REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJA SAMA KEBUDA YAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH YANG MULIA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN BRUNEI DARUSSALAM yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"; BERHASRAT untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara di bidang kebudayaan dan bidang-bidang yang terkait lainnya; MEMPERTIMBANGKAN adanya kebutuhan untuk membina kerja sama dan mendorong pertukaran antara negara-negara; MENGAKUI pentingnya membuat suatu mekanisme, yang bermanfaat bagi memperat kerja sama yang saling menguntungkan dan adanya kebutuhan untuk melaksanakan program-program kerja sama dan pertukaran di bidang seni, kebudayaan dan bidang-bidang terkait lainnya; BERDASARKAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; BERTUJUAN untuk mendorong dan memajukan kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan manfaat; TELAH mencapai pengertian sebagai berikut:
1
Pasal1 Tujuan Kerja Sama
Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini bertujuan : a. mendorong kegiatan pertukaran kebudayaan; b. membangun jejaring kerja sama di bidang preservasi terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah, benda-benda cagar budaya dan warisan budaya; c. mendorong untuk memperkaya pengalaman di bidang kebudayaan dan bidang-bidang terkait lainnya;
Pasal2 Lingkup Kerja Sama
1. Para Pihak akan mendorong organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan dan bidang-bidang yang terkait untuk membangun jejaring dan program-program dan untuk mengembangkan kerja sama yang lebih jauh dan proyek-proyek bersama yang akan bermanfaat bagi mempererat hubungan kebudayaan antara Kedua Pihak; 2. Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi dalam hal: a. pertukaran dan pengaturan penelitian dan pengembangan bersama; b. pertukaran materi pendidikan dan pelatihan dan jurnal-jurnal; c. melakukan pertukaran dan mendorong promosi kebudayaan; d. berpartisipasi dalam dialog budaya, konferensi, seminar-seminar dan pameran; e. melakukan pertukaran dan mendorong presentasi dan menejemen warisan budaya; f.
pertukaran informasi kegiatan kebudayaan dan kegiatan-kegiatan terkait;
g. pertukaran kunjungan pejabat dan ahli di bidang kebudayaan dan masalah terkait; h. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh Para Pihak.
2
Pasal3 lnstitusi Pelaksana
1. Para Pihak akan menjalin hubungan yang akrab di bidang kebudayaan dan bidang-bidang terkait melalui pejabat yang berwenang, yang merupakan pelaksana dari Memorandum Saling Pengertian ini; 2. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Departemen Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Yang Mulia Sultan yang Dipertuan Agung Brunei Darussaslam, adalah institusi pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini (lnstitusi Pelaksana).
Pasal4 Pelaksanaan
1. Para Pihak akan membicarakan ketersediaan pendanaan dari setiap pelaksanaan kegiatan bersama dari MSP dan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan dari Para Pihak dan hukum dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak; 2. Apabila ditentukan lain, tiap Pihak akan menanggung secara sendiri biaya dari partisipasinya dalam melaksanakan MSP ini.
Pasal5 Kelompok Kerja Bersama
1. Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi perlaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini; 2. Kelompok Kerja Bersama akan menyusun prosedur, rencana - rencana dan merekomendasikan program-program kerja sama untuk mencapai tujuantujuan melalui pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pada pasal 3; 3. Kelompok Kerja Bersama akan terdiri dari pejabat senior di institusi pelaksana dan apabila dipandang perlu dapat melakukan konsultasi terhadap isu-isu yang muncul dari, dan meninjau kembali pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian dan mengajukan laporan kepada lnstitusi Pelaksana.
3
Pasal6 Hak Kekayaan lntelektual
1. Para Pihak sepakat bahwa tiap Hak Kekayaan lntelektual yang muncul dari pelaksanaan MSP ini akan dimiliki secara bersama dan tiap detail dari pembagian hak dan pendapatan yang dihasilkan dari Kekayaan lntelektual tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian terpisah; 2. Hak Kekayaan lntelektual tersebut wajib berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara dan berdasarkan perjanjian internasional dimana Para Pihak adalah sebagai peserta di dalamnya; 3. Penggunaan nama-nama dari Para Pihak, logo-logo dan/atau emblem pemerintah dari tiap publikasi, dokumen dan/atau kertas adalah dilarang kecuali dengan persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.
