-
.
~
~" REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEIVIERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESETARAAN GENDER
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");
MENGAKUI pentingnya pemberdayaan perempuan dan peningkatan
kesetaraan
gender dalam pembangunan nasional;
MENYADARI pertukaran pengalaman dan informasi dapat membangun kapasitas pemerintah,
meningkatkan
pelaksanaan
berbagai
pengetahuan
kebijakan
dan
dan
program
mendorong untuk
keberhasilan
mencapai
dalam
pemberdayaan
perem pua n da n keseta raan gender;
BERMAKSUD
untuk
memperkuat
dan
memperluas
kerjasama
yang
saling
menguntungkan di bidang peningkatan kapasitas dan penguatan kebijakan di masingmasing Negara;
MEMPERCAYAI
bahwa
kerjasama
di
bidang
pemberdayaan
perempuan
dan
peningkatan kesetaraan gender akan menguntungkan kedua negara;
MEMPERHATIKAN
Kesepakatan
Bersama
tentang
Hubungan
Diplomatik
antara
Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 2002;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-
masing negara;
TELAH MEMUTUSKAN sebagai berikut:
Pasal I TUJUAN
Para Pihak akan berupaya mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan dan
mengembangkan
kerjasama
di
bidang
pemberdayaan
perempuan
dan
peningkatan kesetaraan gender. Para Pihak memutuskan untuk membentuk suatu kera ngka bagi program peningkata n ka pasitas da n i ntera ksi professiona I a ntara Para Pihak yang akan dipertimbangkan secara bersama-sama atas dasar asas timbal-balik dan saling menguntungkan.
Pasal II RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para
Pihak akan
berupaya
mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan
untuk
mendorong dan meningkatkan kerjasama pada bidang-bidang sebagai berikut: a.
Membangun kapasitas kelembagaan;
b.
Perencanaan program dan pengembangan terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
c.
Pengarusutamaan gender dan penganggaran yang responsif gender;
d.
Setiap bidang kerjasama lainnya yang akan diputuskan bersama oleh Para Pihak.
Pasal Ill LEMBAGA PELAKSANA
Lembaga pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Memorandum Saling ini
Pengertian
atas
nama
Pemerintah
Republik
Indonesia
adalah
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta atas nama Pemerintah Republik
Demokratik Timor-Leste
adalah
Sekretaris
l\Jegara
untuk
Peningkatan
Kesetaraan.
Pasal IV PELAKSANAAN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan sesuai hukum, undangundang, peraturan dan kebijakan nasional masing-masing negara serta kewajiban internasional yang berlaku di masing-masing Pihak.
2.
Rincian dari Pengaturan, Program atau Proyek yang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur kasus per-kasus melalui jalur diplomatik khususnya yang mengatur antara lain tujuan, program dan kegiatan, lokasi proyek atau program, jangka waktu, lembaga yang terlibat, ketentuan keuangan dan rincian
lainnya yang terkait dengan tindakan tertentu yang
dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam Memorandum Saling Pengertian ini. Rincian tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal V PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BERSAMA
1.
Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari para peja bat da ri i nstitusi terka it ked ua nega ra untuk memfasilitasi pela ksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Tingkat partisipasi, jumlah anggota dalam Kelompok Kerja Bersama akan dibahas dan diputuskan oleh Para Pihak.
2.
Kelompok
Kerja
pelaksanaan
Bersama
dari
akan
Memorandum
memantau, Saling
mengevaluasi
Pengertian
ini
dan
secara
meninjau
rutin
serta
melaporkan kepada Lembaga Pelaksana dan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste.
3.
Kelompok Kerja Bersama akan diketuai bersama oleh wakil dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan
Indonesia
Sekretaris
dan
dan
Perlindungan
Negara
untuk
Anak
Peningkatan
Pemerintah
Republik
Kesetaraan
Republik
Demokratik Timor-Leste.
4.
Kelompok Kerja Bersama akan menetapkan prosedur, perencanaan dan program yang direkomendasikan bagi kerjasama untuk mencapai tujuan melalui Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ill.
5.
Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun, antar sesi, secara bergantian di Indonesia atau Timor-Leste. Bilamana Para Pihak tidak dapat melakukan pertemuan,
dokumen
akan
dipertukarkan
melalui jalur diplomatik sebagai
pengganti pertemuan tersebut.
Pasal VI PENGATURAN KEUANGAN
Pengaturan pembiayaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak didasarkan pada ketersediaan anggaran, personil dan sumberdaya Para pihak.
