REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
uAN THE ORGANIZATION FOR INVESTMENT, ECONOMIC AND TECHNICAL ASSISTANCE OF /RAN TENTANG KERJASAMA PROMOS! PENANAMAN MODAL
Sadan Koordinasi Penanaman Modal Repub lik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, promosi penanaman modal langsung ke Indonesia dan memberikan panduan untuk 1mplementasi proyek-proyek investasi, beralamat di JI. Gatot Subroto No. 44, Jakarta
12~90 ,
Indonesia (selanjutnya di:;ebut " BKPM"); dan
The Organization for Investment, EcJnomic and Technical Assistc-nr:e of Iran yang oerafiliasi dengan KementP.nan Urusan Ekonomi dan Keuangc.r, P-epublik Islam Iran merupakan pusat promosi investasi yang memiliki wewenang resmi untuk menank dan mernpromosikan penanaman modal langsung ke Repub!!k Islam Iran, beralamat di 15 Khordad Sq, Davar Ave , Teheran, Iran (selanjutnya disebut " OIETAI")
BKPM dan OIETAI, selanjutnya secara l>ersama - sarr:a
"Pa ra Piha k".
d1seout
~e::>agai
M~NGINGA T
adanya keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan
yang telah terjalin di antara kedua negara dan masyarakatnya dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi kedua negara:
MENEGASKAN bahwa kerjasama akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan untuk masyarakat dari kedua negara;
BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama teknis antara kedua negara
berdasarkan prinsip kesetaraan , saling menguntungkan dan pengakuan penuh terhadap kedaulatan;
MERUJUK pada Persetujuan Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal
(P4M) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran yang ditandatangani di Tehran pada 22 Juni 2005
SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing
negara;
TELAH MENYETUJUI hal - hal sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai MSP) adalah untuk meningkatkan kerjasama promosi penanaman modal di antara kedua negara melalui Para Pihak dalam kerangka MSP ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing - masing negara.
PASAL 2 FUNGSI
1
Para Pihak akan menjalankan fungsi sebagai berikut: a. ldentifikasi pengembangan area-area kerjasama di antara dua negara untuk meningkatkan arus investasi,
b. Memperkenalkan peluang-peluang investasi yang tersedia di kedua negara pada tingkat makro dan sektor, c. Mempersiapkan materi-materi promosi, metode-metode, dan instrumeninstrumen target investasi untuk memperkenalkan informasi peraturanperaturan,
dan
juga
potensi-potensi,
dan
insentif-insentif
yang
mendukung kegiatan investasi, d. Pertukaran informasi dan literatur dalam semua isu-isu terkait dengan pengembangan investasi yang berkelanjutan, melalui jalur maya, e. Memantau tren arus investasi untuk merumuskan strategi yang tepat dalam penciptaan iklim investasi yang menarik, f.
Memfasilitasi dan meningkatkan arus investasi di antara kedua Negara,
g. Menyelenggarakan seminar investasi. pertemuan dan lokakarya pada area-area yang menjadi perhatian bersama dalam promosi investasi, h. Mendorong pertukaran kea hlian teknis, pengetahuan, dan kesempatan pelatihan.
2. Para Pihak akan menyarankan kepada masing-masing lembaga mereka mengenai proposal-proposal dan isu-isu
dimana
kesepakatan
telah
tercapai.
3. Para Pihak akan berdiskusi dalam pertemuan awal membahas investasi bersama pada sektor-sektor potensial dan prioritas.
PASAL 3 IMPLEMENTASI
Kedua Pihak sepakat untuk membentuk tim teknis bersama yang diharapkan bertemu pada pertemuan Komis i Ekonom1dan Perdagangan Bersama.
PASAL 4 KERAHASIAA N
1. Masing - masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, informasi atau data lain yang diterima atau disampaikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan MSP ini atau kesepakatan lainnya yang dibuat berdasarkan MSP ini.
2. Apab ila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap kerahasiaan data
dan/atau
informasi
yang
dihasilkan
dari
kegiatan
kerjasama
berdasarkan MSP ini kepada pihak ketiga, maka Pihak yang akan mengungkap kerahasiaan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.
3. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat Para Pihak meskipun MSP ini telah berakhir. Ketentuan-pada Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Para Pihak
PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN
Kecuali disepakati sebaliknya, masing - masing Pihak akan menanggung biaya dan pengeluaran untuk keterlibatannya dalam kegiatan - kegiatan berdasarkan MSP ini. Kapasitas masing-masing Pihak untuk melaksanakan kegiatan kegiatan berdasarkan MSP ini wajib merujuk pada ketersediaan dana, personil dan sumber daya lainnya.
PASAL 6 AMAN DEM EN
MSP ini dapat direvisi atau diamandemen sewaktu - waktu berdasarkan kesepakatan bersama secara
tertulis
antara
Para Pihak. Revisi
atau
amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan antara
Para
Pihak mengenai interpretasi dan/atau
pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.
PASAL 8 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2
MSP ini berlaku untuk periode 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui
dengan masa berlaku yang sama dengan persetujuan tertulis oleh Para Pihak melalui jalur diplomatik.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini sewaktu-waktu dengan menyampaikan kepada Pihak lainnya secara tetulis melalui jalur diplomatik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya MSP ini.
4
Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi validitas masa berlaku proyek -· proyek atau kegiatan - kegiatan y3ng dibuat berdasarkan MSP ini hingga berakh1rnya proyek - proyek atau kegiatan - kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.
DITANDATANGANI di
Teheran pada tanggal 14 Desember 2016 dalam
rangkap dua dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Persia, dan Bahasa lnggris. seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas MSP ini, naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK DAN ATAS NAMA SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
Thomas Trikasih Lembong Ke pa la
UNTUK DAN ATAS NAMA ORGANIZATION FOR INVESTMENT, ECONOMIC AND TECHNICAL ASSISTANCE OF /RAN
'SI~~~
Mohammad Khazaee Presiden
REPUBLIK INDONESIA jw~ ~w~b.ly
.s..YJ~ 1 .s..>~ .s)~ °':!Lor fat...,.,, w~ 0:1-! .s.)~ °';!L._r;
0;_,.::.:; ....s) S•.AA J
<.Jlyl ~ J ._s.lLAl21 ....s~ J .s)~ °';!L..)--" .jlojl..,,
~U;_, ?WI J~ .sy 3 ..l.ll ..5.J~ ..>~ ~.J Jili.. ~ .s)~ ~L._r;
.J.J-A\ w)j.J
~ ..>fa~ 4.S ._sy_,..l.ll
..;i_,.::.:; '.S)~~l..o_r; ,_)... wl.Jfa _, ~'+-> ..J.lycU .,.)Loi .\.i .by,y
~\.J .jl.J-:!\ ~ .J .._s.l~I ._sl.~. 5...~
.J
.s)~ ~Lo..>-" L.JlojL....
y.4 LSly .sJ~..S ~Lo...>--" 0"=1~ ~\ t-=="Y u_,.iLl ..._y:L......\y "-5 LS":!l).l .J ._s.l~I
l.J~~ •l.JI~ 'uly l ~L':..i ~ .jlyl i..5"")1......,1 ..5.J~
.J
.J.l
.J.l
._r.)•.:.. LS)~ ~L.y..i .j;J~
LS)~ °':!Lo.>-'-' uL.J _, J .s..YJ.l.....il .s..>~ -s)~ ~Lo..>-"~~ ..::..i~.,,
,..l.}_,..:;, ..5" ..~Ll « y.fa » i.c~ <.Y:! y,1 jl ..:;1y 1 ~
.J ._s.l~I .s~
2~
~lbJ
:.:il.:i .i!A. l_r;.. ?~\ \..) Y.j ~lb J
04.?. ~\_)\ ..Jfo '' -Uy;,s _,.:i L»! \.r...J~
.i..,._
y
4-!.fa -]
.._sU. ~ j ~L.ll.;, (--ill I
~J~~ ~L.. _)-
.J.l ~h.i.) t)i.bl J~ "Y .s)~ ~L.._r ~~~....::' 0lA)jil J ~J.) ,.)\..i....:\ ~ (~
0
Ww
jl ~k 0
43_,..:;...,
J ~.;JL: ~t.A
0 ~1_,J ~
0lA.)~\J ~ _s.~.) .J~ ~ ...>)~ ":!t.......r
..;u .:.J-:y..
