REPUBLIK INDONESIA. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan

REPUBLIK INDONESIA MEMORAND UM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLI K INDONES IA DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DA N PERTAM BANGAN REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT AUAZAI R TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBAN GAN SEKTOR INDUSTRI

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Pertambangan Republik Demokratik Rakyat Aljazair, untuk se lanjutnya masing-masing disebut sebagai " Pihak" , dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kepentingan bersama melalui kerja sama dalam percepatan pembangunan sektor industri atas dasar kesetaraan dan keuntu ngan bersama;

BERKEINGINAN untuk berkontribusi pada pengembangan dan perbedaan hubungan ekonomi bersama secar a adil, be rke lanjutan dan saling menguntungkan;

MENYADARI bahwa sektor industri merupakan bagian integral dari pembangunan

ekonomi Par a Pihak;

MENIMBANG kepentingan bersama Para Pihak dalam mengembangkan sektor industri;

MENIMBANG kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh perekonomian kedua negara untuk para pelaku ekonomi;

MENGAKUI bahwa kerja sama tersebut mendorong perekonomian, investasi pada sektor industri, kerja sama industri yang saling menguntungkan dan mendukung persahabatan antara negara Para Pihak;

i

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara

I'

Para Pihak;

MENIMBANG kepentingan bersama untuk membentuk mekanisme kelembagaan yang bertujuan untuk mendorong ke rja sama in dustri antara kedua negara;

,., TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

PASAL PERTAMA TUJUAN KERJA SAMA Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pe ngembangan Sektor lndustri (selanjutnya disebut sebagai "Memorandum") ini adalah pe rcepatan pengembangan sektor industri atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama.

PASAL2 BENTUK-BENTUK KERJA SAMA Bentuk-bentuk kerja sama yang disediakan dalam Memorandum ini bertujuan untuk: 1. Pembinaan kemitraan antar pemerintah-swasta dan kerja sama sektor swasta, yang mengarah pada penawaran industri dan atau investasi kerja sama yang melibatkan dunia usaha Indonesia dan Aljazair; 2. Penguatan dan pengembangan infrastruktur industri yang berkualitas; 3. Program

dan

proyek

gabungan

atau

bekerja

sama

atas

'

~I

dasar

saling "

menguntungkan, termasuk kunjungan dan pertukaran materi, penelitian dan pengembangan, pertukaran tenaga ahli, teknologi, atau personil teknis; 4. Konsultasi saling menguntungkan untuk meningkatkan kerja sama dalam organisasi internasiona l

dan

regional

terkait

pengemban gan

industri

dan

t

teknologi

sehubungan dengan perkembangan pasar; 5. Penyelenggaraan

dan

berpartisipasi

dalam

konferensi,

simposium,

kursus,

lokakarya, pameran dan pertemuan bersama lainnya dalam kepentingan bersama; 6. Pertuka ran keah lian teknis, praktik terbaik, dan informasi lain yang dapat

' '

mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi;

...

,,.

....

7. Pelaksanaan program pelat ihan/pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dala m percepatan pembangunan industri dan teknologi serta investasi; dan :

8. Bentuk lain dari kerja sama sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak.

PASAL3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Lingkup kerja sama Memorandum ini meliputi namun tidak terbatas pada programprogram dan proyek-proyek di sektor berikut: 1. lndustri Tekst il; 2. Bahan Bangunan; 3. lndustri Furnitur; 4. ln dust ri Bagian dan Komponen; 5. lndustri Alat Transportasi dan Perlengkapan ; 6. lndustri Petrokimia dan Pupuk; 7. lndustri Farmasi dan Kosmetik; 8. lndust ri Berbasis Logam; 9. lndustri Berbasis Bahan Non Logam; 10. lndustrl Berbasis Agro; 11. lndustri M esi n Pertania n; 12. lndust ri Peralat an Energi; 13. lndustri Strategis; 14. Sektor lain yang disepakati Para Pihak.

