REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN BANK PEMBANGUNAN ASIA (ADB) TENT ANG KEMITRAAN PENGETAHUAN ENERGI BERSIH UNTUK INDONESIA
Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("KESDM") dan Bank Pembangunan Asia ("ADB")
(selanjutnya disebut sebagai "Para
Pihak"), MEMPERTIMBANGKAN adanya minat bersama untuk mengembangkan kerja sama energi terbarukan diantara Para Pihak; MENGAKUI pentingnya bantuan tekn is untuk sektor energi Indonesia termasuk dukungan pengembangan kebijakan dan uji coba teknologi inovatif dan model pembiayaan; Telah mencapai pengertian-pengertian sebagai berikut :
PASAL1 Tujuan Memorandum
Saling
Pengertian
ini
("MSP")
ini
mencatat pencapaian
pemahaman antara KESDM dan ADB mengenai serangkaian kegiatan terkait dengan pengetahuan lanjutan yang akan dilakukan selama tahun 2015-2019 dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan pembangunan energi bersih dan penyebaran pelaksanaannya di Indonesia.
PASAL 2 Lingkup Kerjasama
1.
Tujuan perjanjian ini adalah untuk pengembangan dan penyebaran energi bersih sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, termasuk yang berkaitan dengan teknologi energi terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari dan biomassa; langkah-langkah efisiensi energi dan penangkapan dan penyimpanan karbon.
2.
Ruang lingkup kerjasama perlu diselaraskan guna mendukung upaya KESDM untuk meningkatkan dan mempromosikan penggunaan sumber daya energi bersih sebagaimana di bawah ini: a. Mendukung penyusunan undang-undang utama dengan maksud untuk menciptakan mekanisme harga bagi teknologi energi terbarukan dan menciptakan pasar bagi langkah-langkah efisiensi energi; b. Mendukung satuan tugas khusus dalam KESDM yang ditunjuk untuk mengidentifikasi cara-ca ra inovatif merampingkan dan meningkatkan investasi di bidang energi terbarukan dan untuk memotivasi terobosan kebijakan yang mempromosikan investasi energi bersih; dan c. Mendukung pembentukan Pusat Keunggulan untuk energi bersih dengan maksud membawa keahlian nasional dan internasional, serta badan-badan
sektor publik
dan
swasta
yang
bertujuan
untuk
menyebarkan teknologi energi bersih melalui pendekatan pembiayaan yang inovatif dan model penyebaran. 3.
Tujuan dan sasaran dari MSP ini juga tergantung pada diskusi perencanaan program tahunan pemerintah dan ADB.
PASAL3 Bentuk Kerjasama
1. Kem itraan pengetahuan antara KIESDM dan ADB dalam upaya percepatan meningkatkan dan mempromosikan penggunaan sumber daya energi bersih yang dapat berbentuk: a. Penelitian dan analisis kolaboratif; b. Mendukung acara penjangkauan; dan c. Uji coba untuk teknologi inovatif 2. Pengembangan memfasilitasi
bersama pembuatan
pengetahuan kebijakan
dan
dan
penerapannya
keputusan
guna
pembiayaan
merupakan prioritas kunci dan prioritas lintas sektor yang sangat penting dalam Rencana Kegiatan ADB di Indonesia (COBP) 2015-2017 dan Strategi Kemitraan Negara 2016-2019, yang saat ini sedang dibahas dengan Pemerintah. 3. Dalam sektor energi, ADB akan menyiapkan serangkaian kegiatan di sektor energi termasuk : a. Dukungan bagi reformasi kebijakan; b. Pembiayaan program penguatan transmisi listrik dan infrastruktur distribusi; dan c. lnvestasi energi bersih lainnya.
PASAL4 Pelaksanaan
1. Para Pihak perlu menentukan bidang kerjasama spesifik dan kegiatannya yang terkait yang disepakati bersama. Rincian ketentuan yang berkaitan dengan bentuk dan metode, kewajiban keuangan serta kondisi bidang kerja sama yang disepakati dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang akan disimpulkan oleh Para Pihak. 2. Dukungan untuk kegiatan pengetahuan di sektor energi bersih akan diberikan melalui pengaturan saat ini termasuk bantuan teknis ADB, hibah
dan pinjaman. Sumber daya tambahan juga dapat disediakan dari Kelompok Kerja Sektor Energi ADB dan Pusat Berbagi Pengetahuan dan Jasa ADB, dalam koordinasi dengan Misi Tetap ADS di Indonesia. Dukungan yang diberikan tergantung pada kesepakatan ADB dan pemerintah berdasarkan kasus per kasus.
