MEMORANDUM SALING PENGE RTIAN ANTARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN WORLD NEIGHBORS INC., TENTANG PROGRAM TERPADU PENGARUSUTAMAAN PERUBAHAN IKLIM UNTUK PENGELOLAAN BERKELANJUTAN TERHADAP SUMBERDAYA ALAM DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI WILAYAH INDONESIA TIMUR
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanJutnya disebut "KLHK", dan World Neighbors Inc., selanjutnya disebut "WN", selanjutnya sec~ra bersama disebu't "Para Pihak"; MENGINGAT bahwa WN adalah lembaga internasional non-pemerintah yang bersifat nonsektarian, non-politik dan nir-laba; yang berkedudukan di Oklahoma City, Oklahoma, USA (EIN 73-0707328), bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat marginal ag.ar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan ikut me'rientukan dan mempertahankan proses pembangunan yang adil dan inklusif; MENGAKUI kerja.sarna P.ara , P·ihak yang bermanfaat berdasarkan atas kemitraan yang berlangsung lama dalam menyediakan peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat marginal di Wilayah Indonesia Timur; BERKEINGINAN untuk melanjutkan kerjasama antara P.a ra Pihak untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan dan sumberdaya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal di Wilayah Indonesia Timur; SESUAI dengan hukum dan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku tentang kerjasama teknis luar negeri; TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut: 1
PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian {MSP) ini adalah untuk menyediakan suatu kerangka hukum bagi Para Pihak dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh perubahan iklim dan keru sakan lingkungan serta sumberdaya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal di wilayah Indonesia Timur.
PASAL2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program yang terdiri dari: 1.
2.
3.
4.
5. 6.
Memperkuat kapasitas masyarakat terutama petani, para pegawai pemerintah dan LSM, tokoh-tokoh masyarakat, tenaga pengajar, anak-anak usia sekolah dan pihakpi hak lain yang relevan tentang pendidikan lingkungan hidup, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; Memfasilitasi para petani untuk menerapkan teknik-teknik pertanian berkelanjutan, konsevasi tanah dan air, dan budidaya tanaman-tanaman produktif di lahan milik petani dan lahan umum yang kritis; Membentuk dan memperkuat organisasi masyarakat yang peduli dengan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, pengembangan usahatani dan usaha-usaha ekonomi produktif; Memadukan kegiatan-kegiatan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa {R PJMDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD); Membangun dan memperkuat forum/Pokja para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk mengkoordinasikan program ini; Kegiatan-kegiata n lain yang disepakati Para Pihak secara tertulis.
PASAL3 WILAYAH KERJA
1.
2.
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program kerjasama pada wilayah kerja yang mencakupi: {a). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); {b). Provinsi Nusa Tenggara Timur {NTI). WN akan menjajaki kemungkinan memperluas wilayah program di luar Provinsi NTI dan NTB, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh WN dan dengan persetujuan dari KLHK; 2
3.
Setiap perubah an wilayah kerja lainnya wajib dikonsultasikan dan disetujui oleh Para Pihak secara tertulis.
b~rsama
PASAL4 MITRA KERJA
Untuk pelaksanaan MSP ini:
1. 2. 3.
KLHK menunjuk Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (selanjutnya disebut "Biro PKLN" sebagai pihak pelaksana; WN menunjuk Perwakilan Asia Tenggara di Indonesia (selanjutnya disebut WN Indonesia) sebagai pihak pelaksana; WN difasilitasi oleh KLHK dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini.
PASALS ARAHAN PROGRAM
1.
2.
3. 4.
Mekanisme kerjasama diuraikan dalam Arahan Program yang wajib dibuat oleh Para Pihak dan tercantum di dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini; Arahan Program sebagaimana disebut dalam paragraf (1), memuat hal-hal tentang fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup; Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan program KLHK; Rincian program yang dirumuskan dalam Arahan Program wajib diformulasikan dalam Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL6 RENCANA KEGIATAN
1. WN wajib menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan secara tertulis yang berisi keseluruhan program atau Rencana Kegiatan Tiga Tahun kepada KLHK untuk persetujuannya; 2. WN dengan difasilitasi KLHK, wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi/Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat seluruh kegiatan selama setahun;
3
3. Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
P..ASAL 7 KEWAJIBAN
1.