Pasal7 Kerahasiaan
1. Dalam melaksanakan MSP ini, Para Pihak dilarang membuka atau menyebarluaskan tiap informasi yang bersifat rahasia, dokumen, data kepada Pihak Ketiga, kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak Lainnya; 2. Dalam hal pengakhiran dari MSP ini, Para Pihak setuju untuk tetap melanjutkan pelaksanaan hal-hal yang diatur dalam pasal ini.
Pasal8 Penyelesaian Perselisihan
Tiap perselisihan-perselisihan atau perbedaan-perbedaan yang muncul dari interpretasi atau pelaksanaan dari MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran-saluran diplomatik antara Para Pihak dan tidak melibatkan Pihak Ketiga maupun Pengadilan lnternasional.
Pasal9 Perubahan-Perubahan
1. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis suatu perubahan atau modifikasi semua bagian dari MSP ini;
4
2. Tiap perubahan atau modifikasi yang telah diputuskan oleh Kedua Pihak merupakan satu kesatuan dengan MSP ini;
3. Perubahan atau modifikasi akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Kedua Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini. Pasal10 Tanggal berlaku, Jangka waktu dan Pengakhiran
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. MSP ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal mulai berlaku atau tanggal keberlakuan dan akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali Para Pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan secara tertulis melalui saluran-saluran diplomatik kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud; 3. Pengakhiran dari MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari pengaturan , rencana-rencana dan program-program yang dibuat berdasarkan MSP ini hingga selesainya pengaturan, rencana-rencana dan program-program.
Ditandatangani di Jakarta pada 22 April tahun 2008, dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua teks adalah sama autentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka teks berbahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH YANG MULIA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Signed
Signed PEHIN ORANG KAYA SERI DEWA MAYJEN (Purn) DATO SERI PAHLAWAN AWANG HAJI MOHAMMAD BIN HAJI DAUD
Ir. JERO WACIK, SE. MENTERIKEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MENTERIKEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
5
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMNET OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM ON CULTURAL COOPERATION
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM hereinafter referred to individually as "Participant" and collectively as "the Participants"; DESIRING to strengthen the friendly relations between the two countries in the field of culture and related matters; CONSIDERING the need to develop cooperation and foster exchange in this field of cultural relations between the two countries; RECOGNIZING the importance of establishing mechanism, that contribute to the strengthening of cooperation in the field of mutual interest and the need to carry out specific programs of collaboration and exchange in the field of art, culture and related matters; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; AIMING to encourage and promote cooperation based on the principles of equality and mutual benefits; HAVE reached the following understanding:
Section 1 Aims of Cooperation
This Memorandum of Understanding (MOU) aims to: a.
promote cultural exchange activities;
b.
develop cooperation links in areas of preservation of historic, artistic, cultural heritage;
c.
promote the enrichment of their experience in the field of culture and related matters;
Section 2 Areas of Cooperation
1. The Participants will encourage organization involved in the field of culture and related matters to establish links and programs and to develop further cooperation and joint projects contributing to the strengthening of cultural relations between both Participants; 2. The Participants will encourage and facilitate on the: a. exchange and organize joint research and development; b. exchange of educational and training materials and journals; c. exchange and encourage cultural promotion; d. participation exhibition ;
in cultural dialogue,
conference,
seminars and
e. exchange and promote Presentation and Management of Cultural Heritage; f.
exchange of information in the field of cultural activities and related matters;
g. exchange of visits by respective officials and experts in the field of culture and related matters; h. any other forms of cooperation mutually decided upon by the Participants.
2
Section 3 Executing Agencies
1. The Participants will keep close relations in the field of cultural and related matters through their competent official agencies, which will be the executive of this MOU; 2. The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture, Youth and Sports of the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam will be the executing agencies responsible for the implementation of this MOU (Executing Agencies).
Section 4 Implementation
1. The Participants will discuss on the availability of funding of any implementation on joint activities of the MOU and to conform with the Participants' policy intentions and the applicable laws and regulations of respective Participants; 2. Unless otherwise decided, each Participant will bear the cost of its own participation in the implementation of this MOU.
Section 5 Joint Working Group
1. The Participants will establish a joint working group to facilitate the implementation of this MOU; 2. The joint working group will set down the procedure, plans and recommend programmes of cooperation towards achieving its aims through the competent official agencies as mentioned in the Section 3; 3. The joint working group will comprise of senior officials of the Executing Agencies and may hold consultation as and when necessary with regard to any issues arising from, and the review of the implementation of this MOU and to submit the report to the Executing Agencies.
