MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR REPUBLIK INDONESIA DAN
INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE REPUBLIK SINGAPURA TENT ANG KERJA SAMA MAKASSAR KOT A CERDAS
MENGINGAT Pemerintah Kota Makassar ("Government of Makassar City I GOMC)
Republik Indonesia dan International Enterprise Singapore ("JES'? Republik Singapura (secara kolektif disebut di sini sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak") telah setuju untuk melakukan Memorandum Saling Pengertian ("Memorandum"), yang merupakan pernyataan minat dari Para Pihak, dan catatan pemahaman antara, Para Pihak untuk bekerja sama, dan menjelaskan dasar bekerjasama antara, Para Pihak;
dan
MENGINGAT mengakui dan menyetujui bahwa Memorandum ini adalah catatan dan
keinginan dari pemahaman Para Pihak dan tidak akan memiliki efek mengikat secara hukum. Para Pihak telah mencapai pemahaman sebagai berikut:
PASAL 1 SASARAN MEMORANDUM
IES bertindak sesuai dengan Pasal 2 dari Memorandum ini untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam beberapa bidang yang diatur dalam Pasal 2. Rincian Bidang kolaborasi akan dimasukkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang saling mengikat sebagai pelaksanaan dari Memorandum ini.
Masing-masing Pihak mengakui dan menyetujui bahwa perjanjian tertulis tersebut akan dinegosiasikan dan dimasukkan ke dalam hal kegiatan khusus yang ditetapkan di bawah Pasal 2 dari Memorandum ini.
Para Pihak wajib memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran dan itikad baik dalam negosiasi dan pelaksanaan perjanjian lanjut berikutnya dan sehubungan dengan Memorandum ini, dan dalam setiap kegiatan kolaboratif yang dimaksudkan di sini.
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA
Pemerintah Kota Makassar menyanggupi untuk berkolaborasi dengan IES dan IES setuju, melalui instansi terkait yang ditunjuk Pemerintah Singapura dan/atau pihak swasta. untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar dan lembaga afiliasinya dalam satu atau lebih bidang kerja sama sebagai berikut : 1. Pengelolaan perkotaan yang meliputi; Pengembangan Program deteksi dini dan pengendalian banjir dan pengembangan saluran sistem saluran drainase terpadu 2. Transportasi yang meliputi; Penyusunan grand desain traffic light (ATCS/ITS) Kota Makassar dan Penyusunan tatanan tranportasi lokal yang Pintar 3. Pendidikan yang meliputi; Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Data Centre Pendidikan dan jaringan IT pendidikan 4. Kesehatan yang meliputi; Jaringan Te/emedicine Kota Makassar 5. Lingkungan yang meliputi; Pengembangan sistem pengelolaan pencemaran tanah, air, udara, dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan dan sistem analisis dampak lingkungan 6. Pariwisata yang meliputi; Pengembangan sistem pariwisata terpadu dan penyusunan master plan kawasan wisata. 7. Ekonomi dan e-pemerintahan yang meliputi; Program administrasi ePemerintahan di Kantor Pemerintahan. 8. lnfrastruktur yang meliputi; Fasilitasi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi sistem yang cerdas keterpaduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah.
PASAL 3 JANGKA WAKTU
Diluar
hal-hal
yang
menyatakan
berakhirnya
atau
terjadinya
pemutusan
Memorandum ini, Memorandum ini mulai dan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak pelaksanaan kegiatan , dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Para Pihak selanjutnya menyetujui dan berusaha menyimpulkan dan merumuskan perjanjian tertulis definitif untuk menetapkan syarat dan kondisi dari halhal sebagaimana diatur dalam Memorandum ini dalam waktu enam bulan sejak tanggal pelaksanaan. Secara tertulis, jangka waktu Memorandum ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.
PASAL4 PELAKSANAAN
Setiap pekerjaan, diskusi, pertemuan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk tujuan Memorandum ini dapat dilakukan di kedua negara atau tempat lain yang akan diatur dan disepakati oleh Para Pihak. Rincian spesifik, metode dan program pelaksanaan Memorandum ini harus dikembangkan dan diselesaikan serta tunduk pada kesepakatan Para Pihak.