PASAL4 PENGATURAN TEKNIS

if

Sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara yang be rsangkutan, kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Memorandum ini harus dluraikan melalui pengaturan teknis secara terperinci yang terdiri atas pengaturan rencana kerja, kebutuhan staf, laporan ke rja, jangka waktu program/p royek, estimasi biaya, skema pendanaan, kekayaan intelektual dan ketentuan lain yang diperlukan dari kegiatan kerja sama dimaksud.

....

•

- ... - ..--..... - __

..

_,.,,

~

_

PASALS

i

BIAVA DAN PENGELUARAN Sesuai dengan hukum dan peraturan dari kedua negara:

1. Pa ra Pihak berkeinginan agar, kecuali diputuskan lain secara bersama, para pemangku kepentingan yang terkait (sektor publik dan/atau sektor swasta yang berminat untuk me laksanakan program infrastruktur atau proyek) diharapkan me nanggung biaya dan pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan pekerjaannya. 2. Semua aktivitas kerja sama di bawah Memorandum ini tergantung pada kesediaan dana dan personil. Para Pihak berkeinginan agar ada pengaturan secara terpisah mengenai rincian pembiayaan sebelum dimulainya kegiatan .

PASAL 6 KONSULTASI DAN PERENCANAAN Sesuai dengan hukum dan peraturan dari kedua negara: :

1. Para Pihak mengakui pentingnya proses rutin konsultasi dan perencanaan bersama dalam

percepatan

pengembangan

sektor

industri.

Para

Pihak

akan

I mempertimbangkan, jika dapat diterapkan, kemungkinan untuk mengerahkan su mber daya yang tepat dalam konsultasi dan perencanaan program dan proyek. 2. Konsultasl meliputi diskusi rutin dengan dan antara pemangku kepentingan dari pemerintah dan swasta mengenai isu-isu terkait infrastruktur industri dan iklim investasi di kedua negara Para Pihak, dalam rangka mengizinkan percepatan '

pengembangan infrastruktur dan investasi sektor industri. 3. Perencanaan meliputi percepatan identifikasi peluang proyek, studi kelayakan, desain dasar, standar kualitas, jadwal pelaksanaan, pengaturan pendanaan, dan unsur-u nsu r lain yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek atau program. 4. Pertemuan konsultasi dan perencanaan dijadwalkan secara teratur dan harus dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan program dan proyek yang berlangsung.

,.

'"

PASAL 7 PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Sesuai dengan hukum dan peraturan kedua negara, para Pihak setuju bahwa kekayaan intelektual ya ng timbu l dari pelaksanaan Memorandum ini akan dimiliki bersa ma dan pemanfaatannya harus tunduk pada pengaturan yang dibuat seca ra terpisah antara Para Pihak.

PASAL 8 KERAHASIAAN 1. Para Pihak berkewajiban untuk memperlakukan semua dokumen, informasi atau pertukaran data lain, yang diterima atau dlberikan oleh Para Pihak untuk melaksanakan Memorandum ini atau perjanjian lain yang dibuat sesuai dengan M emorandum ini sebagai informasi rahasia, kecuali ada perjanjian lain secara tertu lis oleh Pa ra Pihak. 2. Para Pihak menyetujui ketentuan Pasal ini akan terus mengikat Para Pihak meskipun Memorandum ini berakhir. 3. Ketentuan-ketentuan Pasa l ini tidak akan mengurangi hukum dan ketentuan yang berlaku.

PASAL9 KEWAJIBAN PERSONIL

Setiap wa rga nega ra dari salah satu Pihak dalam kegiatan di bawah Memorandum ini yang berada di wilayah negara Pihak lain, harus menghormati dan tidak turut campur dalam kemerdekaan politik, kedaulatan dar. integritas negara Pihak lain, dan menghind ari

kegiatan

Memorandum ini.

yang

tidak

selaras

dengan

maksud

dan

tujuan

dari

PASAL 10 M EKANISME PEMANTAUAN

Da lam pelaksanaan dan pemantauan MoU ini, nantinya akan dibentuk sebuah kelompok kerja bilatera l. Keanggotaan dan misi-misi terakhir akan diselesaikan dalam kesepakata n bersa ma melalui pertukaran surat antara Para Pihak.

