PENGATURAN PELAKSANAAN ANT ARA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN EKONOMI REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Pembangunan Ekonomi Republik Italia, untuk selanjutnya masing - masing disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama - sama disebut sebagai "Para Pihak"; BERKEINGINAN untuk meningkatkan kepentingan bersama melalui kerja sama dalam percepatan pengembangan sektor industri atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama; MENYADARI bahwa sektor industri merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi Para Pihak; MERUJUK kepada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Pembangunan Ekonomi Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Sektor lndustri, ditandatangi di Jakarta tanggal 12 Desember 2014; MEN GAKUI bahwa kerja sama tersebut untuk mendorong perekonomian, investasi pada sektor industri, kerja sama industri bersama dan mendukung hubungan persahabatan antara Indonesia dan Italia; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di masing - masing negara; PARA PIHAK TELAH MENCAPAI pengertian sebagai berikut:
1
PASALl TUJUAN KERJA SAMA Tujuan kegiatan di dalam Pengaturan Pe laksanaan ini adalah mempercepat
pengembangan industri tekstil di Indonesia atas dasar keset araan dan keuntungan bersama. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan dari pen ingkatan pengetahuan dan kemampuan masing-masing pihak di industri tekstil.
PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA
Lingkup kerja sama Pengaturan Pelaksanaan ini meliputi : a.
Pengembangan Teknologi;
b. Bahan Baku; c.
Pendidikan Tingkat Lanjut;
d. Promosi Sektor lndustri.
PASAL3 BIDANG KERJA SAMA
Bidang kerja sama Pengaturan Pelaksanaan ini meliputi bidang - bidang di dalam sektor industri teksti l, yaitu : a.
Pe rmesinan, Suku Cadang dan Peralatan Laboratorium;
b. Tekstil, Garmen dan Aksesoris; c.
Penelitian Bersama;
d. Teknologi yang Berkelanjutan; e.
Pend id ikan, Pelatihan dan Magang;
f.
Bantuan Tenaga Ah li;
g. Tekstil Tingkat Lanjut; dan h. Bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak.
2
PASAL 4
BADAN PELAKSANA Untuk melaksanakan Pengaturan Pelaksanaan ini Para Pihak berkehendak menunjuk Unit Pelaksana, sebaga i berikut : a.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses lndust ri lnternasional bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal lndustri Kimia, Tekstil dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan lndustri dan Direkt orat Jenderal lndustri Kecil dan Menengah.
b. Kementerian Pembangunan Ekonomi Repub lik Italia : Asosiasi Permesinan Tekstil Italia (ACIMIT) yang bertindak sebagai Asosiasi Bisnis di dalam pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini dan dibawah koordinasi Kedutaan Besar Italia di Indonesia.
PASAL 5 PELAKSANAAN
1. Kegiatan Pengaturan Pelaksanaan akan diuraikan di dalam Lampiran "Surat Komitmen" yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan ini. 2. Untuk mewujudkan tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk Komite Pengarah yang akan melakukan pertemuan minimal satu kali dalam setahun atau sesua i kebutuhan untuk membahas perencanaan program dan memantau dan mengevaluasi hasi l kegiatan . Pertemuan akan dilaksanakan di Indonesia atau Italia berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 3. Salah Satu Pihak dapat mengajukan kon sultasi untuk membahas perubahan terhadap
Lampiran,
berdasarkan
pada
putusan
Komite
Pengarah . Setiap
perubahan harus dicatat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk tertul is. Setiap perubahan yang telah di sepakati oleh Para Pihak akan menjadi bagian perubahan terhadap Lampiran.
