~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PROPINSI JILIN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENT ANG KERJASAMA DIBIDANG INDUSTRI DAN ILMU PENGETAHUAN
Departemen Perindustrian Republik Indonesia don Pemerintah Propinsi Jilin Republik Rakyat China, selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" don secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam mempromosikan kerjasama industri don ilmu pengetahuan; BERKEINGINAN untuk mempromosikan kerjasama industri don ilmu pengetahuan di kedua negara; BERMAKSUD untuk mendorong don menduk~ng kemitraan dalam kerjasama industri don ilmu pengetahuan dibidang investasi, manajemen, don kerjasama penelitian don pengembangan; MENGACU pada Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1990; MEMPERTIMBANGKAN Deklarasi Bersama antara Republ1k Indonesia don Republik Rakyat China mengenai Kemitraan Strategis yang ditandatangani oleh kedua Kepala Negara di Jakarta pada tanggal 25 April 2005;
BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara; Para Pihak sepakat untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Tujuan
Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung hubungan kemitrarn1 dalam kerjasama industri dan ilmu pengetahuan dibidang investasi, manajemen, dan kerjasama penelitian dan pengembangan antara Para Pihak; Pasal2 Ruang Lingkup
Para Pihak mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalam hal-hal berikut:
1. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pertukaran magang, termasuk bidang industri agrokimia; 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pembangunan sumber daya serta kerjasama penelitian dan pengembangan industri antara Para Pihak; 3. Meningkatkan kerjasama investasi dan mendorong masuknya industri Jilin ke pasar ASEAN dengan mendirikan basis produksi di Indonesia; 4. Meningkatkan kemitraan bisnis antara industri dari Para Pihak; 5. Meningkatkan pertukaran informasi kebijakan, peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang industri; 6. Meningkatkan dan memfasilitasi kerjasama industri, alih teknologi dan isu-isu kerjasama ekonomi dan perdagangan; 7. Meningkatkan kerjasama loinnya yang disepakati oleh Para Pihak dibidang industri dan ilmu pengetahuan.
Pasal3 Unit Pelaksana
Unit Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini untuk Departemen Perindustrian Republik Indonesia adalah Badon Penelitian don Pengembangan lndustri, don untuk Pemerintah Propinsi Jilin Republik Rakyat China adalah Biro Kerjasama Ekonomi don Teknik. Pasal4 Ketentuan Teknis
Pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini diatur dalam perjanjian teknis tersendiri yang disepakati oleh Para Pihak. Pasal5 Perlindungan Hak Kekayaan lntelektual
a. Para Pihak sepakat bahwa segala kekayaan intelektual dihasilkan dalam kerangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan menjadi milik bersama don: (I) Kedua belah Pihak boleh menggunakan kekayaan intelektual
menyesuaikan, don tersebut untuk tujuan mengelola, mengembangkan Hok Kekayaan lndustri terkait. (2) Kedua belah Pihak bertanggung jawab atas klaim dari Pihak ketiga atas kepemilikan don legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama, dalam Memorandum Saling Pengertian ini. b. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk membuka data rahasia
dan/atau informasi yang berasal dari kegiatan kerjasama dibawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak yang membuka harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Pihak lain sebelum melakukannya. Pasal6 Penyelesaian Sengketa
Perselisihan yang timbul dari perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini diselesaikan secara musyawarah melalui negosiasi don konsultasi diantara Para Pihak.
Pasal7 Amande men
Segala perubahan atas ketentuan ini hanya dapat dilakukan setelah dilakukan konsultasi don dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Pasal8 Pemberlakuan, Maso Berlaku, don Pengakhlran
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. 2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (limo) tahun don akan secara otomatis diperpanjang selama 5 tahun setelahnya kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis setidaktidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. 3. Pengakhiran Ketentuan ini tidak akan berpengaruh pada validitas don jangka waktu Proyek a tau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya proyek atau kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
ini,
telah
DIBUAT di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2009, dalam rangkap duo,
dalam bahasa Indonesia , China don lnggris. Seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang soma. Dolam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah berbahasa lnggris d ijadikan acuan. Untuk Departemen Perindustrian Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Propinsi Jilin Republik Rakyat China
Signed
Signed
Dedi Mulyadi Kepala Badon Penelitian don Pengembangan lndustri
Chen Weigen Deputi Gubernur
REPUBLIK INDONESIA
~M@fiW~~~I~$~~~A~~~~~~-A~~~
~I~~~~*~•~~rr~~m•~~
Epjjt.@g§illZ~*Q ~ I.ill!.~Bffi q:i~,A~~*Q ~13f*-lri A~~ffif:.l-~ r ~~~fii]~~" ~ JJ" ,gX,%~~" ~~'g){)l.JJ"
0
~-~~JJ1±I.ill!.~M~~-%~~~~ffi·~; i~-~~~~~W,W~,H~~~~.g.~~-m~I.ill!.ffiM~ 1.Jim~%~1Xf#~*; itx'.®1990~8.F.l 8 B EPM~gsillZ;l:t~Q~~ffif ~Q $~.A.~~ffi IE~
ffif1±ftim~~il 7 ~~m'.~~~; ~~~~~§-T2005~4~ 25 S ~fti.JD~~il 7 «EPM.@gsillZ~
