REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")
MENGINGAT pentingnya hubungan bilateral kedua negara;
MENYADARI persamaan persepsi mengenai berbagai perkembangan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama melalui kerja sama yang bermanfaat dan sating menguntungkan;
BERKEINGINAN untuk membentuk kerangka kerja yang sesuai dalam upaya peningkatan hubungan ekonomi yang sating menguntungkan bagi kedua negara;
MENGAKUI bahwa kemitraan ekonomi dapat menciptakan hubungan yang dinamis mengenai berbagai aspek-aspek ekonomi yang menjadi kepentingan bersama,
melanjutkan
pembangunan
ekonomi
kedua
negara,
meningkatkan pendayagunaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
serta
MEMPERTIMBANGKAN Memorandum Saling Pengertian mengenai Konsultasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2007;
BERKENAAN DENGAN peraturan perundang-undangan Para Pihak dibawah
perjanjian internasional yang keduanya menjadi pihak;
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:
Pasal1 Tujuan
1. Para Pihak, sesuai dengan kemampuannya, wajib mendorong kerja sama bilateral di segala bidang yang dipandang sesuai, terutama dalam sektor ekonomi.
2. Tujuan dari kerja sama tersebut, antara lain, untuk:
a. Pengembangan industri masing-masing; b. Penguatan kerja sama ekonomi termasuk kerja sama ilmiah dan teknologi; c. Perlindungan dan perbaikan lingkungan; d. Pembangunan ekonomi dan standar kehidupan.
Pasal2 Lingkup Kerja Sarna
Kerja sama ekonomi dibawah Memorandum Saling Pengertian (MoU) ini meliputi sektor-sektor berikut, namun tidak terbatas pada: - Perdagangan - lndustri - Teknologi - Energi
- Pariwisata - Pertanian - Konstruksi Sipil dan lndustri - Perbankan/Keuangan - Bidang lainnya yang dianggap sesuai oleh Para Pihak.
Pasal3 lmplementasi
1. Dalam rangka memfasilitasi implementasi dari MoU ini, Para Pihak dapat melakukan, antara lain:
a. Mendorong kerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama melalui fasilitasi kontak antar perusahaan dari negara Para Pihak, mengidentifikasi proyek-proyek maupun sektor-sektor tertentu yang menjadi kepentingan potensial untuk kerja sama; b. Menyampaikan kepada sektor swasta mengenai peraturan perundangundangan
yang
berlaku
yang
berkenaan
dengan
atau
dapat
mempengaruhi penerapan dari MoU ini; c. Mempromosikan
alih
teknologi, yang
sejalan
dengan
kewajiban
internasional Para Pihak dan yang berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan peraturan nasional masing-masing yang berlaku; d. Membantu pembentukan dan operasionalisasi kantor perwakilan, kamar dagang dan industri bersama and entitas ekonomi lainnya yang sejalan dengan peraturan nasional masing-masing; e. Mempromosikan dan mendukung misi-misi ekonomi, pameran-pameran, seminar-seminar, simposium-simposium dan kegiatan-kegiatan lainnya;
f. Mendukung lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank dari kedua negara, menguatkan kerja sama, meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan usaha bersama.
2. Para Pihak dapat menyepakati mengenai adanya pengaturan implementasi bagi setiap kegiatan/proyek dibawah MoU ini.
Pasal4 Komisi Bersama 1. Para Pihak dapat membentuk Komisi Bersama Kerja Sarna Ekonomi, (Komisi Bersama}, dalam rangka untuk mengkaji ulang implementasi dari MoU ini dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama.
2. Bagi pelaksanaan dari tugas-tugasnya, Komisi Bersama dapat membentuk kelompok kerja pakar dan komite-komite yang bersifat ad-hoc atau permanen yang dapat menerima dan mendelegasikan tanggung jawab tertentu.
3. Komisi Bersama dapat menyelenggarakan pertemuan secara bergantian di masing-masing negara yang tanggal pelaksanaannya telah disepakati bersama oleh Para Pihak.
Pasal5 Hak Atas Kekayaan lntelektual
Apabila terdapat proyek atau program tertentu dibawah MoU yang dapat berdampak pada hak atas kekayaan intelektual, Para Pihak dapat memutuskan untuk melakukan pengaturan yang berbeda bagi kepemilikan dan perlindungan dari kekayaan intelektual tersebut.
Pasal6 Kerahasiaan 1. Setiap Pihak harus melaksanakan pemantauan terhadap status kerahasiaan dari dokumen-dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau disampaikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan dari MoU ini atau kesepakatan lainnya yang dibuat sesuai dengan MoU ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dari Pasal ini harus terus saling mengikat antara Para Pihak tanpa memperhatikan pembatalan dari MoU ini.
3. Ketentuan dari Pasal ini tidak akan bertentangan peraturan perundangundangan Para Pihak yang berlaku.
Pasal7 Pengaturan Keuangan
Kecuali disetujui, setiap Pihak harus mengeluarkan ongkos dan biaya bagi partisipasi dalam kegiatan-kegiatan dibawah MoU ini.
Pasal8 Pembatasan Aktivitas Personil
Para Pihak harus dapat meyakinkan para personil yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan dibawah MoU ini dengan menghormati kebebasan berpolitik, kedaulatan dan integritas kewilayahan dari negara tuan rumah dan harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari MoU ini.