3
PASAL 6 MITRA KERJA SAMA 1. Untuk melaksanaka<1n Pcngaturan Pelaksanaan ini, Pa ra Pihak, dengan kehendak
bersama, berdasarkan kesepakatan tertulis, dapat melibatkan atau mengundang mitra dan pemangku kepentingan lain yang terkait termasuk: a. Indonesia:
Direktorat Kerja Sama lndustri lnternasional Wilayah
Multilateral, Direktorat Tekstil dan Aneka,
I dan
Balai Besar Tekstil, Politeknik
Teknologi Tekstil, Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Kecil dan Menengah, Sekretariat
Badan
Direktorat
Jenderal
Pengembangan Ketahanan
dan dan
Penelitian
lndustri,
Pengembangan
Sekretariat
Akses
lndustri
lnternasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan lndustri, Asosiasi Perteksti lan Indonesia {AP I), Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI), Asosiasi Pengusaha Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI) dan Asosia si Perancang Pengusaha M ode Indonesia (APPM I). b. Italia:
Asosiasi
Permesinan
Tekstil
Italia
(ACIMIT)
me lalui
Politeknik
lnternasiona l untuk lndustri dan Pembangunan Ekonomi (PISIE) atau institusi pemerintah atau swasta lain berdasarkan keputusan Badan Pelaksana, untuk mewujudkan tujuan pe laksanaan kegiatan terka it .
2. Para Mitra melakukan pertemuan berkala untuk membahas jadwal dan agenda kegiatan dan melaporkan kepada Komite Pengarah.
PASAL 7 LOKASI KERJA SAM A
Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan kegiatan kerja sama di wilayah Indonesia, Italia dan/atau wi layah lain yang dipilih sebagai lokasi pe laksanaan kerja sama, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
4
PASAL 8 PERUBAHAN
Pengaturan Pelaksanaan ini dapat diubah setiap waktu berdasarkan kesepakatan Para
Pihak yang disampaikan melalui nota diplomatik. Perubahan tersebut berlaku pada waktu yang disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan ini.
PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap masalah yang timbul diantara Para Pihak dari penafsi ran dan/atau pelaksanaan Pengaturan Pelaksana an ini harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL 10 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Pengaturan Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. Pengaturan Pe laksanaan ini akan tetap berlaku se lama jangka waktu 4 (e m pat ) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pengaturan Pelaksanaan ini dapat diperpanjang lebih lanjut berdasarkan keputusan bersama Para Pihak. 3. Salah
Satu
Pihak
dapat
mengakhiri
Pengaturan
Pelaksanaan
ini
dengan
pemberitahuan melalui nota diplomatik kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. 4.
Pengakhiran Pengaturan Pelaksanaan ini tidak rnernpengaruhi keabsahan dan durasi setiap program atau proyek yang sedang berlangsung di bawah Pengaturan Pelaksanaan ini hingga selesainya program atau proyek tersebut.
5
Sebagai bu kt i, yang bertandatangan dibawah ini telah menandatangani Pengat uran
Pelaksanaan ini. Dibuat dalam dua naskah asli di Milan, Italia pada tanggal 7 September 2015 dalam
Bahasa Indonesia, Italia dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sam a. Dalam hal terjadi perbedaan penafsi ran, maka naskah dalam bahasa lnggris ya ng berlaku.
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pembangunan Ekonomi
R~ub~~;esi:
Republik Italia
1
- Anastasius
~
I'-
-
~yanto
Paola Brunetti
Direktur Kerjasama lndustri lnternasional
Direktur Divisi Ill Hubungan lnternasional
Wilayah I dan Multilateral
dan Organisasi lnternasional
6
INTESA TECNICA TRA IL M INISTERO DELL'INDUSTRIA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA E
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE NELLO SVILUPPO DEL SETTORE TESSILE
II Ministero dell'lndustria della Repuhblica di Indonesia ed II Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica ltaliana, di seguito singolarmente indicate come "la Parte" e congiuntamente "le Parti"; DESIDERANDO promuovere i comuni interessi attraverso la cooperazione per accelerare
lo sviluppo dei settori industriali in base ai principi di uguaglianza e mutuo interesse; CONSAPEVOLI che i settori industriali sono parte integrante dello sviluppo economico
delle Parti; RIFERENDOSI al Memorandum d'lntesa tra ii Ministero dell'lndustria della Repubblica di
Indonesia ed ii Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica ltaliana in materia di Cooperazione per lo Sviluppo lndustriale, firmato a Jakarta ii 12 dicembre 2014; RICONOSCENDO che tale cooperazione incoraggia gli investimenti economici e la
reciproca cooperazione nel settore industriale e mantiene le relazioni di amicizia tra Indonesia e Italia; CONFORMEMENTE alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi; HANNO RAGGIUNTO ii seguente accordo;
1
ARTICOLO 1 OBIETIIVI DELLA COOPERAZIONE
Lo scopo delle attivita della presente Intesa Tecnica
e quello
di accelerare lo sviluppo
dell'industria tessile in Indonesia sulla base dell'uguaglianza e del mutuo beneficio. Entrambe le Parti trarranno benefici da una piu approfondita conoscenza dei rispettivi settori tessili.