PASAL5 Koordinator Pelaksanaan (Focal Point) 1. Beberapa Direktorat Jenderal terkait di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjadi lembaga pelaksana untuk kegiatan yang dilakukan dalam lingkup MSP ini.
2. Misi tetap ADB di Indonesia (IRM)
akan berfungsi sebagai koordinator
utama bagi ADB, dan IRM pada gilirannya menjadi saluran bagi masukanmasukan dari Kelompok Sektor Energi ADS dan Pusat Serbagi Pengetahuan dan Jasa ADB. Semua produk dan jasa pengetahuan akan dimasukkan juga dalam diskusi tahunan rancangan pengetahuan negara.
PASAL6 Amandemen Ketentuan dalam MSP ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL 7 Saluran Komunikasi Untuk tujuan memfasilitasi pelaksanaan pengaturan kerja yang akan dibuat oleh Para Pihak MSP ini, rnaka saluran komunikasi bagi Para Pihak adalah: Untuk KESDM : Kementcrian Energi dan Sumber Daya Mineral U.p.
: Kepala Sadan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
dan Direktur Jenderal Energi Baru dan T erbarukan dan Konservasi Energi Untuk ADB
: Bank Pembangunan Asia
U.p.
: Direktur ADS untuk Indonesia (Country Director Indonesia Resident Mission)
PASAL 8 Hak kekayaan intelektual
Para Pihak sepakat bahwa kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan tunduk pada pengaturan pelaksanaan terpisah antara para Pihak.
PASAL 9 Batasan Kegiatan Personil
ADS menjamin bahwa semua kegiatannya termasuk yang dilaksanakan oleh para stat dan konsulta nnya harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan tujuan, ruang lingkup dan bentuk kerjasama.
PASAL10 Efek Hukum
MSP ini bukan perjanjian hukum dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak mengikat secara hukum apapun dan kewajiban antara Pihak.
PASAL11 Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh para pihak. 2. MSP ini akan tetap berlaku selama empat (4) tahun sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
3. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya akan niatnya untuk mengakhiri MSP ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. 4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan yang sedang dilaksanakan kecuali jika Para Pihak sepakat untuk melakukan sebaliknya. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini. DITANDATANGANI di Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 dalam
rangkap dua asli, dalam Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , rnaka naskah berbahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN ENERGI DAN
BANK PEMBANGUNAN ASIA (ADB)
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
~-
~22
-- e
Sudirman Said
Steven Tabor
Menteri
Direktur Misi Tetap ADS untuk
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
vt
Indonesia
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE MINISTRY OF ENERG Y AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) ON A CLEAN ENERGY KNOWLEDGE PARTNERSHIP FOR INDONESIA
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia ("MEMR") and Asian Development Bank ("ADB") (hereinafter referred to as "the Parties"); CONSIDERING mutual interest in developing renewable energy cooperation between the Parties; ACKNOWLEDGING the importance of technical assistance to the Indonesian energy sector including policy development support, and piloting of innovative technologies and financing models; Have reached the following understanding:
ARTICLE 1 Objective
This Memorandum of Understanding (''MoU") records the understandings reached between the MEMR and ADS on a series of further knowledge-rel2ted
activities to be undertaken during 2015-2019 with the objective to scale-up and promote clean-energy development and deployment in Indonesia.
ARTICLE 2 Scope of Cooperation
1.
For the purposes of this agreement, clean-energy development and deployment as stated in Article 1, will include those relating to renewableenergy technologies such as geothermal, wind, solar and biomass; energy efficiency measures, and carbon capture and storage.
2.
The scope of cooperation shall be aligned to support the effort MEMR to scale-up and to promote the use of clean-energy resources as specified below: a. to support the preparation of major legislation with the intent to create pricing mechanisms for renewable energy technologies, and create a market for energy-efficiency measures; b. to support a special task force within the MEMR which is designated to identify innovative ways to streamline and increase investment in renewable energy and to motivate policy breakthroughs that promote clean-energy investment; and c. to support the establishment of a Center of Excellence for Clean Energy which is intended to convene national and international expertise, as well as public- and private-sector entities, with the purpose to deploy clean-energy technology through innovative financing approaches and deployment models.