Pasal VII HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Perlindungan Hak atas Kekayaan lntelektual akan dilaksanakan sesuai hukum, undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional masing-masing negara serta kewajiban internasional yang berlaku di masing-masing Pihak.
2.
Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari salah satu Pihak pada setiap
publikasi,
dokumen
dan/atau
naskah
tidak
diperkenankan
tanpa
persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
3.
Tanpa mengabaikan ayat (1) di atas, Hak Atas Kekayaan lntelektual terkait pengembangan
teknologi
dan
produk
serta
pengembangan
layanan
akan
dilaksanakan: a.
Kepemilikan bersama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya kegiatan bersama akan dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai ketentuan yang akan disepakati bersama; dan
b.
Secara sendiri dan terpisah hasil penelitian yang diperoleh oleh salah satu Pihak melalui usaha sendiri, akan dimiliki oleh Pihak tersebut.
Pasal VIII PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
1.
Para
Pihak akan menjamin personilnya yang terlibat dalam kegiatan yang
berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, serta tidak mencampuri urusan internal negara tuan rumah dan akan menghindari kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertia n ini.
2.
Pelanggaran terhadap ayat 1 di atas akan mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.
Pasal IX KERAHASIAAN
1.
Para Pihak akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima, atau diberikan oleh Pihak lainnya selama pelaksanaan Memorandum
Saling
Pengertian
ini
atau
persetujuan
lainnya
yang
dibuat
berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Kedua Pihak menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan pada pasal ini akan terus mengikat Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PasalX PENUNDAAN
Setiap Pihak berhak, dengan alasan keamanan nasional, kepentingan ketertiban sementara,
umum secara
atau
kesehatan
keseluruhan
masyarakat,
atau
sebagian,
untuk
melakukan
terhadap
nasional,
penundaan
pelaksanaan
dari
Memorandum Saling Pengertian ini, dimana penundaan tersebut berlaku serta merta setelah pemberitahuan diberikan pada Pihak lain melalui saluran diplomatik.
Pasal XI PERUBAHAN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari kedua Pih a k. Peruba ha n terse but mu la i berla ku pad a tangga I yang ditetapkan oleh Para Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal XII PENYELESAIAN PERSELISI HAN
Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran dan/atau
pelaksanaan dan/atau
penerapan setiap ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak melalui konsultasi tanpa campur tangan dari pihak ketiga atau pengadilan internasional.
Pasa l XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PEMBATALAN
1.
Memora ndum Sa ling Pengertian ini mu lai berlaku pada tanggal penandatanganan untuk jangka waktu tiga tahun. Memorandum Saling Pengertian ini akan diperpa njang secara otomatis untuk j angka waktu dua tahun.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tiga (3) bulan sebelumnya kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya tersebut.
3.
Pembatalan Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan
dari
pengaturan,
kegiatan
dan/atau
program
yang
sedang
berlangsung yang telah diputuskan sebelum tanggal pembatalan dimaksud.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal Lima bulan Oktober tahun Duaribu Duabelas dalam ba hasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama . Da lam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam ba hasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
REPUBLIK INDONESIA
DEMOKRATIK Tl MOR-LESTE
Signed
Signed
LINDA AMALIA SARI GUM ELAR
!DELTA M A RIA RODRIGUES
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Sekretaris Negara Untuk Peningkatan
Perlindungan Anak
Kesetaraan
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON COOPERATION IN THE FIELD OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND PROMOTION OF GENDER EQUALITY
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste (hereinafter referred to singularly as the Party and collectively as the Parties);
RECOGNIZING the importance of women's empowerment and the promotion of
gender equality in national development;
REALIZING sharing experiences and exchanging information can build government
capacity, increase knowledge and promote success in the implementation of policies and programs to achieve the above mentioned goals;
DESIRING to strengthen and broaden mutual cooperation in the areas of capacity
building and policy strengthening in their respective countries;
BELIEVING that cooperation_ in the area of women's empowerment and the promotion
of gender equality would benefit both countries;
TAKING INTO ACCOUNT the Joint Communique concerning Diplomatic Relations between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste, signed atJakarta, on 2nd of July 2002;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE DECIDED as follows: Article I
OBJECTIVE
The Parties shall endeavor to take all necessary measures to promote and develop cooperation in the field of women's empowerment and promotion of gender equality. The Parties decide to provide a framework within which proposals for capacity building programs and professional interaction between the Parties are to be jointly considered on the basis of reciprocity and mutual benefit.