PASAL 5 KELOMPOK KERJA, INFORMASI DAN REKOMENDASI 1. Para
Pihak dapat membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama yang
beranggotakan dari Wakil-Wakil kedua belak Pihak yang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang berada dalam cakupan Memorandum. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu apabila dipandang perlu, secara bergantian di Indonesia atau di Singapore 2. Setiap
perwakilan
berwenang
dari
Para
Pihak
wajib ,
berdasarkan
pengetahuan dan penilaian mereka pada waktu yang bersangkutan, menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyediakan informasi dan bantuan yang diperlukan kepada Para Pihak, untuk tujuan pelaksanaan Memorandum ini. Perwakilan berwenang tersebut harus bertanggung jawab
atas akurasi, kelengkapan atau kapabilitas informasi atau bantuan yang diberikan.
PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Masing masing pihak wajib menghormati Hak kekayaan lntelektual pihak lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing masing negara. 2. Dalam pengaturan khusus, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, para pihak wajib memasukkannya dalam pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing masing negara. 3. Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan informasi dari pihak lain atas hasil yang diperoleh Para Pihak dalam pelaksanaan Memorandum ini, Pihak yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian non-disclosure dari Pihak lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut.
PASAL 7 TERJEMAHAN , REVISI , PERUBAHAN DAN KOREKSI
Memorandum ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, kedua naskah memiliki keotentikan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Memorandum ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku. Untuk menghindari keraguan, keberadaan kedua versi Memorandum ini tidak dapat ditafsirkan oleh masing-masing Pihak untuk dibuat duplikasi atau penggandaan hak dan kewajiban Para Pihak.
Para Pihak dapat merevisi, mengubah atau mengoreksi seluruh atau sebagian dari Memorandum ini dengan kesepakatan bersama secara tertulis. Setiap revisi, amandemen atau perubahan yang disepakati oleh Para Pihak mulai berlaku dan merupakan bagian dari Memorandum ini pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. Setiap revisi , amandemen atau perubahan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban, yang timbul dari atau didasarkan pada Memorandum ini sebelum berlakunya revisi, perubahan atau koreksi tersebut.
PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran, pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan dari Memorandum ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Parra Pihak dengan itikad baik dan dengan dasar saling menghormati dan saling menguntungkan tanpa merujuk pada pihak lainnya atau pihak ketiga atau pengadilan internasional, organisasi atau forum .
PASAL 9 PENGAKHIRAN
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada Pasal 3 dengan memberitahukan Pihak lainnya tentang pengakhiran tersebut. Memorandum tersebut, berakhir tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan pengakhiran, kecuali
pemberitahuan ditarik oleh
keputusan bersama Para Pihak sebelum akhir periode ini.
SEBAGAI BUKTI. Para Pihak telah menandatangani Memorandum ini pada tanggal di bawah ini.
DITANDATANGANI pada hari Senin tanggal 14 November 2016 dalam dua salinan asli.
UNTUK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR REPUBLIK INDONESIA
Mr. Ir. H. MOH RAMDHAN PO MANTO Walikota
UNTUK INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE REPUBLIK SINGAPURA
Mr. T Assistant CEO
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MAKASSAR CITY GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE CONCERNING MAKASSAR SMART CITY COOPERATION
WHEREAS the Government of Makassar City ("GOMC") of the Republic of Indonesia and International Enterprise Singapore ("IES") of the Republic of Singapore (collectively referred to herein as the "Parties" and each a "Party") have agreed to enter into this Memorandum of Understanding ("Memorandum"), which represents a statement of intent by, and a record of the understanding between, the Parties to work together, and outlines the basis for collaboration between, the Parties;
and
WHEREAS acknowledging and agreeing that this Memorandum is a note and intention of understanding between Parties, and shall not have any legally binding effect. The Parties have reached the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVES OF THIS MEMORANDUM
IES undertakes in accordance with Article 2 of this Memorandum to collaborate with GOMC in the broad areas set out in Article 2.
Details of the areas of collaboration will be included later in the Cooperation Agreement which binds both Parties in the implementation of this Memorandum.
Each of the Parties acknowledge and agrees that the definitive Written Agreement will be negotiated and entered into in respect of the specific actibities set out under Article 2 of this Memorandum.
The Parties shall observe the principles of honesty and good faith in the negotiation and execution of any further agreements subsequent and in connection with this Memorandum, and in any collaborative activities contemplated herein.