KLHK wajib: (a). memfasilitasi WN dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, serta ijin keluar dan/ atau ijin masuk kembali ke Indonesia bagi t enaga ahli asing dan/staf WN yang berafiliasi dengan program sesuai dengan hukum dan peratu ran perundangundangan yang berlaku di Indonesia; (b). memfasilitasi WN dalam pengurusan bea cukai dan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (c). memantau dan mengevaluasi pe laksanaan kegiatan program yang tercantum dalam MSP ini dalam kerjasama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait.
2.
WN wajib: (a). mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (b). melaksanakan semua program yang telah disepakati bersama di bawah MSP ini; (c). menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan semua program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka pemindahan pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Setiap perubahan tenaga ahli asing wajib disetujui oleh Para Pihak seca ra tertulis; (d). mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal bagi se mua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; (e). menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program dan meningkatkan kapasitas pelaksana program; (f). mendukung berbagai peluang pengembangan kapasitas bagi instansi pemerintah yang terkait, LSM lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga penelitian; (g). membatasi jumlah tenaga ahli asing dalam struktur manajemen, sebanyakbanyaknya 3 (t iga) orang; (h). memiliki kantor perwakilan di wilayah Indonesia; (i). menjaga citra baik Indonesia di mata lnternasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang merusak nama baik Indonesia; U). mewajibkan semua tenaga ahli asing WN Indonesia mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KLHK; (k). mewajibkan semua tenaga ahli asing WN Indonesia memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing; 4
(I). bertanggungjawa b atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedu r keuangan WN untuk biaya orientasi, pemantauan dan eva luasi pelaksanaan kegiat an yang diadakan oleh WN bersama-sama dengan instansi terkait; (m). mendapat persetujuan secara tertulis dari KLHK atas segala bentuk publikasi tentang Indonesia yang diprakarsai oleh WN baik nasional maupun internasional; (n). berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KLHK dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program; (o). menyampaikan laporan perkembangan program per tiga bulan/triwulan dan laporan tahunan kepada KLHK melalui Biro PKLN serta laporan ta mbahan bila diperlukan; (p). mencantumkan logo KLHK dan WN secara proporsional pada setia p pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya.
PASAL 8 BATASAN AKTIFITAS WN INDONESIA DAN STAFNYA 1. WN menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini, wajib: (a). memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; (b). sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; (c). menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apa pun; (d). menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat local; (e). tid ak te rlibat dalam kegiatan intelijen/ klandestin apapun; (f). t idak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun; (g). tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama; (h). tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatan-kegiatannya; (i). tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan-kegiatan selain yang disetujui di bawah MSP ini; (j). t idak melakukan kegiatan-kegiatan lain selain yang disetujui di bawah MSP ini; (k). t idak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu hubungan diplomaitik. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin WN dan st afnya serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. 5
PASAL9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDU KUNG
1. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh WN dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program; 2. Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka WN wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan KLHK; 3. Setelah berakhirnya program, penyelesaian perlengkapan dan material pendukung yang bebas pajak harus dikonsultasikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak; 4. Setelah berakhirnya masa kerjasama, perlengkapan dan material pendukung seperti yang dibeli dan digunakan untuk proyek apap un dalam kerangka kerjasama ini, akan diserahkan dan menjadi milik KLHK. Serah terima kepemilikan peralatan dan/atau material pendukung sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 wajib dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 10 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL NON PEMERINTAH
Tata ca ra pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berha rga mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
PASAL11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Hak Kekayaan lntelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survei, basis data, lembar pengetahuan, foto, video, dan informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Para Pihak berdasa rkan MSP ini akan dimiliki bersama oleh Para Pihak kecuali hak kekayaan intelektual yang secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga; 2. Para Pihak harus sa ling berkonsultasi dan mendapatkan izin se belum menggunakan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini; 3. Para Pihak diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual tersebut sesuai tujuan sebagaimana t ercantum di dalam ruang lingkup kerjasama; 6
4. Para Pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka MSP ini; 5. Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasama harus mencantumkan
6. 7.
