REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
OTORITAS MARITIM NORWEGIA
TENTANG
PENGAKUAN ATAS PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PARA PELAUT YANG DITERBITKAN OLEH ADMINISTRASI MARITIM INDONESIA DAN ADMINISTRASI MARITIM NORWEGIA UNTUKPELAYANANPADA KAPAL-KAPAL BERBENDERA REPUBLIK INDONESIA DAN KAPAL-KAPAL BERBENDERA NORWEGIA
1.
Untuk tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai 'MSP').
•
lstilah "Administrasi Maritim Indonesia" berarti "Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia".
•
lstilah
"Administrasi
Maritim
Norwegia"
berarti
"Otoritas
Maritim
Norwegia". •
Administrasi Maritim Indonesia dan Administrasi Maritim Norwegia yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".
2.
MSP ini adalah untuk pengakuan sertifikat nasional dan dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi lnternasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan Pelaut (International Convention on Standards
of Training Certification and Watch-keeping for Seafarers/STCW) 1978, beserta amandemennya. Konvensi ini disebut dalam MSP ini sebagai "STCW 1978 beserta amandemennya" dan Koda yang dilampirkan pada STCW 1978 beserta amandemennya disebut sebagai "Koda STCW'. MSP ini dibuat tanpa mengesampingkan hukum nasional salah satu Pihak.
3.
Semua komunikasi yang terjadi dari MSP ini akan ditujukan kepada institusi sebagai berikut:
Republik Indonesia
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktur Jenderal Perhubungan Laut Gedung Karya Lantai 12s/d17 Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta 10110 Indonesia Tel: + 6221 344 7071, 384 0788 ext 401 O Fax : +6221 3520 978, 350 5681 E-mail :
[email protected]
Kerajaan Norwegia
Otoritas Maritim Norwegia Direktorat Jenderal Pelayaran dan Navigasi P.O. Box 2222 N-5509 Hougesand Norway Tel : + 47 52 74 50 00 Fax : + 47 52 74 50 01 E-mail :
[email protected]
4.
Setelah memahami ketentuan Peraturan 1/1 O dari STCW 1978 beserta perubahannya termasuk ketentuan yang berhubungan dengan Koda STCW, Para Pihak telah mencapai kesepahaman sebagai berikut :
a.
Para Pihak sepakat untuk mengakui sertifikat nasional Pihak Lain dan akan memberikan Sertifikat Pengakuan sebagai bukti pengakuan terse but.
b.
Para Pihak akan menerbitkan Sertifikat Pengakuan mereka sesuai dengan Peraturan 1/2 STCW 1978 beserta amandemennya dengan mengikuti kepatuhan Para Pihak dengan persyaratan Peraturan 117 dari STCW 1978 beserta amandemennya dan Bagian A-117 dari Koda STCW.
c.
Pihak yang sertifikat nasionalnya harus diakui akan memastikan bahwa pelatihan dan penilaian pelaut sebagaimana dipersyaratkan di dalam ketentuan STCW 1978 beserta amandemennya dikelola dan dipantau sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian A-II 6 dari Koda STCW, dan bahwa suatu pendaftaran atau pendaftaran-pendaftaran dari semua sertifikat dan pengesahan diatur dan informasi tersebut akan disediakan sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan 112 dari STCW 1978 beserta amandemennya. Demikian pula, Pihak tersebut akan memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab dan orang-orang yang memberikan pelatihan dan penilaian tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian A-1/6 dari Koda STCW untuk jenis dan tingkat pelatihan atau penilaian yang terlibat.
d.
Sesuai dengan Peraturan 1110 paragraf 1.1 dari STCW 1978 beserta amandemennya, Pihak yang sertifikat nasionalnya harus diakui akan mengizinkan Pihak yang menerbitkan Sertifikat Pengakuan untuk melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas dan prosedur yang disetujui dan akan membuat bahan dan fasilitas
pelatihan disediakan untuk pemeriksaan dan peninjauan kembali ulang ketika diminta. Demikian pula, Pihak yang sertifikat nasionalnya harus diakui akan mengizinkan Pihak yang menerbitkan Sertifikat Pengakuan untuk memiliki akses atas hasil evaluasi kualitas standar yang dilakukan sesuai dengan Peraturan 1/8 dari STCW 1978 beserta amandemennya.
e.
