MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RARE TENT ANG PENINGKATAN KAPASITAS KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA
Kementerian Kehutanan, Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (selanjutnya disebut sebagai "Ditjen PHKA") dan Rare Animal Relief Effort (selanjutnya disebut sebagai "RARE") yang dalam hal ini diwakilkan oleh kantor perwakilannya di Indonesia, secara bersama-sama disebut den!;,an "Para Pihak", BAHWA kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam bidang pengelolaan berkelanjutan konservasi keanekaragaman hayati: MENIMBANG Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Rare Animal Relief Effort tentang Peningkatan Kapasitas Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia yang ditandatangani pada 30 Mei 2011 ; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia ; Para Pihak TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut: PASAL1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP") ini adalah untuk mendukung i.:paya Ditjen PHKA dan mitra lainnya dalam konservasi sumberdaya alam hayati darat dan perairan. serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pelatihan dan perubahan perilaku masyarakat. PASAL 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup kerja sama dalam MSP ini meliputi : 1. Penyediaan pendidikan formal setara Strata 2 (dua) bagi staf D1tjen PHKA, serta mitra-mitra lainnya, sesuai dengan kerjasama antara RARE dengan University of Texas at El Paso (UTEP); 2. Penyediaan pe.ndidikan non formal bagi stat Ditjen PHKA beserta unit pelaksana teknisnya, serta mitra-mitra lainnya; 3. Fasilitasi dan pelaksanaan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati ; 4. Pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat memberi dukungan secara lebih baik dan penerima
manfaat dari konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan lindung.
PASAL3 WILAYAH KERJA SAMA
1. Para Pihak sepakat bekerja sama di seluruh propinsi di Indonesia yang akan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (selanjutnya disebut sebagai "RPP.) 2.
Setiiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak.
PASAL4 ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM
1. Program dan mekanisme kerja sama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini; 2.
Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam RPP yang disusun dan disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak. RPP paling sedikit memuat program secara terperinci tennasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan:
PASALS HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1.
Ditjen PHKA akan: a.
Memberikan arahan program dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP;
b.
Menyediakan dukungan fasilitas dan koordinasi dengan lembaga lain di dalam Kementerian Kehutanan, kementerian lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP; Menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pelatihan sebagai manajer kampanye, koordinator teknis, supervisor kampanye, serta tim pendukungnya;
c. d.
Menetapkan dua orang anggota staf yang sesuai untuk bertindak sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama program dalam MSP dan memastikan bahwa1 program tersebut bermanfaat; e. Membantu mengatur perizinan yang dipertukan untuk tenaga ahli yang memenuhi persyaratan dan disetujui untuk ditugaskan dibawah MSP ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang bertaku bagi izin penelitian.
2.
RARE akan: a. b.
Ber.same dengan Ditjen PHKA menyiapkan rancangan rencana kerja, melaksanakan kegiatan, dan mel'akukan pelaporan sesuai dengan MSP ini; Menyediakan sarana dan prasarana, serta bahan/modul untuk menjalankan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati;
c. Memberikan bantuan teknis, peralatan dan pendanaan untuk mempromosikan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati; d. Bekerjasama dengan Ditjen PHKA melakukan proses seleksi untuk peserta pelatihan dari Ditjen PHKA; e. Memberikan bantuan teknis, peralatan, dan peningkatan kapasitas bagi Ditjen PHKA dan unit pelaksana teknis (UPT) PHKA,serta mitra lainnya, melalui pendidikan, pelatihan, pertemuan, seminar, dan kegiatan lainnya; f. Menyediakan tenaga ahli berkualitas yang dibutuhkan oleh Ditjen PHKA untuk alih pengetahuan sebagai bagian dari program pelatihan ; g. Menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat memberi dukungan secara lebih balk dan berbagi manfaat dari konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan lindung; h. Mempromosikan kerjasama dan dialog dengan institusi terkait di sektor kehutanan maupun nonkehutanan di tingkat nasional dan intemasional serta lembaga swasta sebagaimana yang diusulkan oleh Ditjen PHKA;
i.