3. The goals and objectives of th is MoU will also be subject to annual government and ADS program planning discussions.
ARTICLE 3
Forms of Cooperation
1. The knowledge partnership between the MEMR and ADS in its acceleration efforts to scale-up and promote the use of clean-energy resources may be
in the form of: a. Collaborative research and analysis; b. Support outreach events; and c. Pilot testing of innovative technologies. 2.
Joint development of knowledge and the application of this knowledge to facilitate policy making and financing decisions is a key priority and a crucial crosscutting priority in the Country Operations Business Plan (COBP) 2015-2017 and the Country Partnership Strategy 2016-2019, which is currently being discussed with the government.
3.
Within the energy sector, ADB will prepare a pipeline of activities for the energy sector including: a. Support for policy reform ; b. Programmatic financing for the strengthening of power transmission and distribution infrastructure; and c. Other clean energy investments.
ARTICLE 4
Implementation
1. The Parties shall determine specific areas of cooperation and its related activities by mutual consent. The detailed provisions relating to forms and methods, financial obligations as well as the conditions of the agreed areas of cooperation shall be set forth in a separate implementing arrangement to be concluded between the Parties.
2. Support for knowledge activities in the clean energy sector will be provided through current arrangements including ADB's technical assistance, grants and loans. Additional resources may also be provided from ADB's Energy Sector Group and ADB's Knowledge Sharing and Services Center, in coordination with ADB's Resident Mission in Indonesia. Support provided is subject to ADB and government concurrence on a case-by-case basis.
ARTICLE 5
Focal Points
1. The various relevant directorate generals within MEMR will be the implementing entities for the activities undertaken within the scope of this Mou .
2. The Indonesia Resident Mission (IRM) of ADB will serve as the primary focal point for ADB, and IRM will in turn channel inputs from ADB's Energy Sector Group and ADB's Knowledge Sharing and Services Center. All knowledge products and services will be included also in the annual discussions of the country knowledge plan.
ARTICLE 6 Amendment
The provisions in this MoU may be amended at any time with the mutual written consent of the Parties. Such amendments shall form an integral part of this Mou.
ARTICLE 7 Channel of Communication
For the purpose of facilitating the implementation of the working arrangements
to be established by the Parties of this MoU. the communication channel for the Parties shall be: For MEMR : Ministry of Energy and Mineral Resources Attention
: Head of the Agency for Research and Development of Energy and Mineral Resources and Director General of New and Renewable Energy and Energy Conservation
For ADB
: Asian Development Bank
Attention
: Country Director Indonesia Resident Mission
ARTICLE 8 Intellectual Property Rights
The Parties
agree
implementation
that
any
intellectual
of this MoU shall be subject
between the Parties.
property to
arising
from
the
a separate arrangement
ARTICLE 9
Limitation of Personnel Activities
ADB assures that all of its activities including those of its staff and consultants shall be in a manner consistent with the objectives, scope and forms of the cooperation.
ARTICLE 10
Legal Effect
This MoU is not a legal agreement and is not intended to create any legally binding rights and obligations between the Parties.
ARTICLE 11
Entry into Effect, Duration, and Termination
1.
This MoU will come into effect on the date of signature by the Parties.
2.
This MoU will remain effective for four (4) years as of the date of the signature by the Parties, and may be extended for another period by mutual written consent of the Parties.
3.
This MoU may be terminated by either Party by written notification to the other Party of its intention to terminate this MoU at least 30 (thirty) days prior to the intended date of termination.
4.
The termination of this MoU shall not prejudice the completion of any ongoing activities unless agreed otherwise by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed th is Memorandum of Understanding.
Signed in Jakarta on 8 October 2015, in two original copies, in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English language text shall prevail.
FOR THE
FOR THE
MINISTRY OF ENERGY AND
ASIAN DEVELOPMENT BANK
MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
cB -Sudirman Said
Steven Tabor
Minister of
Country Director
Energy and Mineral Resources
Indonesia Resident Mission