PASAL 11 PENYELESAIAN PE RSELISIHAN

Setiap masalah yang timbul dari penafsi ran atau implementasi dari Memorandum ini harus diselesaikan melalui konsultasi secara damai antara Para Pihak.

PASAL 12 AMAN DEM EN

Memorandum ini dapat diperbaharui atau diamandemen setiap waktu secara bersama melalui kesepakatan saling menguntungkan Para Pihak secara te rtulis dalam bentuk nota yang akan dikomunikasikan melalui sal uran diplomatik. Perubahan atau amandemen t ersebut akan menjadi bagian yang t erintegrasi dari MoU in i.

PASAL 13 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. Memorandum ini akan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak. 3. Salah satu

Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini kapan saja dengan

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain terhitung 90 (sembilan puluh ) hari sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku tersebut. 4. Pengakhiran Memorandum ini tidak mempengaruhi keabsahan dan durasi setiap program atau proyek yang sedang berlangsu ng di bawah Memorandum ini hingga selesainya program atau proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, untuk menandatangani Memorandum ini.

DITANDATANGANI di Jakarta, Indonesia dalam dua naskah asli pada tanggal tiga Agustus 2016 dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa lnggris, semua

naskah

memiliki keabsahan yang sama.

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian

Kementerian Perindustrian dan Pertambangan Republik Demokratik Rakyat Aljazair

Menteri Perindustrian dan Pertambangan

~~ o->-5'.l.. ~

~~' o.;IJJ ~

•

.,.

• JJ.1, ~~

.J

t"+LA..l'J ~~' o.;1.JJ

~I ~\~.lll 4>JI~\ ~I

~' ~1~.lll '-,ijilj;JI '-=i.J~ r.'"w...11.J ~~' o)j.J.J ~.J.li) '-=i.J~ ~~1 o)j.J 0) :"wl_fa\r l"~ ~t.....;JI ~.J "w.):JI"~ .l.;i.JI ~ oli.ll ~) .J\..!..JI

:c).J'JI oJWI u.;WJI u l.1A1 I

:t....l..J o~ r-Ali:i.ll o.ft~.)~ ~~I 0.JWll ~I ~ 'u.::aWI ti.hill ~ C.:.ul..ull.J u.::aWl.J !'WI t):clhi.11 ~ ;.s1_y!J1 ~ -1 1'-,ijilY.Jl.J ~.J.li)'I Jl= )11 J 4-.J wt.:i,;.i. ~ '-=i.Jw:i....I .JI ~u....,. , ~~I '-,i~\ill ul!1JI oJF.- .,>.l_,b:i .J ~SJ -2 I ~.) J.l~I J ul.J4)1 ~~ .) ~ ,4,,JJ4i-JI ~I t>Ll W\ill ;,sji.!..JI u.Jw.ll ej.)~.J ~l ~I -3 ,~l.J u.!Jiii'ill.J 0,!ib_,.JI b S..J c. l ~I J.l\.,U.J ..>.l_,b:ill_, ~I J .JIJ:,)'1 ~w.-11 ~\-i ~I
ull ~ 1$~1

>

, • . .II ~_,.......,

. L~ .).,......~

4.,!)lc. ~ . _! ~ . I . ·.<·:II •. y~J

wl~ <..>~~\ w\.c.~')'IJ ~).•.AllJ J-JI cYJJJ w lJJ.!.llJ w lJ,ljj\J w lyo:iy.ll .) :..S) ..!..JI.,, ~I t'-b4i..JI w.......JI y_,.b:i C!_,....:; 4JLl 0-- ~I u....JI wb wL...,kJI U-- lA.)#-J 1wl..j......JI J...;.JI.,, .~:·,'i"il\ wl~I JJ4J 4 .}~'; IJ ~_,J~I _,

