REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI KERJA SAMA ENERGI
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Amerika
Serikat,
untuk
selanjutnya disebut "Para Peserta"; MENIMBANG kepentingan bersama dalam mengembangkan kerja sama energi antara Republik Indonesia dan Amerika Serikc:it;
BERPEDOMAN pada keinginan bersama untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam , mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di sektor energi masing-masing negara dan di pasar energi regional dan global , serta untuk melindungi warga negara dan lingkungan mereka;
BERKEINGINAN
untuk
memperkuat
hubungan
bersahabat
di
bidang
pengembangan dan konservasi energi, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan:
MENGAKUI pentingnya energi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan kedua negara; dan
MERUJUK pada Rencana Aksi lmplementasi Kemitraan Komprehensif IndonesiaAS;
MEMPERHATIKAN Dialog Kebijakan Energi dan Roundtable lnvestasi Energi Indonesia-AS; TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
BAGIAN 1 Tuj uan Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk membentuk suatu kerang ka kerja sama di bidang pengembangan dan konservasi energi di antara para Peserta.
BAGIAN 2 Bidang Kerja Sam a
Kegiatan kerja sama di bawah Memorandum ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, bidang-bidang berikut: 1.
Penelitian
mengenai
penangkapan
dan
penyimpanan
karbon
(CCS),
termasuk pemanfaatan dan pengangkutan karbon dioksida, serta penilaian risiko; 2.
Penelitian mengenai cadangan minyak bumi strategis (SPR) , termasuk penggalakan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan SPR;
3.
Pengembangan dan pengunaan energi terbarukan , terutama untuk lokasilokasi on-grid dan off-grid yang terpencil , dan integrasi sumber listrik terbarukan dengan jaringan listrik;
4.
lnisiatif efisiensi energi , seperti aplikasi industri, peralatan listrik rumah tangga efisien , dan teknologi smart grid;
5.
Pembentukan pusat keunggulan energi terbarukan ; dan
6.
Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh para Peserta.
BAGIAN 3
Bentuk - Bentuk Kerja Sama
1.
Kegiatan kerja sama yang direncanakan dapat menanggapi masalah teknologi , dan berbagi pengalaman dalam pembuatan kebijakan dan peraturan, menggunakan pendekatan lintas sektoral.
2.
Kegiatan kerja sama dapat meliputi perencanaan alih teknologi , berbagi pengetahuan dan pertukaran informasi; pelatihan pengembangan kapasitas, pendidikan
dan
jasa-jasa;
perencanaan
untuk
pelaksanaan
proyek;
pertukaran ilmuwan dan ahli teknis untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja sama seperti d ijelaskan di atas, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama. 3.
Kegiatan di bawah ini dimaksudkan untuk melengkapi Rencana Aksi lmplementasi Kernitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat dan mendukung sasaran dari tujuan Dialog Kebijakan Energi AS-Indonesia , untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas kedua pemerintah secara efektif.
BAGIAN 4 lmplementasi Kegiat an Kerj a Sama
Untuk setiap kegiatan kerja sama yang melibatkan biaya yang ditanggung bersama, rencana terperinci yang berkaitan dengan ruang lingkup, metode, dan kewajiban keuangan para Peserta kegiatan kerja sama tersebut harus dituangkan dalam Rencana Aksi terpisah yang akan disepakati diantara para Peserta secara terpisah.
Pelaksanaan
kerja
sama
penelitian
dan
pengembangan
atau
pelaksanaan proyek-proyek yang mengarah pada penciptaan hak-hak kekayaan intelektual atau pertukaran informasi rahasia bisnis, akan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang sesuai.
BAGIAN 5 Sadan Koordinas i
Sadan Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memonitor kerja sama di bawah MSP ini:
1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Untuk Pemerintah Amerika Serikat: Departemen Energi.
Para Peserta bermkasud agar setiap badan resmi hendaknya menunjuk kontak yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi kerjasama yang diidentifikasi di bawah MSP ini.
BAGIAN 6
Ketentuan Umum
1.
Para Peserta atau badan Pemerintah yang menjadi koordinator yang diidentifikasi dalam Bagian 5 dapat mengundang organisasi lain seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi , laboratorium, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, badan milik negara dan perusahaan swasta di negara masingmasing, serta organisasi-organisasi internasional ("Organisasi Undangan"), dengan kontrak atau cara lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja sama yang dilakukan sesuai dengan MSP ini dengan syarat yang ditentukan secara bersama
oleh para
Peserta. Sedapat mungkin, para
Peserta dapat
mengikutsertakan entitas dan perusahaan di negara masing-masing yang dianggap dan disepakati oleh para Peserta diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di bawah MSP ini. 2.