3
Section 6 Intellectual Property Rights
1. The Participants decide that any intellectual property rights arising under the implementation of this MOU will be jointly owned and details on the exploitation rights and revenue sharing of such intellectual property will be covered by separate agreement; 2. Such intellectual property rights will be subjected to the laws and regulations of both Participants and with the international agreements to which both Participants are parties to; 3. The usage of Participant's names, logos and/or official emblems on any publication, document and/or paper is prohibited without prior written approval of that Participant.
Section 7 Confidentiality
1. The Participants shall not disclose or distribute any confidential information, document, data received or supplied to the other in the course of the implementation of this MOU to any third party except to the extent as authorized in writing to do so by the other; 2. In the event of termination of this MOU, the Participants agree that the provisions of this Section shall continue to apply.
Section 8 Settlement of Disputes
Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this MOU will be settled amicably through consultations and/or negotiation through diplomatic channels between the Participants without reference to any third party or any international tribunal.
Section 9 Amendments
1. Either Participant may request in writing an amendment or modification of all or part of this MOU ; ·
4
2. Any amendment or modification which has been decided to by both Participants will constitute this MOU ; 3. Such amendment or modification will come into effect on such date as determined by both Participants and will form an integral part of this MOU. Section 10 Effective Date, Duration and Termination 1. This MOU will come into effect on the date of its signing; 2. This MOU wil l be effective for a period of 5 (five) years from the effective date or of coming into effect and will be renewed through diplomatic channels for subsequent period of 5 (five) years thereafter, unless either Participant terminates it by giving written notification through diplomatic channels 6 (six) months in advance of such termination to the other Participant; 3. The termination of this MOU will not affect the validity and duration of any arrangement, plans and programs which have been decided upon prior to the termination of this MOU until the completion of such arrangement, plans and programs.
SIGNED in Jakarta on 22 April 2008 in duplicate, in the Indonesian, and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text will prevail. FOR THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Signed
PEHIN ORANG KAYA SERI DEWA MAJOR GENERAL (Rtd) DATO SERI PAHLAWAN AWANG HAJI MOHAMMAD BIN HAJI DAUD
Ir. JERO WACIK, SE.
------··----------------··----,·------------- MINISTER OF CULTURE AND TOURISM
-------------------------------------------------------MINISTER OF CULTURE, YOUTH AND SPORT
5
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON CULTURAL COOPERATION
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON CULTURAL COOPERATION i
THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND .YANG DlPERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM and THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA hereinafter referred to individually as "Participant" and collectively as "the Participants"; DESIRING to strengthen the friendly relations between the two countries in the fie ld of culture and related matters; CONSIDERING the need to develop cooperation and foste r exchange in this field of cultural relations between the two countries; RECOGNIZING the importance of establishing mechanism, that contribute to the strengthening of cooperation in the field of mutual interest and the need to carry out specific programs of collaboration and the need to carry out specific program of collaboration and exchange in the field of art, culture and related matters; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; AIMING to encourage and promote cooperation based on the principles of equality and mutual benefits; HAVE reached to following understanding:
Section 1 Ai ms of Cooperation This Memorandum of Understanding (MOU) aims to: a. promote cultural exchange activities; b. develop cooperation links in areas of preservation of historic, artistic, cultural heritage;
c. promote the enrichment of their experience in the field of culture and related matters;
Section 2 Areas of Cooperation 1.
The Participants will encourage organization involved in the field of culture and related matters to establish links and programs and to develop further cooperation and joint projects contributing to the strengthening of cultural relations between both Participants;
2.
The Participants will encourage and facilitate on the: a. exchange and organize joint research and development; b. exchange of educational and training materials and journals; c. _ exchange and encourage cultural promotion; d. participation exhibition;
in cultural dialogue,
conference, seminars and
e. exchange and promote Presentation and Management of Cultura! · Heritage; f.
exchange of information in the field of cultural activities and related matters;
g. exchange visits by respective officials and .experts in the field of cultural and related matters; h. any other forms of cooperation mutually decided upon by the Participants.
Section 3 Executing Agencies 1.
The Participants will keep close relations in the field of cultural and related matters through their competent official agencies, which will be the executive of this MOU;
2.
The Ministry of Culture, Youth and Sports of the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and
The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia will be the executing agencies responsible for the.,implementation of this MOU (Executing Agencies). Section 4 Implementation
1.
The Participants will discuss on the availability of funding of any implementation on joint activities of the MOU and to conform with the Participants' policy intentions and the applicable laws and regulations of respective Participants; ·
2.
Unless otherwise decided, each Participant will bear the cost of its own participation in the implementation of this MOU.
