REPUBLIK IIYDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN CESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN DALAM NEGERI REPUBLIK KOREA DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea (selanjutnya secara individu disebut sebagai "Pihak Pertama" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"); MENGINGINKAN untuk memperluas dan memperkuat persahabatan antara kedua negara dan untuk memajukan kerjasama antara para pihak dalam kerjasama
pembangunan
daerah
seperti
pengembangan desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi (selanjutnya disebut sebagai "pembangunan daerah"); MEYAKINKAN
bahwa
kerjasama
pada
pembangunan
daerah
yang
berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan dan tidak campur tangan dalam urusan internal, akan sangat berkontribusi pada hubungan antara kedua negara dan masyarakatnya; BERTEKAD untuk mengembangkan kerjasama pada pembangunan daerah yang saling menguntungkan dan kepentingan antara kedua pihak;
MEMPERTIMBANGKAN
deklarasi
bersama
antara
Presiden
Republik
Indonesia dan Presiden Republik Korea mengenai kemitraan strategis untuk peningkatan
persahabatan
dan
kerjasama
dalam
abad
ke-21 ,
yang
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006; MERUJUK pada Persetujuan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik serta
Pengembangan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang ditandatangani di Jakarta pada 24 April 1971 ; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara; TELAH mencapai kesepakatan sebagai berikut:
Pasal1 TU JUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk memajukan kerjasama dan pertukaran pengalaman dalam kerjasama pembangunan daerah berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal-balik, dan saling menguntungkan.
Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA
Kerjasama pembangunan daerah dalam MSP ini dapat meliputi kegiatankegiatan di bawah ini: 1. Program kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 2. Kerjasama pembangunan kawasan perdesaan dengan menggunakan Model Pemberdayaan Masyarakat seperti Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru); 3. Program peningkatan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya; 4 . Penelitian dan pembelaj aran bersama mengenai pembangunan perdesaan;
5. Area lainnya dari saling kepentingan mengenai pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang dapat diputuskan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
Pasal3 PELAKSANAAN DAN PENDANAAN
1. Kedua pihak setuju untuk melaksanakan MSP ini melalui pembentukan pengaturan tersendiri.
Pengaturan tersebut wajib merincikan urusan
keuangan, menunjuk divisi/otoritas dari masing-masing Pihak, personel dan lembaga yang terlibat, kewajiban masing-masing Pihak yang terlibat, dan urusan terkait lainnya. 2. Seluruh kegiatan kerjasama yang dilakukan berdasarkan MSP ini harus bergantung pada ketersediaan dana dan sumber lainnya dari Para Pihak sesuai dengan hukum dan aturan masing-masing.
Pasal4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Penggunaan hak kekayaan intelektual oleh masing-masing Pihak wajib patuh terhadap hukum nasional dan aturan masing-masing Pihak dan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh Para Pihak; 2. Penggunaan logo nama dan/atau lambang resmi dari salah satu dari kedua Pihak pada setiap publikasi, dokumen dan/atau lembaran apapun dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu Pihak; 3. Tanpa mengesampingkan ketentuan Paragraf 1 diatas, hak kekayaan intelektual berkenaan dengan pengembangan teknologi, dan produk dan pengembangan jasa, dilaksanakan: a) Bersama oleh Para Pihak atau hasil riset yang diperoleh melalui kegiatan bersama, wajib dimiliki oleh Para Pihak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama dalam suatu pengaturan tersendiri; dan b) Secara sendiri-sendiri dan secara terpisah atau hasil riset yang diperoleh melalui usaha sendiri dan terpisah oleh salah satu Pihak, akan dimiliki oleh Pihak yang bersangkutan.
Pasal5 KERAHASIAAN
1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima untuk pelaksanaan MSP ini; 2. Dalam hal pengakhiran MSP, ketentuan dari ayat ini wajib tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran MSP.
Pasal6 PEMBATASAN PERSONIL
Masing-masing pihak wajib memastikan bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas territorial dari negara tuan rumah, memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan internal negara tuan rumah dan akan menghindari setiap kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.
Pasal7 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan
yang timbul dari
penafsiran,
pelaksanaan dan/atau
penerapan dari MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak tanpa campur tangan Pihak ketiga atau pengadilan internasional.
Pasal8 PENUNDAAN
1. Masing-masing Pihak memiliki hak atas dasar keamanan dan kepentingan nasional, ketertiban umum dan kesehatan masyarakat untuk menunda sementara, baik pada keseluruhan atau sebagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; 2. Penundaan berlaku efektif setelah pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik.