MSP ini tidak memberikan hak eksklusif apapun kepada para Peserta dari keg iatan kerja sama di bawah MSP ini.
3.
Para Peserta tidak mengantisipasi dihasilkannya kekayaan intelektual yang timbul dari kegiatan di bawah MSP ini di antara mereka dan/atau dengan Organisasi Undangan. Jika salah satu dari Peserta dan/atau Organisasi Undangan memutuskan bahwa aktivitas tertentu dapat mengarah pada penciptaan kekayaan intelektual, mereka harus terlibat dalam konsultasi dan membuat pengaturan tertulis yang sesuai untuk perlindungan dan alokasi kekayaan intelektual tersebut.
4.
Transfer lnformasi: a.
Semua informasi yang dikembangkan dan/atau ditransfer oleh Peserta atau Organisasi Undangan kepada Peserta atau Organisasi Undangan lain di bawah MSP ini harus akurat menurut pengetahuan dan keyakinan terbaik Peserta atau Organisasi Undangan yang mentransfer informasi.
b.
Peserta atau Organisasi Undangan yang mentransfer informasi tidak diharuskan
menjamin
keakuratan
atau
ketepatan
informasi
yang
ditransmisikan untuk penerapan atau aplikasi tertentu oleh Peserta, Organisasi Undangan atau pihak ketiga mana saja yang menerima. c.
Setiap informasi (yang bukan kekayaan intelektual) yang ditransfer dalam kerahasiaan oleh Peserta atau Organisasi Undangan harus tunduk pengaturan secara tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada, secara jelas menandai informasi sebagai rahasia, dan harus dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah sepanjang diizinkan oleh hukum negara Peserta atau Organisasi Undangan penerima informasi.
5.
MSP ini bukan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum.
6.
Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang diatur oleh MSP ini tergantung pada ketersediaan dana, tenaga, dan sumber daya lainnya. Setiap Peserta bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam partisipasinya dalam kegiatan kerja sama di bawah MSP ini, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh para Peserta.
7.
Kerja sama di bawah MSP ini harus tunduk pada hukum dan peraturan nasional
masing-masing
serta
perjanjian
internasional
di
mana
Pemerintahnya menjadi pihak, dan dalam batas-batas sumber daya yang tersedia dari masing-masing Peserta.
BAGIAN 7 Pembatasan Perso nel
Setiap warga negara dari Peserta ya ng terlibat dalam kegiatan di bawah MSP ini di wilayah Peserta lainnya harus menghormati dan tidak mengganggu kemerdekaan politik, kedaulatan , dan keutuhan wilayah , dan menghindari setiap kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan dari MSP ini .
BAGIAN 8 Konsultas i
Para Peserta bermaksud berkonsultasi satu sama lain sehubungan setiap perbedaan yang terjadi akibat interpretasi atau penerapan MSP ini, dan konsultasi mereka akan didasarkan pada saling pengertian, kesetaraan , kerjasama dan niat baik.
BAGIAN 9 Modifikasi
Ketentuan dalam MSP ini dapat dimodifikasi setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis dari para Peserta.
BAGIAN 10 Masa Berlaku dan Pengakhiran
1.
Kerjasama di bawah MSP ini dapat dimulai sejak tanggal penandatanganan oleh kedua Peserta.
2.
Kerja sama di bawah MSP ini berlangsung dilakukan selama lima (5) tahun , dan dapat diperpanjang selama lima (5) tahun berikutnya melalui persetujuan tertulis para Peserta .
3.
Para Peserta dapat mengakhiri partisipasi dalam MSP ini setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis. Atau , salah satu Peserta yang ingin menghentikan partisipasinya dalam MSP ini memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta lain enam puluh (60) hari sebelumnya.