8.
9.
logo Para Pihak dan menyebutkan nama KLHK dan WN sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, Para Pihak yang terlibat dipastikan disebutkan sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut; WN diperbolehkan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerjasama dengan KLHK ini, hanya untuk kepentingan yang tidak mendatangkan laba; Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang merupakan hasi l dari kegiatan kerja sama da lam rangka MSP ini kepada pihak ketiga manapun, pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lain sebelum pengungkapan apapun dilakukan; Jika salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar KLHK dan WN, pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerjasama maupun implikasinya, khusus terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan MSP ini; Pengakhiran MSP in i tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewaj iban yang ditetapkan dalam Pasa l ini.
PASAL 12 SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL 1. Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif terhadap penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pi hak; 2. SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah pihak; 3. Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara t!dak adil atau ter!arang merupakan t indakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan, atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil melalui kegiatan komersial lainnya dan jujur yang menghasilkan bertentangan dengan praktik-praktik yang manfaat/keuntungan yang tidak adil dari SGKT; 4. Tunduk dan patuh pada kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungar. kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alami yang merupakan warga negara, atau berdomisili di wilayah Pihak lainnya, dan (ii) badan hukum dan/atau perorangan yang berada di wilayah Pihak lainnya memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlir.dungan,
7
penciptaan dan transaksi SGKT, memberikan perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri; 5. Setiap akses ke/dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan MSP ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak pengguna wajib untuk memberikan akses dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan koope ratif dan/atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut kepada masyarakat setempat; 6. Ketika kegiatan kooperatif dan kolaboratif di bawah MSP ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, dan apabila memungkinkan, pembagian manfaat yang terkait; 7. Pemegang SGKT berhak mendapatkan manfaat yang timbul dari pengunaan komersial SGKT dimaksud yang meliputi pembagian manfaat yang adi l dan merata; 8. Pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini belum terjadi, maka wajib ada upaya hukum untuk memberikan penyelesaian permasalahan bagi pemegang SGKT.
PASAL 13 DOMISILI
1. Tempat kedudukan KLHK: (a). KLHK beralamat di Jalan D.I Panja itan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Indonesia; (b). Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (PKLN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung B Lantai 3, Jin. D.I Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Indonesia. 2. Tempat kedudukan WN: (a). WN pusat beralamat di 333 N. Meridan Avenue, OK, 73107 - 6507 USA; Te lp: +01 405 752 9700; (b). WN Indonesia beralamat di Perumahan Taman Asri Blok B No 2, Jin Batuyang, Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali-Indonesia, Telp 0361299055. 3. Dalam hal terjadi perubahan domisili, masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan/perbedaan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
8
PASAL15 PERUBAHAN
MSP ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertu lis oleh Para Pihak.