J ..:.il.Jfa .).JY
·..5)~ ~\.,... )-"
liJ.J y
...::_,.Jj;_j (...'.:..:
'le-:!.)~''-/'.._.,.>- ..,sly y li;,. ~ .)~\ ..;ly ....,_,u...,
..;y~).S J ..::..ild...:i.;.1 ,,_>.JI~ ~t.....y-: (JlA }.~....... ) ..;lA """~~\ ~ ...?lit.....jL (~ •J)~ ~\.,..../- ~~ ~ -.....Sfa 3J
J
fa
.))..Y'
J~ ojy:. .).) ~jyl
..l.i.,
l.?.I
wl.-4 '4Ji
~w ...?lilAjL ....s~ ~:.JP ~ liJ~ .j!lji ~fa J.) ~ .)J.y \..pl.......::.:i!I J ...5.J~ SJ~ ....Sfa ,j~ ~ J)PY. ,jl.Aj .).) 1.J .)y. .\S
.~ws-°
5 .l..i.,i .)L... .:.il+j:;y
7.l.: ~~~I J....:i.9 .J ~ jl .U\.:i,..,.J.) .J._,.b 4..: ~l.Q:i ~\.).)y LSly,:.1 4 .J ~ jl ~Li ~fa~ ~~I y
8~
t........9 J ~.1A 'U~ c..r.l..F.>I
.J.)Y. ~ ~L:i
4
.J .)Y. ~ I~ ~ly,:.I
. .)_,..;. 1.s4 ~.l.c>J
iJL...,
(.J.))
2 u.l.o c,Sly ~l.Q:i ~b.)4 0:11 2
4-:\...::..a o.JJ.) c.S Iy ~~.) c.5 .J~ 0.ifa jl w fa
jl ~ ~\.....,.) t)l.bl 0:1fa jl L;l.oj _y. l.J ~l.Q:i ~b.)4 .)~ ~ jl ~ c,Sly
0 ' ,lj\ji ~ Wfa _y.
fa J_J.JA .jl.oj jl J,iS ol.o ~ (1) ~~J c.5.)~
3
~_;.b
.~W ~ ~l.Q:i ~bJ4 lJ:11 ~ LSly
lJ:1I ~.JA 4..: o~ ?~\ c,S~W •
4 ~fa
~1~ ~ 1 _?-J ··
.)\+le i O_JjJ y ~I.ii ~bJ4 lJ:11 ~
4
,l:i 1. -:.1w .J '· - .L · 1 ~ l:i ~ I.ii ~bJG~ ~ ...)""' U::! -
_»J
.,lj\ oJ_,4> ~t....a..a l \.) ~w , -,,7.\JJy lJ:11 y,j u~.liiS ~t....a..a\ ~_,9 ~lye ~l:i y
24 4 y ly ' c.SJ~ 2016
jl 0fa l...S"'°W .i..S ~I .J
_r.a\.....,..)
14(:·-ul:i .J.:i L;I~ _;.:i ~l.Q:i ~b.:iy LJ:!I
,~4_; J~I l5~4j ~ ~ _,.:i J.:i 13 9 5 _;~1 lJ:11 ~ _;.:i w~I .uj._y. j.JY. u_;y..o .J.:i .~..).}. \.....4.ol ,,lj.Jb.J~Y. ~~ .J4icl c..s-'"" .J\..9
. ..)Y. ~ I~ ..£)1...o ~I ~ 'Fl.ii ~\.:i..)4
i.S 1..):1 .J
..a_;, JI
~ _, i.SJl..Ai!I l.S~ .J i.S)~ 41.;Li->""
'51..):1.J
uLiJL....