SEBAGAI BUKTI. yang bertandatangan di bawah ini. telah diberikan wewenang oleh Pemerintah masing-masing, untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT RANGKAP di Washington DC, pada ..'J.f,.. 0..~( ......... tahun dua ribu lima belas, dalam dua rangkap, dalam Bahasa Indonesia dan lnggris. Oalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
AMERIKA SERIKAT
Sudirman Said
Ernest Moniz
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Energi
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING COOPERATION ON ENERGY
The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Participants," CONSIDERING their mutual interest in developing energy cooperation between
the Republic of Indonesia and the United States of America ; GUIDED by their mutual desire to promote sustainable development and use of
natural resources , encourage investment and economic development in their countries' respective energy sectors and in their regional and global energy markets, and to safeguard their citizens and environment; DESIRING to strengthen the friend ly relations between them in the fields of
energy development and conservation, based on the principles of equality and mutual benefit; ACKNOWLEDGING the importance of energy to the sustainable economic
growth and development of both countries; and REFFERING
to the
Plan
of Action to
Implement the
lndonesia-U .S.
Comprehensive Partnership; TAKING INTO ACCOUNT the lndonesia-U.S. Energy Policy Dialogue and the
Energy Investment Roundtable; and HAVE REACHED the following understanding:
SECTION 1 Purpose
The objective of this Memorandum of Understanding (MOU) is to establish a framework for cooperation on energy development and conservation between the Participants. SECTION 2 Areas of Cooperation
Cooperative activities performed under this MOU may include, but are not limited to, the following areas: 1. Research on carbon capture and storage (CCS), including carbon dioxide utilization and transport, as well as risk assessment; 2. Research on strategic petroleum reserves (SPR), including promotion of best practices for their development; 3. Development and deployment of renewable energy, especially for remote on-grid and off-grid locations, and integration of renewable electricity sources with the grid; 4. Energy efficiency initiatives, such as industrial applications, efficient appliances, and smart grid technology; 5.
Establishment of a center of excellence on renewable energy; and
6. Other areas as mutually agreed in writing by the Participants. SECTION 3 Forms of Cooperation
1. The planned cooperative activities may address issues of technology, and share experiences in making policies and regulations, taking a cross-cutting approach . 2. Cooperative activities may include the planning for transfer of technology, sharing knowledge and exchanging information; developing capacitybuilding training, education and services; planning for the implementation of projects; exchange of scientists and technical experts for participation in cooperative activities as described above, and other activities as mutually determined.
3. Activities under this MOU are intended to complement the Plan of Action to implement the lndonesia-U.S. Comprehensive Partnership between the United States of America and the Republic of Indonesia and support the goals of the U.S.-lndonesia Energy Policy Dialogue. in order to make effective use of resources and capabilities of both governments. SECTION 4 Implementation of Cooperati ve Activities For each cooperative activity that may involve the sharing of costs, the detailed plans relating to the scope, methods, and financial obligations of the Participants of such cooperative activity are to be set forth in a separate Action Plan to be concluded between the Participants. The conduct of collaborative research and development or the implementation of projects that may lead to the creation of intellectual property or exchange of business-confidential information are to be undertaken under an appropriate written arrangement therefore. SECTION 5 Coordinating Agencies The official
agencies
responsible for coordinating
and
monitoring
the
cooperation identified under this MOU ; 1. For the Government of the Republic of Indonesia: the Ministry of Energy and Mineral Resources. 2. For the Government of the United States of America: the Department of Energy. The Participants intend that each official agency should designate a contact point responsible for the development and implementation of cooperation identified under this MOU. SECTION 6 General Provisions 1. The Participants or their coordinating agencies identified in Section 5 may invite other organizations such as government agencies, universities, laboratories. science and research centers, state-owned entities and private
sector firms in their respective countries , as well as international organizations ("Invited Organizations"), by contract or otherwise to participate in the cooperative activities conducted pursuant to this MOU on such terms as the Participants may jointly determine. To the maximum extent possible, the Participants may seek the participation of entities and enterprises in their respective countries that are mutually deemed by the Participants to be necessary to the implementation of activities under this MOU. 2. This MOU does not grant any exclusive rights to the Participants of the cooperative activities under this MOU. 3. The Participants do not anticipate the generation of intellectual property arising from activities under this MOU between themselves or with an Invited Organization. If either of the Participants and/or an Invited Organization decide that a particular activity may lead to the creation of intellectual property, they should engage in appropriate consultations and make appropriate written arrangements for the protection and allocation of such intellectual property. 4. Transfer of Information: a. All information developed and/or transferred by a Participant or Invited Organization to the other Participant or another Invited Organization under this MOU should be accurate to the best knowledge and belief of the transferring Participant or Invited Organization. b. The transferring Participant or Invited Organization is not expected to warrant the accuracy or appropriateness of the information transmitted for any particular use or application by the receiving Participant, Invited Organization, or any third party. c. Any
information
(other
than
intellectual
property)
transferred
in
confidence by a Participant or Invited Organization should be subject to appropriate written arrangements therefor, including but not limited to, clearly marking the information as confidential, and should be protected from unauthorized disclosure to the maximum extent permitted by the law of the receiving Participant's or Invited Organization's country.