Article II
AREAS OF COOPERATION
The Parties will endeavor to take necessary steps to encourage and promote cooperation in the following areas: a.
Institutional capacity building;
b.
Program design and development in relation to women empowerment and gender equality;
c.
Gender mainstreaming and gender responsive budgeting;
d.
Any other areas of cooperation to be mutually decided upon by the Parties.
Article Ill
EXECUTING AGENCY
The executing agencies responsible for the implementation of this Memorandum of Understanding on behalf of the Government of the Republic of Indonesia shall be the
Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and on behalf of the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste shall be the Secretary of State for the Promotion of Equality.
Article IV IMPLEMENTATION
1.
The Memorandum of Understanding will be implemented in accordance with the laws, rules, regulations and national policies in each country and in accordance with their respective international obligations.
2.
The details of the Arrangement, Programs or Projects conducted under this Memorandum of Understanding will be regulated on a case by case basis through diplomatic channels, which will be specified, inter alia the objectives, programmes and activities, location of the project or program, duration, the agencies involved, financial provisions and other details related to the specific action conducted by all participants involved under this Memorandum of Understanding. The aforesaid details shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
Article V ESTABLISHMENT OF A JOINT WORKING GROUP
1.
The Parties may establish a Joint Working Group comprising officials from related institutions of the two countries to facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding. The level of participation, number of members in the Joint Working Group will be discussed and decided by the Parties.
2.
The Joint Working Group will monitor, evaluate and review the implementation of this Memorandum of Understanding regularly and submit the report to the Executing Agencies and Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic Democratic of Timor-Leste.
3.
The Joint Working Groups will be co-chaired by representatives of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Government of the Republic of Indonesia and the Secretary of State for the Promotion of Equality of the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste.
4.
The Joint Working Group will establish the procedures, plans and recommended programs of the cooperation toward achieving its aim through the Executing Agencies as mentioned in Article Ill.
5.
The Joint Working Group will meet annually, intersessionally, alternately in Indonesia or Timor-Leste. In circumstances where the Parties are unable to meet, documents will be exchanged in lieu of such meeting through diplomatic channels.
Article VI
FINANCIAL ARRANGEMENTS
The financial
arrangements
to
cover expenses
for the
cooperative
activities
undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding shall be mutually decided upon by the respective Parties and shall be subject to the availability of funds, personnels and resources of the Parties.
Article VII
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The protection of Intellectual Property Rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements ratified by both Countries.
2.
The use of the name, logo, and/or official emblem of any of the Parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
3.
Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the Intellectual Property Rights in respect of any technological development and any products and services development carried outa.
Jointly owned by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
b.
Solely and separately by the Party of the research results obtained through the sole and separate effort of the Party, shall be solely owned by the Party concerned.
Article VIII LIMITATION OF THE ACTIVITES OF PERSONNEL
1.
Each Party shall assure that its personnel involved in the activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host country and shall avoid any activities inconsistent with the purpose and objective of this Memorandum of Understanding.
2.
The violation of the paragraph 1 of this Article may result in revocation of all permits of the personnel concerned and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country.
Article IX CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake the confidentiality and secrecy of documents, information, and other data received from, or supplied to, the other Party during the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
2.
Both Parties agreed that the provisions of this article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding. Article X SUSPENSION
Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels. Article XI CHANGES
This Memorandum of Understanding may be changed at any time by mutual written consent of both Parties. Such changes will enter into effect on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. Article XII SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences arising out of the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by the Parties through consultations, without reference to any third party or international tribunal.
Article XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signing and shall remain in effect for a period of three years. It shall be automatically extended for a further period of two years.
2.
This Memorandum of Understanding may be te rminated by either Party at any t ime by giving three (3) months prior notice to the other Party t hrough diplomatic channels of its intention to terminate it.
3.
The termi nation of this Memorandum of Understanding shall not affect the implementation of on-going arrangements, activities and/or programmes which have been decided prior to the da te of the termination of this Memorandum of Understanding.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorand um of Understanding.
SIGNED in duplicate in Jakarta on this Fifth day of the month of October in the year of Two Thousand and Twelve in the Indonesian and English languages, all text being equally authentic. In the event of divergences of interpretation between any of the texts, the English language te xt shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMORLESTE
Signed
Signed
LINDA AM.lLIA SARI GUMELAR
IDELTA MARIA RODRIGUES
Minister of Women' s Empowerment and
Secretary of State fo r the Promotion of
Child Protection
Equality
