PENGATURAN PELAKSANAAN
ANT ARA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN EKONOMI REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI KULIT DAN ALAS KAKI Ke menterian
Pe rind ustrian Rep ublik Indonesia dan Kemente ria n Pembanguna n
Ekonomi Republik Italia, untuk selanjutnya masing - masing disebut sebagai " Pihak", dan secara bersama - sama disebut sebagai " Para Pihak" ; BERKEINGINAN untuk meningkatkan kepentingan bersama melalui kerja sama dalam percepatan pengembangan sektor industri atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama; MENYADARI bahwa sektor industri merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi Para Pihak; MERUJUK kepada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Pembangunan Ekonomi Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Sektor lndustri, ditandatangi di Jakarta tanggal 12 Dese mber 2014; MENGAKUI bahwa kerja sama tersebut untuk mendorong perekonomian, investasi pada sektor industri, kerja sama industri bersama dan mendukun g hubungan persahabatan antara Indonesia dan Italia; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di masing-masing negara; PARA PIHAK TELAH MENCAPAI pengertian sebagai berikut:
1
PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA Tujuan
kegiatan
di
dalam
Pengat uran
Pelaksanaan
ini adalah
mempercepat
pengemba ngan indust ri kul it dan alas kaki di Indonesia atas dasar keset araan dan keuntungan bersama. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan dari peningkat an pengetahuan dan kemampuan masing-masing pihak di industri kulit dan alas kaki.
PASAL2 LINGKUP KERJA SAMA Lingkup kerja sa ma Pengaturan Pelaksanaan ini meliputi : a.
Pengembangan Tekno logi;
b. Promosi Sektor lndustri; c.
Pendidikan Tingkat Lanjut.
PASAL3 BIDANG KERJA SAMA Bidang kerja sama Pengaturan Pelaksanaan ini meliputi bidang-bidang di dalam sektor industri kulit dan alas kaki, yaitu : a.
Peralatan Permesinan dan Laboratorium;
b. Pengembangan Prociuk dan Aksesoris;
c.
Penelitian Bersama;
d. Teknologi yang Berkelanjutan; e. Pengembangan Desain;
f. Sistem Sertifikasi; g.
Pendidikan, Pelatihan dan Magang;
h. Bantuan Tenaga Ahli; i.
Promosi Peningkatan Citra;
j.
lnkubasi Bis nis; dan
I<. Bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak. 2
PASAL 4 BADAN PELAKSANA
Untuk melaksanakan Pengaturan Pelaksanaan ini Para Pihak berkehendak menunjuk Unit Pelaksana sebagai berikut : a. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses lndustri lnternasional bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal lndustri Kimia, Tekstil dan Aneka, Sadan Penelitian dan Pengembangan lndustri dan Direktorat Jenderal lndustri Kecil dan Menengah. b. Kementerian Pembangunan Ekonomi Republik Italia: Badan Perdagangan Italia bekerjasama dengan Asosiasi Manufaktur Alas Kaki, Barang dari Kulit, Mesin Penyamakan dan Aksesoris Italia (ASSOMAC) yang bertindak sebaga i Asosiasi Bisnis di dalam pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini dan di bawah koordinasi Kedutaan Besar Italia di Indonesia.
PASAL 5 PELAKSANAAN
1. Kegiatan Pengaturan Pelaksanaan akan diuraikan di dalam Lampiran "Surat Komitmen " yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan ini.
2. Untuk mewujudkan tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk Komite Pengarah yang akan melakukan pertemuan minimal satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan untuk membahas perencanaan program dan memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan. Pertemuan akan dilaksanakan di Indonesia atau Italia berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 3. Salah Satu Pihak dapat mengajukan konsultasi untuk membahas perubahan terhadap
Lampiran,
berdasarkan
pada
putusan
Komite
Pengarah.
Setiap
perubahan harus dicatat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk tertulis. Setiap perubahan yang telah disepakati oleh Para Pihak akan menjadi bagian perubahan terhadap Lampiran. 3
PASA L 6 M ITRA KERJA SAMA 1.
Untuk melaksanakaan Pengaturan Pelaksanaan ini, Para Pihak, d engan kehendak bersama berdasarkan kese pakatan tertulis, dapat me libatkan atau mengundang mitra dan pemangku kepentingan lain yang terkait termasuk : a.