Section 5 Joint Working group
1.
The Participants will establish a joint working group to facilitate the implementation of this MOU ;
2.
The joint working group will set down the procedure, plans and recommend programmes of cooperation towards achieving its aims through the competent official agencies mentioned in the Section 3;
3.
The joint working group will comprise of senior officials of the Executing Agencies and may hold consultation as and when necessary with regard to any issues arising from, and the review of the implementation of this MOU and to submit the report to the Executing Agencies. Section 6 Intellectual Property Rights
1. The Participants decide that any intellectual property rights arising under the implementation of this MOU will be jointly owned and details on the exploitation (ights and revenue sharing of such intellectual property will be · covered by separa!e agreement; 2. Such intellectual property rights will be subjected to the laws and regulations of both Participants and with the international agreements to which both Participants are parties to;
3. The usage of a Participant's names, logos and/or official emblems on any publication, document and/or paper is prohibited. without prior written approval of that Participant.
Sections 7 Confidentiality
1.
The Participants shall not disclose or distribute any confidential information, document, data received or supplied to the other in the course of the implementation of this MOU to any third party except to the extent as authorized in writing to do so by the other;
2.
In the event of termination of this MOU, the Participants agree that the provisions of this Section shall continue to apply. ·
Section 8 Settlement of Disputes
Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this MOU will be settled ami·cably through consultations and/or negotiation through diplomatic channels between the Participants without reference to any party or any international tribunal.
Section 9 Amendments
1.
Either Participant may request in writing an amendment or modification of all or part of this MOU;
2.
Any amendment or modification which has been decided to by both Participants will constitute this MOU; .
3.
Such amendment or modification will come into effect on such date as determined by both Participants and will form an integral part of this MOU. ·
Section 10 Effective Date, Duration and Termination
1.
This MOU will come into effect on the date of its signing;
2.
This MOU will be effective for a period of 5 (five) years from the effective date or of coming into effect and will be renewed through diplomatic channels for subsequent period of 5 ·(five) years thereafter, unless either Participant terminates it by giving written notification through diplomatic channels 6 (six) months in advance of such termination to the other Participant;
3.
The termination of this MOU will not affect the validity and duration of any arrangement, plans and programs which have been decided upon prior to the termination of this MOU until the completion of such arrangement, plans and programs.
SIGNED at Jakarta on this 22nd day of April in this year of 2008, in duplicate, in the Indonesian, and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text will prevail.
!£
FOR THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
The Honourable Pehin Orang Kaya Seri Dewa Major General (R) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad Bin Haji Daud Minister of Culture, Youth and Sports
His Excellency Ir. Jere Wacik SE. Minister of Culture and Tourism
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM . DAN . PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG 01-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN
KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"; BERHASRAT untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua Negara di bidang kebudayaan dan bidang-bidang yang terkait lainnya; MEMPERTIMBANGKAN adanya kebutuhan untuk membina kerja sama dan menaorong pertukaran antara negara-negara; MENGIKUTI pentingnya membuat suatu mekanisme, yang bermanfaat bagi n:1emperat kerja -sama yang saling menguntungkan dan adanya kebutuhan untuk melaksanakan program-program kerja sama dan pertukaran di bidang seni, · kebudayaan dan bidang-bidang terkait lainya; BERDASARKAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; TELAH mencapai pengertia n sebagai berikut:
Pasal1 Tujuan Kerja Sama
Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan: a. mendorong kegiatan pertukaran kebudayaan; b. membangun jejaring kerja sama di bidang pre·servasi terhadap peninggalan~peninggalan bersejarah, benda-benda cagar budaya dan warisan budaya; · c. mendorong untuk memperkaya pengalaman di bidang kebudayaan dan bidang-bidang terkait lainya;
Pasal2 Lingkup Kerja Sama
1. Para Pihak akan mendorong organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan dan bidang-bidang yang terkait untuk membangun jejaring dan program-program dan untuk mengembangkan kerja sama yang lebih jauh dan proyek-proyek bersama yang akan bermanfaat bagi mempererat hubungan kebudayaan antara Kedua Pihak; 2. Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi dalam hal: a.
pertukaran dan pengaturan penelitian dan pengembangan bersama;
b.
pertukaran materi pendidikan dan pelatihan dan jurnal-jurnal;
c.
melakukan pertukaran dan mendorong promosi kebudayaan;
d.
berpartisipasi dalam dialog budaya, konferensi, seminarseminar dan pameran;
e.
melakukan pertukaran dan menejemen warisan budaya;
f.
pertukaran informasi kegiatan kebudayaan dan keg'iatankegiatan terkait;
g.
pertukaran kunjungan exchange of visits by respective officials and experts in the field of culture and related matters;
h.
bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh Para Pihak.
mendorong
presentasi
dan ·
Pasal3 lnstitusi Pelaksana
1.