PASAL16 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatangani dan tetap berl.aku untuk jangka waktu tiga tahun; 2. MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud; 3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan dan WN wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sete lah tanggal pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan lain. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT di Bali dan Jakarta, dalam rangkap dua menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
WORLD NF.IGHBORS INC.,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Edward Wright
Sekretaris Kemer.terian
Tanggal:
ro APP-IL
201
WN Area Representative for South East Asia
c;
Tanggal: 9
f A~~\~ Z.Of S
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF EN VIRONMENT AND FORESTRY OF TH E REPUBLIC OF INDONESIA AND WO RLD NEIGHBORS INC., CONCERNING AN INTEGRATED PROGRAM MAtNSTREAMING CLIMATE CHANGE FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AND SOCIAL WELFARE IMPROVEMENT "IN EASTERN INDONESlA
. The Ministry of Environment and Forestry of the ·Repu blic of Indonesia, hereinafter referred to as " KLHK", and World Neighbors Inc., hereinafter referred to as WN", hereinafter jointly referred to as "The Parties";
NOTING th at WN is an international non-governmental organization {INGO) that is nonsectarian, non-political and non-profit; based in Oklahoma City, Oklahoma, USA (EIN 730707328), whose aim is to_strengthen the capacity of marginalized communities to meet their basic needs and to determine and sustain an inclusive and equitable development process; ACKNOWLEDGING the fruitful coqperation between the Parties which is based up on a long-standing partnership in providing capacity building for natural resource ma nagement and social welfare improvement for marginal communities in Eastern Indonesia; DESIRING to continue the cooperation between the Parties to strengthen community resilience towards t he effects of climate change and the degradation of their environment artd natural resources, in order to improve the welfare of marginal communities ~n Eastern Indonesia; PU~SUANT
TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Government of the Republic of Indonesia;
HAVE REACHED the following understanding:
1
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this M emorandum of Understanding (MOU) is to provide a legal framework between the Parties to strengthen community resilience towards the effects of climate change and the degradation of their environment and natural resources, in order to improve the welfare of marginal communities in eastern Indonesia.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to implement programs consisting of: 1.
2.
3. 4.
5. 6.
Strengthening the capacity of communities, especially farmers, government officers and NGOs, community leaders, teachers, school children and other relevant parties on envi ronmental education, climate change and disaster risk reduction; Facilitating farmers to implement sustainable agriculture techniques, soil and water conservation, and cultivation of productive crops on both their own land and critical public land areas; Establish and strengthen community organizations concerned with climate change and disaster risk reduction, farming development and productive economic enterprises; Integrating climate change and disaster risk reduction activities into the Village Medium-Term Development Plans (RPJMDes) and the Regional Medium Term Development Plans (RPJMD); Building and strengthening stakeholder forums/working groups at the district level to coordinate the program; Other activities as mutually agreed up on by the Parties in writing.
ARTICLE 3
LOCATION OF ACTIVITIES
1. The Parties agree to implement the cooperative program in the following work areas: (a). West Nusa Tenggara Province (N TB); (b). East Nusa Tenggara Province (NTT). 2. WN will explore the possibility of expand ing the program area beyond the provinces of NTI and NTB, based on the resources owned by WN and with the consent of KLHK; 3. Any change of location and/or activities shall be consulted and agreed by the Parties in writing.
2
ARTICLE 4 EXECUTING AGENCY
For the implementation of this MOU: 1. KLHK appoints the Bureau of Planning and Foreign Cooperation (herei nafter referred to as "Biro PKLN") as executing agency; 2. WN appoints South East Asia Representative Office in Indonesia (hereinafter referred to as WN Indonesia) as executing agency; 3. WN facilitated by KLHK can collaborate wit h third party(s) in carrying out the activities under this MOU.
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
1. The mechanism of cooperation as outlined in the Program Direction prepared by the Parties shall constitute as an integral part of this MOU; 2. Program Direction as stated in paragraph (1) contains the focus of the program, scope of the program, funding mechanism, locations for implementation, mechanism of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, and dosing; 3. All program s to be implemented under this MOU shall be in line with the program of KLHK; 4. The details of the programs as stated in the Program Direction shall be formulated in the Master Plan and Annual Action Plan.
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
1. 2. 3.
WN shall prepare and submit the written Master Plan containing the overall program, or the Three-Year Action Plan to KLHK for its approval; WN facilitated by KLHK, should coordinate and consult with Provincial/ Loca l Governments in preparing an Annual Action Plan containing one-year overall activities; The Master Plan and Annual Action Plan should be mutually agreed upon in writing by the Parties.
3
ARTICLE 7 OBLIGATIONS
l. KLHK shall: (a). facilitate WN in arranging the visa, working permit, stay permit, entry and re-entry permit for foreign staff and/WN personnel who are affiliated with the programs in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; (b). facilitate WN in arranging the customs and tax in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; (c). monitor and eva luate the implementation of the program activities described within this MSP in cooperation with the related Indonesian government institutions. 2.
WN (a). (b). (c).