Mendukung promosi upaya-upaya konservasi melalui penyusunan kampanye untuk meningkatkan kesadaran guna melindungi citra positif Indonesia melalui media baik di tingkat lokal, nasional maupun intemasional, serta tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang merugikan Indonesia;
j.
Melibatkan staf Ditjen PHKA dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan tercakup di dalam MSPini;
k.
Menjamin ketersediaan dana pendukung dari sumber-sumber di luar Indonesia untuk melaksanakan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati sejumlah US$ 250,000 (dua ratus lima puluh ribu dollar) per-tahun.
PASAL6 KETERLIBATAN PIHAK LAIN 1.
Dalam menjalankan program kegiatan di bawah MSP ini, RARE dapat bermitra dengan organlsasi kemasyarakatan lokal atas persetujuan Ditjen PHKA;
2.
Kerja sama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL 7 STATUS PERALATAN DAN BARANG 1.
Peralatan yang diadakan/dibeli oleh RARE untuk mendukung pelaksanaan msp hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan MSP;
2.
Aset-aset yang dibeli oleh RARE dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka MSP ini akan menjadi milik Oitjen PHKA, dan setelah berakhimya masa MSP harus diserahkan kepada Oitjen PHKA untuk digunakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia;
3.
Apabila sebelum berakhimya MSP terjadi perubahan pemanfaatan dan/atau penghapusan atas per1engkapan dan material pendukung, maka per1u didiskusikan ter1ebih dahulu antara Para Pihak.
PASAL8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Para Pihak Sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan MSP ini akan dimiliki bersama dan penggunaannya akan diatur oleh perjanjian terpisah antara Para Pihak.
PASAL 9 PERSETUJUAN TRANSFER MATERIAL 1.
Setiap kegiatan berdasarkan MSP ini, yang berkaitan dengan akses temadap sumber daya genetic, yang berkaitan dengan akses temadap sumber daya genetic, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dengan mempematikan prinsip pembagian manfaat dan perjanjian awal;
2.
Aset-aset yang dibeli oleh RARE dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka MSP ini akan menjadi milik Ditjen PHKA, dan setelah berakhimya masa MSP harus diserahkan k.epada Ditjen PHKA untuk digunakan dalam mendukung konservasi keanek.aragaman hayati di Indonesia;
3.
Apabila sebelum berakhimya MSP terjadi perubahan pemanfaatan dan/atau penghapusan Dakam hal kegiatan yang dijalankan berrdasarkan MSP ini memer1ukan transfer sumber daya genetic, transfer tersebut harus menggunakan Persetujuan Transfer Material.
PASAL10 SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL 1.
Para Pihak wajib mengakui Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disebut sebagai "SOGPr} dan mengakui hak-hak pemegang SOGPT untuk mendapatkan pertindungan efektif temaddap SDGPT dari penyalahgunaan dan misapropriasi oleh Para Pihak
2.
SOGPT wajib dilindungi dari penyalahgunaan dan misapropriasi
3.
Setiap perolehan, apropriasi atau penggunaan SOGPT melalui cara yang tidak adil atau ter1arang merupakan suatu tindakan misapropriasi. Misapropriasl juga tennasuk keuntungan komersial yang berasala dari akuisisi, apropriasi, peruntukan atau menafaatan SOGPT ketika seorang pengguna SOGPT tersebut mengetahui atau lalai untuk mengetahui bahwa SOGPT tersebut diperoleh atau diapropriasi dengan cara yang tidak adil dan kegiatan komerslal lainnya yang bertentangan dengan praktik-praktik yang jujur untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari SDGPT
4.
Akses untuk pemanfaatan SGPT wajib mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari Pihak yang menyediakan SDGPT tersebut yaitu negara asal dari SDGPT tersebut atau Pihak yang telah mendapatkan SDGPT tersebut
5.
