REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERtAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH MENGENAI PENINGKATAN FREKUENSI BEDAH INVASIF MINIMAUTINGGI DALAM LINGKUP GINEKOLOGI
Ksmenterian Kesehatc:.n Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Kemkes") dan Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (selanjutnya disebut sebagai "GIZ") yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";
MENGINGAT
GIZ
telah
ditugaskan
oleh
Pemerintah
Jerman
untuk
melaksanakan Program "develoPPP.de". BERKEINGINAN untuk meningkatkan kesehatan dan pengobatan ginekologi di Indonesia.
MERUJUK pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Repub lik Federal Jerman mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Apri l 1984;
MERUJUK pada Deklarasi Bersama lndonesia-J&rman untuk Kemitraan Komprehensif:
Membentuk
Globalisasi
dan
Berbagi
Tanggung
Jawab
("Deklarasi Jakarta") yang ditandatangani di Jakarta pada 27 Februari 2012; SESUAI dengan hukum dan Peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;
I
TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
PASAL1
PARA PIHAK (1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes) Kemkes melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan
tugas-tugas
kebijakan
nasional
di
bidang
kesehatan,
masyarakat, masyarakat sipil dan sektor swasta mengembangkan sektor kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Kementerian Kesehatan mendukung proyek-proyek di bidang kerjasama pembangunan.
(2) Deutsche Gesellschaft for lntemationale Zusammenarbeit (Gil) GIZ adalah perusahaan federal dan mendukung Pemerintah Jerman dalam mencapai tujuan di bidang kerjasama internasional untuk pembangunan yang berkelanjutan. GIZ menawark2n Pelayanan yang efektif dan khusus sesuai
dengan
permintaan
untuk
pembangunan
berkelanjutan.
GIZ
beroperasi di berbagai bidang mulai dari pembangunan ekonomi dan promosi pekerjaan, melalui pemerintahan dan demokrasi, keamanan , rekonstruksi, pembangunan perdamaian dan transformasi konflik sipil dan keamana n pangan, kesehatan dan pendidikan dasar untuk perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya dan mitigasi perubahan iklim. GIZ beroperasi di seluruh Jerman dan di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. GIZ adalah salah satu mitra dalam program develoPPP.de yang didirikan oleh Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Federal Jerman (BMZ) untuk mendorong keterlibatan sektor swasta pada titik di mana peluang bisnis dan inisiatif kerjasama internasional bersinggungan.
PASAL 2 TUJUAN Tujuan
dari
meningkatkan Indonesia.
Memorandum pe!ayanan
Saling
kesehatan
Pengertian ginekologi
(MoU) dan
adalah
untuk
pengobatan
di
PASAL 3 TUJUAN DAN LINGKUP KERJASAMA
GIZ dan Gebruder Martin GmbH & Co KG telah menandatangani perjanjian kerjasama tanggal 2013/11 /12 dalam rangka Kemitraan Pembangunan dengan Sektor Swasta (OPP) di bawah program develoPPP- mengenai operasi frekuensi tinggi dalam lingkup ginekologi. Kontrak menetapkan jasa, peralatan, pembayaran dan kewajiban serta Konsep
dan Rencana
Operasional terlampir sebagai Lampiran 1 MoU ini. Tujuan dari proyek ini adalah peningkatan status pelayanan kesehatan ginekologi bagi perempuan di Indonesia melalui pelatihan metode bedah invasif minimal frekuensi tinggi. Bedah invasif minimal/frekuensi tinggi akan diperkenalkan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta sebagai rumah sakit rujukan utama pengobatan ginekologi di Indonesia. Rumah Sakit Fatmawati adalah salah satu dari delapan rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah satu-satunya lembaga pelatihan untuk dokter ahli kandungan di Indonesia. Semua kewajiban GIZ terbatas pada kontrak yang menjadi tanggungjawab GEBRUEDER MARTIN GmbH & Co KG. GIZ (selanjutnya disebut "KLS")
yang terbatas untuk commissioning GEBRUEDER MARTIN GmbH & Co KG dan mendukung kegiatan mereka. Dengan demikian, GIZ berkomitmen untuk melakukan proyek hanya dengan ketentuan bahwa GEBRUEDER MARTIN GmbH & Co KG akan memenuhi bagian mereka dari kontrak
terse but. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendukung langkah ini, dengan cara yang sesuai secara politik. (1) Kemkes berkewajiban: 1) Memfasilitasi KLS dalam mengatur visa, ijin kerja, ijin tinggal, izin masuk dan masuk kembali maksimal 5 (lima) persunil asing, sesuai dengan hukum · dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2) Memfasilitasi KLS dalam memperoleh pembebasan bea cukai dan
pajak untuk perangkat medis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3) Mendukung kerjasama dengan organisasi ginekologi lokal serta dengan mempromosikan kampanye di seluruh negeri.
PASAL4 KORESPONDENSI
Para Pihak menyetujui kontak penghubung untuk segala pemberitahuan, laporan, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh MoU ini, secara tertulis, disampaikan secara langsung, pos, surat elektronik atau melalui faksimili antara Para Pihak.
Kontak penghubung untuk Kemeneterian Kesehatan RI: dr. Tri Hesty Widyastoeti M., Sp.MP.
GIZ: Kathrin Fociltmann, develoPPP.de - Project Manager untuk Indonesia, (
[email protected]).
PASAL 5 PENYEL ESAIAN SENG KETA
Setiap sengketa perihal pemahaman dan I atau penerapan MoU ini harus diseles<Jikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL 6 PERUBAHAN Setiap perubahan MoU ini harus dilakukan
melalui konsultasi dan
disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak, dan akan merupa'kan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
{
PASAL 7 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1) MoU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun. 2) Salah satu Pihak dapat rnengakhiri MoU ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud. 3) Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi kegiatan yang sedang berjalan, kecuali disepakati oleh Para Pihak. SEBAGAI SAKSI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani MoU.