Pasal 9 AMANDEMEN MSP ini dapat ditinjau kembali atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Setiap perubahan wajib berlaku pada tanggal yang ditetapkan bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal 10 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan; 2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu tiga (3) tahun secara berturut-turut melalui persetujuan tertulis dari Para Pihak; 3. Salah satu
Pihak dapat mengakhiri
MSP
ini setiap saat dengan
pemberitahuan tertulis pada Pihak lainnya enam (6) bulan sebelumnya; 4. Pengakhiran MSP ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari program dan kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani
MSP ini. DIBUAT rangkap dua di Jakarta pada tanggal 25 bulan Agustus 2015 dalam
Bahasa Indonesia, Korea dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dari MSP ini, teks bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Desa,
Untuk Kementerian Administrasi
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Pemerintahan dan Dalam Negeri
Transmigrasi Republik Indonesia
Republik Korea
-0 AV\~r ~>i SEKRETARIS JENDERAL
w -
REPUBLIK INDONESIA
cH~l2J~ ~~A~xl¥ - <2J£L~IAIO~ '=t*A:l~7H~¥ (_lA:l<2:17 H W~
-9-ltl"
tj~o~I ~!.I- MoU
1 ,
%7JJl ~
OJ~ Z}9.l
1
OJ 7] ~
1
O14 %)~
~~~7-l]~
1
~t:}l·7J-~-&-}.:il o}g·'=f~A]~7H~·
A]~7H~( o]cS-} 'A]~7H~')Oll ~~
~~e-F~
~ 7-l]
-6 ~ oJl
l.ll.Aa
-e-
J
0
7]~9-1 ~?:j ~ .£.£.cS-}t9,
~Z}.Aj~ ~~oil 1Jlfr~ A]~1H~ ~?:JoJ
7] ~ ~
w 3:! g
0
J~3* ~~9.l
~ ~ <5"} ~ '
20061d 12~ 4 ~ A}7} 2 s}Olj)-i ;_l~~
J.-1]7] ~~~~ ~~g -?-]~ ~~~ %lfrA}~7-l]oJ] ~~ i2-%~~~ .:il~-0-} .:il
'
~ MOU ~] Al Q:j 1R ~<>ll ~~ ~ ~ ~
1. ~~A}~~ Q:j at 7TI ~
i:l-te!
ct g 3!}
~ ~ ~% ~ .¥. W~
.:r
~ct;
:rr .£_-:]_ ~ ~ ~
2. ARo}%,£:-%3!} ~~ o}~ Q:j~7J~ £t:~~ .!8-~ *~ 1R~ ~~
3. ~-p:r2.} · 7J~]·J-}~~~ ~~ ~ ~~ ~.£_-:]_~ 4 . *~ 5. 0J
1R ~<>ll
{!~ ~"'} ~
71 ti- 1f% _Q_.£
1f%
Ai~ ~ AJ ~
.:r
~ ~ *~7TI ~. '=t-~Al Q:j 7TI ~ ~ ~
T~{!( Ol~)~ ~~oj]Al %~01~0] ~
?
'.U~ 7]E} ~Of
~l 3 ~ c 01~ ~ ~n~~1€:)
1.
J
0
7] tt.g. ~ AJ ~ ~ ~ %%TI ~ MoU ~ o] ~~ i>}7] .£ ~~ <5}~ ct.
0J:
7] ¥}-~
ia-rtlf-Al Al AJ,
tl- iC!
~ ~l ~
T- ~~l ~~ct.
~ ~ ~ ~n AJ tl-te! ~~l.
7] tt ~ ~ .!f- ~ 7] Et
2.
~ Mou <S-}~ £ ~ ~ ~ ~% ~ 4~ ~ ~ TI-<>ll
7] E}
A}-5t!
7}-§--AJ ~ T4f ~ ~~ct.
~n-5t! ~
e1 ~
%o:1, OJ
~ -5t! ~ 7] :tr
trl-cr
_:i
J
0
7]-\:!~
~1 4 3::. (:Al~ ~H {}~ )
1. OJ: 71.l(!-9-l Al~ fi~ {!--f! 0l % ~ OJ: 71tr9-l ~ t:J- ~41~340
l
~~l ~ ~
2. 0J: 7li:f9.l ~~
7l El-
.£.:ilY. <>J] ~ '@ ~ ~:it!~ . it--"i~/EE~
J: 7li:f£.l
0
3. ~l 1 t>JoJl£
9-1 71 <5} ~ ol lf-Oi A:l 0 t
~ ~l ~ ;z.J oJl
-A}{i_
-"11?1%9.l
a: i>J-
OJ: 71 tr
~
~ q.. ~.ll-"i
%oJl
-"}%-5}~
~01~ ~.Al~r::)-.