Indonesia:
Direktorat Kerja
Sama
lndu stri
lnternasional
Wilayah
I dan
Multilateral, Direktorat Tekstil dan Aneka, Badan Pengembangan Persepatuan Indonesia, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Akademi Tekno logi Kulit, Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Kecil dan Menengah, Sekretariat Badan Pengembangan
dan
Penelitian
lndustri,
Sekretariat
Direktorat
Jendera l
Ketahanan dan Pengembangan Akses lndustri lnternasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan lndustri dan Asosiasi lndustri antara lain Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISI NDO), Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) dan Asosiasi Barang Jadi Kulit Indonesia (ABJINDO). b. Italia: Asosiasi Manufaktur Alas Kaki, Barang dari Ku lit , Mesin Penyamakan dan Aksesoris Italia (ASSOMAC) melalui Politeknik lnternasional untuk lndustri dan Pembangunan Ekonomi (PISIE) atau institusi pernerintah atau swasta lain berdasarkan
keputusan
Sadan
Pe laksana,
untuk
mewujudkan
tujuan
pelaksanaan kegiatan terkait.
2. Para Mitra melakukan pertemuan berkala untuk membahas jadwal dan agenda kegiatan dan melaporkannya kepada Komite Pengarah.
PASAL 7 LOKASI KERJA SAMA
Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan kegiatan kerja sama di wilayah Indonesia, Italia dan/atau wilayah lain yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kerja sama, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan tertu lis Para Pihak.
4
PASAL 8 PERUBAHAN
Pengaturan Pelaksanaan ini dapal diubah setiap waktu berdasarkan kesepakatan Para
Pihak yang disampaikan melalui nota diplomatik. Perubahan tersebut berlaku pada waktu yang disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan ini.
PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap masalah yang timbul diantara Para Pihak dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini harus diselesaikan mela lui konsultasi atau negosiasi antara Para Pih ak.
PASALlO MULA! BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Pengaturan Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan . 2. Pengaturan Pelaksanaan ini akan tetap berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pengaturan Pelaksanaan ini dapat diperpanjang lebih lanjut berdasarkan keputusan bersama Para Pihak. 3. Salah
Satu
Pihak
dapat
mengakhiri
Pengaturan
Pe laksanaan
ini
dengan
pemberitahuan melalui nota diplomatik kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) bu Ian sebelum tangga l pengakhiran yang diinginkan. 4.
Pengakhiran Pengaturan Pe laksanaan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan durasi setiap program atau proyek yang sedang berlangsung di bawah Pengaturan Pelaksanaan ini hingga se lesainya program atau proyek tersebut.
5
Sebagai bukti, yang bertandatangan dibawah ini telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan ini. Dibuat dalam dua naskah asli di Milan, Italia pada tanggal 7 September 2015 dalam Bahasa Indonesia, Italia dan lnggris, sem ua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku .
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pembangunan Ekonomi Republik Italia
Anast asius Riyant o
Paola Brunetti
Direktur Kerja sama lndustri lnternasional
Direktur Divisi Ill Hubungan lnternasional
Wilayah I dan Multilateral
dan Organisasi lnternasional
6
INTESA TECNICA TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA
E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA COOPERAZION E NELLO SVILUPPO DEi SETIORI DELLA PELLE EDEL CALZATURIERO
II Ministero dell'lndustria della Repubblica di Indonesia ed ii Ministero dello Sviluppo Econom ico della Repubbl ica ltaliana, di seguito singolarmente indicate come " la Parte" e congiuntamente " le Parti"; DESIDERANDO promuovere i comuni interessi attraverso la cooperazione per accelerare
lo sviluppo dei settori industriali in base ai principi di uguaglianza e mutuo interesse; CONSAPEVOLI che i settori industriali sono parte integrante dello sviluppo economico
delle Parti; RIFERENDOSI al Memorandum d' lntesa tra ii Ministero dell'lndustria della Repubblica di Indonesia ed ii Min istero dello Sviluppo Economico della Repubblica ltaliana in materia di
Cooperazione per lo Svi luppo lndustriale, firmato a Jakarta ii 12 dicembre 2014; RICONOSCENDO che tale cooperazione incoraggia gli investimenti econom ici e la
reciproca cooperazione nel settore industriale e mantiene le relazioni di amicizia tra Indonesia e Italia; CONFORMEMENTE alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi;
HANNO RAGGIUNTO ii seguente accordo;
1
ARTICOLO 1 OBIETIIVI DELLA COOPERAZIONE
Lo scopo de lle attivita della presente Intesa Tecnica
e quello di accelerare
lo sviluppo
dell'industria della pelle e delle calzature in Indonesia sulla base dell'uguaglianza e del mutuo beneficio. Entrambe le Parti t rarranno benefici da una piu approfondita co noscenza dei rispettivi settori industria li della pelle e del calzaturiero.