DIBUAT, dalam rangkap dua di Jakarta pada
2016 dalam 2 (dua)
eksemplar asli dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah sama otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH
Tempat/Tanggal : _ _ _ __ _ _
Tempat/Tanggal :
~:h~l'T"'tA.22 0vM. l0 I
w/fJ_
dr. Tri Hesty W . Marwotosceko, Sp.M., MPH ;~arYHolger Fraeb Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan KE?pala Unit DeveloPPP.de
.... '
:;i-7
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH
ON THE IMPROVEMENT OF MINIMAL INVASIVE/HIGH FREQUENCY SURGERY INTHESCOPEOFGYNAECOLOGY
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Morl")
and
Deutsche
Gesellschaft
for
Internationale
Zusammenarbeit
(hereinafter referred to as "GIZ") hereinafter jointly referred to as "The Parties"; WHEREAS GIZ has been commissioned by the German Government to implement the Programme "develoPPP.de". DESIRING to improve gynecological healthcare and treatment in Indonesia. REFERRING to the Agreement between the Government of the Repub lic of Indonesia and the Govarnment of the Federal Republic of Germany concerning Technical Cooperation signed in Jakarta on April gth. 1984; Ri=FERRING to the Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalization and Sharing Responsibility ("Jakarta Declaration") signed in Jakarta on February 2?1h, 2012;
PURSUANT TO the prevailing laws and RGgulation of Rep ublic of Indonesia;
I
I
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 THE PARTIES
"'
: '
i, I
(1) The Ministry of Health of the Republic of Indonesia (MoH) The MoH addresses the task to implement governmental duties in the health '
sector. To implement the national policy tasks in the health sector, communities,
i
the civil society and the private sector are embraced in the health sector development through national an:i global cooperation. The Ministry of Health supports projects in the field of development cooperation.
(2) Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Gil is a federal enterprise and supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development. GIZ offors demand-driven, tailor-made and effective services for sustainable development. GIZ operates in many fields ranging from economic development and employment promotion, over governance and democracy, security, reconstruction, peace bu'ilding and civil conflict transformation and food security, health and basic education to environmental protection, resource conservation and climate change mitigation. GIZ operates throughout Germany and in more than 130 co:.mtries worldwide. GIZ is one partner in the develoPPP.de program wh ich was set up by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) to
foster the involvement of the private sector at the point where business opportunities and international cooperation initiatives intersect.
ARTICLE 2 l!J
II
OBJECTIVE OF THE Mou
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to improve gynecological health.:are and treatment in Indonesia.
_..,
•
111 I~
t
ARTICLE 3 OBJECTIVE AND SCOPE OF COOPERATION
GIZ and Gebruder Martin GmbH & Co. KG have signed a cooperation agreement dated 11 .12.2013 on a Development Partnership with the Private Sector (OPP) under the develoPPP-program on high frequency surgery in the scope of gynt!cology. The contract sets out specific services, equipment, payments and obligations as well as Concept and the Operational Plan attached as Annex 1 of this MoU. The aim of the project is the improvement of the gynecological health ca re status of women in Indonesia through minimal invasive high frequency surgery methods training. The minimal invasive/righ frequency surgery will be introduced at Fatmawati Hospital Jakarta as main referra l hospital on gynecological treatment in Indonesia. The Fatmawati Hospiial is one of eight teaching hospitals of the Faculty of Medicine Universitas Indonesia. The Faculty of Medicine Universitas Indonesia is the only training institution for gynecologists in Indonesia. All obligations of GIZ are limited to the contract with GEBRUEDER MARTIN GmbH & Co. KG. Gil's (here.inafter "KLS") responsibilities are limited to commission ing of GEBRUEDER MARTIN GmbH & Co. KG and supporting their activities. Thus, GIZ is committed to conduct the project only under the provision that GEBRUEDER MARTIN GmbH & Co. KG fu lfills their part of the mentioned contract.
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia supports this measure. by adequate means within the political realm . (1) MoH shall: 1) facilitate l
prevailing laws and regulation of the Republic of Indonesia. 2) Far.ilitate KLS in obtaining customs clearance and tax exemption for medical device in accordance with the prevailing laws and regulation of the Republic of Indonesia. 3) Support the cooperation with the local gynecological organizations as well as
with promoting the campaign throughout the country.
ARTICLE 4 CORESPONDENCE
The Parties agree upon contact points for any notice, report, request, or other communication required under this MoU, which shall be made in writing, delivered in person, post, e-mail, or by facsimile transmission between the Parties.
Contact point for The MoH: dr. Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, Sp.MP. GIZ: Kathrin Fochtmann, develoPPP.de - Project Manager for
Indonesia,
(
[email protected]).
ARTICLE 5 SETTLEMENT OF DISPUTE
Any dispute concerning the interpretation a11d/or application of this MoU shall be settled amicably though consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 6 AMENDMENT
Any amendment of this MoU shall be made under consultation and mutually agreed by in written by The Parties. Such amendment shall come into force on the date as may be determined by The Parties, and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLE 7 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1) This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for
a period of three (3) years.
2) Either Party may terminate this MoU by giving written notification at least three month5 prior to the intended date of termination. 3) The Termination of the MoU will not affect the ongoing activities unless otherwise
decided by The Parties.
1
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU.
DONE, in duplicate at Jakarta on the
2016, in 2 (two) original copies
in Indonesian and English, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH
Place/Date : - - -- - - - - -
Place/Date :
dr. Tri Hesty W. Marwotosoe'
-..J~t/\
~an&
2
~ Ou"11l l c; l.b
I ..Head of Unit, DeveloPPP.de