ARTICLE 2 SCOPE OF COLLABORATION
GOMC undertakes to collaborate with IES and IES agrees, through designated relevant Singapore government agencies and/or private sector parties, to collaborate with GOMC and its affiliated agencies in one or more of the following areas: 1. City Management that covers : Development of Pre-Emptive Detection and Control of Flood, and Development of Integrated Drainage System 2. Transportations that covers : Development of Grand Traffic Light Design (ATCS/ITS) of the City of Makassar, and Development Smart Local Transportation 3. Education, that covers : Maintenance and Development of Education Data Centre System, and Education IT Network 4. Health that covers : Telemedicine Network for the City of Makassar 5. Environment that covers : Development of Land, Water, Air, Waste Management System 6. Tourism that covers : Development of integrated tourism system, and development of tourism sites master plan 7. Economy and E-Government that covers E-Government administration program in Government office. 8. Infrastructures that covers: Facilitation for leveraging planning quality, control and evaluation of provincial development, and facilitation of Smart system for integrating site utilisation and site planning.
ARTICLE 3 DURATION
Save for any prov1s1on expressed to survive the expiry or termination of this Memorandum, this Memorandum shall be effective and remain in force for a period of one year from the date of execution , and to be extended upon mutual agreement. The Parties further agree that they shall endeavour to work towards concluding and formalising definitive written agreements to set out the detailed terms and conditions of the matters contemplated under this Memorandum within six months from the date of execution.
ARTICLE 4 IMPLEMENTATION
Any work, discussion, meetings or other activities required for the purposes of this Memorandum may be carried out in either country or any other place to be arranged and agreed upon by the Parties. The specific details, methods and programme for the implementation of this Memorandum shall be developed and finalised subject to the mutual agreement of the Parties.
ARTICLE 5 WORKING GROUP, INFORMATION AND ADVICE
1. Parties may form a Joint Working Group, comprising of representatives from
both Parties who are obliged to monitor and evaluate the execution of the scope of cooperation under this Memorandum. The Joint Working Group shall meet whenever deemed necessary, alternately in Indonesia or in Singapore. 2. Authorised representatives of the Parties shall, based on their knowledge and judgement at the relevant time, use their best endeavours to make available the necessary information and assistance to the Parties, for the purpose of implementing this Memorandum. Such authorised representatives shall be
liable for the accuracy, completeness or sufficiency of the information or assistance.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Parties shall respect the Intellectual Property Rights of the other Party in accordance with the prevailing law of each Party's country of origin. 2. In special arrangements, programs or projects that generate intellectual property, the Parties shall enter into separate arrangement in accordance with the prevailing law of each Party's country of origin. 3. In the event that one Party wishes to disclose data and information of the other Party, gained from execution of this Memorandum, the Party who wishes to disclose that classified data must obtain a written agreement in the form of a non-disclosure agreement from the other Party prior to disclosing the data and information.
ARTICLE 7 TRANSLATION, REVISION, AMENDMENT AND MODIFICATION
This Memorandum is prepared in Indonesian and English languages, both texts are equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
For the avoidance of doubt, the existence of the two versions of this Memorandum is not to be construed by any Party to create duplication or multiplication of the rights and obligations of the parties.
The Parties may revise , amend or modify all or any part of this Memorandum by mutual agreement in writing. Any revision , amendment or modification agreed by the Parties shall come into force and form part of this Memorandum on such date as determined by the Parties. Any revision , amendment or modification shall not affect
the rights and obligations, which arose from or were based on this Memorandum prior to the coming into effect of such revision, amendment or modification.
ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute arising out of the interpretation, implementation or application of any of the provisions of this Memorandum shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties in good faith and on the bases of mutual respect and mutual benefits without reference to any third party or international tribunal, organisation or forum .
ARTICLE 9 TERMINATION
Either Party may terminate this Memorandum prior to the expiry date under Article 3 by notifying the other Party of its decision. The Memorandum shall terminate thirty days after the receipt of the notice of termination, unless the notice is withdrawn by the mutual decision of the Parties before the end of this period.
IN WITNESS WHEREOF , the Parties have entered into this Memorandum on the date mentioned below.
SIGNED on the day of Monday, 14 November 2016 in two original copies.
FOR THE GOVERNMENT OF MAKASSAR CITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
Mr. Ir. H. MOH RAMDHAN POMANTO Mayor
Assistant CEO