5. This MOU does not constitute a legally binding agreement. 6.
The conduct of cooperative activities contemplated by this MOU is subject to the availability of funding, personnel, and other resources . Each Participant is to be responsible for the costs it incurs in participating in cooperative activities under this MOU, unless otherwise agreed in writing by the Participants.
7. Cooperation under this MOU should be subject to the respective national laws and regulations and international agreements to which its Government 1s a party, and within the limits of available resources , of each Participant. SECTION 7 Limitation of Personnel Any nationals of a Participant engaged in activities under this MOU in the territory of the other Participants should respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MOU.
SECTION 8 Consultations The Participants intend to consult with one another regarding any differences resulting from the interpretation or application of this MOU, with their consultation to be based on mutual understanding , equality, cooperation and goodwill. SECTION 9 Modification The provisions in this MOU may be modified at any time with the mutual written consent of the Participants.
SECTION 10 Duration and Discontinuation
1.
The cooperation under this MOU may commence on the date of signature by both Participants.
2. The cooperation under this MOU may continue for five (5) years , and may be extended for another five (5) years by mutual written consent of the Participants. 3. The Participants may discontinue participation in this MOU at any time by mutual consent in writing . Alternatively, a Participant that wishes to discontinue its participation in this MOU should provide at least sixty (60) days' advance written notice to the other Participant.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned , being duly authorized thereto have
signed this MOU .
ll,{o\?ei' . . I copies, . .1n SIGNED .tn W ash.mg ton DC on J.'.l--fl-l .. 1.... I.A' ... . . ... .. 2ol~ ....... .. , .1n tw o ong1na Indonesian and English languages. In case of divergence of interpretation of this MOU , the English text is authoritative.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE UNITED STATES OF AMERICA
c:_;J -
. sJ
Sudirman Said
Minister of Energy and Mineral Resources
Ernest Moniz
Secretary of Energy
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI KERJA SAMA ENERGI
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Amerika
Serikat,
untuk
selanjutnya disebut "Para Peserta"; MENIMBANG kepentingan bersama dalam mengembangkan kerja sama energi
antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat;
BERPEDOMAN pada keinginan bersama untuk memajukan pembangunan
berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di sektor energi masing-masing negara dan di pasar energi regional dan global, serta untuk melindungi warga negara dan lingkungan mereka;
BERKEINGINAN
untuk
memperkuat
hubungan
bersahabat
di
bidang
pengembangan dan konservasi energi, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
MENGAKUI pentingnya energi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
pembangunan kedua negara; dan
MERUJUK pada Rencana Aksi lmplementasi Kemitraan Komprehensif IndonesiaAS ;
MEMPERHATIKAN Dialog Keb ijakan Energi dan Roundtable lnvestasi Energi
Indonesia-AS; TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
BAGIAN 1 Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja sama di bidang pengembangan dan konservasi energi di antara para Peserta.
BAGIAN 2
Bidang Kerja Sama
Kegiatan kerja sama di bawah Memorandum ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, bidang-bidang berikut: 1.
Penelitian
mengenai
penangkapan
dan
penyimpanan
karbon
(CCS),
termasuk pemanfaatan dan pengangkutan karbon dioksida, serta penilaian risiko; 2.
Penelitian mengenai cadangan minyak bumi strategis (SPR), termasuk penggalakan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan SPR;
3.
Pengembangan dan pengunaan energi terbarukan, terutama untuk lokasilokasi on-grid dan off-grid yang terpencil, dan integrasi sumber listrik terbarukan dengan jaringan listrik;
4.
lnisiatif efisiensi energi, seperti aplikasi industri, peralatan listrik rumah tangga efisien, dan teknologi smart grid;
5.
Pembentukan pusat keunggulan energi terbarukan; dan
6.
Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh para Peserta.
BAGIAN 3
Bentuk-bentuk Kerja Sama
1.