~~ffiq=i~.A.~~ffi~~-Tmft~~~#~*~~%~~»
m~-~~h~~~~ff~-~-·~M; ~ ~ ~ t~ M jla ~:
m-~ ~~~
*mM•~~~ttH~~~Mtt~m, •~~m~~•Bliift~
f-1~hllii ~ff 1x1#* ~ o m=~ ~ffmmi •~~h~-~~-OEm~~~-~~ff: 1 .-OEmtt~~~-('~;f<:F~:bDI1:§:1tI)~m~~ff,Jttffm~
2.-0EJ!XXhttm5,mi:~Uffl, H~, Ift~~~hlm~~ff;
3.-0EJ!~~~ff.B~~#:ifftJM~ttEPM@~filZBli~FJit±iBJ! AJi~ M "$ :l:J.7 o
4.-0Emxxh~:ifftBli~ft1xf#*~;
s.-OEmxxhtt*~*F ftif&:~, ••&5~~hllii~@,~~51it; 6.-0Eilt~:bDtk~h~ Ift ~ff, ~~~)Jit~~M ~ff;
7. -OE* tt I ft~ f-1~ ~m ~~~xx h Iii.I~~ !t 8 ~ff
I
( 1)
ffli ~~ 3tX 1J $ f&: ft ilf J..::JJtttr , ifcJ !"& ~o %§
*~ ~ F *3CJ~ ~ ~ ffil if
.m
Lt~~iRF*Xo
(2)
1± 4' t~ M~ ~ ~pff )ffe & ~ .g.f'F)!fJJ ~ ~3:1f-¥ ~, ~D ~ff {iij m
EE r X14' t~ Wt-~~~~ Mff ~ (~ HJ:l ~T ~ Pff F ~ ~ 1f {iij ~iSl.w EE ffli ~~ 3tX 1J AJ:1 i~ -*~ ~ ~ ifff ~:ff M/.~ o
Signed ~Jm·•ttJI!!
Signed ~itm
Dedi Mulyadi
Chen Weigt:ir{
I~~i~~IH~:
;~~* :
.
REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF JILIN PROVINCE THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON INDUSTRY AND SCIENTIFIC COOPERATION
The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the People's Government of the Jilin Province of the People's Republic of China, here!nafter individually referred to as "Party" and collectively referred to as the "Parties''. CONSIDERING their mutua! interest in promoting industry and scientific cooperation; DESIRING to promote industry and scientific cooperation in both countries; INTENDING to encourage and support mutual partnership in industry and scientific cooperation in the fields of investment, management, and research and development cooperation; REFERRING to the Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China, signed in Jakarta on August 8 1990; T.AKING INTO ACCOUNT the Joint Declaration between the Republic of Indonesia ond the People's Republic of China on Strategic Partnership, signed by the two Presidents in Jakarta on April 25, 2005;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; HAVE REACHED an understanding as follows:
Article 1 Objective
The objective of this Memorandum of Understanding is to develop and support mutual partnersllip in industry and scientific cooperation in the fields of investment, management, and R&D cooperation betwee:1 the Parties; Article 2 Scope of Cooperation
The Parties shall encourage and facilitate cooperation in the following areas : 1. Promote research ancl development cooperation in scientific fields, research and internship exchange activities, including agroche~ical industries. 2. Promote resources utilization, development, industry and scientific coopemtion between the Parties; 3. Promote investment cooperation and encourage the antrance of Jilin industries into ASEAN market through establishing production bases in lndonP-sia; 4. Promote business partnerships between industries from both 5. Promote information regulations and laws;
exchange on
Par~·ies;
relevant industrial policies,
6. Promote and facilitate industry cooperation, technology exchange and economic & trade cooperation issues ; 7. Promote any other cooperation mutually agreed by the Parties in the fields of industry and science
Article 3 Executing Agency
The organization responsible for the execution of this Memorandum of Understanding for the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia shall be the Secretariat General of the Ministry and for the People's Government of Jilin Province of the People's Republic of China shall be the Bureau of Economic and Technical Cooperation.
Article 4 Technical Arrangements
The cooperation under this Memorandum of Understanding shall be carried out through special arrangements to be concluded by the Parties.
Article 5 Protection of Intellectual Property Rights
a. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and: ( 1) Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property. (2) Each Party shall be liable for any claim made by any third Party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities brings in this Memorandum of Understanding . b. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before the disclosure can be made.
Article 6 Settlement of Disputes
Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiations or consultations between the Parties.
Article 7 Amendment
Any amendments to this arrangement shall only be made after consultation and by mutual written consent of the Parties.
Article 8 Entering Into Force
1. This Memorandum of Understanding will be effective on the date of signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and will be automatically extended for another five years unless terminated at any time by either Party by giving written notification at lease 6 (six) months prior to the date of the intended termination. 3. The termination of this Arrangement will not affect the validity and duration of any on-going Project or activities until the completion of such project or activities.
IN WITNESS WHEREOF. the undersigned have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Jakarta on March 23, 2009. in the Indonesian. Chinese and English languages. all texts being equally authentic. In case ot any divergence on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail. For the Ministry of Industry Republic of Indonesia
For the People's Government of Jilin Province, People's Republic of China
Signed
Signed
Dedi Mulyadl
Chen Weigen
Vice Minister Industrial Research and Development
Deputy Governor