Ketika kerjasama dan/atau aktivitas kolaborasi berdasarkan MSP ini memanfaatkan SDGPT untuk tujuarn komersial, Pihak yang menyediakan SDGPT memanfaatkan SDGPT untuk tujuan konersial, Pihak yang menyediakan SDGPT tersebut wajib memperoleh hak kekayaan intelektual sebagaimana mestinya dan mendapatkan pembagian keuntungan
6.
Manfaat-manfaat dari perlindungan SDGPT termasuk pembagian yang adil dan setara atas manfaatmanfaat yang timbul dari penggunaan SDGPT dalam kegiatan bisnis atau industry.
PASAL11 KERAHASIAAN
1.
Para Pihak menghormati kerahasiaan dokumen, informasi dan data-data lain yang dipertukarkan, diterima atau diberikan oleh Para Pihak untuk implementasi MSP ini. Pengungkapan dokumen, informasi dan data-data harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak ;
2.
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASAL13 BATASAN KEGIATAN PERSONIL
1.
2. 3.
RARE menjamin bahwa semua kegiatan personilnya akan: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat kegiatan separatisme; d. lidak terlibat dalam kegiatan intelejenlklandestin; e. Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat; f. Tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan k6mersial; g. Tidak melakukan kegiatan dengan propaganda agama; h. Tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah perbatasan yang sensitif; i. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya; j. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak; k. Tidak menggunakan fasilitas Negara untuk menjalankan kegiatannya. I. Tidak melakukan pencurian material, sample atau bahan lain hasil pelaksanaan1kegiatan Data informasi yang didapatkan dalam rangka MSP harus disampaikan kepada Para Pihak secara tertulis Pelanggaran terhadap butir-butir di atas akan berakibat penarikan seluruh izin bagi personil terkait dan penghentian MSP PASAL14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak, berdasari
PASAL15 AMANO EM EN MSP ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL16 MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN 1.
MSP ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga} tahun;
2.
MSP ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan MSP ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnyasekurangkurangnya 6 (enam} bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT di Jakarta pada hari RM!A1 tanggal bulan ~~- tahun 2015, dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, kedua versi tersebut memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah versi Bahasa Indonesia yang ber1aku.
J&.
Untuk Kementerian Kehutanan
Untuk RARE
esia
Ir. Son y Partono, MM
~lrektur Jenderal PHKA
Tauflq Allml
Vice Prnldent lndonnla
Lampiran: MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RARE TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA
I. ARAHAN PROGRAM Program kerjasama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pendidikan formal pada jenjang strata-2 (dua) dibidang komunikasi, dan pendidikan non formal untuk perubahan perilaku untuk mencapai tujuan konservasi. 2. Peningkatan kapasitas lembaga mitra pelaksana untuk menjalankan kampanye Pride untuk mencapai sasaran-sasaran konservasi. 3. Penggalangan dukungan masyara~t bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. 4. Penringkatan manfaat dan penghargaan bagi masyarakat yang mendukung program konservasi yang tinggal di kawasan konservasi Untuk mencapai tujuan program kerjasama ini, RARE akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut 1. Berkordinasi dengan Ditjen PHKA untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian tujuan program kerjasama ini. 2. Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan angkatan-angkatan pelatihan kampanye Pride, bagi UPT PHKA dan mitra lainnya, bagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, melalui : a. Menemukenali prioritas sasaran konservasi penting. b. Membangun kemitraan dan melakukan seleksi mitra pelaksana kampanye Pride. c. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kampanye Pride dan strategi penyingkiran halangan perubahan perilaku dengan kerangka waktu tiga tahun.
d. e.
Penyebarluasan informasi, materi dan alat pendukung kampanye yang berkesesuaian. Pengembangan program alumni Pride.
