details of programs shcill be formulated m the Master Plan.
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
1.
JIA Indonesia shall prepare and submit a ME.Ster Plan containing overall three-year programs to MOH to get approval;
2.
JIA Indonesia, facilitated by MOH, may consult with Local Government and/or the other related agencies in preparing an Annual Plan containing the overall annual plan of activities.
3.
The Master Plan and Annual Plan should be approved by MOH.
ARTICLE 7 OOLIGATIONS
1. MOH shall: a. Facilitate JIA in arranging visa, working permit, stay permit, entry al'ld reentry permit for JIA's foreign staffs. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; b. Facilitate JIA in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regu:ations; c. Facilitate the Local Government and JIA in formulating the Annual Plan;
d. Monitor and evaluate the implementation of the program activities described within this MOU in cooperation with related Indonesian government institutions. 2. JIA shall: a. Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU; b. Provide necessary funding, equipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, in order to transfer of knowledge and technology to the local staff and communities in accordance with lhE: prevailing Indonesian laws and regulations. c. Put priority on the use of locally made and environmental friendly products for all equipment and materials used in implementing the program activities; d. Provide training and technical assistance in the implementations of the programs which are focused on community and building the capacity of human resources as well as the welfare of th~ benefr:iarles; e. Limit the number of foreign staff in the management structure. up to as many as 3 (three) persons; f.
Have a representative office in Jakarta:
g. Require ;:iii foreign manpower of JIA to follow orientation held by the MOH; h. Require all foreign staff of JIA to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedl!re:
i.
Support and strengthen rural communities and institutions capacity in designing and arranging the program/project;
j.
Maintain lndonesian's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may damage Indonesian reputation;
k. Coordinate with the MOH regarding any national or international publication on Indonesia initiated by JIA; I.
Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to JIA's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by MOH together with related institutions:
m Consult and coordinate with the MOH and Local Government as well as related institution to ensure a smooth program implementation; n. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by the JIA and audit those partners, if necessary; o. Submit annual prcgress report::; to MOH through PUSAT PROMKES. and if deemed necesa1 ry any additional reports; p. Put MOH logo on every program board, annual report and all type of publication.
3
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF JIA AND ITS PERSONNEL
1.
JIA assures that its activities and staff assigned in their official status under this MOU, shall: a. Observe. respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with Indonesian national interest; c. R€:spect the integrity, political freedom and sovereignty of the unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Respect to the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; e. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; f.
Refrain from engaging in any political and commercial activities;
g. Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotage the religious harmony and stability condition in Indonesia; h. Refrain from conducting fund raising activities from individual5 or local organ:Zations in Indonesia to support its programs and activities.
2.
Any violation of the above provision may resu:t in the revocation of the permits of the concerned person and or activities and the other measures as required by the prevailing laws and regulations as well as policies of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORT MATERIALS
1. Equipment and materials provided/purchased by JIA to support the implementation of the program shall be used solely for the purpos~ of the implementation of the program . 2. If there 1s a change of purpose a.id or abolition of the equipment and materials before completion of the program. then it shall be discl•ssed with and approved by MOH.
3. After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and matenals 5hould be discussed and agreed by The Parties. 4. The said handing over of the materials and equipment shall be documented in a Handover Minutes.
ARTICLE 10 COMMUNICATION Any notice, report, request, approval, consent, invoice, payment or other communication required or permitted under this MOU shall be made in writing , delivered in person. sent by registered mail, E-mail, or by facsimil~ transmission to the Parties respectively at the following addresses: Minl~try
of Health of the Republic of Indonesia JI. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia 4
Center for International Cooperation (Regional) Fax no.: (021) 5214870 E-mail: [email protected] UP : Center for Health Promotion Fax . Fax: +62-21-5203873
The Johanniter International Assistance Komplek Tasbl Blok HH No. 69 Medan Fax no. +62-61-821 2465 E-mail. [email protected] UP· Dr. Harald Einzmann Fax: +62-61-8212465 E-mail: [email protected] Any change of address shall be informed to MOH
ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES Any d1sr.ute concerning the interpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably thro1.19h consultation or negotiation between The Parties
ARTICLE 12
AMENDMENT 1. This MOU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties.
2. Such amendment or revision shall come into force on the date as m3y be determined by the Parties.
ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1 . This MOU shall enter Into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years. 2
Either party may terminate this MOU by sending a written notification six (6) months in advance of the intended date of termination
3. The termination of this MOU shall not affect the validity of ongoing programs and activities made under this MOU until the completion of such project and program.
5
IN WITNESS WHEREOF, Understanding.
the
undersigned,
have
signed
this
Memorandum
of
DONE in duplicate at Jakarta on the 22 day of September in the year 2011 in Indonesian and English languages, both text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian texts shall prevail.
THE JOHANNITER IN~ATIONAL ISSISTANCE
~E- MINISTRY OF HEALTH OF lltE'REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Signed
~Af:frW(EINZMANN
DR. LIJ«.,W. SULISTYOWATI, MM ~
CENTER FOR HEALTH PROMOTION
liEG\ClNAL\DIRECTOR SOUTH~ST ASIA
6