ARTICOLO 2 AMBITO DI COOPERAZIONE
L'ambito di cooperazione della presente Intesa Tecnica include: a. Sviluppo Tecnologico; b. Promozione lndustriale; c. Alta Formaz ione.
ARTICOLO 3 AREE DI COLLABORAZIONE
Le aree di collaborazione della presente Intesa Tecnica includono i seguenti campi nel settore della pelle e del calzaturiero: a. Macchinari ed attrezzature da laboratorio; b. Sviluppo dei Prodotti ed Accessori; c. Ricerca Congiunta; d. Tecnologia Sostenibile; e. Progettazione;
f. Sistema di Certificazione; g. lstruzione, Formazione e Apprendistati; h. Assistenza Tecnica di Esperti; i. Promozione del M archio; j. lncubatori d'lmpresa; e
k. Altre Aree determinate dalle Parti.
2
ARTICOLO 4 ENTI ATTUATOR I
Per l'attuazione della presente Intesa Tecnica le Parti nominano i seguenti enti: a. Per ii Ministero dell'lndustria della Repubblica di Indonesia: la Direzione Generate per la Competitivita lndustriale e l'lnternazionalizzazione in collaborazione con ii Segretariato Generale del Ministero dell'lndustria, la Oirezione Generate per l'lndustria Chimica, Tessile e Varia, l'Agenzia per la Ricerca e lo Svi luppo lnd ustriale e la Direzione Generale per le Piccole e M edie lndustrie. b. Per ii Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica ltaliana: ICE-Agenzia, in cooperazione con I' Associazione Nazionale dei Costruttori ltaliani di Macchine e Accessori per Calzature, Pelletterie e Concerie (ASSOMAC) quale Associazione rilevante per l'attuazione della presente Intesa Tecnica, sotto ii coordinamento dell' Ambasciata d'ltalia a Jakarta.
ARTICOLO 5 ATTUAZIONE
1.
Le attivita dell a presente Intesa Tecnica saran no dettagliate nell' Annessa "Lettera di lmpegno", che costituira parte integran te della presente Intesa Tecnica.
2.
Per raggiungere gli obiettivi della presente Intesa Tecnica le Parti concordano di stabilire un Comitato Direttivo che si incontrera almeno una volta all'anno o qualora richiesto ai fini della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle attivita. Gli incontri si svolgeranno in Indonesia o in Italia, di comune accordo tra le Parti.
3.
Entrambe le Parti possono intraprendere un negoziato per la modifica dell' Annesso sulla base delle decisioni del Comitato Direttivo. Tutti i cambiamenti devono essere descritti e concordati dalle Parti in forma scritta. Tutti i cambiamenti concordati dalle Parti saran no inclusi nell' Annesso sotto forma di emendamenti.
3
ARTICOLO 6 ENTI ASSOCIATl
1.
Per l'attuazione della presente Intesa Tecnica le Parti, previo ii loro mutuo consenso
scritto, possono associare o invitare altri enti e portatori di interessi, che includono: a. Indonesia: Direzione per la Cooperazione lndustriale lnternazionale per la Regione I e la Cooperazione M ult il aterale, Direzione per l' lndustria Tessi le e Varia, ii Ce ntro lndonesiano per lo Sviluppo Calzaturiero, ii Centro per ii Cuoio, la Gem ma e la Plastica e ii Pol itecnico per la Tecnologia della Pe lle, ii Segretariato della Direzione Genera le per le Piccole e Medie lndustrie, ii Segretariato dell' Agenzia per la Ricerca e lo Sviluppo lndustria le, ii Segretariato per la Competit ivita lndustriale e l'lnternaziona lizzazione, ii Centro per la formazione e l'addestramento industriale, nonche le associazioni industriali, tra cui I' Associazione lndonesiana delle calzature (APR ISI NDO), I' Associazione lndonesiana della concia (APKI) e I' Associazione lndonesiana per i prodot t i in cuoio {ABJINDO). b. Ital ia: I' Associazio ne Nazionale dei Costruttori ltaliani di Macchine e Accessori per Ca lzature,
Pe lletterie
e
Concerie
{ASSOMAC),
attraverso
ii
Pol itecnico
lnternaziona le per lo Sviluppo lndustriale ed Economico (PISIE) o altre ent ita governative o private stabilite dall'ente attuatore per l'esecuzione delle attivita previste. 2. Gli enti associati si incontreranno regolarmente per definire ii program ma e l'agenda delle attivita, riferendo al Comitato Direttivo.