Kegiatan kerja sama yang direncanakan dapat menanggapi masalah teknologi, dan berbagi pengalaman dalam pembuatan kebijakan dan peraturan, menggunakan pendekatan lintas sektoral.
2.
Kegiatan kerja sama dapat meliputi perencanaan alih teknologi, berbagi pengetahuan dan pertukaran informasi; pelatihan pengembangan kapasitas, pendidikan
dan
jasa-jasa; perencanaan
untuk
pelaksanaan
proyek;
pertukaran ilmuwan dan ahli teknis untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja sama seperti dijelaskan di atas, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama. 3.
Kegiatan di bawah ini dimaksudkan untuk melengkapi Rencana Aksi lmplementasi Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat dan mendukung sasaran dari tujuan Dialog Kebijakan Energi Indonesia-AS, untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas kedua pemerintah secara efektif.
BAGIAN 4 lmplementasi Keg iatan Kerja Sama
Untuk setiap kegiatan kerj a sama yang melibatkan biaya yang ditanggung bersama, rencana terperinci yang berkaitan dengan ruang lingkup, metode, dan kewajiban keuangan para Peserta kegiatan kerja sama tersebut harus dituangkan dalam Rencana Aksi terpisah yang akan disepakati diantara para Peserta secara terpisah.
Pelaksanaan
kerja
sama
penelitian
dan
pengembangan
atau
pelaksanaan proyek-proyek yang mengarah pada penciptaan hak-hak kekayaan intelektual atau pertukaran informasi rahasia bisnis, akan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang sesuai.
BAGIAN 5 Sadan Koord inasi
Badan Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memonitor kerja sama di bawah MSP ini:
1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Untuk Pemerintah Amerika Seri kat: Departemen Energi.
Para Peserta bermkasud agar setiap badan resmi hendaknya menunjuk kontak yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi kerjasama yang diidentifikasi di bawah MSP ini.
BAGIAN 6 Ketentuan Umum
1.
Para Peserta atau badan Pemerintah yang menjadi koordinator yang diidentifikasi dalam Bagian 5 dapat mengundang organisasi lain seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, laboratorium, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, badan milik negara dan perusahaan swasta di negara masingmasing, serta organisasi-organisasi internasional ("Organisasi Undangan"), dengan kontrak atau cara lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja sama yang dilakukan sesuai dengan MSP ini dengan syarat yang ditentukan secara bersama
oleh
para Peserta. Sedapat mungkin, para Peserta dapat
mengikutsertakan entitas dan perusahaan di negara masing-masing yang dianggap dan disepakati oleh para Peserta diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di bawah MSP ini. 2.
MSP ini tidak memberikan hak eksklusif apapun kepada para Peserta dari kegiatan kerja sama di bawah MSP ini.
3.
Para Peserta tidak mengantisipasi dihasilkannya kekayaan intelektual yang timbul dari kegiatan di bawah MSP ini di antara mereka dan/atau dengan Organisasi Undangan. Jika salah satu dari Peserta dan/atau Organisasi Undangan memutuskan bahwa aktivitas tertentu dapat mengarah pada penciptaan kekayaan intelektual, mereka harus terlibat dalam konsultasi dan membuat pengaturan tertulis yang sesuai untuk perlindungan dan alokasi kekayaan intelektual tersebut.
4.
Transfer lnformasi: a.
Semua informasi yang dikembangkan dan/atau ditransfer oleh Peserta atau Organisasi Undangan kepada Peserta atau Organisasi Undangan lain di bawah MSP ini harus akurat menurut pengetahuan dan keyakinan terbaik Peserta atau Organisasi Undangan yang mentransfer informasi.
b.
Peserta atau Organisasi Undangan yang mentransfer informasi tidak diharuskan
menjamin
keakuratan
atau
ketepatan
informasi
yang
ditransmisikan untuk penerapan atau aplikasi tertentu oleh Peserta, Organisasi Undangan atau pihak ketiga mana saja yang menerima. c.
Setiap informasi (yang bukan kekayaan intelektual) yang ditransfer dalam kerahasiaan oleh Peserta atau Organisasi Undangan harus tunduk pengaturan secara tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada, secara jelas menandai informasi sebagai rahasia , dan harus dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah sepanjang diizinkan oleh hukum negara Peserta atau Organisasi Undangan penerima informasi.
5.
MSP ini bukan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum .
6.
Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang diatur oleh MSP ini tergantung pada ketersediaan dana, tenaga, dan sumber daya lainnya. Setiap Peserta bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam partisipasinya dalam kegiatan kerja sama di bawah MSP ini, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh para Peserta.
7.
Kerja sama di bawah MSP ini harus tunduk pada hukum dan peraturan nasional
masing-masing
serta
perjanjian
internasional
di
mana
Pemerintahnya menjadi pihak, dan dalam batas-batas sumber daya yang tersedia dari masing-masing Peserta.
BAGIAN 7
Pembatasan Personel
Setiap warga negara dari Peserta yang terlibat dalam kegiatan di bawah MSP ini di wilayah Peserta lainnya harus menghormati dan tidak mengganggu kemerdekaan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah, dan menghindari setiap kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.
BAGIAN 8 Konsultasi
Para Peserta bermaksud berkonsultasi satu sama lain sehubungan setiap perbedaan yang terjadi akibat interpretasi atau penerapan MSP ini, dan konsultasi mereka akan didasarkan pada saling pengertian, kesetaraan, kerjasama dan niat baik.
BAGIAN 9 Modifikasi
Ketentuan dalam MSP ini dapat dimodifikasi setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis dari para Peserta.
BAGIAN 10 Masa Berlaku dan Pengakhiran
1.
Kerjasama di bawah MSP ini dapat dimulai sejak tanggal penandatanganan oleh kedua Peserta.
2.
Kerja sama di bawah MSP ini berlangsung dilakukan selama lima (5) tahun, dan dapat diperpanjang selama lima (5) tahun berikutnya melalui persetujuan tertulis para Peserta.
3.
Para Peserta dapat mengakhiri partisipasi dalam MSP ini setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis. Atau, salah satu Peserta yang ingin menghentikan partisipasinya dalam MSP ini memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta lain enam puluh (60) hari sebelumnya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberikan wewenang
oleh Pemerintah masing-masing , untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
1.J. l\4t-ol·e{ DIBUAT RANGKAP di Washington DC, pada ... 7........... .... ... .
tahun dua ribu
lima belas, dalam dua rangkap , dalam Bahasa Indonesia dan lnggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
AMERIKA SERIKAT
Sudirman Said
Ernest J . Moniz
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Energi
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING COOPERATION ON ENERGY
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America , hereinafter referred to as the "Participants ," CONSIDERING their mutual interest in developing energy cooperation between
the Republic of Indonesia and the United States of America;
GUIDED by their mutual desire to promote sustainable development and use of natural resources , encourage investment and economic development in their countries' respective energy sectors and in their regional and global energy markets, and to safeguard their citizens and environment; DESIRING to strengthen the friendly relations between them in the fields of
energy development and conservation, based on the principles of equality and mutual benefit;
ACKNOWLEDGING the importance of energy to the sustainable economic
growth and development of both countries; and
REFFERING to the Plan of Action Comprehensive Partnership;
to
Implement the
lndonesia-U.S.
TAKING INTO ACCOUNT the lndonesia-U.S. Energy Policy Dialogue and the
Energy Investment Roundtable; and
HAVE REACHED the following understanding:
SECTION 1 Purpose
The objective of this Memorandum of Understanding (MOU) is to establish a framework for cooperation on energy development and conservation between
the Participants. SECTION 2 Areas of Cooperation
Cooperative activities performed under this MOU may include, but are not limited to, the following areas: 1. Research on carbon capture and storage (CCS), including carbon dioxide utilization and transport, as well as risk assessment; 2. Research on strategic petroleum reserves (SPR), including promotion of best practices for their development; 3. Development and deployment of renewable energy, especially for remote on-grid and off-grid locations, and integration of renewable electricity sources with the grid; 4. Energy efficiency initiatives, such as industrial applications, efficient appliances, and smart grid technology; 5. Establishment of a center of excellence on renewable energy; and 6. Other areas as mutually agreed in writing by the Participants. SECTION 3
Forms of Cooperation 1. The planned cooperative activities may address issues of technology, and share experiences in making policies and regulations, taking a cross-cutting approach. 2. Cooperative activities may include the planning for transfer of technology, sharing knowledge and exchanging information; developing capacity-building training , education and services; planning for the implementation of projects; exchange of scientists and technical experts for participation in cooperative activities as described above, and other activities as mutually determined. 3. Activities under this MOU are intended to complement the Plan of Action to implement the lndonesia-U.S. Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia and the United States of America and support the goals of the U.S.-lndonesia Energy Policy Dialogue, in order to make effective use of resources and capabilities of both governments.