II. MEKANISME 1.
Rare akan berkonsultasi dengan PHKA untuk merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan program angkatan pelatihan Pride dan kegiatan alumni Pride berikutnya, melalui penyusunan rencana kerja tahunan Rare untuk memastikan program kerja Rare selaras dengan strategi pembangunan, kebijakan dan prioritas upaya konservasi, dan sesuai dengan arahan pembangunan nasional Pemerintah Indonesia.
2. Uraian lengkap program kerja Rare disusun dalam sebuah rencane pelaksanaan program (RPP). a. RPP tersebut disusun oleh Rare bersama dengan PHKA. dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara RI • untuk mendapatkan pengesahan. b. Rencana Operasional mencakup penjabaran umum mengenai tujuan, kerangka kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rare.
c. Rencana Kerja Tahunan Rare mencakup gambaran konsep program yang menjadi focus program kampanye Pride mendatang, sasaran konservasi, kerangka waktu pelaksanaan, mitra pelaksana, kawasan konservasi prioritas, prosedur valuasi dan kontribusi dari Rare dan PHKA, serta pihak lain yang tertibat.
3. Secara umum program RARE di Indonesia yaitu : Jumlah Pendanaan (Rp)
sumber Dana
Keterangan
Pelaksanean kampanye Bogor 6 (Fish Forever)
20 milliar
Dana hibah
Termasuk gaji staff Rare, dane program, dan beasiswa
2.
Pelaksanaan kegiatan prototype Fish Forever
500 jute
Dane hibah
termasuk dana operasional den gaji staff Rare, dana program dll
3.
Replikasi program kampanye Rare
250 jute
Dena hlbah
termasuk dana operasional den gaji staff Rare, dana program dll
No
Program
1.
111. PELAPORAN Perkembangan dan hasil program Rare disusun dan dilaporkan sebagai berikut: 1. Rare menyusun den menyampaikan laporan tengah tahunan kepada Ditjen PHKA. 2. Ditjen PHKA bersama Rare menyusun den menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara R.I. 3. Laporan tengah tahunan dan laporan tahunan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut a. Angkatan kampanye Pride dan kegiatan alumni Pride yang tengah berlangsung dan telah selesai. b. Hambatan pelaksanaan kegiatan, bila ada yang diperkirakan dapat terjadi. c. Hasil kegiatan, ringkasan keuangan, personil yang tertibat den jangkauan kegiatan. d. Rekomendasi serta upaya tindak lanjut
IV. EV ALU ASI Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan sebagai berikut: 1. Panltia Evaluasi yang beranggotakan Rare dan PHKA setiap tahunnya dibentuk untuk melaksanakan evaluasi program. Panitia ini harus terdiri dari pihak yang bertanggung jawab den mendapatkan manfaat dari atau tertibat secara langsung dalam kegiatan program Rare.
2. Komponen evaluasi yang menjadi dasar peninjauan terhadap hasil pencapaian kegiatan pada setiap kampanye Pride dan/atau kegiatan alumni dicantumkan di dalam dokumen perencanaan proyek masing-masing kegiatan. 3. Panitia Evaluasi akan menentukan kampanye atau kegiatan yang akan dievaluasi. 4. Panitia Evaluasi juga terfibat dalam evaluasi dampak program Rare, mengkomp31asi data-data dari kegiatan-kegiatan program Rare dan melakukan analisa terhadap hasil kegiatan program Rare untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara R.I., atau pihak lainnya yang terkait. 5. Anggaran pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh Rare.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND RARE ANIMAL RELIEF EFFORT ON IMPROVING THE CAPACITY FOR BIODIVERSITY CONSERVATION IN INDONESIA
The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia as represented by the Directorate General of Forestry Protection and Nature Conservation {hereinafter referred to as "DG-PHKA") and Rare Animal Relief Effort (hereinafter referred to as "RARE") as represented by its office in Indonesia jointly referred to as "THE PARTIES";
WHEREAS, the Parties have mutual interest in sustainable management of biodiversity conservation; CONSIDERING the Memorandum of Understanding between the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation in Indonesia signed in Jakarta on 30 May 2011 on Improving the Capacity for Biodiversity Conservation in Indonesia; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia HAVE agreed as follows" ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") is to support the effort of DG-PHKA and other partners in conserving living land and marine resources and capacity building of Indonesian human resources through trainings and behavior change of community.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation under this MoU shall include: 1. 2. 3.