~T-<5}.:il, .£.~ 7l~7H~ 13
i:!~ Al~;tH
.A'}-.:;i~ ..Q_
L.:.i.2'-t
7}. OJ: 7li:fol if%.Q..£
ct1?! ,
-0-J: ~
}.li5~~jjy. if%~%~
2i=- 7} ~ 9-1 oJl 9-1 isll ~ 9-1 ~ 3:: Z:! oJl
%-isll
~~~
at 4
OJ: 71 ~ 9-1
~31}
~%_£
-6}.:il,
1+.
~
11¥fol
~At~ .Q...£
;.l <5~ ~71 Y.
~
7] ~9.l
~A~~
x. ~ ~
~~H
2}]~~
1. 0J: 71 ~ ~ ~
2. ~
~
MoU 9-1 ol ~ ~
Sf] ~H ~ ~
it--"i, 7812.
13
71 E.} .A}l i 9-1 71 ~
-ft.7.l ~c}-.
MoU 7} %.E.£1 ~ 78-9-, 0 1 it-1C-9.l
~l
::t:~J~ ~
6 ::t:
(~-Yi oJl ~~ ~1 Qf)
MoU %.E.oJl:S:.
~T-f>}.:il
~ ?.]Y£~ ii}~ ~ MoU ~ -&~oJ] lf-~ii}?.] ~~ ::L ~-it! ~%£ :i!liil-£ ~
1t}E..Al
~?.lAlZ!tj-.
~1 7 ;:[:
~ MoU ~ ~TI~ .
0
1~»
±<>l] ~$]ii}?.] ~jl
~ ~-§-oj]Ai ~;.~ii}~
J: 7]-tl-Z}
0
£c
~~~.g. ~] 3:A}t..f ~~l~TIJ8-
~~ ~ ~~~ 18-~TIJ-i -?:11i!-ii}~l ~TI~~tj-.
ftll 8
::t:.
(~td-)
1.
J: 7ltt-€:-
0
~7}
o]%.£.
~ MoU
o]
~»~ zj_Jf- ~~ ~lf-~
q.e 7l:tl-oJl
7]:trol
J-i~~?.l~ ~\R
~ .:foJl ~ §. ~tj-.
~ MoU ~ ~ t:l-.
£ c
~7}~~
J:
0
7]tt~ ,).J~ J-i~~~oJl
7TI :AJ ~
a:t4
<(!All c?.l ~£. ~~ 7TI:AJ~ ?
J: 7] t}-o] .:g.% .Q...£. :AJ ~
0
\t~}oJl
~.fr.. ii}~, ~ MoU ~
ftll 10
::t:.
(~.fr... 7] Z} 13'1 ~ .E.)
1. ~ MoU ~ A-ioJ~?-}oJl ~.fr..~tj-.
2. ~ MoU ~ 3\'.! Z} .fr..~~ %?.] -8"}~
J: 7]i:l-Sl
0
Ac}§. J-i~~~oJl ~%}1
o]
3.
w 71~-§
(~~) 67H~ ~~I
~A~IEJ::I ~ MoUli- ~5.~
ere
* S?lCr.
71~~1
Diel
Ai'2'.!~J::l-9 ~Lc!l.££>,4
4. ~ MoU2.I ~£::: ~ Mou c5r~I ~N£IO~ tl~ g~ ~£.:J. ~'51"~ ~ 7ll!~I ~~~
!:!l
~ ~§.£!
-?-J::I orLli.1-cr.
<2..!£L~IAIOr a~r~
'=t-*J::l~7H~¥~ cH.H."B"ro~
cHi.1- '2.J~ ~~Ar7'1¥•
cH.H. "B"ro~
~~ ~~ ~'lQ. GtA......