Pihak yang sertifikat nasionalnya harus diakui akan memberitahukan Pihak yang menerbitkan Sertifikat Pengakuan dalam waktu sembilan puluh (90) hari dari setiap perubahan yang signifikan dalam pengaturan untuk pelatihan dan sertifikasi yang diterapkan di dalam pengelolaannya sesuai dengan STCW 1978 beserta amandemennya, dan khususnya dalam Peraturan 1/10, paragraf 1.2. Perubahan yang signifikan meliputi :
1) Peru bah an rincian kontak dari pejabat yang bertanggung jawab untuk otentikasi peninjauan kembali ; 2) Perubahan yang mempengaruhi prosedur yang ditetapkan dalam MSP ini; dan 3) Perubahan terhadap jumlah perbedaan substansial dari informasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim lnternasional sesuai dengan Bagian A-In dari Koda STCW.
f.
Pihak sertifikat nasional harus diakui mengakui bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan 1/10 paragraf 6 dari STCW 1978 beserta amandemennya, pengesahan yang diterbitkan dalam pengakuan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Lain untuk STCW tidak akan diberikan pengakuan lebih lanjut oleh Administrasi Maritim Norwegia atau Administrasi Maritim Indonesia.
g.
Dalam hal Pihak yang memberikan Sertifikat Pengakuan menunda, mencabut, atau membatalkan Sertifikat Pengakuan yang diterbitkan oleh Pihak lainnya karena alasan disiplin, Pihak tersebut akan
memberitahukan Pihak lainnya dengan rincian lengkap tentang keadaan tersebut dalam waktu sembilan puluh (90) hari.
5.
MSP ini mulai berlaku sejak tanggal dimana kedua belah pihak telah menandatanganinya. MSP ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6.
MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis, diberikan setidaknya enam (6) bulan sebelum tanggal yang dimaksud dalam MSP ini akan tidak berlaku lagi. Kecuali salah satu Pihak tidak memberikan pemberitahuan paling lambat enam (6) bulan sebelum MSP ini akan berakhir sesuai paragraf 5, MSP ini akan diperbaharui secara otomatis untuk periode lima (5) tahun selanjutnya.
Dibuat di
iU · ~
pada tanggal
~ h- '
dalam rangkap dua, dalam
bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK DIREKTORAT JENDERAL
UNTUK OTORITAS MARITIM
PERHUBUNGAN LAUT
NORWEGIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Capt. Bobby R. Mamahit
19 raavik
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Duta Besar Norwegia untuk
Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia
Republik Indonesia
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NORWEGIAN MARITIME AUTHORITY
CONCERNING THE RECOGNITION OF TRAINING AND CERTIFICATION OF SEAFARERS ISSUED BY THE INDONESIAN MARITIME ADMINISTRATION AND THE NORWEGIAN MARITIME ADMINISTRATION FOR SERVICE ON THE VESSELS FLYING THE FLAG OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND VESSELS FLYING THE FLAG OF THE NORWAY
1. For the purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU)
• The term "Indonesian Maritime Administration" means "the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia". • The term "Norwegian Maritime Administration" means "the Norwegian Maritime Authority". • The Indonesian Maritime Administration and the Norwegian Maritime Administration are referred to as "the Parties".
2. This MoU is for the recognition of national certificates and is made under the terms of the International Convention on Standards of Training Certification and Watch-keeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended. The Convention is referred to in this MoU as "STCW 1978 as amended" and the Code annexed to STCW 1978 as amended is referred to as "the STCW Code". This MoU is made without prejudice to the national laws of either Party.