Para Pihak akan menjalin hubungan yang akrab di bidang kebudayaan dan bidang-bidang terkait melalui pejabat yang berwenang, yang merupakan pelaksana dari Memorandum Saling· Pengertian ini; .
2.
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam dan Departmen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, adalah institusi pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini (lnstitusi Pelaksana) .
Pasal4 Pelaksanaan 1.
Para Pihak akan membicarakan ketersediaan pendanaan dari setiap pelaksanaan kegiatan bersama dari Memorandum Saling Pengertian dan untuk menyesuaikan dengan arah kebajikan dari Para Pihak dan hokum dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak;
2.
Apabila ditentukan lain, tiap Pihak akan menanggung secara sendiri biaya dari partisipasinya dalam melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal5 Kelompok Kerja Bersama 1. Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi perlaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini; . 2. Kelompok Kerja Bersama akan menyusun prosedur, rencana-rencana dan merekomendasikan program-program kerja sama untuk mencapai tujuantujuan melalui pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pada pasal 3; 3. Kelompok Kerja Bersama akan terdiri dari pejabat senior di institusi pelaksana dan apabila dipandang perlu dapat melakukan konsultasi terhadap isu-isu yang muncul dari, dan meninjau kembali pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian dan mengajukan laporan kepada lnstitusi Pelaksana.
Pasal6 Hak Kekayaan lntelektual 1. Para Pihak sepakat bahwa tiap Hak Kekayaan lntelektual yang muncul dari pelaksanaan MSP ini akan dimilik secara bersama dan tiap detail dari pembagian hak dan pendapatan yang dihasilkan dari Kekayaan lntelektual tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian terpisah. 2. Hak Kekayaan lntelektual tersebut wajib berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua Negara dan berdasarkan perjanjian internasional dimana Para Pihak adalah sebagai peserta didalamnya. 3. Penggunaan nama-nama dari Para Pihak, logo-logo dan/atau emblem pemerintah dari tiap publikasi, dokumen dan/atau kertas adalah dilarang kecuali dengan persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.
Para 7 Kerahasiaan
1. Dalam melaksanakan MSP ini, Para Pihak dilarang membuka atau menyebarluaskan tiap informasi yang bersifat rahasia, dokumen, data kepada Pihak Ketiga, kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak Lainnya. 2. Dalam hal pengakhiran dari MPS ini, Para Pihak setuju untuk tetap melanjutkan pelaksanaan hal-hal yang diatur dalam pasal ini.
Pasal8 Penyelesaian Perselisihan
Tiap perselisihan-perselisihan atau perbedaan-perbedaan yang muncul dari interpretasi atau pelaksanaan dari MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran-saluran diplomatik antara Para Pihak dan tidak melibatkan Pihak Ketiga maupun Pengadilan lnternasional.
Pasal9 Perubahan-Perubahan
1. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis suatu perubahan atau modifikasi semua bagian dari MSP ini. 2. Tiap perubahan atau modifikasi yang telah diputuskan oleh Kedua Pihak merupakan satu kesatuan dengan MSP ini.
3. Perubahan atau modifikasi akan mulai berlaku . pada tanggal yang ditetapkan oleh Kedua Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal 10 Tanggal berlaku, Jangka .waktu dan Pengakhiran
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. MSP ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal mulai berlaku atau tanggal keberlakuan dan akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali Para Pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan secara tertulis melalui saluran-saluran diplomatik melalui
. I
saluran, diplomatik kepada Pihak lainya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud; . .
3.
·•
p~~~~khiran
dari MSP ini tidak akan menpengaruhi keabsaha_n dan keabsahan dan jangka waktu dari . pengaturan, rencana-rencana dan ·· program-program yang dibuat berdasarkan MSP ini hingga selesainya pengaturan, rencana-rencana dan program-program.
Ditandatangani di Jakarta pada 22hb April tahun 2008 dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua teks adalah. sama autenik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka teks berbahasa lnggris yang berlaku.
/
UNTUK KERAJAAN KEBAWAH . DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
Signed
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan
Tuan Yang Terutama Ir. Jero Wacik SE. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