Pasal9 Penyelesaian Sengketa Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MoU ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi di antara Para Pihak.
Pasal 10 Amandemen
MoU ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis oleh Para Pihak
Pasal11 Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran
1. MoU ini wajib untuk diberlakukan sesuai tanggal penerimaan dari pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak wajib untuk saling berkomunikasi mengenai prosedur hukum internal masing-masing terkait dengan masa
berlakunya telah diselesaikan. 2. MoU ini wajib tertap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri MoU ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pihak lainnya. Pengakhiran dari MoU ini wajib untuk tidak mempengaruhi proyek-proyek berjalan hingga tahap penyelesaiannya, yang wajib untuk tetap diatur oleh ketentuanketentuannya.
DIBUAT dalam rangkap di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014, masingmasing dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut
berkekuatan hukum sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, naskah bahasa lnggris wajib berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH NEGARA PALESTINA
Signed
Signed
M. Hatta Rajasa Menteri Koordinator bidang Perekonomian
Jawad N.A. Hirzallah Menteri Ekonomi Nasional
~ ~
REP11BLIK IKDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine (hereinafter referred to individually as the "Party" and collectively as the "Parties") Considering the importance of bilateral relations between the two countries; Conscious of their shared perceptions on various issues of joint interest that have developed through fruitful and mutually beneficial cooperation; Willing to establish an appropriate framework for enhancing economic relations, in the benefit of both states; Recognizing that the economic partnership would create a dynamic relation on various economic aspects of joint interest, sustaining the economic development of both states, improving their economic efficiency and people's welfare; Taking into account the Memorandum of Understanding on Consultation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine signed at Jakarta on 22 October 2007, In accordance with the rights and obligations of the Parties under the international agreements which they are party to,
Have agreed upon the following:
Article 1 Objectives 1.
The Parties, in the light of their capabilities, shall encourage bilateral cooperation in all appropriate fields, especially in the economic sector.
2.
Among the objectives of such cooperation shall be: a) The development of their respective industries;
b) The encouragement of economic cooperation as well as scientific and technology cooperation; c) The protection and improvement of the environment; d) The development of their respective economies and standards of living .
Article 2 Scope of Cooperation Economic cooperation under this Memorandum of Understanding (MoU) shall include the following sectors, but not limited to: -
-
Trade Industry Technology Energy Tourism Agriculture Infrastructure and Civil Construction Banking/Financial Sector Other sectors agreed by the Parties.
Article 3 Implementation
1. In order to facilitate the implementation of this MoU, both Parties may, among others: a) encourage cooperation in areas of mutual interest through facilitating contacts among companies from the countries of the Parties, identifying specific projects and sectors of potential interest for joint cooperation; b) inform their respective private sectors on the laws and regulations in force which pertain to or affect the application of this MoU; c) promote transfer of technology, in accordance with the Parties' international obligations and with regard to intellectual property rights provided for by their respective national laws in force; d) assist the establishment and operation of representation offices, joint chambers of commerce and other economic entities in conformity with their respective national laws; e) promote and support economic missions, fairs, exhibitions, seminars, symposiums and other similar activities; f) support financial institutions and banks from the two countries, strengthen their cooperation, promote the participation of small and medium enterprises, and encourage creation of joint enterprises. 2. Both parties shall agree on an implementing arrangement for each activity/project under this MoU.
Article 4
Joint Commission 1.
The Parties shall establish a Joint Commission for Economic Cooperation, (the "Joint Commission"), in order to review the implementation of this MoU and further identify areas for cooperation.
2.
For the performance of its tasks, the Joint Commission may establish adhoc or permanent expert working groups and committees to which it may set out and delegate specific responsibilities.
3.
The Joint Commission shall hold its sessions alternately in each country on the dates mutually agreed between the Parties.
Article 5 Intellectual Property Rights
In case of any specific project or program under this MoU may result in intellectual property, the Parties will conclude a separate arrangement for the ownership and protection of such intellectual property.
Article 6 Confidentiality
1.
Each Party shall undertake to observe the status of confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this MoU or any other agreements made pursuant to this MoU .
2.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
3.
The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
Article 7 Financial Arrangement
Unless otherwise agreed, each Party shall bear the cost and expenses for its participation in activities under this MoU.
Article 8 Limitation of Personnel Activities
The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities under this MoU respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this MoU.
Article 9 Dispute Settlement
Any disputes arising from the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.
Article 10 Amendment
This MoU may be amended at any time through mutual written consent of the Parties.
A
Article 11 Entry into Force, Duration and Termination
1.
This MoU shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties shall communicate each other that their internal legal procedures concerning its entering into force have been completed.
2.
This MoU shall remain valid for the duration of 5 (five) years and shall be tacitly renewed for successive periods of 1 (one) year.
3.
Each Party may terminate this MoU at any time by giving a written notice of such intention to the other Party. The termination of this MoU shall not affect the projects until their completion, which shall continue to be governed by its provisions.
Done in Jakarta on 28 February 2014 in 2 (two) duplicates in Indonesia and English language, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretations of this MoU, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Indonesia
For the Government of the State of Palestine
Signed
Signed
M. Hatta Rajasa
Jawad N.A. Hirzallah
Coordinating Minister for Economic Affairs
Minister of National Economy