-5

-6

'J~'; I J ~Li.....c..11 °-:!.lei.ill d ..::..WI 4..,icll.w:JI ~I &~ o,us.ll ~.) w~ 1~1/'-:-l;l.)iill ~ly, ~ -7 ,ul_):.~I oJw~ill ~I _,.k ..>~~1 0.JWll (::::- -8

:~I wl.c\..h'ill t} 6!.JL!..JI_, ~ly,ll ._,k. 1y.=JI 0 JJ 10~ ~Wll

o.ftl.J .:.JJWJI j\..h.i ~ 01~ ·~'J Jji.11 '-c~ .,~1 ..ily

1.)JWI ~~~ I '-ell...:. 1wu_,s..J1J .J4i3' t1J '-cu...:. 1wb.1...JI '-cli.....:. J Jiill

-1 -2 -3 -4

-5

10.lA-'il ~~J wlu~J..fa.ll -6 ,~I w l.J o, "i ' 4.J ~)' ~1 •.::.i\.c.l..l...::JI -7 ,~.A.JI .ll_,...JI '-c~ -8 ,~.A.JI .>#- JI ,.JI ~li.....:. -9 c ~ IJ)I '-cl..l...::JI -1 Q . ~ 1.J)I

w'ilJ wl.l.lt.A.ll - 11 ,~\..hll u l.la...4 -12

'~J?JilJW)' I '-cl..l...::JI

-1 3

.u 1_>1>\ll oJ.l:..it;ill ~I ~ <.SY.I wl.clb! -14

4 oJW\ ~1 ~,;JI

5 oJW\ ~WlllJ ~I

6 gJLJl ~IJ ..JJ~I

1 oJLJl ~..;SJ.11 ~' ~ '.;~ ofiio

¥i:i 0=-

Wu~~ JS~) _)r. w 1_>6)11 Ji:i:i 1.).!~I ..; 4-! J _,.,....J1 ~\11J ~1_,ill l.iiJ ,w l.):.\11~ ?~ ~ Jl.i:i'J '+41~1 ~.J ~ ~ 0fo..i o~ ~\.i:ill

8 oJLJl

~' lAl.ill:i JI 4]Jl}:U lS~I i.:.ili~ ~I JI i.:.iL._,la..Jl_, ~li_,JI ij\S ~ ~~ ~w:i 0i wl fa~I ..,.1:. ~ -1 ~ Ji:i:i ~Lo ,o~ ~Wll ofiio ~~~Li lS_?.I i.:.itiwl l,fl JI o~ ~\.i:ill ofiio ¥l:iJ wlfa~' .~~ .!11~ ._j)l:,. .o~ rA\.i:ill ofiio "~I (JC- .):i..i.11~ J y.i.Jl ~.Jl..i ~ oJWl o~ ?~I 0i ._,.1:. wlfa~I ~ -2 .~ J _,.-.Jl ~'ilJ ~ljil4 ~'J oJWI o~ <'~1 0) -3

9 o.iLJI U;.-~1

i.::iL.1..>Jl

~1) ~ W l_,JIJ o~ ~Wll ofiio ..Jlb) ~~.ii ~I ~.JL.... ~ ufo_;\....::.JI w.}:JI \.:le .J uk ~~ 1~ ,)J _;::..';1 1~ ~1y11 o.l:>._,ll.J o.l\.::-JIJ '-'"""\.::-.1' J)lil_)'I ~ 1 _,b.~ 'J ~:.ii.J 1.JA_}i..:>..: ,) .?'°'i' uY=JI .o:a ~\.i:il1 ofiio w l.lit.IJ ~u.... ~ ve.;w:i ~i ~i

10 oJLJl ~l:i..ll .4.+Jl

11 o.iLJI i.::i~ju...11 ~

12 o.iLJI ~AJ I

JJ\.,U ~_,b 0=- ~~ u. ~l.J w l_):.\11L>.H ~Li:i'i4.J d_, r.;1 ..,! o~ ~ Wll opio J,i.lJW .JI ~ly ~

.~ti.i'")'I o~ 0.o I~ 'i le.~ J:.lUll 1:i. ) ~l_;J\ o~ ufo ul ~ ~lAfa.~1 wl_,illl