ARTICOLO 2 AMBITO DI COOPERAZIONE
L'ambito di cooperazione della presente Intesa Tecnica include: a. Sviluppo Tecnologico; b. Materie Prime c. Alta Formazione; d. Promozione lndustriale.
ARTICOLO 3 AREE DI COLLABORAZIONE
Le aree di collaborazione della presente Intesa Tecnica includono i seguenti campi nel settore tessile: a. Macchinari, Pezzi di Ricambio e Attrezzatura da Laboratorio; b. Tessuti, Vestiario e Accessori; c. Ricerca Congiunta; d. Tecnologia Sostenibile; e. lstruzione, Formazione e Apprendistati; f. Assistenza Tecnica di Esperti; g. Svi luppo Tessile; e h. Altre Aree determinate dalle Parti.
2
ARTICOLO 4 ENTI ATIUATORI
Per l'attuazione della presente Intesa Tecnica le Parti nominano i seguenti enti: a. Per ii Ministero dell'lndustria della Repubblica di Indonesia: la Direzione Generale per la Competitivita lndustriale e l'lnternazionalizzazione in collaborazione con ii Segretariato Generale del Ministero dell'lndustria, la Direzione Generale per l'lndustria Ch imica, Tessi le e Varia, I' Agenzia per la Ricerca e lo Sviluppo l ndust riale e la Direzione Genera le per le Piccole e Medie lndustrie. b. Per ii Ministero dello Sviluppo Econom ico della Repubblica ltaliana: ICE-Agenzia, in cooperazione con l'Associazione Costruttori ltaliani di Macchinario per l'lndustria Tessile (ACIMIT) quale Associazione rilevante per l'attuazione della presente Intesa Tecnica, sotto ii coordinamento dell'Ambasciata d' ltalia a Jakarta.
ARTICOLO S ATIUAZIONE
1.
Le attivita dell a presente Intesa Tecnica saran no dettagliate nell' Annessa " Lettera di lmpegno", che costituira parte integrante della presente Intesa Tecnica.
2.
Per raggiungere gli obiettivi della presente Intesa Tecnica le Parti concordano di stabilire un Comitato Direttivo che si incontrera almeno una volta all'anno o qualora richiesto ai fini della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle
attivita. Gli incontri si svolgeranno in Indonesia o in Italia, di comune accordo tra le Parti. 3.
Entrambe le Parti possono intraprendere un negoziato per la modifica dell' Annesso sulla base delle decisioni del Comitato Direttivo. Tutti i cambiamenti devono essere descritti e concordati dalle Parti in forma scritta . Tutti i cambiamenti concordati dalle Parti saranno inclusi nell' Annesso sotto forma di emendamenti.
3
ART ICOLO 6 ENTI ASSOCIATI
1. Per l'attuazione della presente Intesa Tecnica le Parti, previo ii loro mutuo consenso scritto, possono associare o invitare altri enti e portatori di interessi, che includono: a.
Indonesia: Direzione per la Cooperazione lndustriale lnternazionale per la Regione I e la Cooperazione Multilaterale, Direzione per l'lndustria Tessile e Varia, ii Centro per ii Tess ile, ii Politecnico per la Tecnologia Tessile, ii Segretariato del la Direzione Genera le per le Picco le e Me die lndustrie, ii Segretariato dell' Agenzia per la Ricerca e lo Sviluppo lndustriale, ii Segretariato per la Competitivita lndustriale e l'lnternazionalizzazione, ii Centro per la formazione e l' addestramento industriale, nonche le associazioni industriali, tra cui I' Associazione Tessi le lndonesiana (API), I' Associazione
lndonesiana
dei
Produttori
di
Fibre
Sintetiche
(APSYFI),
I' Associazione lndonesiana per la Produzione di Abbigliamento (APGAI) e I' Associazione lmprenditoriale lndonesiana degli Stil isti (APPMI). b. Italia: Associazione Costruttori ltaliani di Macchinario per l'lndustria Tessile (ACIMIT), attraverso ii Politecnico lnternazionale per lo Sviluppo lndustriale ed Economico (PISIE) o altre entita governative o private stabilite dall' ente attuatore per l' esecuzione delle attivita previste. 2. Gli enti associati si incontreranno regolarmente per definire ii programma e !'agenda de lle attivita, riferendo al com itato direttivo.