..a_;, JI
~._>;_,J.j\ ~~ cS)~ 41.;L..->"" ~LAA~~
C.:A.>.!I
....L~ '4+uil.s I.SY U"t...~ l.S~ l.S .;I~ 41.;L..->"" ~ ~ ~4'a ~.) (S_}j.jJ.j\
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ORGANIZATION FOR INVESTMENT, ECONOMIC AND TECHNICAL ASSISTANCE OF IRAN ON INVESTMENT PROMOTION COO PERATON
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia is a Government institution in Indonesia
w~1ich
is responsible directly to the
President of the Republic of Indonesia in carrying out functions of preµaring national investment policy and regulation , promoting foreign direct investment into Indonesia and providing guidance for the implementc:it;on of investment projects, having its address at Jin. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia (hereinafter referred to as "BKPM" ) and
The Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran affiliated to the Ministry of Economic Affairs and Finance wt1ictl is the central investment promotion authority legally empowered to attract ctnd promote foreign investments in the Islamic republic of Iran, having its address at 15 Khordad Sq, Oa1Jar Ave, Tehran, Iran (hereinafter referred to ns ·'OIETAI"); BKPM and OIETAI hereinafter collectively referred to as "the Parties";
BEARING in mind the desire to strengthen the existing friendly relations
between their countries and their people in favor of the economic development of both countries; AFFIRMING that cooperation would bring further mutual benefit for the people
of the two countries; DESIRING to enhance investment promotion cooperation between the two
countries based on principles of equality, mutual benefit full respect of sovereignty; REFERRING to the Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of
Investment between the Government of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Republic of Indonesia signed in Tehran , on 22nd June 2005; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; Cam~
to an understanding as follows:
Arti cle 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is to enhance investment promotion cooperation between the two count1ies through the Parties within the framework of the present MoU and in conformity with their respective laws and regulations.
Article 2 FUNCTIONS
1. The Parties will carry out functions as follow. a. . ld~ntifying development areas for cooperation between the two countries in order to enhance investments flows ,
b. Introducing investments opportunities available rn both countries at macro and sector levels, c. Preparing promotional material, methoc;s, and instruments of investment in order to publicize information on regulations as well as potentials and incentives supporting investment activities, d. Exchanging information and literature on all issues pertaining to development of investments continuously, through virtual channel, e. Monitoring the trend of investment flows in order to formulate appropriate strategies for creating an attractive environment for investments, f. Facilitating and promoting flows of investment between the two countries, g. Organizing investment seminars, gatherings and workshops in the areas of mutual concern for promotion of investments, h. Encouraging the exchange of technical expertise, know-how and training opportunities.
2. The Parties will advise their respective agencies of the proposals and issues upon which a mutual consensus has been reached .
3. The Parties will discuss the potentials and priority sectors for mutual investment.
ARTICLE 3 IMPLEMENTATION
Both Parties agree to organize a joint technical team holding its meeting preferably during the Joint Commission on Economic and Trade Cooperation meeting
ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY
1. Each Party will undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other party during the period of the implementation of th is MoU or any other agreements made pursuant to the MoU.
2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this MoU to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3. The Parties agree that the provision of this Article will continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU . The provision of this Article will not prejudices the prevailing laws and regulations of the Parties.
ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENT
Unless otherwise agreed. Each party will bear the costs and expenses for its participation in activities under this MOU. The capacity of each party to carry out activities under this MoU will be subject to the availability of funds , personnel and other resources .
ARTICLE 6 AMENDMENTS
This MoU may be revised or amended at any time by mutual written
consent of the Parties. Such revisions or amendments will come into effect on the date of its signing and will constitute an integral part of this
Mou.
ARTIC LE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this MoU will be settled amicably through consultations or negotiations.
ARTICLE 8 ENTRY INTO EFFECT, DURATION, AND TERMINATION
1. This MoU will enter i11to effect on the date of its signing.
2. This MoU will remain in effect for a period of 2(two) years and may be extended for the same period with the written consent of !::>oth Parties through diplomatic channels .
3. Each Party may terminate this MoU at any time by notifying the other Party of its intention to terminate this MoU in writing through diplomatic channels 1 (one) month prior to the intended date of termination.
4. The termination of this MoU shall not affect this validity of duration of any projects or activities made unde1 this MoU until the completion of such projects or activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersignod have signed this MoU. 111
SIGNED in Tehran on 14
December 2016 corresponding to Azar 24,
1395 in duplicate in Indonesian , English and Persian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MoU , the English text will prevail.
FOR AND ON BEHALF OF INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Thomas Trikasih Lembong Chairman
FOR AND ON BEHALF OF THE ORGANIZATION FOR INVESTMENT, ECONOMIC AND TECHNICAL ASSISTANCE OF IRAN
M5aJ~:aee President