.%-

wl.ftiJI

13 oJWI F-~~ IJ Q~IJ jli.iJ\ F-~

~ ·- 'I ~ •. .r-J • - J .ll"I f

uW!l.i.J ~ ·..~.t -I ~ · •· ' .......i ?0 .. L .:. I V" · l.!:.JUJI .......! U.....U _j .._ .d - 16 u---- - J ,lj\. ,\.:j .)\.$~ . .....-J ~ 'Lill ~I .. . _ :\\ . \c l ti ·.. L :\I\ . -y .. ~ LY"_,....,.,.,... (...>->-'J -~ f J

~lWl.J ~Ll..A!I

U.JJ

~I ~l~.111 l..;.;Jl~I ~I

Y ..;1..,.1~ ~)l....JI ~

~lWl..J ~Ll..A!I y..JJ

.fJ.Jt;jj..A w~...>:\ ~ Ll..A!I ..>'..JJ

REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND MINING OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA CONCERNING COOPERATION IN DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTORS

The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and The Ministry of Industry and Mining of the People's Democratic Republic of Algeria, hereinafter individually referred to as " the Party", and collectively referred to as "the Parties";

DESIRING to promote their mutual interests through cooperation in the acceie ration for the development of industrial sectors on the basis of equality and mutual benefit;

DESIRING to contrib ute to the development and diversification of their economic relations on balanced and sustainab le basis and mutual benefit;

REALIZING that industrial sectors are an integral part of economic development of the Parties;

CONSIDERING the opportunities offered by the economics of both countries to the economic operators;

CONSIDERING the common interest of the Parties in developing indust rial sectors;

RECOGNIZING that such cooperation promotes economic, investment on industrial sectors, industria l cooperation, and supports the friendly relationships between the respective countries of the Parties;

PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of the respective countries of the

Parties;

CONSIDERING the mutual interest to establish an institutional mechanism to encourage industrial cooperation between the two countries.

I

HAVE AGREED the following:

1,

FIRST ARTICLE

I:

OBJECTIVE OF COOPERATION

The objective of this Memorandum of Understanding concerning Cooperation in

r.

Development of Industrial Sectors (hereinafter referred to as "MoU" ) is to accelerate

"

the development of industrial sectors on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE 2 FORMS OF COOPERATION

The forms of cooperation provided for under this MoU aim in particular: 1. Fostering public-private partnership and private sector cooperation, leading to

industrial and or investment partnerships involving Indonesian and Algerian business entities; 2. Strengthening and developing industrial quality infrastructure; 3. Joint or cooperation programs and projects on the basis of mutual benefit, including visits and exchange of subject matter, research and development, exchange of experts, technology or technical personnel; 4. Mutual consultation to enhance cooperation in international and regional organizations related to industrial and technology development in relation to the market development; 5. Organizing and participating in conferences, symposiums, courses, workshops, exhibition and other meetings of mutual interest; 6. Exchange of technical expertise, best practices, and other information that could accelerate industrial infrastructure development and investment; 7. Conducting

training/education

programs

to

increase

competency

in

the

acceleration of industrial and technological development and of investment; and 8. Other forms of cooperation as determined by the Parties.

ARTICLE 3 SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of t his Mou may include but not limited to programs and

I :

projects in the following sectors:

I I

1. Textile industry; ':

2. Building materials; ';

3. Furniture industry;

:;

4. Parts and component industry;

!I

:

5. Transportation and equipment industry;

I

r.1 ~

~

6. Petrochemical and fertilizer industry; 7. Pharmaceutical and cosmetic industry; 8. Metallic-based industry; ,1

:'

9. Non-metallic based industry;

I

10. Agro-based industry;

'

:

11. Agriculture machinery;

;

'

12. Energy equipment;

' '

13. Strategic industry; 14. Other sectors as agreed by the Parties.

:

~

ARTICLE 4

i

~

TECHNICAL ARRANGEMENT ~

In conformity with the laws and regulations in both countries, cooperation activities I

under this MoU shall be carried out through specific technical arrangements wh ich

,1

;'

shall consist of provisions on work plan, staffing, statement of work, duration of

' '

'

"

projects/programs, cost estimation, funding scheme, intellectual property and other necessary terms of cooperation activities.