Providing formal education equivalent to master's degree to DG-PHKA and other partners staff according to the cooperation between RARE and the University of Texas at El Paso (UTEP); Providing non-formal education to the staff of DG-PHKA, its Technical Executing Unit (hereinafter referred to as "UPr) and other partners; Facilitation and implementation of campaigns for changing the community's nejavior in order to support biodiversity conservation; and
4.
Empowennent of local communities to better support and benefit from biodiversity and protection of areas.
ARTICLE 3 WORK AREA 1.
The Parties agree to cooperate in all Indonesian provinces set forth in Program Implementation Plan (hereinafter referred to as "PIP"); 2. Any changes to the work areas under this Article shall be mutually agreed in writing by the Parties.
ARTICLE4 PROGRAM DIRECTION AND IMPLEMENTATION 1.
The program and mechanism for cooperation shall be subject to the Program Direction which shall constitute an inseparable part of this MoU ;
2. The details off each program or project shall be set forth in the PIP mutually prepared and agreed upon in writing by the Part.ies. The PIP shall at least contain the detailed programs, including its objectives, procedures and financial arrangement,
ARTICLES RIGHTS AND OBLIGATIONS 1.
2.
DG-PHKA shall: a. Provide program directive in planning, implementing, and evaluating the activities carried out under this MoU; b. Provide facility support and coordinate with institutions under the Ministry of Forestry, other ministries, local governments, and other relevant institutions in relation to the implementation of activities under this MoU; c. Provide human resources to attend trainings as campaign manager, technical coordinator, campaign supervisor, and the supporting team; d. Assign two staff capable of acting as facilitator in implementing the programs under this MoU and ensuring the program is beneficial; and e. Facilitate in arranging the licenses necessary for eligible and approved experts to work for and under this MoU in accordance with regulations applicable to research licenses. Rare shall: a. Together with DG-PHKA, prepare a draft work plan, implement activities, and make reports in accordance with this MoU; b. Provide facilities and materials/modules for carrying out campaigns to change the community's behavior in order to support biodiversity conservation; c. Provide technical assistance, tools and funding for promoting campaigns to change the community's behavior in order to support biodiversity conservation; d. Cooperate with DG-PHKA in selecting training participants from DG-PHKA;
e.
Provide technical assistance, tools, and capacity building to DG-PHKA, its meetings, seminars and other activities; f. Provide quality experts required by DG-PHKA for knowledge transfer as part of the training program; g. Carry out training to empower the local community in order to better support and share the benefits of conserving biodiversity and managing conservation areas; h. Promote cooperation and dialogue with relevant institution both in the forestry and nonforestry sectors at the national and international level, as well as private entities recommended by OG-PHKA; i. Support the promotion of conservation efforts by means of awareness raising campaigns through local, national, and international media to maintain Indonesia's positive image and avoid publishing any form of information harmful to Indonesia; j. Engage staff of DG-PHKA in implementing and monitoring activities urnder this MoU; and k. Ensure the availability of supporting funds from sources outside of Indonesia for carrying out the campaign on behavior change to support the conservation of biodiversity amounting two hundred and fifty thousand United States Dollars (USO 250,000) per year.
ARTICLE& INVOLVEMENT OF OTHER PARTIES 1. 2.