ARTICOLO 7 LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETIO
Le Parti concordano di stabilire ii luogo di esecuzione del progetto in Indonesia, in Italia e/o in altre regioni attraverso ii loro mutuo consenso in forma scritta .
4
ARTICOLO 8 EMENDAMENTI
La presente Intesa Tecnica puo essere modificata in qualsiasi memento sulla base del consenso delle Parti espresso in forma scritta attraverso i canali diplomatici. Tale emendamento produrra effetti nella data che sara stabilita dalle Parti e costituira parte integrante della presente Intesa Tecn ica.
ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni questione tra le Parti derivante dall'interpretazione o dall'attuazione della presente Intesa Tecnica sara risolta amichevolmente tramite consultazioni o negoziati tra le Parti.
ARTI COLO 10 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE
1.
La presente Intesa Tecnica produrra effett1 all'atto della firma.
2.
La presente Intesa Tecnica produrra effetti per un periodo di 4 (quattro) anni e puo essere estesa per 3 (tre) anni. La presente Intesa Tecnica potra essere ulteriormente prorogata con la mutua decisione delle Parti.
3.
Ciascuna Parte puo terminare la
presente Intesa Tecnica attraverso
canali
diplomatici 3 (tre) mesi prima della data da cui intende far valere ii termine. 4.
II termine della presente Intesa Tecnica non inficia la validita e la durata dei programmi o dei progetti intrapresi sulla base della presente Intesa Tecnica fino al completamento di ta li programmi o progetti.
5
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente Intesa Tecnica.
FIRMATO a Milano, Italia, ii 7 settembre 2015 in due copie originali in lndonesiano, Italiano e Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discrepanza tra le interpretazioni, prevarra ii testo Inglese.
Per ii Ministero dell'lndustria della
Per ii Ministero dello Sviluppo Economico
Repubb lica di Indonesia
della Repubblica ltaliana
A~ast~to
~_Q ~ -
Paola Brun etti
Direttore per la Cooperazione
Direttore, Divisone Ill - Relazioni
tnternazionale d'industria per la Regione I
lnternazionali e Rapporti con Organismi
e Multilaterale
Esteri
6
TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE DEVELOPMENT OF TEXTILE INDUSTRY
The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economic Development of the Italian Republic are hereinafter individually referred to as the " the Party" and collectively referred to as "th e Parties"; DESIRING to promote their mutual interests through cooperation in the acceleration
for the development of the industrial sectors on the basis of equality and mutual benefits; REALIZING that industrial sector is an integral part of economic development of the
Parties; REFERRING to the Memorandum of Understanding between Ministry of Industry of
the Republic of Indonesia and Ministry of Economic Deve lopment of the Italian Republic on Cooperation in the Field of the Development of Industrial secto rs, signed in Jakarta, on December, l ih 2014; RECOGNIZING that such cooperation promotes economic, investment on industrial
sectors, mut ual indu strial cooperation and supports the friendly relationships betwee n Indonesia and Italy; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE REACHED the fol lowing understandings; 1
ARTICLE 1 OBJECTIVES OF COOPERATION
The purpose of activities under this Technic:::il /\rrangemcnt is to :::icccllcrote the development of textile industry in Indonesia on the basis of equality and mutual benefit. Both sides will benefit from an increased knowledge and know-how of their respective textile industry.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation of this Technical Arrangement shall include : a. Technology Development; b. Raw Material; c.
High Level Education;
d. Promotion of Industry.
ARTICLE 3 FIELDS OF COOPERATION
The fields of cooperation of this Technical Arrangement shall include in the following fields in the textile sectors: a. Machineries, Spare Parts and Laboratories Equipment; b. Textile, Garment and Accessories; c.
Joint Research;
d. Sustainable Techno logy; e. Education, Training and Internship; f.