REPUBLII INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF VILLAGE, DISADVANTAGED AREAS DEVELOPMENT AND TRANSMIGRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF GOVERNMENT ADMINISTRATION AND HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION OF REGIONAL DEVELOPMENT
The Ministry of Village, Disadvantaged Areas Development And Transmigration of the Republic of Indonesia and the Ministry of Government Administration and Home Affairs of the Republic of Korea (hereinafter individually referred to as "the Side" and collectively referred to "the Sides"); DESIRING to expand and strengthen the friendship between both countries and
to promote cooperation between the Sides in the area of regional development such as development of villages, disadvantaged areas and transmigration (hereinafter referred to as "regional development"); CONVINCED that cooperation of regional development based on the principles
of respect for sovereignty and non-interference in internal affairs, wi ll greatly contribute to the relations between the two countries and their people; AIMING to develop cooperation of regional development to the mutual benefit
and in the interest of both Sides;
TAKING INTO ACCOUNT the joint Declaration between the President of the
Republic of Indonesia and the President of the Republic of Korea on a Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century, signed in Jakarta on 4 December 2006; REFERING to the Agreement regarding Economic and Technical Cooperation
and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea signed in Jakarta on 24th of April 1971 ; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE reached the following understanding:
Article 1
OBJECTIVE
The Objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") is to promote cooperation and exchange of experiences in cooperation of regional development on the basis of the principles of equality, reciprocity and mutual benefit.
Article 2 SCOPE OF COOPERATION
Cooperation for regional development under this MoU may include the following activities; 1.
Program cooperation for capacity building of human resources;
2.
Cooperation in rural development by using the community empowerment model such as Saemaul Undong (New Village Movement);
3.
Programs for promoting infrastructure, economy, and socio-culture;
4.
Research and joint studies on rural development;
5.
Other
areas
of
mutual
interest
regarding
rural
development,
disadvantaged areas development, and transmigration that may be jointly decided upon in writing by the Sides.
Article 3 IMPLEMENTATION AND FUNDING
1. The Sides agreed to implement this MoU through the development of specific arrangements. Such arrangements shall specify the financial matters, designated division/authority from each Sides, personnel and institutions participating, responsibilities of the Sides involved, and other related matters. 2. All cooperative activities under this MoU shall be subject to the availability of funds and other resources of the Sides in accordance with respective laws and regulations.
Article 4 INTELECTUAL PROPERTY RIGHT
1.
The use of the intellectual property rights in each Side shall be in conformity with the respective national laws and regulations of the Sides and any other international agreements signed by both Sides;
2.
The use of name logo and/or official emblem of any of the Sides on any publication, documents and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Side;
3.
Notwithstanding anything in Paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, and any products and services development, carried out a) Jointly by the Sides or research results obtained through the joint activity, shall be owned by the Sides in accordance with the terms to be mutually agreed upon in a separate arrangement; and
b) Solely and separately by either Side or the research results obtained through the sole and separate effort of either Side, shall be solely owned by the Side concerned.
Article 5 CONFIDENTIALITY
1.
Each Side shall maintain the confidentiality of documents, information and other data received for the implementation of this MoU;
2.
In the event of the termination of this MoU, the provisions of this paragraph shall remain in effect notwithstanding the termination of this MoU.
Article 6 LIMITATION OF PERSONNEL
Each Side shall ensure that its personnel involved in the activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of host country, shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host country and will avoid any activities inconsistent with the purpose and the objective of this MoU.
Article 7 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences arising from
the
interpretation, implementation and/or
application of this MoU shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Sides without reference to any third Party or International Tribunal.
Article 8
SUSPENSION
1.
Each
Side
reserves
the
right for
reasons
of
national
security,
national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoU; 2.
The suspension shall be effective immediately after written notification has been given to the other Side through the diplomatic channels.
Article 9
AMENDMENT
This MoU may be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Sides. Any amendments will come into effect on such date as may be jointly determined by the Sides and will form an integral part of this MoU .
Article 10
ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1.
This MoU shall come into effect on the date of its signing;
2.
This MoU shall remain in force for a period of three (3) years and may be renewed
for a successive
periods of three (3) years by mutual
written consent of the Sides; 3.
Either Side may terminate this MoU at any time by giving to the other Side written notification six (6) months in advance;
4.
The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing programs and activities made under this MoU.
IN WITNESS WHERE OF, the undersigned, have signed this MoU.
Done in duplicate at Jakarta on 25th day of August, 2015, in Indonesian, Korean
and English languages, all texts being equally authentic. In the event of divergences of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
For The Ministry Of Village,
For The Ministry Of
Disadvantaged Areas
Government Administration
Development And Transmigration
And Home Affairs Of The
Of The Republic Of lndon
ia
Republic Of Korea
~ ~wa.r
Se
SECREI'ARY GENERAL
VICE MINISTER