3. All communications arising from this MoU shall be made to the institution referred to below:
The Republic of Indonesia:
Ministry of Transportation Director
General
of
Sea
Transportation Gedung Karya Lantai 12 s/d 17 Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 Indonesia Tel: + 6221 344 7071 , 384 0788 ext3 4010 Fax: +6221 3520 978, 350 5681 E-mail :
[email protected]
The Kingdom of Norway:
Norwegian Maritime Authority Director General of Shipping and Navigation P.O. Box 2222. N-5509 Haugesund Norway Tel : + 47 52 74 50 00 Fax: + 47 52 74 50 01 E-mail:
[email protected]
4. Having regards to the provisions of Regulation 1/10 of STCW 1978 as amended including the related provisions of the STCW Code, the Parties have reached the following understanding:
a. The Parties agree to recognize other Parties' national certificate and will provide Certificates of Recognition as evidence of such recognition.
b. The Parties will issue their Certificates of Recognition pursuant to Regulation 1/2 of STCW 1978 as amended following compliance by the Parties with the requirement of Regulation 117 of STCW 1978 as amended and Section A-1n of the STCW Code.
c. The Party whose national certificates are to be recognized will ensure that the training and assessment of seafarers as required under the provision of STCW 1978 as amended are administered and monitored in accordance with the provisions of Section A-1/6 of STCW Code, and that a register or registers of all certificates and endorsements is maintained and the information will be made available as required by the Regulation 1/2 of STCW 1978 as amended. Similarly, such Party will ensure that those who are responsible for, and that those who provide such training and assessment are qualified in accordance with the provisions of Section
A-1/6 of the STCW Code for the type and level of training or assessment involved. d. In accordance with Regulation 1110 paragraph 1. 1. of STCW 1978 as amended, the Party whose national certificates are to be recognized will allow the Party that provide Certificate of Recognition to carry out periodic inspection of its approved facilities and procedures and will make materials and training facilities available for inspection and review when requested . Similarly the Party whose national certificates are to be recognized will allow the Party that provide Certificate of Recognition to
have access to the results of the quality standards evaluation conducted in accordance with Regulation 1/8 of STCW 1978 as amended.
e. The Party whose national certificates are to be recognized will notify the Party that provide Certificate of Recognition within ninety (90) days of any significant changes in the arrangements for training and certification applying under its administration in accordance with STCW 1978 as amended, and in particular Regulation 1110, paragraph 1.2. The Significant changes include:
1) Changes in the contact details of the official responsible for authentication reviews; 2) Changes affecting the procedures set forth in this MoU; and 3) Changes that amount to substantial differences from the information communicated to the Secretary General of the International Maritime Organization pursuant to Section A-1/7 of the STCW Code.
f. The Party whose national certificates are to be recognized acknowledges that in accordance with the provisions of regulations 1/10 paragraph 6, of STCW 1978 as amended, endorsements issued by it in recognition of a certificate issued by another Party to STCW will not be accorded further recognition by the Norwegian Maritime Administration or Indonesian Maritime Administration. g. Where the Party that provides Certificate of Recognition for disciplinary reasons suspends, revokes, or otherwise withdraws its Certificate of Recognition of a certificate issued by the other Party, such Party will provide the other Party with full details of circumstances, within ninety (90) days of so doing.
5. This MoU shall come into force from the date on which both Parties have signed. It will continue to have effect for a period of five (5) years.
6. This MoU may be terminated by either Party by written notice, given at least six (6) months before the date on which it intends that this MoU will cease to have effect. Unless either of the Parties gives such notice at least six (6) months before the date when this MoU would have ceased to have effect under paragraph 5, it will be renewed automatically for a further period of five (5) years. Done in
()~~
/,(
on
/f j-vL.2c11in duplicate in
Indonesian and English
languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE DIRECTORATE GENERAL
FOR THE NORWEGIAN
OF SEA TRANSPORTATION
MARITIME AUTHORITY
MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
~.
~
--
it:pt.
B : R. Mamahit
"--s1(g Tfaavik
\
Director General for Sea
Norwegian Ambassador to the
Transportation
Republic of Indonesia
~inistry
of Transportation of the
Republic of Indonesia