Technical Expert Assistance;
g. Advanced Textile; and h. Any other fields agreed upon by the Parties.
2
ARTICLE 4
IMPLEMENTING AGENCY For the implementation of th is Technical Arrangement the Parties sha ll appoint implement ing Agencies as follows : a.
For the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia : Directorate General of Industrial Resilience and International Access Development in cooperation with Secretary General of Ministry of Industry, Directorate General of Chemical, Text ile an d Multifarious Industries, Agency of Industrial Research and Development and Directorate General of Small & Medium Industry.
b.
For the Ministry of Economic Development of the Italian Republic: Association of Italian Textile Machinery Manufacturers (ACIMIT) as the relevant Business Association for the implementation of the Technical Arrangement under the coordination of the Embassy of Italy in Jakarta.
ARTICLE 5 IMPLEMENTATION
1. Activities of this Technical Arrangement will be detailed in the Annex 'Letter of Commitment' which shall form an integral part of this Technical Arrangement. 2. To accomplish the objectives of this Technical Arrangement, the Parties agree to establish a Steering Committee that shall meet at least once a year or as required for the purposes of program planning and monitoring and evaluating outcomes. The meeting will be held in Indonesia or Italy by mutual consent of the Parties. 3. Either Party may undertake to negotiate changes to the Annex based on the decision of the Steering Committee. All changes must be documented in writing, and agreed by both Parties in writing. All changes agreed by both Parties will be included as an amendment to the Annex.
3
ARTICLE 6 PARTNERS
1. For the implementation of this Technica l Arrangement, the Parties, upon mutual written consent, may involve or invit e other relevant partners and stakeholders which include: a.
Indonesia : Directorate of International Industrial Cooperation for Region I and Multilateral, Directorate of Textile and Multifarious Industry, Center for Textile, Polytechnics of Textile Technology, Secretariat of Directorate General of Sma ll and Medium Industry, Secretariat of Agency of Industrial Research and Development, Secretariat of Industrial Resilience and International Access Development, Center of Industrial Education and Training, Indonesian Textile Association (API), Indonesian Synthetic Fiber Makers Association (APSYFI), Indonesian Apparel Manufacture Association (APGAI) and Indonesian Fashion Designer Enterpreneur Association (APPMI).
b. Italy : Association of Italian Textile Machinery Manufacturers (ACIMIT) through the International Polytechnics for the Industrial and Economic Development (PISIE) or other govermental or private entities as decided by the implementing Agency for the purpose of the implementation of the activities concerned. 2. The Partners shal l meet regularly to set the schedule and the agenda of the activities and shall report to the Steering Committee.
ARTICLE 7 PROJECT LOCATION
The Parties agree to cooperate in Indonesia, Italy and/or other region as selected project location by mutual written conse nt of the Parties.
4
ARTICLE 8 AMENDMENT
This Technical Arrangement may be amended at any time by mutual consent of the Parties through diplomatic notes. Such amendment shall produce its effects on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Technical Arrangement.
ARTICLE 9 DISPUTES SETILEMENT
Any dispute between the Parties relating to the interpretation and/or implementation of this Technical Arrangement shall be resolved amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This Technical Arrangement shall produce its effects upon signing. 2. This Technical Arrangement shall produce its effects for a period of 4 (four) years and may be exte nded for 3 (three) years. This Technical Arrangement may be further extended by mutual decision of the Parties. 3. Either Party may terminate this Technical Arrangement through diplomatic notes 3 (three) months prior to the intended date of the termination . 4. Termination of this Technical Arrangement shall not affect the validity and duration of any ongoing program s or projects undertaken under this Technical Arrangement until the completion of such programs or projects.
5
IN W IT NESS WHEREOF, the undersigned have signed this Technical Arrangement. DON E in two originals in Milan, Italy on September,
J'h2015 in the Indonesian, Italian,
C1nd English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of
interpretation the English text shall prevail.
For the Ministry of Industry of the
For the Ministry of Economic
Republic of Indonesia
Development of the Italian Republic
- ~ ~~c=~Anastasius Riyanto
Paola Brun etti
Director of International Industrial
Director of Division Ill for International
Cooperation for Region I and Multilateral
Relations and International Organization
6
