MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP)
ANT ARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DEN GAN MALTESER INTERNATIONAL TENTANG PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMKES", dan Malteser International, selanjutnya disebut "Malteser", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak". Mencatat bahwa Malteser adalah organisasi pembangunan intemasional non-pemerintah yang bersifat, non sektarian, non-politik dan nirlaba.
MEMPERHATIKAN kepentingan bersarna untuk meningkatkan keadaan kesehatan, nutrisi, air/sanitasi dan persiapan keadaan darurat kepada orang-orang miskin, rentan dan terkena bencana MENGAKUI kerjasama antara para Pihak yang dilakukan melalui Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan dan Malteser International mengenai kerjasama dalam pelayanan kesehatan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 12 November 2007, yang telah berakhir. SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur yang berlaku di Republik Indonesia. TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA Tujuan dari MSP ini adalah untuk membentuk kerjasama antara para Pihak dalam pelaksanaan program kesehatan tersebut dalam rangka peningkatan situasi kesehatan melalui pengembangan kapasitas mitra-mitra/LSM lokal untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan khususnya masyarakat di daerah bencana dan masyarakat rentan pada wilayah yang disepakati
PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Para Pihak sepakat untuk bekerja sama melaksanakan program: 1. Peningkatan kapasitas mitra-mitra/LSM lokal dalam sektor kesehatan termasuk air, sanitasi, nutrisi dan pengurangan risiko bencana 2. Memberikan dukungan kepada mitra-mitra/LSM lokal dalam memberdayakan masyarakat dalam sektor kesehatan.
PASAL3 LOKASI KEGIATAN
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program pada Pasal 2 di Propinsi Aceh, Papua Barat dan Papua sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah RI.
PASAL4 PARTISIPASI PEMERINTAH DAN LSM LOKAL
1. 2.
3.
Para Pihak sepakat untuk melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam wilayah di mana Malteser melaksanakan program-programnya. Mekanisme keterlibatan tersebut dijelaskan dalam Arahan Program. Organisasi sosial lokal, untuk melaksanakan program dan proyek, wajib direkomendasikan oleh Pemelintah Daerah setempat, wajib terdaftar secara resmi sesuai peraturan perundangan Republik Indonesia, dan wajib disepakati bersama oleh Para Pihak. LSM lokal yang terlibat dalam pelaksanaan MSP ini harus dilaporkan ke KEMKES PASAL5 MITRAKERJA
Untuk pelaksanaan MSP ini: {1 ). KEMKES menunjuk Pusat Promosi Kesehatan {Promkes); (2). Malteser menunjuk Perwakilan Malteser di Indonesia {Malteser Indonesia).
PASAL6 ARAHAN PROGRAM
(1). Mekanisme kerjasama antara Para Pihak wajib ditentukan dalam Arahan Program yang memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi (2). Arahan program wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini sebagai lampiran;
PASAL 7 RENCANA KEGIATAN
(1 ). Rincian program dan proyek di bawah MSP ini wajib ditentukan dalam Rencana Kerja Umum dan Tahunan. (2). Malteser wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan tahunan kepada KEMKES untuk mendapat persetujuan; (3). Para Pihak dapat melibatkan pemerintah daerah pada lokasi yang telah disepakati dalam pembuatan Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL8 KEWAJIBAN
(1). KEMKES akan: a. Memfasilitasi Malteser dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk kembali ke Indonesia bagi maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing Malteser beserta keluarga intinya. Penerbitan ijin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia b. Memfasilitasi Malteser dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait. (2). Malteser akan: a. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; b. Menyediakan dana, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c. Mengutamakan penggunaan produk-produk lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; d. Menyediakan bantuan untuk peningkatkan kapasitas sumberdaya manusia; e. Membatasi jumlah tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; f. Memiliki kantor perwakilan di wilayah Jakarta dan berkonsultasi untuk mendapat persetujuan KEMKES tentang keinginan untuk membuka kantor program di propinsi dan kabupaten di luar Jakarta; g. Mewajibkan semua tenaga kerja asing Malteser memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing; h. Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di pedesaan dalam mendesain dan merencanakan program/proyek; i. Menjaga citra Indonesia di mata lnternasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang dapat merusak nama baik Indonesia; j . Berkoordinasi dengan dan wajib mendapat persetujuan KEMKES di segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam rnaupun luar negeri yang diprakarsai oleh Malteser; k. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting Malteser, untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMKES bersama-sama dengan instansi terkait; I. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMKES dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program; m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai Malteser dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan; n. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada KEMKES melalui Promkes, dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan; o. Mencantumkan logo KEMKES dalam setiap papan proyek program, laporan tahunan dan semua jenis publikasi lainnya.