ARTICOLO 7 LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO
Le Parti concordano di stabilire ii luogo di esecuzione del progetto in Indonesia, in Ita lia e/o in altre regioni attraverso ii loro mutuo consenso in forma scritta.
4
ARTICOLO 8 EM EN DAM ENTI
La presente Intesa Tecnica puo essere modificata in qualsiasi momento sulla base del consenso delle Parti espresso in forma scritta attraverso i canali diplomatici. Tale emendamento produrra effetti nella data che sara stabilita dalle Parti e costituira parte integrante della presente Intesa Tecnica.
ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni questione tra le Parti derivante dall'interpretazione o dall'attuazione della presente Intesa Tecnica sara risolta amichevolmente tramite consultazioni o negoziati tra le Parti.
ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE
1.
La presente Intesa Tecnica produrra effetti all'atto della firma.
2.
La prese nte Intesa Tecnica produrra effetti per un periodo di 4 {quattro) anni e puo essere estesa per 3 (tre) anni. La presente Intesa Tecnica potra essere ulteriormente prorogata con la mutua decisione delle Parti.
3.
Ciascuna Parte puo terminare la presente Intesa Tecnica attraverso
canali
diplomatici 3 (tre) mesi prima del la data da cui intende far valere ii termine. 4.
II termine della presente Intesa Tecnica non inficia la validita e la durata dei programmi o dei progetti intrapresi sulla base della presente Intesa Tecnica fino al completamento di tali programmi o progetti.
5
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente Intesa Tecnica.
FIRMATO a Milano, Italia, ii 7 settembre 2015 in due copie originali in lndonesiano,
Italiano e Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discrepanza tra le interpretazioni, prevarra ii testo Inglese.
Per ii Ministero dell' lndustria della
Per ii Mini st ero de llo Sviluppo Economico
Repubb lica di Indonesia
della Repubblica ltaliana
O~q _
u
~
(
Anastasi us Riyanto
Paola Brunetti
Direttore per la Cooperazione
Direttore, Divisone Ill - Rela zioni
lnternazionale d'industria per la Regione I
lnternazionali e Rapporti con Organismi
e Multilaterale
Esteri
6
TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE DEVELOPMENT OF LEATHER AND FOOTWEAR INDUSTRY The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economic Development of the Italian Republic are hereinafter individually referred to as the " the Party" and collectively referred to as "t he Parties"; DESIRING to promote their mutual interests through cooperation in the acceleration for the development of the industrial sectors on the basis of equality and mutual benefits; REALIZING that industrial sector is an integral part of eco nomic development of the Parties; REFERRING to the Memorandum of Understanding between Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and Ministry of Economic Development of the Italian Republic on Cooperation in the Field of the Development of Industrial Sectors, signed in Jakarta, on December, l ih 2014; RECOGNIZING that such cooperation promotes economic, investment on industrial sectors, mutual industrial cooperation and supports the friendly relationships between Indonesia and Italy; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE REACHED the fo ll owing underst andings;
1
ARTICLE 1 OBJECTIVES OF COOPERATION The purpose of activities under this Technical Arrangement is to accellerate the development of leather and footwear industry in Indonesia on the basis of equa lity and mutual benefit. Both sides will benefit from an increased knowledge and knowhow of their respective leather and footwear industry.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this Technical Arrangement shall include : a. Technology Development; b. Promotion of Industry; c.
High Leve l Education.
ARTICLE 3 FIELDS OF COOPERATION The fie lds of cooperation of this Technical Arrangement shall include in the following fields in the leather and footwear sectors : a.
Machineries & Laboratories Equipment;
b.
Products & Accessories Deve lopment;
c. Joint Research; d. Sustainable Technology; e.
Design Development;
f.
Certification System;
g.
Education, Trainin g and Internship;
h. Technical Expert Assistance;
i.