:

i

II

ARTICLE 5 COST AND EXPENSES

'

In conformity with the laws and regulations in both countries: 1. Th e Parties intend that, unless otherwise mut ually decided, the appropriate stakeholders (public sector and/or private sector interested in implementing an infrastructure program or project) are expected to bear the cost and expenses arising from the implementation of their own work. 2. All cooperation activities under this Mou are subject to the availability of fu nds and personnel of respective party. The Parties intend to reach separate arrangements on financing details before commencement of activities.

ARTICLE 6 CONSULTATION A ND PLANNING

In conform ity with the laws and regulations in both countries:

;;

1. The Parties recognize the importance of regular joint consultative and planning processes in the acceleration of the development of industrial sectors. The Parties will consider, where applicable, the possibility of devoting the appropriate resou rces in the consultation and planning of progra ms and projects. 2. Consultations include regular discussions with and between publ ic and private stake holders regard ing industrial infrastructure and investment climate related

1

issues in the Parties' respective countries, in order to enable t he accelerat ion of industrial infrastructure development and investment.

'

.:

3. Planning includ es the fast-track identification of project opportunities, feasibility studies, basic designs, quality standards, implementation schedules, financial arrangements, and any other elements necessary to ensure a smooth project or program implementation. 4. Regularly scheduled consultation and planning meetings should take place on the pace of programs and projects underway.

ARTICLE 7 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In conformity with the laws and regulations in both countries, the Parties agree that any intell ectual property arising from the implementation of this MoU will be jointly owned and its utilization shall be subject to a separate arrangement between the Parties.

ARTICLE 8 CONFIDENTIALITY

1. The Parties shall treat all documents, information or any other data exchanged, received or supplied by the Parties for the implementation of this MoU or any other agreements made pursuant to this Agreement as confidential, unless agreed ';

otherwise in w riting by the Parties. 2. The Parties agreed that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU. 3. The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations. 1:1

ARTICLE 9 PERSONNEL OBLIGATIONS

Any nationals of a Party engaged in activities under this MoU in the territory of other !

Party shall respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose

I :

and objectives of this MoU.

I

ARTICLE 10 MONITORING MECHANISM l'i

For the implementation and monitoring of this MoU, a bilateral working group will be set up. The membership and missions of the latter will be settled with a common agreement through exchanging mails between the Parties.

ARTICLE 11

SETILEMENT OF DISPUTES Any issues arising from the interpretation or implementation of this MoU are intended t o be settled through consultations amicably between the Parties.

ARTICLE 12 AMENDMENT

ii !I I

Ii

This MoU may be revised or amended at any time by mutual consensus of the Parties

I

I;

Ii

in writing by exchange of notes which shall be communicated through diplomatic channel. Such revision or amendment shall be an integrated part of this Mou.

ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into effect upon signing. 2. This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be further extended by mutual decision of the Parties. 3. Eit her Party may terminat e this MoU at any time. In such event, a terminating Party should provide notification to the other Party 90 (ninety) days prior to t he int ended date of termination. 4. Terminat io n of this M oU shall not affect the validity and duration of any ongoing

programs or projects undertaken under this MoU until the completion of such programs or projects.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized thereof by their

respective Governments, have signed this MoU.

SIGNED in Jakarta, Indonesia in two original copies on the third of August 2016 in

Indonesian, Arabic, and English langu ages, all texts are being equally authentic.

In case of any discrepancy of interpretations, the English text shall prevail.

The Ministry of Industry The Republic of Indonesia

The Ministry of Industry and Mining The People's Democratic Republic of Algeria

I ~......_....l_ __,c' -

Airlangga Hartarto

JmCesselam Bouchouareb

Minister of Industry

Minister of industry and Mining

~

Ii I

r

II