PASAL9 BATASAN AKTIFITAS MALTESER DAN STAFNYA (1 ). Malteser menjamin bahwa semua kegiatan dan stat Malteser harus: a. Memperhatikan, menghonnati dan rnematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Menghonnati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghorrnati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal; d. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijenlklandestin apapun; e. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun; f. Tidak terlibat dalam penyebaran agama, dan/atau aliran kepercayaan; g. Tidak melakukan penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. Tidak melakukan kegiatan apapun di Indonesia selain dari yang telah disepakati bersama-sama oleh Para Pihak. (2). Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin personil tersebut, dan tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta pengakhiran MSP. PASAL10 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG (1 ). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh Malteser dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program; (2). Apabila sebelum berakhimya program, perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan perlengkapan dan material pendukung dinilai diperlukan, maka rencana perubahan dan penghapusan tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan KEMKES; (3). Setelah berakhimya program, penyelesaian peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan Para Pihak; (4).Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen berita acara serah terima. PASAL11 SURAT MENYURAT Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan, faktur, pembayaran atau komunikasi sehubungan dengan MSP ini dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos tercatat, E-Mail atau melalui faksimili ke masing-masing pihak di alamat berikut:.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indonesia. UP: Pusat Kerjasama Luar Negeri Fax: (021) 521-4870 E-mail:
[email protected] Malteser International JI. Nyak Adam Kamil No. 4A Simpang Empat, Banda Sakti Lhokseumawe, 24351 Indonesia ~ (Apabila terjadi perubahan domisili, Malteser wa~b memberitahukan kepada KEMKES)
..q,.
Sofyan Kaoy Umar UP (+62) (0) 645 630666 Fax E-mail:
[email protected]
PASAL12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
PASAL13 PERUBAHAN 1. Setiap perubahan atas MSP ini hanya dilakukan setelah diadakan konsultasi dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak. 2. Perubahan ini mulai bertaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL14 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang keinginannya untuk mengakhiri MSP ini 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. 3. Berakhimya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu pelaksanaan projek dan kegiatan yang dibuat di bawah MSP ini yang sedang berlangsung, sampai selesainya proyek dan kegiatan tersebut kecuali disetujui lain oleh para pihak. SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT dalam rangkap 2 (dua) di Jakarta pada hari ke enam Bulan Juli Tahun dua ribu sebelas dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, naskah Bahasa Indonesia yang berlaku
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Signed
MALTESER INTERNATIONAL
Signed
Dr.Lily S Sulityowati,MM
Sofyan Kaoy Umar, SE. MA
Kepala Pusat Promosi Kesehatan
Koordinator Proyek Partner
..........................................
........................................ .
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MALTESER INTERNATIONAL ON COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE HEALTH SECTOR
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOH", and Malteser International, hereinafter referred to as "Malteser", hereinafter jointly referred to as ''The Parties". Noting that Malteser is an international non-governmental development organization (INGO) that is non-sectarian, non-political and non-profit. CONSIDERING their mutual concern to improve health, nutrition, water/sanitation situation and emergency preparedness to disaster affected, vulnerable and poor people. ACKNOWLEDGING the cooperation between The Parties established through a Memorandum of Understanding between The Ministry of Health and Malteser International concerning cooperation in health services signed in Jakarta, 12 November 2007, which has expired. PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Government of the Republic of Indonesia. HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this MOU is to establish cooperation between the Parties in implementing the health program in order to improve the health situation by the capacity development of local partners/NGOs for community empowennent in health sector especially community in disaster affected and vulnerable people.
ARTICLE2 SCOPE OF COOPERATION The Parties agree to cooperate in : 1. Capacity building of local partners/NGOs in health sector including water sanitation, nutrition and disaster risk reduction. 2. Providing support for local partners/NGOs in empowering local community in health sector ~
~
ARTICLE3 LOCATION OF ACTIVITIES The Parties agree implement programs as referred in Article 2 in the Provinces of Aceh, West Papua and Papua in accordance with the policy and priority of the Government of Indonesia.
ARTICLE4 PARTICIPATION OF LOCAL GOVERNMENT & NGOS 1.
2.
3.
The Parties agree to involve the Provincial and District/City Governments in the areas where Malteser implements programs. Such involvement mechanism is described in the Program Direction. Local NGO involved in the implementation of this MOU shall be recommended by the respective Local Government shall be legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia, and shall be agreed by the Parties. Local NGO involved in the implementation of this MOU shall be reported to MOH
ARTICLE5 EXECUTING AGENCIES For the implementation this MOU: (1 ). MOH designate Center for Health Promotion (Promkes); (2). Malteser designate Malteser representative in Indonesia (Malteser Indonesia).