If it is deemed necessary, RARE may cooperate with local non-governmental organization to implement the activities under this MoU with prior written approval from OG-PHKA; Cooperation under Paragraph 7.1 shall obtain approval from DG-PHKA and shall comply with applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 7 ASSET STATUS 1. 2.
3.
Tools provided/purchased by RARE to support the implementation of programs under the MoU shall be used only for purposes relating to such implementation Assets purchased by RARE and used for any projects under this Mou shall become the property of DG-PHKA. and shall be submitted to the DG-PHKA upon the termination of the MoU for uses that support conservation of Indonesian biodiversity The Parties agree to consult each other prior to any cases of changes in use and/or removal of tools and supporting material.
ARTICLES INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS The Parties agree that any intellectual property arising from the implementation of this MoU will be jointly owned and its utilization shall be subject to a separate arrangement between the Parties.
ARTICLE 9 MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
1. Any activity under this Mou. which entails access to genetic resources. shall be carried out in accordance with domestic regulations of the Government of the Republic of Indonesia and with due respect of the principles of benefit sharing and prior informed consent. 2. In the event that any activity under this Mou requires transfer of genetic resources, such transfer shall be subject to a Material Transfer Agreement.
ARTICLE 10 GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter "GRTK") and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of both Parties; 2. GRTK shall be protected against misuse and misappropriation; 3. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair of illicit means constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows, or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK; 4. Any access to and use of GRTK shall require permission based on prior informed consent from the Party providing the GRTK, which is the country of origin of the GRTK or the Party that has acquired the GRTK; 5. When the cooperative and/or collaborate activities under this MoU utilize GRTK for commercial purpose, the Party providing the GRTK shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing; 6. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTK
ARTICLE 11 CONFIDENTIALITY
1. The Parties shall uphold the conftdentiality of any documents, information, and other data exchanged, received, or supplied by the Parties for the implementation of this MoU. Any disclosure of such document, information or data shall obtain prior written approval from the Parties. 2. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU. 3. The provision of this Article shall not prejudice to the prevailing laws and regulations of the Parties.
ARTICLE 12 LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES
1.
RARE warrants that all of its personnel activities: a. Take into account, respect and comply with any and all applicable laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Are in line with Indonesia national interests; c. Respect the unity of the Republic of Indonesia and avoid or otherwise remain uninvolved in any separatism acts; d. Remain uninvolved in intelligent/clandestine activities; e. Treat local community culture, tradition and belief with respect; f. Remain uninvolved in political and commercial activities; g. Remain uninvolved in religious propaganda activities; h. Avoid performing activities within areas in conflict and sensitive boundary areas; i. Avoid fund raising in Indonesia for running its programs and activities; j. Remain uninvolved in implementation of activities other than what have been mutually agreed upon by the Parties; k. Shall not use State facilities to run its activities I. Shall not commit illegal taking of material, sample, or other materials produced from the activity implementation. 2. Data and information obtained hereunder by either Party shall be submitted to the other Party in writing. 3. Violation of the above points shall result in the withdrawal of all related personnel and the termination of the MoU.
ARTICLE 13 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising out of the differences in interpretation, application, or implementation of this MoU shall be settled amicable by consultation or negotiation between the Parties based on the principles of equality and mutual respect.
ARTICLE 14 AMENDMENT
This MoU may be amended or modified at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall come into effect on the date determined by the Parties and shall form an integral part of this Mou.
ARTICLE 15 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
2.
This MoU shall come into force on the date of signing and shall remain in foriee for the period of three (3) years. This Mou may be extended upon mutual agreement between the Parties. Either Party may propose for such extension by submitting a written notification to the other Party no later than six (6) months prior to the termination of this MoU by considering the evaluation result.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. DONE at Jakarta, on [day], [date] [month] 2015 in duplicate with Indonesian and English languages, each having the same legal force. In case of any dispute in interpretation, the Indonesian version shall prevail.