Brand Image Promotion;
j.
Business Incubation; and
k.
Any other fields agreed upon by the Parties. 2
ARTICLE 4 IMPLEMENTING AGENCY
For the implementation of this Technical Arrangement the Parties shall appoint
implementing Agencies as follows : a.
For the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia : Directorate General of Industrial Resilience and International Access Development in cooperation with Secretary General of Ministry of Industry, Directorate General of Chemica l, Textile and Multifarious Industries, Agency for Industrial Research and Development and Directorate General of Small & Medium Industry.
b.
Fo r the Ministry of Economic Development of the Italian Republic : Italian Trade Agency in cooperation with the National Association of Italian Manufacturers of Footwear, Leathergoods, Tannery Machines and Accessories (ASSOMAC) as the relevant
Business
Association
for
the
implementation
of the Technical
Arrangement under the coordination of the Embassy of Italy in Jakarta.
ARTICLE 5 IMP LEMENTATION
1. Activities of this Technical Arrangement will be detailed in the Annex 'Letter of Commitment' which shal l form an integral part of this Technica l Arrangement. 2. To accomplish the objectives of this Technical Arrangement, the Parties agree to establish a Steering Committee that shall meet at least once a year or as required for the purposes of program planning and monitoring and evaluating outcomes. The meeting wil l be held in Indonesia or Italy by mutual consent of th e Parties. 3. Either Party may undertake to negotiate changes to the Annex based on the decision of the Steering Committee. All changes must be documented in writing, and agreed by both Parties in writing. Al l changes agreed by both Parties will be included as an amendment to the Annex.
3
ARTICLE 6 PARTNERS
1. For the implementation of this Technical Arrangement, the Parties, upon mutual
written consent, may involve or invite other relevant partners and stakeho lders which include: a. Indonesia : Directorate of International Industrial Cooperation for Region I and Multilateral, Directorate of Textile and Multifarious Industry, Indonesian Industrial Footwear Development Center, Center for Leather, Rubber, and Plastic, Polytechnic of Leather Technology, Secretary of Directorate General of Small and Medium Industry, Secretary of Agency for Industrial Research and Development, Secretary of Industrial Resilience and International Access Development, Center of Industrial Education and Training, and Industrial associations e.g Indonesian Footwear Association (APRISINDO), Indonesian Tanners Association (APKI) and Indonesian Leather Product Association (ABJINDO). b. Italy:
National
Association
of
Italian
Manufacturers
of
Footwear,
Leathergoods, Tannery Machines and Accessories (ASSOMAC) through the International Polytechnics for the Industrial and Economic Development (PISIE) or other govermental or private entities as decided
by the
implementing Agency for the purpose of the implementation of the activities concerned . 2. The Partners shall meet regularly to set the schedule and the agenda of the activities and shall report to the Steering Committee.
ARTICLE 7 PROJECT LOCATION
The Parties agree to cooperate in Indonesia, Italy and/or other region as selected project location by mutual written consent of the Parties.
4
ARTICLE 8 AMENDMENT
This Technical Arrangement may be amended at any time by mutual consent of
the Parties through diplomat ic notes. Such amendment shall produce its effects on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Technical Arrangement.
ARTICLE 9 DISPUTES SETTLEMENT
Any dispute bet ween the Parties relat ing to the interpretation and/or implementation of this Technica l Arrangement shall be resolved amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This Technical Arrangement shall produce its effects upon signing. 2. This Technica l Arrangement shall produce its effects for a period of 4 (four) years and may be extended for 3 (three) years. This Technica l Arrangement may be further extended by mutual decision of the Parties. 3. Either Party may terminate this Technica l Arrangement through diplomatic notes 3 (three) months prior to the intended date of the termination. 4. Termination of this Technical Arrangement shall not affect the va lidity and durat ion of any ongoing programs or projects undertaken under t his Technical Arrangement until the complet ion of such programs or projects.
5
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Technical Arrangement. DONE in two origina ls in Milan, Italy on September,
i h2015 in the Indonesian, Italian,
and English languages, all texts being equally auth entic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Ministry of Industry of the
For the Ministry of Economic
Republic of Indonesia
Development of the Italian Republic
Anastasius Riyanto
Paola Brunetti
Director of International Industrial
Director of Division Ill for International
Cooperation for Region I and Multilateral
Relations and International Organization
~
.
6