(h).
shall: comply with all applicable laws and regulations in Indonesia; implement all programs that have been mutually agreed under this MOU; provide necessary funding, equ ipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only if Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local staff and communities in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. Any changes to foreign experts shall be approved by the Parties in writing; prioritize the use of locally-made products for all equipment and materials used in the implementation of the program activities; provide training assistance and technical assistance in the implementation of the program and increase the capacity of program implementers; support a range of capacity-building opportunities for related government agencies, local NGOs, CBOs and research institutions; limit the number of foreign staff in the management structure to a maximum of 3 (th ree) persons; have a representative office in Indonesia;
(i).
maintain Indonesia's good image in the international forum and refrain from
(d). (e). (f). (g).
publishing any negative information that may damage Indonesia's reputation; (j). require all foreign experts of WN Indonesia to follow an orientation held by KLHK; (k). require all foreign experts of WN Indonesia to comply with immigration regulations relating to permits and supervision of foreigners; (I). be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to WN Indonesia accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by WN together with related institutions; (m). obtain approval in writing from KLHK for any national or international publication on Indonesia initiated by WN; (n). consult and coordinate with KLHK and Local Government as well as related institutions to ensure smooth program implementation; 4
(o). Submit three-month/quarterly progress reports and annual reports to KLHK through Bi ro PKLN and, if deemed necessary, any additional reports; (p). appropriately place the KLHK and WN logo on every program board, ann~al report · and all types of publication.
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF WN INDONESIA AND ITS PERSONNEL
1. WN assures that its activities and staff assigned in their official status under t his MOU, shall: (a). observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; (b). be in line with Indonesian national interests; (c). respect t he integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; (d). respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; (e). refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; (f). refrain from engaging in any political and commercial activities; (g). refrain from conducting any religious and/or belief propagation that potentially could sabotage religious harmony and stability; (h). refrain from conducting fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its pr:ograms and activities; (i). not use the facilities of Government Institutions and Local Government forr activities other than approved under t his MOU; (j). refrain from doing activities other than approved under this MOU; (k). refrain from engaging in activities that disrupt diplomatic relations. 2. Any violation of the above provisions may result in the revocation of the permits of the concerned person and/or activities and other measures required by the prevailing laws
and regulations of the Republic of Indonesia as well as Indonesian government policies.
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIAL SUPPORT
1.
2.
Equipment and materials provided/purchased by WN to support the implementation of t he program shall be used sole:y for the purpose of the implementation of the program; If there is a change of purpose and/or write-off of the equipment and materials before completion of the program, then it shall be consulted in advance with KLHK; 5
3. 4.
After the completion of the program, disposal of tax-exempted equipment and materials shall be consulted and agreed by the Parties; Following the end of the cooperation, all equipment and supporting materials purchased and used for any project within the framework of this cooperation will be handed over and will become the property of KLHK. The handover of ownership of the equipment and/or supporting material as mentioned in paragraphs 1, 2, and 3 shall be set out in a Minutes of Handover document in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 10 THE MANAGEMENT OF DIRECT GRANTS BY INTERNATIONAL NON GOVERNMENT ORGANIZATION
The management of direct grants in the form of money, goods, services or securities is governed by the conditions as set forth by the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 11 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The intellectual property rights over all records, reports, maps, surveys, databases, knowledge sheets, photos, videos, and all other information both tangible and intangible resulting from joint activities of the parties under this MOU will be shared by both parties, unless there is statement that specific intellectual property rights are legally owned by third parties; 2. The Parties shall consult each other and get permission before using the results of the cooperation as stated in paragraph (1) of this Article; 3. The Parties are allowed to use the aforementioned intellectual property rights with the aim to maintain, customize and improve the intellectual property for the purpose stated in the scope of cooperation; 4. The Parties will be responsible to the demands of any third party who have valid ownership over their own intellectual property rights which they bring in to the implementation of activities within the cooperation under the MOU; 5. All publication s within the framework of program implementation sha ll include the logo of the Parties and state the names of KLHK and WN as the implementing partners. Based on their level of involvement, the Parties involved will be stated as the author of the publication and will obtain a copy of the publication; 6. WN is permitted to use the intellectual property rights resulting from this cooperation with KLHK only for non-profitable activity; 7. If any Party intends to disclose the data and/or confidential information which is the result of collaborative activities within the framework of this MOU to any third Party, 6
that Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure is made; 8. If any Party requires cooperation with other Parties outside KLHK and WN, that ~arty will co nsult with the other regarding both the form of cooperation, ·as well as lt's implication, especially regarding intellectual property rights arising from the implementation of the MOU; 9. The termination of the MOU will not affect the rights and obligations set forth in th is Article.