SIGN~enfrMI on behalf of
SIGNED for and on behalf of
Mi~ry of Fore try
RARE
t~ Republic of
ndonesia
Director General of PHKA
Vice President Indonesia
Annex: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND RARE ON IMPROVING THE CAPACITY FOR BIODIVERSITY CONSERVATION IN INDONESIA
I.
PROGRAM DIRECTION
This cooperation program covers the following matters. 1. Human resources capacity building through formal education training at master's degree level on communication and non-formal education for behavioral change to achieve conservation objectives. 2. Implementing partner institutional capacity building for running Pride campaign to achieve conservation targets. 3. Rallying public support for biodiversity conservation and sustainable conservation area management. 4. Increase of benefits for and appreciation to the community supporting conservation programs and inhabiting conservation area.
To achieve this cooperation program objectives, RARE will implement the following activities. 1. Coordinate with DG-PHKA for planning and implementing activities that directly support this cooperation program objectives achievement. 2. Provide support to implementation of Pride campaign training batches, to 00-PHKA Technical Executing Unit (UPT) and other partners for the objectives of biodiversity conservation and conservation area sustainable management through: a. identif1Cation of important conservation target priorities; b. partnership development and Pride campaign implementing partnerselection; c.
delivering Pride campaign training and implementation assistance, as well as behavioral change barrier removal strategies within a 3-year timeframe;
d. dissemination of relevant campaign information, materials and supporting tools; e.
Pride alumni program development.
II.
MECHANISM
1. RARE will consult the DG-PHKA for planning and preparing Pride training batch program implementation and the next Pride alumni activities through RARE annual work planning to ensure that its work program is in line with the development strategy, conservation effort policies and priorities, and Indonesian Government national development directives. 2. Detail of RARE work program is made in a Program Implementation Plan (PIP). a. The PIP is jointly drafted by RARE and DG-PHKA and is submitted to the Indonesian Government through the State Secretary for approval. b. Operational Plan includes general description on RARE's objectives, work frame and activities. c. RARE Annual Work Plan includes overview of program concept on which the next Pride campaign program will focus, conservation targets, implementation time frame, implementing partner, prioritized conservation areas, evaluation procedure and contribution from RARE and DG-PHKA, as well as any involved third parties. 3. In general, Rare program in Indonesia is as follow: No
Program
Budget (IDR)
Source of Funding
Note
20 Billion
Grant
1.
Bogor 6 Campaign Implementation (Fish Forever)
Including Rare staff salary, program cost, and scholarship
Fish Forever Prototype Implementation
500 Million
Grant
2.
Including operational cost, Rare staff salary, program cost, etc.
Pride Campaign Replication Program
250 Million
Grant
3.
Including operational cost, Rare staff slary, program cost, etc.
Ill.
REPORTING
RARE program development and outputs are prepared and reported as follow. 1. RARE prepares and submits biannual reports to the DG-PHKA. 2. Together with RARE, DG-PHKA prepares and submits annual reports to the Government of Indonesia through the State Secretary. 3. Biannual and annual reports include the following: a. Pride campaign batch.and ongoing and accomplished Pride alumni activities; b. Activity implementation barrier (if any), that may predictably occur. c. Activity output, financial summary, involved personnel and activity outreach. d. Recommendation and follow up actions.
IV.
EVALUATION
Program implementation will be evaluated as follow. 1.
Evaluation Committeeswith joint membership from RARE and OG-PHKA are established every year to perform program evaluation. This committee must consist of those responsible for and
gaining benefits from, or directly involved in, RARE program activities. Evaluation components underlying each Pride campaign activity achievement evaluation and/or alumni activities are included in each activity project planning document. 3. Evaluation committee will determine the campaigns or activities to evaluate. 4. Evaluation committee is also involved in RARE program impact evaluation, RARE program activity data compilation, and RARE program activity output analysis for further submission to the Government of the Republic of Indonesia through the State Secretary of any other relevant parties. 5. The evaluation implementation budget is the responsibility of RARE.
2.