SECTION 4 Implementation of Cooperative Activities
For each cooperative activity that may involve the sharing of costs, the detailed plans relating to the scope. methods. and financial obligations of the Participants of such cooperative activity are to be set forth in a separate Action Plan to be concluded between the Participants. The conduct of collaborative research and development or the implementation of projects that may lead to the creation of intellectual property or exchange of business-confidential information are to be undertaken under an appropriate written arrangement therefore.
SECTION 5 Coordinating Agenc ies
The official agencies responsible for coordinating and monitoring the cooperation identified under this MOU;
1. For the Government of the Republic of Indonesia: the Ministry of Energy and Mineral Resources . 2. For the Government of the United States of America: the Department of Energy.
The Participants intend that each official agency should designate a contact point responsible for the development and implementation of cooperation identified under this MOU.
SECTION 6 General Prov isions
1. The Participants or their coordinating agencies identified in Section 5 may invite other organizations such as government agencies, universities, laboratories, science and research centers, state-owned entities and private sector firms in their respective countries, as well as international organizations ("Invited Organizations"), by contract or otherwise to participate in the cooperative activities conducted pursuant to this MOU on such terms as the Participants may
jointly determine. To me maximum extent possible, the Participants may seek
the participation of entities and enterprises in their respective countries that are mutually deemed by the Participants to be necessary to the implementation of activities under this MOU. 2. This MOU does not grant any exclusive rights to the Participants of the cooperative activities under this MOU. 3. The Participants do not anticipate the generation of intellectual property arising from activities under this MOU between themselves or with an Invited Organization. If either of the Participants and/or an Invited Organization decide that a particular activity may lead to the creation of intellectual property, they should engage in appropriate consultations and make appropriate written arrangements for the protection and allocation of such intellectual property. 4. Transfer of Information: a. All information developed and/or transferred by a Participant or Invited Organization to the other Participant or another Invited Organization under this MOU should be accurate to the best knowledge and belief of the transferring Participant or Invited Organization. b. The transferring Participant or Invited Organization is not expected to warrant the accuracy or appropriateness of the information transmitted for any particular use or application by the receiving Participant, Invited Organization, or any third party. c. Any information (other than intellectual property) transferred in confidence by a Participant or Invited Organization should be subject to appropriate written arrangements therefor, including but not limited to, clearly marking the information as confidential, and should be protected from unauthorized disclosure to the maximum extent permitted by the law of the receiving Participant's or Invited Organization's country. 5. This MOU does not constitute a legally binding agreement. 6. The conduct of cooperative activities contemplated by this MOU is subject to the availability of funding , personnel, and other resources. Each Participant is to be responsible for the costs it incurs in participating in cooperative activities under this MOU, unless otherwise agreed in writing by the Participants. 7. Cooperation under this MOU should be subject to the respective national laws and regulations and international agreements to which its Government is a party, and within the limits of available resources, of each Participant.
SECTION 7 Lim itation of Personnel
Any nationals of a Participant engaged in activities under this MOU in the territory of the other Participants should respect and not interfere with the political
independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MOU.
SECTION 8 Consultations
The Participants intend to consult with one another regarding any differences resulting from the interpretation or application of this MOU , with their consultation to be based on mutual understanding, equa lity, cooperation and goodwill.
SECTION 9 Mo dificat ion
The provisions in this MOU may be modified at any time with the mutual written consent of the Participants.
SECTION 10 Duration and Disconti nuation
1. The cooperation under this MOU may commence on the date of signature by both Participants. 2. The cooperation under this MOU may continue for five (5) years, and may be extended for another five (5) years by mutual written consent of the Participants. 3.
The Participants may discontinue participation in this MOU at any time by mutual consent in writing . Alternatively, a Participant that wishes to discontinue its participation in this MOU should provide at least sixty (60) days' advance written notice to the other Participant.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto have signed this MOU. 1h
ZllS
~L ..0.4~k~r. .., In two original copies , in the
SIGNED in Washington DC on
Indonesian and English languages. In case of divergence of interpretation of this MOU , the English text is authoritative.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA:
UNITED STATES OF AMERICA:
r Ernest J . Moniz Minister of Energy and Mineral Resources
Secretary of Energy