ARTICLE 12 GENETIC RESOURCES AND LOCAL WISDOM
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and local wisdom (hereinafter referred as SGKT) and recognize the right holders of SGKT for effective protection against misuse and misinterpretation of both Parties; 2. SGKT will be protected against misuse and misappropriation of both Parties; 3. Each acquisition, use or utilization of SGKT done unfairly or illicitly constitutes an act of abuse. Abuse also includes taking commercial profit generated from the acquisition and the use of SGKT when s/he knows that the SGKT is obtained unfairly, and through other commercial activities contrary to honest practices that generate unfair benefits/advantages from SGKT; 4. Subject to and complying with the obligations referred to the pa ragraph (3) in this Article, each Party shall, in the case of intellectual property protection of SKGT, according to its own region, (i) natural persons who are citizens, or domiciled in the te rritory of the other party, and (ii) legal entit ies and/or individuals who are in the te rritory of the other Party, will have real and effective means for the protection, creation and transactions, of SKGT giving the same treatment which is given to its own citizens; 5. In every access to/use of SGKT, each Party under the implementation of this MOU will require the consent of the relevant authorities. The Party who will be the user is requi red to provide access and information resulti:ig from the activities in the cooperation and/or collaboration that use the SGKT to the concerned local communities; 6. When the cooperative and collaborative activities under this MOU use SGKT for commercial purpose, the concerned local community shall be entitled to intellectual property rights, and where possible the sharing of profits generated by the activities; 7. The SGKT holders are entitled to the profits generated from the commercial use of SGKT. Their share should be fair and equal; 8. In cases where a fair and equal distribution of profit and benefit referred to in paragraph (7) of this Article is not occurring, then there should be a legal attempt to provide a solution for the SGKT holders. 7
ARTICLE 13 DOM ICILE
1. Domicile of KLHK: (a). KLHK located on D.1 Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 Indonesia; (b). the Bureau of Planning and Foreign Cooperation (PKLN), Ministry of Environmental and Forestry is located on Gedung B Lantai 3, Jin. 0.1 Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Indonesia.
2. Domicile of WN: (a). WN headquarters is located on 333 N. Meridan Avenue, OK, 73107 - 6507 USA; Phone: +01 405 752 9700; (b). WN Indonesia is located on Perumahan Taman Asri Blok B No 2, Jin Batuyang, Batubulan, Sukawati Sub-district, Gianyar District, Bali-Indonesia, Telp 0361299055. 3. In the event of a change of domicile, each Party shall notify the other Party in writing.
ARTICLE 12 SETILEMENT OF DISPUTES
Any dispute concerning the int erpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties.
ARTICLE 13 AMENDMENT
This MOU may be amended if deemed necessary by mutuc.I written consent of The Parties.
ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. 2.
This MOU shall enter into force on the date of its last signing and shall be effective for a period of three years; Either Party may terminate this MOU by sending a written notification to the other Party of its intention to terminate this MOU at le:3st 6 (six) months prior to the intended date of termination; 8
3.
The termination of this MOU shall not affect the completion of any on going program and WN should complete the on going program no later than 6 (six) months after the ..termination date, unless the Pa rties decide otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU
DONE at Bali and Jakarta, in duplicated in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian text sha ll prevail.
WORLD NEIGHBORS INC.,
THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTRY THE REPUBLIC OF INDONESIA
Ras~
Edward Wright WN Area Representative for South East Asia
Executive Secretary
Date:
Date
9
\
A f> ~ IC- 2. ~ 1S