ARTICLES PROGRAM DIRECTION (1). The mechanism of cooperation between the Parties and shall be stipulated in the Program Direction, containing program focus, program scope, program funding, the locations for program implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, , (2). The Program Direction shall constitutes an integral part of this MOU as an annex;
ARTICLE 7 OPERATIONAL PLAN (1 ). Detail program and project under this MOU shall be defined in the Master and Annual Plan of Operation. Such program shall be in line with the national and regional program strategies and constitute an integral part of this MOU (2). Malteser shall prepare and submit Master and Operational Plan to MOH to get approval; (3). The Parties may involved local government in the agreed location of activities in the ~ development of Annual Operational Plan. ~
ARTICLES
OBLIGATIONS (1 ). MOH shall: a. Facilitate Malteser in arranging visa, working permit, stay permit, entry and re-entry permit for maximum of 3 (three) Malteser's foreign staff as well as their immediate families. The issuance of such permit shall be in accordance with Indonesian prevailing laws and regulations; b. Facilitate Malteser in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; c. To carry out monitoring and evaluation towards the implementation of the program activities described within this MOU together with related government institutions. (2). Malteser shall: a. Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU; b. Provide necessary funding, equipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local staffs and communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; c. Prioritize the usage of local products which are environmentally friendly for all equipment and materials which will be used in the implementation of the program activities; d. Provide training for the capacity building of human resources; e. Limit the number of foreign staff in the management structure, up to as many as 3 (three} persons; f. To have a representative office in Jakarta and consult with and to be approved by MOH on the intention to establish program office in province and/or district outside Jakarta; g. Require all foreign manpower of Malteser to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure; h. Support and strengthen rural communities and rural community institutions capacity in designing and planning program/project; i. Maintain Indonesia's good image in the International community and refrain from publishing any form of information that may detrimental to Indonesian reputation; j. Coordinate with MOH and subject to approval of MOH on all forms of publication about Indonesia which are published nationally or internationally which are initiated by Malteser; k. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to Malteser accounting procedures for monitoring and evaluation of the project conducted by MOH together with related institutions; I. Always consult and coordinate with the MOH and Local Government in order to ensure the continuity of program implementation; m. Monitor and evaluate program implementation by local partners supported by Malteser and auditing those partners, if necessary; n. Submit annual progress reports to MOH through Promkes, and if deemed necessary any additional reports in accordance with the need; o. Put MOH logo on every program board, annual report and all type of publication.
ARTICLE 9 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF MALTESER AND ITS PERSONNEL (1). Malteser assures that its activities and staff shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia;
b. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia; c. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the ~I community; d. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; e. Refrain from involving in any political and commercial activities; f. Refrain from involving in any religious and or belief propagation; g. Refrain from raising funds and collect funds from individuals, groups and organizations in Indonesia to support its programs and activities; h. Refrain from conducting any activity in Indonesia other than the activities jointly agreed by the Parties. (2). Violation of the provisions paragraph 1 of this article may result in the revocation of all permits of the personnel concerned and the other necessary measures according to the laws and regulations, and policies of the Republic of Indonesia as well as the termination of this MOU.
ARTICLE 10 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORTER
1. Equipment and materials provided/purchased by Malteser to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program; 2. If before the end of program a change of utilization purpose and or write-off of the equipment and materials, then such change and write-off shall be discussed first with MOH; 3. After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials should be discussed by The Parties; 4. The said handover of the materials and equipment shall be documented in a handover minutes.
ARTICLE 11 CORESPONDENCE Any notice, report, request, approval, consent, invoice, payment or other communication required or permitted under this MOU made in writing, delivered in person, sent by registered mail, E-mail, or by facsimile transmission to the Parties respectively at the following addresses:
Ministry of Health of the Republic of Indonesia JI. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia Att.: Center for International Cooperation Fax no.: (021) 5214870 E-mail: pusat.ksln@gmaiLcom
Malteser International JI. Nyak Adam Kamil No. 4A Simpang Empat, Banda Sakti Lhokseumawe, 24351 Indonesia (Any change of address shall be informed to MOH Att. : Sofyan Kaoy Umar \,,.-Fax no: (+62) (0) 645 630666
9af'
E-mail:
[email protected]
ARTICLE 12 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties.
ARTICLE 13 AMENDMENT 1. Any amendment or revision of this MOU shall be mutually agreed in writing by The Parties. 2. Such amendment or revision shall come into force on the date as agreed by the Parties and shall constitute an integral part of this MoU
ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years 2. Either party may terminate this MOU by sending a written notification on its intention to terminate this MOU 6 (six) months prior to the intended date of termination. 3. The termination of this MOU shall not affect the validity and period of ongoing programs and activities made under this MOU until the completion of the aforesaid project and activities unless agreed otheiwise by the parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MOU DONE in duplicate at Jakarta on the sixth day of July in the year two thousand and eleven in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, Indonesian text shall prevail.
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
MALTESER INTERNATIONAL
Signed
Dr.Lily S Sulityowati, MM
Sofyan Kaoy Umar, SE.MA
Head of Center for Health Promotion
Coordinator Partner Projects
........................................
·······································
